DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, d.iamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016- 2021; PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENT.ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA ME'l:'RO TAHUN 2016- 2Pr21 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,

a.bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) ta.bun mendatang; WALIKOTA METRO Mengingat Menimbang '·
1. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
2. 12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3};
3. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 · Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEMGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016- 2021. MEMUTUSKAN:
11. 19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
12. 20.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02); Denga.n PeraetujuanBeraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO
13. 15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E Nomor 2);
14. 16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
15. 17.Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
16. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); Menetapkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Misi adalah rumusan um.um mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokwnen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . Visi adalah rumusan um.um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. 5.Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. 6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. 8. .... 9. 10. 11. 12. 13.
20. 4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. 3.Walikota adalah Walikota Metro.
22. 2.Pemerinta.h Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB I

Pendahuluan 1.4. Sisternatika Penulisan RPJMD KOTA' METR0'2016~2021: (.: .''.Y" " •' l • I , I;,,,,.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro. BABW PERGERDALIAR DAR EVALUASI •, PualS ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalarn melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

(2)RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Daerah Analisis Isu-Isu Strategis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah lndikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan lndikator Kinerja Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

BAB IV

ANALISIS ISU·ISU STRA TEGIS ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .2

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
(2)Rincian Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \ C1 LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR. . NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( 1'1/MTR/2016) w~~ AC PAIRIN Ditetapka.n di Metro Pada tanggal J.~ 9~~~016

BAB I

Pendahuluan 1.4. Sisternatika Penulisan RPJMD KOTA' METR0'2016~2021: (.: .''.Y" " •' l • I , I;,,,,.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. ··· .,(:~- ... :;;...;:.;r.,•:.;.•;:-:.·r.10~..:a.-.· .• ~··· II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokum.en perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidi.kan yang telah disepakati oleh seluruh masyara,kat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2025 nan ti. • RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi existing pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategi.s yang ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dal.am. penyusunannya, doku.men RPJMD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR I Ci TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUBAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-2021 I C7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas 1.1 Latar Belakang 1.1.1. Pengertian dan Proses Penyusunan Dokumen Pembentukan Kota Metro pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1999, pada dasamya clitujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom yang berhak mengatur clan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka penclek yang secara substansi saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pernbangunan melalui strategi dan arah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokurnen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi existing pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategis yang clitindaklanjuti dengan strategi clan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi clan misi kepala daerah terpilih. Dalarn penyusunannya, clokurnen RPJMD berpedornan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Larnpung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokurnen RPJMD menjadi peclornan pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 201~2015 dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2016-2021, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang rnerupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sarnpai tahun 2025 nanti. Perubahan regulasi dalam proses perencanaan pembangunan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan BABI PENDAHULUAN Lampiran : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : I~ Tahun 2016 Tanggal : ~ ?zf>-Jtm b.er 2016 ·········••···•··•·····•••·· PENDAHULUAN II. 2

c.Analisis garnbaran umurn kondisi daerah;
d.Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
e.Perumusan permasalahan pernbangunan daerah;
f.Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan ,RPJMDkabupaten/kota Iainnya;
g.Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
1. 1.Perumusan rancangan awal RPJMD
a.Pengolahan data clan inforrnasi;
b.Penelaahan RTRW kota Metro dan RTRW kabupaten/kota lainnya; B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD
1. 1.Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
2. 2.Orientasi mengenai RPJMD
3. 3.Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD
4. 4.Pengumpulan Data dan Informasi A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD Proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 dimulai pada awal tahun 2016 dengan mengintegrasikan substansi Naskah Teknokratik RPJMD yang telah disusun pada 2015 lalu. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 disusun sebagai data dasar untuk melanjutkan pembangunan lirna tahun kedepan. Adapun proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Pembangunan Nasional (SPPN) masih menjadi payung hukum perencanaan, meskipun dalam operasionalisasinya mengalami beberapa perubahan, Perubahan lain terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang fokus pada pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, sarnpai saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, pemerintah belum menerbitan aturan turunan Undang-Undang tersebut. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya review terhadap dokumen RPJMD pada tahun 2017 untuk mengakomodir aturan operasional dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. ·._ ,• ..- ,_.,_._ ,,, _,,,,_ •._.,,,,,,,.~_._._ .. _ o: , .• _._,,_ _._ .. _ _._ _._ . ., PENDAHULUAN I I. 4 1.1.2. Kedudukan RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 dalam Tahun Rencana RPJPD Kota Metro 2005-2025 RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola prilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini untuk pen gem bang an kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berpriulaku dan bertindak. Pemanfaatan teknologi untuk rnembangun perekonomian lokal melalui sumberdaya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development untuk kualitas hidup manusia yang lebih baik.
5. 2.Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubemur disertai dengan :
a.berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
b.surat Gubemur perihal hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD.
1. 3.Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. 4.Penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD
3. 5.Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubemur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri.
4. 1.Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik. G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD ...._ __ ····- ... ·--- . ' '.......... .__.., .. __....... ..... __ ,. .._.. "' "'.'·" RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · .. •..•..••...•.•.•..•.•••..••. PENDAHULUAN I I. 5 Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Metro tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
5. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II 1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. 1.1.3. Keterkaitan Dokumen RPJMDdengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMDmenjadi pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD diacu oleh SKPD dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra. Learning Internalization . Society: Terwujudnya kemandlrlan budaya perllaku masyarakat/ Pusat Kemandlrlan RPJMD4 {2021 - 2025) Gambarl.1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD 2005-2025 RPJMD KOTA METRO 2016-20 PENDAHULUAN I I. 6 Metro (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 46, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3825);
6. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari . Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
7. 3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
8. 4.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
9. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 7.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 733, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. 8.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. 9.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587);
14. 10.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ,. · ' ' . • '-·-·-- -·--------..-...----•ll!'M-••--llf ..- ..... - ........... !11.Pr;,.,,._.._.,.,._.•" .••.•••.••••...•.......•.... PENDAHULUAN I I. 7
16. 20.Peraturan Daerah Kota Metro Nornor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro);
17. 21.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031;
18. 22.Peraturan Daerah Kota Metro Nornor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025
19. 17.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029;
20. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
21. 19.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Larnpung Tahun 2015-2019
22. 14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
23. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daer ah;
24. 16.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Nasional; Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. 13.Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah i -----------··········---"-J RPJMD KOTA METR0.2016-20~1 .· .. '; •.....••......•...•...•.•... PENDAHULUAN I I. 8 negara maritim.
27. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
28. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
29. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri. Selain itu, telaah kebijakan pembangunan juga dilihat dari tiga masalah pokok bangsa dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut akan dijelaskan tiga masalah dimaksud disertai tantangan utama masing-masing masalah. A. Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMN 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2015-2019. Adapun visi clan misi RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: Visi : "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi pembangunan 2015-2019:
30. 1.Mewujudkan kemanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepualauan.
31. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
32. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat [ati diri sebagai 'RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . . · • ' I I "• .....•...................... PENDAHULUAN I I. 9 Tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara dapat dikelompokkan atas peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi. B. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang berwujud (tangible) maupun bersifat tak berwujud (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Tantangan utama dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. C. Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalarn sebuah komunitas yang beragarn telah rnelahirkan ekspresi intoleransi dalarn bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (borderless state) yang pada gilirannya mernbawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Tantangan utama pembangunan dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. . ! .. RPJMD KOTA METRO 2016',.2021' 1 , • ;· • • 1 ' '• I , : ••••..•..•••..•...••...•...• ENDAHULUAN I 1. 10 1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD PROVINS! Lampung Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Dalam kebijakan kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, Kata Metro secara hirarki ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pendidikan khusus. Untuk itu, dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara provinsi dan Kota Metro agar apa yang telah direncanakan berjalan secara terintegrasi dan tercapainya tujuan pembangunan di seluruh wilayah. Beberapa isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 yang sesuai dengan kondisi Kata Metro menjadi salah satu dasar penyusunan program prioritas selama lima tahun kedepan. Adapun isu strategis dimaksud adalah : Matrik Hubungan Kebiiakan Umum RPJMN dengan RPJMD ota etro NO RPJMN RPJMD Kota Metro 1 Meningkatkan pertumbuhan 1. Kebijakan Pengembangan lnfrastruktur Untuk ekonomi yang inklusif dan Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan berkelanjutan Sosial Masyarakat
33. 2.Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang clan pelestarian lingkungan hidup 2 Mempercepat pembangunan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk infrastruktur untuk pertumbuhan MenclukungPerekonomian Lokal dan Kehidupan Sosial clan pemerataan Masyarakat 3 Peningkatan kualitas lingkungan Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan hidup, mitigasi bencana alarn clan pelestarian lingkungan hidup perubahan iklim 4 Peningkatan kualitas sumber daya Pembangunan sumber clay a manusia yang kreatif, manusia dan kesejahteraan rakyat profesional, bermoral, clan berbuclaya yang berkeadilan 5 Mengembangkan dan memeratakan kebijakan umum pembangunan dilihat melalui pembangunan daerah beberapa pendekatan, yaitu pemerataan, partisipasi, dan anggaran berbasis program prioritas (monet/ follow program priority) K M Tabel 1.1 ' I______ ",,/RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ; . ENDAHULUAN I I. 11 1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 Dalam menyusun dokumen strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, Matrik Hubungan Kebijakan Umum RPJMN dengan RPJMD Kota Metro NO RPJMDProvinsi Lampung RPJMDKota Metro 1 Pengembangan ekonomi wilayah, tata 1. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk ruang, kawasan dan pelestarian Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan lingkungan hidup Sosial Masyarakat
34. 2.Kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup 2 Pengembangan infrastruktur untuk Kebijakan Pengembangan lnfrastruktur Untuk mendukung pengembangan ekonomi Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan dan pelayanan sosial Sosial Masyarakat 3 Pengembangan sumber daya manusia Pembangunan sumber daya manusia yang kreatif, dan pengembangan budaya profesional, bermoral, dan berbudava 4 Optimalisasi dan efisiensi keuangan Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif daerah Tabel 1.2
35. 1.Persaingan antar daerah yang ketat dimana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinetja.
