DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Sistem Kesehatan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia agar semakin produktif dari waktu ke waktu;
b.bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batasan-batasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdayaguna;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II (dua) dan Amandemen ke IV (empat);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); • •
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ten tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); •

Menetapkan

Menetapkan •

14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15.Peratu.ran Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rak:yat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. • •
9.Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang lain yang terkait kesehatan di Kota Metro.
10.Sistem Kesehatan Daerah adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kota Metro terdiri dari komponen Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Kesehatan.
11.Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14.Pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
15.Rujukan Medis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.
16.Manajemen Kesehatan adalah kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
17.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
18.Tenaga medis adalah Dokter dan Dokter Gigi.
19.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan.
21.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
22.Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian (galenik) yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang digunakan untuk, pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
23.Alat Kesehatan adalah instrumen, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
24.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
25.Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non- instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
26.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesulitan dan/ atau kematian yang bermakna secara epidemologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
27.Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
28.Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal • 29. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. • BABII Maksud, Tujuan dan Fungsi Pasal 2 Maksud Sistem Kesehatan Daerah adalah memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kota Metro.

Pasal 3

Tujuan Sistem Kesehatan Daerah adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sehingga teIWUjud :

a.Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat daerah yang setinggi-tingginya;
b.Keterjangkauan pelayanan kesehatan;
c.Keadilan dan pemerataan;
d.Kesinambungan; dan
e.Efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Fungsi Sistem Kesehatan Daerah adalah :

a.Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
b.Acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan;
c.Acuan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dan membangun usaha dalam bidang kesehatan;
d.Acuan bagi akademisi/perguruan tinggi dalam penyiapan sumberdaya dan memberikan masukan pengetahuan dan teknologi. • •
a.Secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan upaya pembangunan daerah lainnya;
b.Perikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan non diskriminatif, dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemajemukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai keagamaan; C. d. e. f. g. h. 1. Penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemberdayaan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan kesehatan; Pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); Terjangkau; Komprehensif, menyeluruh (holistic), dan berkesinambungan; dan Peraturan etika medic (etic medico lega~.

BAB ILL

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP SISTEM KESEHATAN DAERAH

Pasal 6

Ruang Lingkup Sistem Kesehatan Daerah terdiri dari : a . b. C. d. e. f. g. Upaya kesehatan; Penelitian dan pengembangan kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumberdaya manusia kesehatan; Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan Pemberdayaan masyarakat. BABIV PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
(2)Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi. BABV PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN Umum Pasa18
(1)Pemerintah Daerah bersama-sama swasta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
(2)Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
(3)Upaya pelayanan kesehatan terdiri dari UKP dan UKM. • (4) UKP terdiri dari :
1. a.Pelayanan Kesehatan Dasar;
2. b.Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. c.Pelayanan Kesehatan Spesialistik;
4. d.Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat;
5. e.Pelayanan Kesehatan Korban Bencana;
6. f.Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif;
7. g.Pelayanan Transfusi Darah.
(5)UKM terdiri dari :
1. a.Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
2. b.Kesehatan Lingkungan; • c. Kesehatan Reproduksi;
3. d.Gizi Masyarakat;
4. e.Promosi Kesehatan.
(6)Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus terstandar, bermutu, bersaing secara sehat dan menjaga dari segala aspek yang terkait dengan pemberian yang bersifat gratifikasi baik pada pelayanan dasar atau pelayanan rujukan, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta praktik mandiri perseorangan atau kelompok.
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas melalui Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya. • •
(2)
(3)
(4)
(5)Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, sesuai kewenangannya dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Pada wilayah kerja puskesmas, upaya kesehatan perorangan dapat diserahkan kepada pelayanan kesehatan swasta berdasarkan pertimbangan efisiensi dan kemitraan. Pelayanan kesehatan dasar swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui puskesmas setempat.
(6)Pemerintah daerah melalui puskesmas setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah, swasta dan praktik mandiri wajib menjaga dan meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui proses akreditasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit Umum sebagai pusat rujukan bagi seluruh sarana kesehatan
(2)Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan.
(3)Pusat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan rujukan, ilmu pengetahuan dan teknologi medis, spesimen serta pengelolaan limbah medis.
(4)Rumah sakit swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(5)Rumah sakit pemerintah dan swasta berkewajiban melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas.
(6)Dinas memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan Puskesmas dengan Rumah Sakit Umum dan Swasta.
(7)Dinas berfungsi dan berwenang sebagai pusat rujukan pemeriksaan sampel makanan, minuman dan lingkungan yaitu tanah, air, udara dan spesimen lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
(8)Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai tempat penunjang kesehatan.
(9)Puskesmas sebagai pusat rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan dari Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
(10)Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari Puskesmas. ( 1)
(2)