36. 2.Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembarigunan.
37. 3.Dinamika politik pada era demokrasi.
38. 4.Tetjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
39. 5.Ketidakpastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat dan daerah.
40. 6.Belurn optimalnya pengelolaan anggaran daerah.
41. 7.Rendahnya mutu pelayanan publik.
42. 8.Lernahnya rnanajernen sumberdaya dan aset daerah.
43. 9.Lemahnya kerjasarna dan kemitraan antara pemerintah dan swasta.
44. 10.Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai sernakin tingginya frekuensi tetjadi banjir.
45. 11.Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan inforrnasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pernbangunan di daerah. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ENDAHULUAN I I. 12 Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat ruang. Penyusunan RPJMD Kota Metro 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RTRW Kota Metro 2011- 2031 Pemerintah Kota Metro memperhatikan dokumen perencanaan yang sama di 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.~dapun isu strategis kedua kabupaten tersebut yang berhubungan langsung dengan Kota Metro adalah sebagai berikut : Kota Metro dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan, Kota Metro merupakan ibukota dari Lampung Tengah. Kondisi ini menyebabkan banyaknya aset Lampung Tengah yang masih berada di wilayah Kota Metro. Tidak terkelolanya aset Lampung Tengah tersebut menyebabkan hambatan yang cukup besar dalam kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Lampung Tengah. Sampai saat ini, Kabupaten Lampung Tengah belum bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu, masalah pengelolaan aset Lampung Tengah di Kota Metro menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah. Isu strategis terkait dengan Kabupaten Lampung Timur adalah pengembangan Dam Raman sebagai salah satu potensi pariwisata alam Kota Metro. Dam Raman merupakan potensi pariwisata yang berada di 3 (tiga) wilayah, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro. Dalam pengembangannya dibutuhkan kerjasama lintas wilayah. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, maka dalam dokumen RPJMD Kota Metro disusun isu strategis pengembangan kerjasama wilayah, terutama dengan 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · · ' '''..._.... ~_ ...__ , ..._,.. ..... ,.,,.! -. ENDAHULUAN I I. 13 Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kata Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :
46. 1.Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
47. 2.Sub Pusat Pelayanan Kata terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati rnelayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
48. 3.Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecarnatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Surnber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo. Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong rnaupun dibatasi pertumbuhannya adalah :
a.Kecamatan Metro Pusat; rnerupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah hinterlandnya, yang berfungsi sebagai pusat pernerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung - Metro. Dengan fungsi utama sebagai : (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus. Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal. layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RTRW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. .......,. .,... ·······-· 1 -····---·.--··· .. ') RPJMD KOTA METRO 2016-20~1 ENDAHULUAN I I. 14 DANKOTA KECAMATAN METRO PUSAT Tabet4.1
e.Kecamatan Metro Selatan; rnerupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk rnenjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan perrnukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar. kawasan ini.
c.Kelurahan Banjarsari; rnerupakan pusat pelayan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Narnun untuk rnenciptakan keseimbangan pernbangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan perrnukirnan dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
d.Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhanya. Kelurahan ini diarahkan rnenjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat rnernacu perturnbuhan pada i Pelayanan Kota (SPPK). RPJMD KOTA METRO 2016-2021 .. I · _ ... '..I pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota rnaka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya.
b.Kecamatan Metro Timur dan Kecarnatan Metro Barat; rnerupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dirnasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak rnahasiswa luar Kota Metro yang rnenimba ilrnu. Dua kecarnatan ini arahkan untuk rnenjadi Sub Pusat •...•...•........•......•..• ENDAHULUAN I I. 15 • DOl<UMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Gambarl.2 KeterkaitanDokumen Perencanaan Pembangunan
1. 1.Perdagangan dan [asa
2. 2.Permukiman KOTADAN
3. 1.KECAMATAN METRO TIMUR 3. Pendidikan Tinggi LOKAL
4. 4.Kesehatan
5. 5.Wisata
6. 1.Perdagangan dan Jasa
7. 2.Permukiman KOTADAN
8. 2.KECAMATAN METRO BARAT 3. Pendidikan Tinggi LOKAL
9. 4.Kesehatan
10. 5.Wisata
11. 1.Perdagangan dan Jasa
12. 2.Wisata
13. 3.Pendidikan Tinggi
14. 3.KECAMAT AN METRO UT ARA
15. 4.Kesehatan KOTADAN
16. 5.Pertanian LOKAL
17. 6.Peternakan
18. 7.Permukiman
19. 8.Industri
20. 1.KELURAHAN PURWOASRI, 1. Perdagangan dan Jasa
21. 2.KELURAHAN KARANGREJO, 2. Pertanian
22. 3.KELURAHAN GANJARAGUNG, 3. Peternakan
23. 4.KELURAHAN YOSOREJO, 4. Perikanan LOKAL
24. 5.KELURAHAN TEJOAGUNG, 5. Permukiman
25. 6.KELURAHAN MARGOREJO 6. Pendidikan
26. 7.DAN KELURAHAN REJOMULYO 7. Kesehatan
27. 8.Wisata . . ; i' r;, ), ' ! ,', t 1 ;, ' ·~I 1,' :· ( • , 11 • 1 • ·' i,,;. \ · I •, 1 , 1! " 1 ' 1 11 ':• } 1 , RPJMD KOTA METRO 2016~2021 . . . ............................ ENDAHULUAN I I. 16 5.3. Tujuan clan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 5.2. Misi BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2010-2015 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2010-2015 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis 4.1. Permasalahan Pernbangunan 4.2. Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.1. Visi 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah " 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.4. Sistematika Penulisan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : ENDAHULUAN I I. 17
28. 5.Menentukan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selarna 5 (lima) tahun kedepan.
29. 4.Penetapan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Merurnuskan penjelasan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan menjadi kerangka besar pelaksanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun. 3. Merurnuskan isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan2. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah melalui analisa data dan informasi pembangunan serta evaluasi kinerja pernbangunan 5 (lima) tahun sebelumnya. 1. RPJMD Kota Metro 2016-2021 disusun bertujuan untuk: 1.5.2. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021 Penyusunan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dirnaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan pernbangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai upaya perwujudan penyelenggaraan pernerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, profesional serta rnenjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan. Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Metro dan Renstra SKPD Pemerintah Kota Metro. 1.5.1. Maksud Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2016-2021 1.5. Maksud dan Tujuan '-··-··· I I_____')RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . Pada jaman pemerintahan Belanda, Kota Metro masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan Onder Distrik (setingkat Kecamatan). Pada jaman pemerintahan [epang, onder distrik tersebut tetap diakui dengan nama Sonco (Camat). Pada jaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik, yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo. Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis bersumber dari Way Sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari bedeng I bertempat di Trimurjo dan Bedeng 62 di Sekampung, yang kemudian bedeng tersebut diberi nama. Pada jaman Jepang, pengairan teknis masih terus dilanjutkan karena pada waktu pemerintahan Belanda belum juga terselesaikan. Setelah Indonesia merdeka, pengairan tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan pengembangan teknis yang direncanakan hingga sekarang. Dengan berlakunya pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 maka Metro menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanuddin (1945 -1948). Sebelum menjadi Kota Administratif Metro, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan, yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa. Adapun 6 '(enam) kelurahan tersebut, antara lain : 1) Metro; 2) Mulyojati; 3) Tejosari; 4) Yosodadi; 5) Hadimulyo; dan 6) Ganjar Agung. Sedangkan 11 (sebelas) desa tersebut, antara lain: Karangrejo, Banjarsari, Purwosari, Margorejo, Rejomulyo, Sumbersari, Kibang, Margototo, Margajaya, Sumber Agung, dan Purbosembodo. l 2.1. Aspek Geografidan Demografi \,1. 2. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ---·--·--· ..••.•.....•••.............••...••••...•••...•••....•••....• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 2
b.Kecamatan Bantul, terdiri dari :
1. 1.KelurahanMulyojati
2. 2.Kelurahan Tejosari
3. 3.Desa Margorejo \ 4. Desa Rejomulyo
4. 5.Desa Sumbersari
a.Kecamatan Metro Raya, terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Metro
2. 2.Kelurahan Ganjar Agung
3. 3.Kelurahan Yosodadi
4. 4.Kelurahan Hadimulyo
5. 5.Desa Banjarsari
6. 6.Desa Purwosari
7. 7.Desa Karangrejo Atas dasar Peratu.ran Pemerintah No. 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari ;Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangannya, 5 (lima) desa di seberang (sebelah selatan) Way Sekampung dibentuk menjadi 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). Pada tahun yang sama terbentuk 2 (dua) wilayah, yaitu Sukadana dan Gunung Sugih. Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Administratif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan juga pusat pemerintahan. Maka wajar bila dengan kondisi tersebut, Kotatif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Metro. Harapan untuk memperoleh Otonomi Daerah tetjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon dan Kota Depok (Iawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel),dan Kota Temate (Maluku Utara). Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 ( dua) kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut : '. .....................•....................................•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 3 Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km2 atau . ' 28~57% dari luas wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimutjo Kabupaten Lampung Teng ah. 4. Kota Metro merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Sebagai daerah otonom dengan status kota yang kedua yang ada di Provinsi Lampung, Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan kota. Selain itu, kedudukannya yang berada di tengah Provinsi Lampung, yang secara geografis terletak pada 506" - 5°8" Lintang Selatan dan 105°17" - 105°19" Bujur Timur, menjadikannya sebagai penghubung dari dan ke berbagai kabupaten di sekitamya, baik melalui jalur jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Luas wilayah Kota Metro 68,74 km2 atau 0,19% dari luas Provinsi Lampung yang besamya 3.528.835 km2• Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagai berikut :
8. 1.Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
9. 2.Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
10. 3.Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. f
11. 1.Letak, Luas dan Batas Wilayah 2.1.1. Geografi Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan. •........................................................... Topografi Kota Metro berupa daerah dataran alluvial, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan antara 0-5%. Hanya sedikit wilayah yang berombak sampai bergelombang, yaitu di bagian Utara dan Selatan kota dengan kemiringan antara 6- 15%. Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan alluvium ( campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik. Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran sungai Way Sekampung pada bagian Selatan dan Way Raman di sebelah Utara. Selain itu dalam wilayah Kota GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 4
12. 2.Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi
13. 1.Metro Pusat 1. Metro 2,28 3,32
14. 2.Imopuro 1,19 1,73
15. 3.Hadimulyo Timur 3,37 4,90
16. 4.Hadimulyo Barat 1,50 2,18
17. 5.Yosomul o 3,37 4,90 Sub total 11,71 17,04
18. 2.Metro Utara 1. Banjarsari 5,75 8,36
19. 2.Purwosari 2,55 3,71
20. 3.Purwoasri 3,62 5,27
21. 4.Karan reio 7,72 11,23 Sub total 19,64 28,57 s., 3. Metro Selatan 1. Rejomulyo 4,75 6,91
22. 2.Margorejo 2,46 3,58
23. 3.Margodadi 2,87 4,18
24. 4.Sumbersari Bantul 4,25 6,18 Sub total 14,33 20,85
25. 4.Metro Timur 1. Iring Mulyo 1,89 3,22
26. 2.Yosodadi 3,36 4,89
27. 3.Yosorejo 1,22 1,77
28. 4.Tejosari 3,76 5,47
29. 5.Te'oA n 1,55 2,25 Sub total 11,78 17,14 ' 5. Metro Barat 1. Mulyojati 2,95 4,29(
30. 2.Mulyosari 3,03 4,41
31. 3.Ganjar Agung 2,88 4,19
32. 4.Ganiarsari 2,42 3,52 Sub total 11,28 16,41 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro Tabel 2.1 Kecamatan Metro Barat seluas 11,28 km2 a tau 16,41 % terhadap luas wilayah Kota Metro. 1 '. ...........................•........................•..••... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 5 Tabel 2.2 Jika dilihat dari luas lahan berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2014, wilayah Kota Metro terdiri dari lahan sawah seluas 2.904,56 hektar (49%); rumah dan pekarangan seluas 2.381,10 hektar (40%); hutan rakyat 138 hektar (2,3%); rawa 23 hektar (0,38%); kolam 75 hektar (1,25%); tegalan/kebun 148,90 hektar (2,5%); padang rurnput 12 hektar (0,2%); jalan, sungai, danau, lahan tandus, dan lain lain seluas 215,25 hektar (3,6%); ladanglhuma 83 hektar (1,38%).
33. 3.Penggunaan Lahan semakin tinggi pada tempat yang lebih tinggi. Rata-rata curah hujan Kora Metro adalah antara 1.92l,07 mm per tahun, Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei qengan curah hujan tertinggi ! :. I ' I • ' ' ' ', ' pada J anuari sampai Maret, sedangkan bulan kering terjad] pada Iun] sarnpal Agustus. minimum 22°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 80%·88% dan akan Metro rnengalir sungai Way Batanghari dan Way Bunut. Pada rnusirn kernarau debit air Way Batanghari rnencapai 9-10 rn3/detik dan pada rnusirn hujan mencapai 500 rn3/detik, sedangkan debit Way Bunut pada rnusirn kernarau mencapai 5-6 rn3/detik dan pada rnusim hujan mencapai 100-200 m3/detik. Wilayah yang dialiri kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran kearah Timur. Keberadaan sungai di Kota Metro sangat menunjang pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanarnan pangan. Kota Metro beriklirn tropis, sebagairnana kondisi iklim wilayah Provinsi Lampung pada umumnya. Secara terperinci kondisi iklim di Kota Metro terletak di garis khatulistiwa pada posisi 5° Lintang Selatan yang beriklim Humid Tropis, dengan arah angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia dan Laut Jawa. Pada bulan November sarnpai Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, sedangkan pada bulan Juli sampai Agustus bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam. Pada ketinggian antara 30-62 meter dari permukaan laut, ternperatur udara rata-rata berkisar 26°C-28°C, dengan suhu udara rata-rata siang hari 28°C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan ternperatur . . RPJMD KOTA METRO 2016·2021 'r • w.. ·····•······················································ GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 6 Jumlah penduduk laki-laki di Kota Metro lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 99,96. Berdasarkan sajian data tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup lengkap, serta fungsinya sebagai pusat pemerintahan menjadikan Kecamatan Metro Pusat memiliki daya tarik yang lebih besar bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sebaliknya Kecamatan Metro Selatan berada lebih jauh dari pusat pemerintahan serta akses ke kecamatan ini relatif terbatas dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Metro. Sumber : Badan Pusai Statistik, 2016
34. 1.Metro Pusat 24.854 25.266 50.120 11,72 4.276
35. 2.Metro Utara 13.720 13.406 27.126 19,64 1.381
36. 3.Metro Selatan 7.471 7.499 14.970 14,33 1.044
37. 4.Metro Timur 19.169 19.493 38.662 11,78 3.282