Pasal 11

Rumah Sakit Umum daerah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta dan Klinik Utama bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan kesehatan subspesialistik di daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesialistik. • (3) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik tertentu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh dinas yang pembinaan teknis medisnya dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. •

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)Sarana kesehatan swasta spesialistik melaksanakan pelQ.yanan spesialistik sesuai dengan kewenangan dan keahliannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan gawat darurat merupakan kewajiban seluruh sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Dalam keadaan gawat darurat, setiap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun, di manapun dan kapanpun sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pelayanan kesehatan gawat darurat terhadap korban bencana di daerah dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis di bawah koordinasi dinas yang merupakan sub sistem dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sistem transportasi dan sistem informasi gawat darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan swasta yang bekerja secara sinergi dan efisien.

Pasal 13

(1)Tim gerak cepat penanggulangan bencana bersama-sama dengan semua sarana kesehatan pemerintah daerah dan swasta menyediakan pelayanan darurat dan siaga bencana sesuai dengan tingkatan bencana dan kewenangannya. • •
(2)Pada kasus-kasus bencana, polisi dan memfasilitasi tenaga kesehatan dalam penanganan korban. aparat keamanan pengamanan dan lain wajib kelancaran
(3)Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta wajib menerima dan menangani tanpa melihat status dan latar belakang korban.

Pasal 14

(1)Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif dibina dan diawasi oleh Dinas agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan berdasar peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif serta menggunakan alat serta teknologi kesehatan harus sesuai dengan standar diagnosa dan terapi dan harus mendapat izin dari Dinas.
(3)Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar diagnosis dan terapi.
(4)Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatife yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1)

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia agar semakin produktif dari waktu ke waktu;
b.bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batasan-batasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil-guna dan berdayaguna;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke II (dua) dan Amandemen ke IV (empat);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); • •
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ten tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); •

Menetapkan

Menetapkan •

14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15.Peratu.ran Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rak:yat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. • •
9.Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang lain yang terkait kesehatan di Kota Metro.
10.Sistem Kesehatan Daerah adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan Kota Metro terdiri dari komponen Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Kesehatan.
11.Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14.Pelayanan kesehatan tingkat dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
15.Rujukan Medis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal.
16.Manajemen Kesehatan adalah kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
17.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
18.Tenaga medis adalah Dokter dan Dokter Gigi.
19.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan serta mutu obat dan perbekalan kesehatan.
21.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
22.Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian (galenik) yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang digunakan untuk, pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
23.Alat Kesehatan adalah instrumen, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
24.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
25.Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non- instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik instansi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
26.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesulitan dan/ atau kematian yang bermakna secara epidemologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
27.Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
28.Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal • 29. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. • BABII Maksud, Tujuan dan Fungsi Pasal 2 Maksud Sistem Kesehatan Daerah adalah memberikan arah, pedoman, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Kota Metro.

Pasal 3

a.Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat daerah yang setinggi-tingginya;
b.Keterjangkauan pelayanan kesehatan;
c.Keadilan dan pemerataan;
d.Kesinambungan; dan
e.Efektivitas dan efisiensi.