38. 5.Metro Barat 13.977 13.560 27.537 11,28 2.411 Tabel 2.3 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2015, penduduk Kota Metro per 31 Desernber 2015 berjurnlah 158.415jiwa terdiri dari 79.191 jiwa laki-laki dan 79.224 jiwa perempuan dengan kepadatan 2.304 jiwa/krn2• Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di wilayah kecarnatan Metro Pusat yang rnerupakan pusat perekonomian, perdagangan dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya data jurnlah dan kepadatan penduduk Kota Metro tahun 2015 disajikan ke dalam tabel berikut. 2.1.2. Demografi Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro
39. 2.Rumah, bangunan, dan halaman 2.381,10 40
40. 3.Hutan rakyat 138,00 2,3
41. 4.Raw a 23,00 0,38
42. 5.Ko lam 75,00 1,25
43. 6.Tegal/kebun 148,90 ' 2,,5
44. 7.Ladang/huma 83,00 1,38
45. 8.Padang rumput 12,00 0,2 9. [alan, sungai, danau, lahan tandus, 215,25 3,6 dan lain lain \I [ ,I . f 11:, ,rn··:I : ~ L h ~I t] I '' ,, •, I "I(' I . ' I RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . •••••..•...••....•.....•...........•......••.•........•..... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 7 Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Bila dilihat dari nilai TFR (Total Fertility Rate) Kota Metro tahun 2010-2015 yang berkisar di angka 2,02 sampai 2,2, maka dapat dikatakan bahwa jumlah kelahiran yang rendah menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan penduduk di Kota Metro. Asumsi ini juga didukung dengan data Contraceptive Prevalance Rate (CPR) tahun 2010-2015 yang Sumber: Badan Pusai Statistik, 2016 Kelompok Umur Penduduk Laki-Laki Perempuan Total 0 1385 1406 2791 1-2 2757 2614 5371 3-4 2883 2678 5561 5-6 2941 2716 5657 7-12 8171 7710 15881 13-15 4163 4357 8520 16-18 4614 5245 9859 19-24 8522 8659 17181 25-44 25045 24822 49867 45+ 18710 19017 37727 Jumlah 79.191 79.224 158.415 Tabel 2.4 Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015 Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia produktif (16-64 tahun) Kota Metro sebesar 114.63.4 jiwa atau 72,36% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 64 tahun) berjumlah 43.781 jiwa atau 27,64 %. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. ,. I J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 '111 f .......................................................•.... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 8 Sumber : BPS Kota Metro, 2016 Grafil< mengenai pertumbuhan penduduk di Kota Metro selama kurun waktu 2012-2015 disajikan pada Gambar 2.1 berikut. Gambar2.1 Grafik Jumlah Penduduk Kota Metro 2012-2015
46. 44346.Rata-Rata ART (jiwa/RT) 40.06938.99838.96838.9095. Jumlah Rumah Tangga 99,96100,21100,18100,814. Sex Ratio (LIP) 2.3052.2692.2332.1733. Kepadatan Penduduk (jiwa/km)
47. 2.Pertumbuhan Penduduk 158.415155.992153.517149.361 0,341,612,781,57
48. 1.[umlah Penduduk Tabel 2.5 Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015 (Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010) Sumber : SUSENAS dan BK.KBPP Kota Metro Berikut disajikan Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015 (Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010). NO URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49. 1.Total Fertility Rate (TFR) 2,2 - 2,14 2,08 - 2;02
50. 2.Contraceptive 74,21 93,9 73,02 72,24 72,37 72,27 Prevalence Rate (CPR)
51. 3.Unmet Need 15,9 15,38 16,3 16,56 16,1 15,94 Tabel TFR, CPR dan Unmet Need Kota Metro Tahun 2010-2015 cukup tinggi dan Unmeet Need yang rendah. Berikut disajikan dalam tabel data TFR, CPR, dan Unmet Need di Kota Metro Tahun 2010-2015. "t. ' ; ..... J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ..................•.........•.......••..•..••..••.•••...•••. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 9
a.Indeks Pernbangunan Manusia 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Aspek kesejahteraan rnasyarakat yang juga rnenjadi aspek adaya saing daerah terdiri dari kesejahteraan sosial dan pernerataan ekonorni dengan beberapa indikator berikut ini : Berdasarkan gambar 2.2. dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Metro (tahun 2000-2010) adalah sebesar 2,61 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tersebut menduduki urutan tertinggi kedua di Provinsi Larnpung, setelah Kabupaten Tulang Bawang. Sumber: BPS 1,00 2,001,50o.so 3,002,SO Tulang 8aw1ng LampUns Se Iatan Way Kanan Tanuamus Bandu lampuna Metro Pnawar1n Lam pun1 lam puns Ban1 Lampun1 U1ar1 lampun1 Tenaah I Tulan1 hwan1 Bara1 Mesujl Lim pung Timur o.ss 0,78 0,8 1,00 1,17 1,17 1,22 1,21 1,29 1,3 110 1 41 1,S9 1,95 2,61 . Prlnssewu Gambar2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2000-2010 Sumber: BPS 20152014 '; . 160.000 158.000 - 156.000 ·- 154.000 - 152.000 150.000 148.000 146.000 144.000 2012 2013 J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . . . . ...•.............................•...••..•••..•...•...•..... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !II. 10 Tabel 2.7 Perbandingan Angka IPM Kabupaten/Kota Dan Provinsi Se-Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 (Metode Perhitungan Baru) Berdasarkan hasil penghitungan Kota Metro rnerniliki nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan nilai !PM 75,10 pada tahun 2015, yang tertinggi berikutnya adalah Kota Bandar lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai IPM nya masing- rnasing 74,81 clan 67,61. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terendah yaitu Kabupaten Mesuji dengan nilai !PM sebesar 59,79. Dari data ini dapat memberikan indikasi bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan yang tinggi, mempunyai akses yang mudah dengan daerah lain, dan sebagai pusat perdagangan dan jasa akan memiliki nilai IPM yang tinggi. Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Metro 2014 10.70710.60610.49410.28110.061.9.953. Pengeluaran per Kapita R'"l ff ik (R 000)• [,,'( 1,;' ,. I • ! • ',' r r Ii ' 1 Jt ' ' '1 ['' \ l(·•!\,1 . 1; .i --:·,_- ,· ··1' '1r·, • :r);,~.y '1, 1.~,1 J-·, <« '1}•' 'I •\'~' ',•rc'1 11 ,·:.:,;, ,~:·, .... ,, \i .. ..» -, I i, •• i' .,\~:·.n.·•,t' Ii .:: , ...... ~I:',"'.' .1! 70,9870,9870,6870,6570,6270,59 Angka Harapan Hidup (Tahun) 10,55 14,26 10,54 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 14,25 10,47 . 13,85 9,75 13,47 9,74 13,08 9,4 12,74 Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tabel 2.6 Indeks Komponen IPM di Kota Metro Tahun 2010-2015 (Metode Pen itun an Baru) Indeks Pembangunan Manusia (!PM) merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pernbangunan manusia suatu wilayah rnelalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang rnernungkinkan untuk dapat hidup layak. Pada dasamya IPM adalah suatu indeks kornposit yang diharapkan mampu rnencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan/atau bahkan antar waktu. ' . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · ,' ••...•..••..••..•...••.•....•.•.........••..•..•.•.•.••.••.. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 11 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Rasio Gini Kota Metro pada 2015 kembali turun. Sehingga bila tahun lalu Kota Metro memasuki kategori ketimpangan sedang, maka pada tahun ini kembali masuk pada kategori ketimpangan rendah. Hal ini perlu diapresiasi clan dipertahankan oleh pemerintah Kota Metro, agar distribusi pendapatan penduduk Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun Nilai Gini Ratio

(1)(2) 2012 0,3364 2013 0,4149 2014 0,3447 2015* 0,2623 Tabel 2.8 Tingkat ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Koefisien Gini Ratio di Kota Metro, 2012-2015 Koefisien Cini Ratiob. Sumber: BPS Provinsi Lampung *)masih tergabung dengan kabupaien induk . , ., I' I i'"1 ' 1~·. s , 'in~\~:11 1~:."u,l.1 I t r ' :-.1 [~d J. ' :, • ' ',:(i;~1~1• : )'{i '~! i Ii I ; • ~'; 1 l ~ l' :~ \'I ',~ 1 t I ~ ~ • I ·i ,...{f, I·~ . :I ,>,(-0~ >.;-< .• ; > I~ '' ' " " \. h .. l •• ' _, . . ' j J ~ l' ' .l 1 Lampung Barat 60,93 61,92 62,51 63,21 63,54 64,54 2 Tanggamus 60,09 60,63 61,14 61,89 62,67 63,66 3 Lampung Selatan 61,07 61,95 62,68 63,35 63,75 65,22 4 Lampung Timur 63,23 64,10 65,10 66,07 66,42 67,10 5 Lampung Tengah 64,14 64,71 65,60 66,57 67,07 67,61 6 Lampung Utara 61,82 62,67 62,93 64,00 64,89 65,20 7 Way Kanan 61,27 62,04 62,79 63,92 64,32 65,18 8 Tulang Bawang 63,21 63,67 64,11 64,91 65,83 66,08 9 Pesawaran 58,64 59,44 59,98 60,94 61,70 62,70 -----·- 10 Pringsewu ,. 64,86 65,37 66,14 66,58 67,55 11 Mesuji .. 57,32 57,67 58,16 58,71 59,79 12 Tulang Bawang Barat .. 60,13 60,77 61,46 62,46 63,01 13 Pesisir Barat .. * * 58,95 59,76 60,55 14 Bandar Lampung 71,11 72,04 72,88 73,93 74,34 74,81 15 Metro 71,37 72,23 72,86 74,27 74,98 75,10 t~ , ''~ ', ~ : I 1r ', , ' ' l J • r ' I 'l I \' ' , 11 ,. ' ,,, ' . ' ;r'· 11~;: JI 1L,:i~·,:1.rnq)-'. ' r~::~)· ! 1! /;l~~ '·.tf i'. Q ~;[, •: ~ ',' I '::~I ./I~ t 1: '(-· , r , ~i ' 'I ;'j~"' •).;- 1 ~ \ ~ , 1 I , • I .. I ii ,,_. 1f 0 .....: . ' ' i' .. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · . .....•...................................................... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.12 Narnun dernikian perkernbangan Indeks Kedalarnan Kerniskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kerniskinan (P2) Kota Metro selarna periode 2008-2014 rnengalarni fluktuasi. Pada tahun 2008-2012 Pl dan P2 cenderung rnengalarni penurunan tetapi pada tahun 2013 P1 mulai rnengalami peningkatan dari 1,35 (2012) rnenjadi 1,53 (2013) dan 1,57 (2014). Dernikian pula halnya dengan P2 yang mengalami peningkatan dari 0,25 (2012) menjadi 0,30 (2013) dan 0,29 (2014). Hal ini perlu diwaspadai karena meningkatnya Pl dan P2 menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk miskin dikhawatirkan Sumber: BPS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 -Jumlah PendudukMiskin(Jiwa) -.-Tingkat Kemiskinan(%) 25.000 22.05221.21R.. -L0.061i9.000i,g 10 20.000 15.52015.523 . Cl:i.7.100!6.95 15.000 10.000 5.000 0 Gambar2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemisikinan Kota Metro Tahun 2003-2014 Kemiskinan menjadi masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kemampuan daya beli. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kota Metro selarna tahun 2008-2014 cenderung semakin rnenurun. Pada tahun 2008 persentase penduduk miskin Kota Metro sebesar 15,91% dari jumlah penduduk Kota Metro. Pada tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kota Metro rnenurun secara konsisten rnenjadi 15,07% (2009), 13,77% (2010), 12,90% (2011), 12,09% (2012), 11,08% (2013) dan 10,82% (2014). Data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2008-2014 disajikan pada tabel dan garnbar berikut.
1. c.Persentase Penduduk Miskin Kota Metro relatif merata. Pencapaian tingkat pendapatan per kapita Kota Metro yang terus meningkat dan TPT Kota Metro yang juga me\lurun secara signifikan sangat baik dan perlu untuk dipertahankan. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 , , , , •........•..............•................•.................. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 13 Berdasarkan data PPLS 2011, penyebaran individu dan rumah tangga miskin (RTM) di Kota Metro tidak merata dan terpusat di Kecamatan Metro Pusat. Sumber: BPS 350000,00 300000,00 250000,00 200000,00 150000,00 100000,00 50000,00 0,00 2002 Gambar2.5 Perkemban an Garis Kemiskinan Kota Metro 2004-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk kurang dari 2.100 kkal per hari, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut, maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Metro selama periode 2004-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kota Metro meningkat dari Rp 295.395,- (2013) menjadi Rp 306.600,-. Untuk lebih jelasnya perkembangan garis kemiskinan Kota Metro 2004-2014 dapat dilihat pada gambar 2.5. ..__ Sumber: BPS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 ...,_lndeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) (lndeks) Sumber: 4,00 3,34 3,27 BPS, diolah ...,_lndeks Keparahan K iskin n (P2) (lndeks) 3,00 2,27 2,33 2,~6 2,27 2,00 1,53 1,57 1,04 1,07 0,70 0,64 0,72 1,00 0,30 0,29 Gambar2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Ke arahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2003-2014 semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kata Metro Tahun 2008-2014 dapat dilihat pada gambar berikut. ' .......... RPJMD KOTA METRO 2016-2021 •.................................................•......... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 14 Indikator perekonomian yang dikenal secara luas untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB tersebut selain dapat diketahui perturnbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. Perturnbuhan ekonomi diperlihatkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, kondisi perturnbuhan ekonomi Kota Metro berfluktuasi pada kisaran 5,49 persen sampai dengan 6,77 perserr. Laju perturnbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 (6,71 persert), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,49 persen). Laju perturnbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2015 sebesar 5,49 persen. Perturnbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini tetjadi sesuai dengan perlambatan ekonomi nasional.
2. d.Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per-Kapita Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah RTM terbanyak terdapat di kecamatan Metro Pusat sebesar 38,71% dan Metro Timur sebesar 20,26%. Sedangkan kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan memiliki jumlah RTM yang relatif kecil yaitu 12,17% dan 12,38%. Hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan menjadi pusat aktifitas perekonomian dan perdagangan yang memiliki daya tarik sehingga banyak didatangi dan dihuni oleh penduduk miskin yang berusaha mencari penghasilan dan bermata pencaharian terutama di sektor informal. 1 Metro Pusat 12.174 36,75 2.957 34,73 2 Metro Utara 6.120 18,47 1.638 19,24 3 Metro Barat 3.862 11,66 1.024 12,03 4 Metro Timur 6.945 20,96 1.788 21,00 5 Metro Selatan 4.027 Sumber: Basis Data Terpadu (PPLS 2011) I I I • ' i j i' ~ ~ ' I ' I I I > , ~ I 1 A < ff ; 1IJ I • Tabel 2.9 Jumlah Individu, Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per-Kecamatan di Kota Metro Berdasa k Ba i D ta T d Tah 2015 Jumlah individu, jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di Kota Metro berdasarkan basis data terpadu (PPLS 2011) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. .. , ---e-,- .. ~• RPJMD KOTA METRO 2016-2021 -. ........•..............•.................................... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 15 pertambangan/penggalian. Input kelompok ini berasal dari alam.
  1. 2.Sektor Sekunder, mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dart air bersih, dan sektor bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor primer. sektordanpertaniansektormencakupprimer,Sektor1. Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal tetjadinya proses produksi. Berdasarkan output dan inputnya kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu : Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2015 Catatan : * Angka Diperbaiki ** Angka Semeniara • • I.,.. , ~ ... ": ' , ' ' l I. 1 l I ' ~ l ~:/I: I ) ~ l :~ 1 < .. 1 ) ~ •" l ~ ,; ) Y, ~$'I ' r ;:~1·~\. :, j I • J : ; ~ ~ ~ ' I I .• I: ' 1,r l ! _{ I \ c ~{I' ; I
  2. 1.2010 17.413,2
  3. 2.2011 19.124,2
  4. 3.2012 21.118,5
  5. 4.2013* . 23.005,4
  6. 5.2014** 25.672.0 Tabel 2.11 K •t K t M t T h 2010 2014PDRB Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh nilai PDRB perkapita. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, dimana pada tahun 2010 PDRB perkapita Kota Metro sebesar 17.413.200rupiah menjadi 25.672.000rupiah pada tahun 2014. :\ I Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro Catatan : * Angka Diperbaiki ,... Angka Sementara ,... .. Angka Sangat Sementara I I : : ... ~~' ~ S~ c l _.~' \ ·~ ":.\ .. '.~' ~I ~' :,: .. i ~ ~ ~ ~ i , ,· ,·; ~ ,. • - ' I I · lt1.r ~1 .. r 1 ,,71,p1p.)11~~}~ft.~t 1 I' · I . '1·-1['1•' ' . I I ·~ j • , '1: "'~ \ : I -\ I : r • • ' : ; d ::-. '. ·~ : ) 'I J.\ r ~I I '\I ~(1'.• ' 2010* 2.542.072,2 2.542.072,2 - 2011* 2.841.590,5 2.695.657 6,04 2012* 3.191.358,3 2.876.024,8 6,69 2013* 3.531.720,0 3.070.593,l 6,77 2014** 4.004.622,l 3.268.892,2 6,46 2015*** 4.325.796,4 3.448.505,0 5,49 Tabel 2.10 PDRB data Laiu Pertumb h Ek . K t M t 2010 2015 (T h 0 2010) J " RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' ' 11111' " UMUM DAERAH KOTA METRO 111.16 Perdagangan Besar dan Eceran, Re arasi dan Perawatan Mobil dan
  7. 5.Konstruksi Pengadaan Air D. Pengadaan Listrik dan Gas
  8. 1.Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
  9. 2.Pertambangan dan Penggalian
  10. 3.Industri Pengolahan (>f". . ·• ~ Konstruksi A. · Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan l'DRH Tahun Dasar 2010 Tabel 2.13 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010 PDRB Tahun Dasar 2000
3. e.Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke Tahun Dasar 2010 Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100)menggunakan KBLI 2009. Sumber : Badan Pusai Statistik Kata Metr, 2016 Catatan · * Angka Diperbaiki .... Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara f1l~ ,· ll ;[1.f,,;:1~~·{~~~\ ' '[ I 'I I 11 'I ·i ' 1 1 I" ~ 1 ' ~ , rr '.~ , ' I ' 1 '' )i':h.i JI ' l I I... i= ~ • I 11: I .\ ~ 1 ~ • " (•,\ 1-i ,\;\,\.'t, } 1 \ ~ i,J.:r,U~~~I, .,t~{} ~J~1 '1 " ' "', , JI '", J, JI d 1 Primer 6,58 6,53 6,4 6,2 5,98 2,75 2 Sekunder 17,21 16,94 16,9? 16,82 16,69 10,98 3 Tersier 76,21 76,53 76,67 76,98 77,33 86,27 i ' l ;'1i; \';1\ ' I I, ' , :~frn,.r,1~~ :~~p it)n: ': '1 ~ l i! \ r T; i ~ .. & r , l t : :· ~ ,,,,. '') ·1' ,, ' 1° Q H ~I~: l • ( ~ 1 J 'I ~ J ~,, ' • I Tabel 2.12 Distribusi Persentase Kelompok Sektor Terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2010-2015 (Tahun Dasar 2010) Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Metro sebagian besar dibentuk oleh sektor tersier yaitu sebesar 82,34 persen dari total PDRB Kota Metro. Hal ini sesuai dengan status Kota Metro sebagai daerah perkotaan yang telah maju, yang biasanya didominasi oleh sektor perdagangan clan jasa. Sektor Tersier, mencakup sektor perdagangan, hotel clan restoran, sektor angkutan clan komunikasi, sektor keuangan, persewaan clan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Input sektor ini berasal dar~ sektor sekunder dengan outputnya berupa jasa-jasa, 3. RP.JMD KOTA METRO 2016·2021 ,-.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,58 6,53 6,40 6,20 5,98 2,75 B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 -o.oo 0,00 0,00 0,00 C lndustri Pengolahan 17,03 16,77 16,77 16,67 16,54 7,57 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 3,21 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,20 Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi 6,72 6,52 6,40 6,12 6,34 2,65 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 19,91 19,88 19,33 18,73 18,31 0,15 Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 7,01 6,77 6,62 6,99 7,27 13,08 1 Penyediaan Akomodasi dan Makan 2,31 2,47 2,47 2,43 2,47 11,15 Min um J Informasi dan Komunikasi 6,43 6,33 6,59 6,61 6,40 9,36 K [asa Keuangari dan Asuransi 7,17 7,42 7,78 8,07 8,05 2,39 L Real Estat 6,00 6,08 5,97 5,94 6,01 6,49 M, h 0,53 0,58 0,60 0,65 0,73 7,47N [asa Perusa aan 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 7,50 7,38 7,70 8,05 8,29 5,39 dan Jaminan Sosial Wajib GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Iii. 17 •..............................•...........••.•..•••.•..•..• • • f ,. ' ·. · If • L . . ' 11' ; ; I ' i I ' ~ ' ' ' ' 1 ' ' \ ' ' • I I ' { 1 I! , j 1 ' ) ~ ' I , \ ,. ' ' t ~ ' t ' l I • ' l : .. :; !I ' 1, PDRBM ) T h 2010-2015 Tabel 2.14 tL u hp Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Metro telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi Iainnya yang terlihat dari besamya peranan masing-masing Iapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Metro.