Pasal 4

Fungsi Sistem Kesehatan Daerah adalah :

a.Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
b.Acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan;
c.Acuan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dan membangun usaha dalam bidang kesehatan;
d.Acuan bagi akademisi/perguruan tinggi dalam penyiapan sumberdaya dan memberikan masukan pengetahuan dan teknologi. • •
a.Secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan upaya pembangunan daerah lainnya;
b.Perikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan non diskriminatif, dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, kemajemukan nilai sosial budaya dan kemajemukan nilai keagamaan; C. d. e. f. g. h. 1. Penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemberdayaan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan kesehatan; Pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); Terjangkau; Komprehensif, menyeluruh (holistic), dan berkesinambungan; dan Peraturan etika medic (etic medico lega~.

BAB ILL

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP SISTEM KESEHATAN DAERAH

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
(2)Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi. BABV PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN Umum Pasa18
(1)Pemerintah Daerah bersama-sama swasta mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
(2)Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
(3)Upaya pelayanan kesehatan terdiri dari UKP dan UKM. • (4) UKP terdiri dari :
1. a.Pelayanan Kesehatan Dasar;
2. b.Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. c.Pelayanan Kesehatan Spesialistik;
4. d.Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat;
5. e.Pelayanan Kesehatan Korban Bencana;
6. f.Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Alternatif;
7. g.Pelayanan Transfusi Darah.
(5)UKM terdiri dari :
1. a.Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
2. b.Kesehatan Lingkungan; • c. Kesehatan Reproduksi;
3. d.Gizi Masyarakat;
4. e.Promosi Kesehatan.
(6)Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus terstandar, bermutu, bersaing secara sehat dan menjaga dari segala aspek yang terkait dengan pemberian yang bersifat gratifikasi baik pada pelayanan dasar atau pelayanan rujukan, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta praktik mandiri perseorangan atau kelompok.
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas melalui Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya. • •
(2)
(3)
(4)
(5)Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, sesuai kewenangannya dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Pada wilayah kerja puskesmas, upaya kesehatan perorangan dapat diserahkan kepada pelayanan kesehatan swasta berdasarkan pertimbangan efisiensi dan kemitraan. Pelayanan kesehatan dasar swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui puskesmas setempat.
(6)Pemerintah daerah melalui puskesmas setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah, swasta dan praktik mandiri wajib menjaga dan meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui proses akreditasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit Umum sebagai pusat rujukan bagi seluruh sarana kesehatan
(2)Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sumberdaya manusia kesehatan, sarana, prasarana, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam program penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan.
(3)Pusat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan rujukan, ilmu pengetahuan dan teknologi medis, spesimen serta pengelolaan limbah medis.
(4)Rumah sakit swasta dapat melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.
(5)Rumah sakit pemerintah dan swasta berkewajiban melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas.
(6)Dinas memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan Puskesmas dengan Rumah Sakit Umum dan Swasta.
(7)Dinas berfungsi dan berwenang sebagai pusat rujukan pemeriksaan sampel makanan, minuman dan lingkungan yaitu tanah, air, udara dan spesimen lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
(8)Unit Pelaksana teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai tempat penunjang kesehatan.
(9)Puskesmas sebagai pusat rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan dari Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
(10)Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari Puskesmas. ( 1)
(2)

Pasal 11

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)Sarana kesehatan swasta spesialistik melaksanakan pelQ.yanan spesialistik sesuai dengan kewenangan dan keahliannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Pasal 13

(1)Tim gerak cepat penanggulangan bencana bersama-sama dengan semua sarana kesehatan pemerintah daerah dan swasta menyediakan pelayanan darurat dan siaga bencana sesuai dengan tingkatan bencana dan kewenangannya. • •
(2)Pada kasus-kasus bencana, polisi dan memfasilitasi tenaga kesehatan dalam penanganan korban. aparat keamanan pengamanan dan lain wajib kelancaran
(3)Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta wajib menerima dan menangani tanpa melihat status dan latar belakang korban.

Pasal 14

(1)Pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif dibina dan diawasi oleh Dinas agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan berdasar peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatif serta menggunakan alat serta teknologi kesehatan harus sesuai dengan standar diagnosa dan terapi dan harus mendapat izin dari Dinas.
(3)Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan standar diagnosis dan terapi.
(4)Masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional dan alternatife yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1)