1. f.Struktur Ekonomi
  1. 0.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. [asa Pendidikan Q. [asa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U. ]asa Lainnva
  2. 9.[asa-jasa L. Real Estat M,N. Jasa Perusahaan K. Jasa Keuangan H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Min um' J. Informasi dan Komunikasi
  3. 7.Pengangkutan dan Komunikasi Sepeda Motor
  4. 8.Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan ". _IH'I RPJMD KOTA METRO 201.G-2021 · '. . •......•.••...............••.....•.......................•.. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.18 Laju Inflasig. Dari garnbar diatas dapat dilihat bahwa, kontribusi lapangan usaha terbesar dalarn pembentukan PDRB Kota Metro dari lapangan usaha Tersier atau Jasa - Jasa, mulai dari kategori F hingga kategori U. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha jasa - jasa berkernbang pesat di Kota Metro, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu rnemperhatikan fasilitas pendukung agar lapangan usaha ini dapat berkembang lebih pesat lagi. Sumber: BPS Kata Metro -20,00 ~- 100,00 ·t~r~ler; e 80,00 .a6,n%· 60,00 40,00 sekunder: 20,00 primer; Q fo,~a 0,00 2,75 • Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, kemudian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha [asa Lainnya, dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Sementara penman lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen. Gambar2.6 Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Kota Metro Tahi.u12015 Sumber: BPS Kata Metro * Angka sementara!Preliminary Figures ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures t' !I . I l· I I I /•~ ~ ~ f ) r : ~, • , , ,l IH" !; I ~ '. l ~ • '" .(, ,·· '.(11: 1;·• .,jl I ~I i I I ' I ' I ' :. ':
(1)(2) (3) (4) (5) (6) P Jasa Pendidikan 4,97 5,29 5,67 5,93 5,92 7,25 Q [asa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,08 5,30 5,18 5,18 5,25 7,55 R, S, J I . 2,58 2,51 2,36 2,28 2,27 8,92T asa amnya I u Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100 . . . RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ' . ..•...............•.....................•...•..••......•.... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.19 Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan: A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.Pendidikan 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan karena peran pendidikan dalarn meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. maupun nasional. Aspek Pelayanan Umum2.3. Sumber: BPS Kata Metro, 2013 Pada tabel di atas terlihat bahwa setiap tahunnya angka inflasi di Kota Metro relatif selalu lebih rendah dibandingkan angka inflasi di Kota Bandarlampung 3.358,368,384,30 Kata Bandarlampung 8,367,564,30 3,07Kata Metro 4,68 6,503,858,18 Indonesia 2,677,403,40 Tabel 2.15 Nilai lnflasi Tahun Kalender di Kota Metro, Kota Bandarlam un dan Indonesia Tahun 2009-2015 Selama tahun 2015 tingkat inflasi di Kota Metro senilai 2,67%, angka ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 7 (tujuh tahun terakhir). - , . I . RPJMD KOTAMETRO 2016·2021 . 1 SD/MI 1.1 Jumlah murid usia 7-12 tahun 14.890 15.053 15.138 15.453 15.659 1.2 Jumlah penduduk kel~mpok 15.135 15.191 15.297 15.453 15.659 usia 7-12 tahun 1.3 APS SD/MI 98,38 99,09 98,96 100,00 100,00 2 SMP/MTS 2.1 [umlah murid usia 13-15 tahun 7.959 7.975 8.254 8.379 8.489 2.2 [umlah penduduk kelompok 8.389 8.448 8.480 8.472 8.489 usia 13-15 tahun GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 20 ..........................................•.............•... Tabel. 2.16 Untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Selain itu APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan rnerupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jurnlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Narnun dernikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kota Metro tahun 2010 s.d 2014 per jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

a.Angka Partisipasi Sekolah (APS) pembangunan sehingga peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan · kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Mumi (APM). . . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . .... •.................•...........................•............. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 21 Dari tabel 2.16 dapat dilihat bahwa secara urnum, sernakin tinggi jenjang pendidikan, rnaka sernakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah. Fenornena ini' dapat disebabkan karena sernakin tinggi suatu jenjang pendidikan maka sernakin tinggi pula kualifikasi yang dibutuhkan baik secara intelektual maupun ekonorni. Selain itu dengan masuknya mereka dalarn dunia kerja berdampak pula pada menurunnya angka partisipasi sekolah. Garnbar 2.3 menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan 2014 APS penduduk usia 7-12 tahun rnencapai 100 persen yang berarti sernua penduduk pada kedua kelornpok usia tersebut sudah mengenyam pendidikan setingkat SD/Ml. Demikian pula APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2014 mengalarni kenaikan sebesar 1,1 % dari 98,90% (2013) rneningkat rnenjadi 100%. Hal ini berarti bahwa sernua penduduk usia 13-15 pada tahun 2014 sudah mengenyam pendidikan setingkat SMP/MTS. Berdasarkan Gambar 2.7 dapat pula dilihat bahwa di tahun 2014 terjadi kenaikan APS SMA sebesar 1,95% dari 81,45 menjadi 83,40. Bila dilihat dari perkembangannya temyata pada tahun 2013 pada jenjang pendidikan usia 16-18 tahun juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi yakni sekitar 3,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang sebesar 77,57 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah penduduk kelompok usia 16- 18 tahun yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMA semakin tinggi. Gambar2.7 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2011 s.d 2014 (Persen) 3 3.1 [urnlah murid usia 16-18 tahun 7.373 7.744 7.537 7.951 8.196 3.2 Jumlah penduduk kelompok 9.701 9.704 9.716 ,9.762 9.827 usia 16-18 tahun 3.3 APS SMA 76,00 79,80 77,57 81,45 83,40 Sumber : BPS Kata Metro . . '"' d RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ......•....••...••...•...•••..••...••.•.•...•...•.....•..... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 22 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Kasar (APK), rnenunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang rnengenyarn pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jurnlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jurnlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK rnerupakan indikator yang paling sederhana untuk rnengukur daya serap penduduk usia sekolah di rnasing-rnasing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan populasi rnurid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan rnencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu rnenunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih rnuda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK rnenurut kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelarnin di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan pada tabel berikut ini :
b.Angka Partisipasi Kasar (APK) Sumber: BPS Kota Metro • 7-12 • 13-15 • 16-18 2014201320122011 100.00100.00100.00 98.9098.96 97.34 RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ............•......................................•.••..•.. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 23
c.Angka Partisipasi Mumi (APM) Suinber : BPS Kata Metro Berdasarkan Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 APK SD dan SMU untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perernpuan yang artinya partisipasi penduduk laki-laki yang sedang mengenyam pendidikan SD dan SMU lebih banyak dibandingkan dengan partisipasi penduduk perempuan. Sedangkan untuk APK SMP untuk laki-Iaki dan perernpuan relatif tidak berbeda jauh yaitu masing-masing sebesar 102,47. dan 103,33. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan [enis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada Garnbar 2.8 ·-··--------·-----·--·----· -- --- so I SMU SMP Cl total • perempunn • lakl-lakl Gambar2.8 Angka Partisipasi Kasar Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014 (Persen) Tabel 2.17 rnenunjukkan bahwa pada tahun 2013, nilai APK SD Kota Metro sebesar 102,49 persen yang artinya dari 100 penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI (7-12 tahun) terdapat 102 rnurid SD/MI, tanpa rnelihat usianya. Nilai APK SD/MI di Kota Metro temyata lebih kecil dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Hal ini bisa disebabkan adanya kebijakan Dinas Pendidikan yang mensyaratkan bahwa jika ingin memasuki jenjang pendidikan SD minimal harus berusia 7 (tujuh) tahun. Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 nilai APK SD/Ml meningkat dari 102,49 menjadi 111,12. Demikian pula nilai APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 70,39. di tahun 2013 menjadi 74,05 di tahun 2014. Namun sebaliknya untuk APK SMP/MTs terjadi penurunan dari 112,89 di tahun 2013 menjadi 102,93 di tahun 2014. ... Sumber : BPS Kota Metro
1. 2.SMP/MTs (13-15 tahun) 83,12 91,21 106,22 112,89 102,93
2. 3.SMA/MA/SMK (16-18 tahun) 93,53 84,95 79,54 70,39 74,05 RP.IMO KOTA METRO 2016·2021 ••...•......•.......•.........••.............••............• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 24 Gambar 2.9 Angka Partisipasi Mumi (APM) Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2014. (Persen) Pada tahun 2013, APM SD/MI Kota Metro adalah 96,11 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sekitar 96 orang bersekolah di bangku SD/MI. APM SD/Ml tersebut rneningkat di tahun 2014 yaitu rnenjadi 97,38 persen. Demikian pula dengan APM SMA/MA/SMK yang pada tahun 2013 adalah sebesar 66,09 kemudian rneningkat rnenjadi 69,61 persen di tahun 2014. Sebaliknya terjadi penurunan APM SMP/MTs dari 95,18 persen di tahun 2013 rnenjadi 94,51 persen di tahun 2014. Dari Garnbar 2.18 dapat diperoleh gambaran bahwa sernakin tinggi jenjang pendidikan, rnaka semakin rendah Angka Partisipasi Murninya. Sumber: BPS Kota Metro l ! • i' I I ... ".!i' t I' I ' i ~ \ ,; l ~ . 11 ~ , • I ~ . ' . ,'. ~ J t, I~ 'l ' : I ' I; i 7·1 1 ~ l ' '1 ' ' ' '. ';1 l .. ,, -:11·. l ,'{:,'Ii I .'.\ill:" I ~ d L I I ' ,'1~:' L •; I, ': L ... II '· :' : ~ I ' !l~ ~ ~J .•I!·;.:.' I L SD/MI (7-12 tahun) 95,10 92,52 91,98 96,11 97,38
3. 2.SMP/MTs (13-15 tahun) 71,63 68,91 83,24 95,18 94,51 3. SMA/MA/SMK (16-18 67,51 62,03 62,57 66,09 69,61 tahun) Tabel 2.18 Angka Partisipasi Mumi (APM) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2014 Angka Partisipasi Mumi (APM) adalah persentase jurnlah anak pada kelornpok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk rnengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat rnernanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa rnelihat berapa usianya, rnaka APM rnengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, rnaka APM akan mencapai nilai 100. Secara urnum, nilai APM akan selalu Iebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM rnenunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. APM Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan dalarn Tabel 2.18 berikut. RPJMD KOTA METRO 201&-2021 ' ' ' ' !• I ' GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 25 ['."' T I ii ·' ,. I .. :' l ! J) ~ -i r • 1 11(;.z '1· t't' '"id ~n , 1, ' ( " l ·~ ~ ' j I 1; 1, Ji:,:·' i.. , '',I l I . 1\ ;1 I I' : 1, ~ .. J ~ ', .• 1 SD/MI 1.1 Jumlah sekolah 64 64 64 66 66 1.2 [urnlah 'penduduk 15.135 15.191 15.297 15.453 15.659 kelompok usia 7-12 tahun 1.3 Perbandingan jumlah 1: 236,48 1 : 237,36 1: 239,02 1: 234,14 1: 237,26 sekolah dengan jumlah Tabel. 2.19 Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010-2014
d.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasia ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasia ini mengindikasikan kernarnpuan untuk menarnpung sernua penduduk usia pendidikan. Berikut secara lengkap disajikan data rnengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kata Metro per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2014. Gambar 2.9 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kelornpok Usia Sekolah dan jenis Kelarnin di Kota Metro Tahun 2014. Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 APM SD untuk perempuan dan laki-Iaki relatif sarna yaitu 97,27 dan 97,47. Sedangkan APM SMP untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun sebaliknya di tingkat SMA, APM untuk laki-laki (70,77) lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan (68,38). Sumber: BPS Kata Metro 97.27 97.47 SDt I I : Total • Perempuan • Lakl-laki } J . . ' . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . '. : GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 26 Berbeda dengan SD/MA clan SMP/MTS rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2010-2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 1 : 248,74 pada tahun 2010 menjadi 1 : 232,43 pada tahun 2013 clan 1: 223,34 pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah sekolah SMA/MA/SMK. Selama kurun waktu 2010-2012 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jurnlah sekolah SD/ML Namun pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah sekolah SD/MI, dari 64 menjadi 66 sehingga rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat dari 1 : 239,02 di tahun 2012 menjadi 1 : 234,14 clan di tahun 2014 adalah sebesar 1 : 237,26. Angka rasio ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung sebanyak 237 siswa. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTS rnengalami peningkatan selama kurun 2010-2012 namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan dari 1 : 282,67 di tahun 2012 menjadi 1 : 292,14 di tahun 2013 clan 1 : 292,72 di tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan berkurangnya jumlah sekolah SMP/MTS yang ada yaitu sebelumnya 30 sekolah di tahun 2012 menjadi 29 sekolah di tahun 2013 clan tahun 2014. Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro, BPS Kata Metro penduduk kelompok usia 7-12 tahun 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah sekolah 29 30 30 29 29 Jumlah penduduk 2.2 kelompok usia 13-15 8.389 8.448 8.480 8.472 8.489 tahun Perbandingan jumlah 2.3 sekolah dengan jumlah 1: 289,28 1: 281,60 1: 282,67 1 : 292,14 1: 292,72 penduduk kelompok usia 13-15 tahun 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah sekolah 39 40 40 42 44 3.2 Jumlah penduduk 9.701 9.704 9.716 9.762 9.827 kelompok usia 16-18 tahun Perbandingan jumlah 3.3 sekolah dengan jumlah 1: 248,74 1: 242,60 1: 242,90 1 : 232,43 1: 223,34 penduduk kelompok usia 16-18 tahun 'RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' ' ··•····•····•••····•··•·•··•·••••·········•••·•••••······••• Perbandingan jurnlah guru terhadap jumlah kelas serta perbandingan jumlah murid terhadap jumlah kelas sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan keberhasilan pendidikan. Berikut disajikan data perbandingan jumlah guru per kelas rata-rata terhadap jurnlah murid di Kata Metro tahun 2010-2014. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 27 Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro
f.Rasia Curu/Murid per Kelas Rata-Rata [ ' ,, I ., I j: J.: ~ 11 • ~ , \ •.; ' 1 ~ i I, l: h l I ' l I '·' (iii,; ' ' ) 1 I ~ ,, p'·.i"t ' l l,' ~ ii. ' ' . ·' '\I .1 11 i. I ' ' ,,, 1 SD/MI 1.1 Jumlah guru 1.512 1.230 1.225 1.028 1.240 1.2 Jumlah murid 15.380 18.883 18.883 19.387 17.323 Perbandingan jumlah · . 1.3 guru terhadap jumlah 1: 14,62 1: 15,35 1 : 15,41 1 : 18,86 1: 13,97 murid 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 918 2.2 Jumlah murid 9.540 9.512 9.512 10.705 11.294 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 1.622 3.2 [umlah murid 15.380 16.017 16.017 15.452 15.077 Tabel. 2.20 Perbandingan [umlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota MetroTahun 2010-2014 Rasia guru terhadap rnurid adalah jurnlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jurnlah rnurid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasia rnengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga rnengukur jurnlah ideal rnurid untuk satu guru agar tercapai rnutu pengajaran. Selarna kurun waktu 2010-2013 rasio ketersediaan guru di Kata Metro untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS mengalami penurunan. Narnun kemudian di tahun 2014 rasio ketersediaan guru SD/MI dan SMP/MTs rnengalarni peningkatan karena rasionya semakin kecil. Artinya ketersediaan tenaga pengajar per 10.000 rnurid jumlahnya sernakin mernadai. Pada tahun 2013, perbandingan jumlah guru terhadap jurnlah murid SMA/MA/SMK adalah 1 : 9,53. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 guru SMA/MA/SMK rnelayani (rnengajar) 9,53 - 10 orang murid SMA/MA/SMK. Pada tahun 2014 rasion tersebut hampir sama yaitu sebesar 1 : 9,30. Berikut secara lengkap disajikan data rnengenai kondisi ketersediaan guru dan murid di Kata Metro per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2014. Rasia Curu/Muride. RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . •••.•..•.••..•....••.•..•....•...•.•.......•.......•..•..•.• Tabel. 2.22 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !II. 28 Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi a tau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di Kota Metro sangat rendah. Data mengenai jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kata Metro disajikan pada tabel berikut :
g.Angka Putus Sekolah Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro r; . . ~ [ ' ' ',. ' I' ,1 ~ 1~1h'1 ,, i '11'( ~~t~ 1··_1,t.~ ... ~~·... hl 'i ~ I ' ! 1 ltii '• ,( t 'I 1,.· ; ,. "''' ' I' I (t,''" I I " . I 1 SD/MI 1.1 Jumlah guru 1.512 1.230 1.225 1.028 1.181 1.2 Jumlah kelas 619 651 658 706 706 1.3 Rasio jumlah guru 1: 2,44 1: 1,89 1 :'~,86 1: 1,46 1: 1,67 terhadap jumlah kelas 1.4 Jumlah murid 15.380 18.883 18.883 19.387 17.019 1.5 Rasio jumlah murid 1: 24,85 1: 29,01 1: 28,70 1 : 27,46 terhadap [umlah kelas 1: 24,11 1.6 Rasio guru/kelas 1 : 2,44 : 24,85 1 : 1,89 : 29,01 1 : 1,86 : 28,70 1 : 1,46: 27,46 terhadap [umlah murid 1 : 1,67: 24,11 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 1.212 2.2 Jumlah kelas 132 298 298 341 341 2.3 Rasio jumlah guru 1: 7,27 1: 3,35 1: 3,35 1: 2,79 1: 3,55 terhadap iumlah kelas 2.4 Jumlah murid 9.540 9.512 9.512 10.705 12.361 2.5 Rasio jumlah murid 1: 72,27 1: 31,92 1: 31,92 1: 31,39 1 : 36,25 terhadap [umlah kelas 2.6 Rasio gur/kelas 1 : 7,27 : 72,27 1 : 3,35: 31,92 1 : 3,35 : 31,92 1 : 2,79 : 31,39 1 : 3,55 : 36,25 terhadap jumlah murid 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 1.638 3.2 [umlah kelas 366 487 487 473 516 3.3 Rasio jumlah guru 1: 4,13 1: 3,18 1: 3,18 1: 3,43 1: 3,17 terhadap [umlah kelas 3.4. [urnlah murid 15.380 16.017 16.017 15.452 15.137 3.5 Rasio jumlah murid 1: 42,02 1: 32,89 1: 32,89 1: 32,67 1: 29,34 terhadap jumlah kelas 3.6 Rasio guru/kelas 1 : 4,13: 42,02 1 : 3,18 : 32,89 1 : 3,18: 32,89 1 : 3,43 :32,67 1: 3,17: 29,34 terhadap iumlah murid Tabel. 2.21 Rasio Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro Tahun 2010-2014 I ~ ') RPJMD KOTA METRO 2016-2021 I .•.•........•.•.............•......•.•...•.•.•....•...•.•.•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 29 Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
a.Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Pelayanan di bidang kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang mendasar dan hams dipenuhi oleh Pemerintah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum di bidang kesehatan, diantaranya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
1. 2.Kesehatan putus sekolah ini kemungkinan disebabkan oleh biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga sejumlah siswa tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Namun demikian, pada tahun 2013 dan 2014 angka putus sekolah di Kota Metro relatif tidak ada. 1 SD/MI 1.1 Jumlah siswa putus sekolah 2 6 6 0 0 1.2 Jurnlah seluruh siswa 15.380 18.883 18.883 19.387 17.323 1.3 Angka Putus Sekolah (persentase) 0,01 0,03 0,03 0 0 2 SMP/MTS 2.1 [umlah siswa putus sekolah 8 11 11 0 0 2.2 Jumlah seluruh siswa 9.540 9.512 9.512 10.705 11.294 2.3 Angka Putus Sekolah (persentase) 0,08 0,11 0,11 0 0 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jurnlah siswa putus sekolah 121 58 58 0 0 3.2 Jumlah seluruh siswa 15.380 16.017 16.017 15.452 15.077 3.3 Angka Putus Seko!ah (persentase) 0,79 0,36 0,36 0 0 ,. Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kata Metro Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah terkecil ada pada jenjang pendidikan SD/Ml yaitu berkisar 0,01 dan 0,03. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mencapai 0,79 di tahun 2010, namun di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,36. Sebaliknya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 0,08 di tahun 2010 menjadi 0,11 di tahun 2011 dan 2012. Peningkatan angka Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro Tahun 2010~2014 I!• ' ' f, f ' ' I ' ' 1'' I I · RPJMD'KOTA METRO 2016-2021 :.· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 30 Tabel 2.24 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Kota Metro Tahun 2015 lndikator-indikator yang dipakai terkait dengan pelayanan di rumah sakit antara lain; pemanfaatan ternpat tidur I Bed Occupancy Rate (BOR), rata-rata lama hari perawatan I Average Length of Stay (ALOS), rata-rata selang waktu pemakaian ternpat tidur/Turn Over Internal (TOI), presentase pasien keluar yang meningggal/Gross Death Rate (GDR), dan presentase pasien yang keluar meninggal <24 jam perawatan/Net Death Rate (NOR). Adapun data jumlah ketersediaan tempat tidur dan indikator pelayanan beberapa rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Sumber : Dinas Kesehaian Kata Metro ,, , . 'I' F ; > '~ 11 l ' ' .,I;• iI·.' .. 11 ' ,, . ]~'h ·;. I! 111.I'. 'r1\ Ir ' 1'' •'• ' i.() l\!") : ·~c.11 · ' )IJ, ;I ?,~J • : :[.:. 1{1(.\ :• lI I' 11 1. Jumlah Rumah Sakit Umum 1 1 1 1 1 Daer ah
2. 2.Jumlah Rumah Sakit Swasta 3 3 3 3 3
3. 3.Rumah Sakit Bersalin 2 2 2 2 2
4. 4.Rumah Sakit khusus lainnya 1 1 1 1 1 Jumlah Rumah Sakit 7 7 7 7 7 Jumlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 Rasio 1: 20.782 1: 21.007 1 : 21.337 1 : 21.931 1 : 22.285 Tabel. 2.23 Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014 Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketersediaan rumah sakit di Kola Metro dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, maka akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Jumlah rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2010-:2014 sebanyak 7 unit \ terdiri dari rumah sakit umum daerah 1 unit, rumah sakit sw~sta 3 .unit, rumah sakit bersalin 2 unit, rumah sakit khusus lainnya 1 unit. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro tahun 2013 mencapai 1 : 21.931 penduduk. Hal ini berarti bahwa 1 rumah sakit di Kota Metro melayani 21.931 penduduk. Sedangkan di tahun 2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro adalah 1 : 22.285. ... RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . ' ' ...............................................•.......••... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 31 t' ' ' ' ,. ' ~- - - - ! • , ~ I U [1 , ' I : 1\'1,1 'I ' r I 1 ;· ll (: ~ l ~ ... •. 'k•· •••. r f ,,! " ·/·O~i /:1 , ;: ,1.-Tc;~~ ~· i . ' ) "~l" "l ll i;lu)' L''t I l' I '·:I·' ?~ ~ r ~ -: ''I I, ;1 ~"\ I • ~ ' ,.., : .. ~ I 1.1 Jumlah Puskesmas 11 11 11 11 11 1.2 Jumlah Poliklinik 10 10 10 10 10 1.3 Jumlah Pustu 6 6 6 6 6 1.4 Jumlah Total Puskesmas, 27 27 27 27 27 Poliklinik dan Pustu [urnlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 2.1 Rasio Puskesmas per 1: 13.225 1: 13.368 1: 13.578 1: 13.956 1 : 14.181 Tabel. 2.24 Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014 Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro tahun 2010-2014. Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasia Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro pada tahun 2013 mencapai 1 : 5.686. Ini berarti bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani penduduk sebanyak 5.686 jiwa. Sedangkan di tahun 2014 rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro adalah 1: 5.777. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan adalah 2 : 1 yang artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah data mengenai rasio puskesmas, Poliklinik dan
b.Rasia Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa RSU A. Yani memiliki jumlah tempat tidur terbanyak yaitu 233 unit dan diikuti oleh RSU Mardi Waluyo sebanyak 200 unit. Pemanfaatan tempat tidur rumah sakit (Bed Occupation Rate/BOR) di antara rumah sakit di Kota Metro menunjukkan pencapaian yang bervariatif. Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro, 2016 r I _..,. ·.1'1 I' , 1· • ,, ' .. ',' i } ·1 . , ~ , ., . . 11 :1 j, i . ' II '<!. " I I : ) ' ~ i 11 ~I I \ ~ : I ' I 1' ' I~ 1 ' ' '• Jr' 'til'I : ' . ' •' . ' ,,. ,. l ' . ! , . ,1J1 i', ,,r r, f ~ ' • II ii•) I I 1 RSUDA. Yani 233 67,1 3 2 48,6 24,1 2 RSU Mardi Waluyo 200 70,0 3 1 46,2 23,4 3 RSU Islam 63 55,9 3 2 21,9 9,2 4 RSU Muharnmadivah 78 44,2 1 1 2,0 0,5 5 RS AMC 73 83,0 0 1 1,0 0,3 6 RSB Asih 35 9,9 2 8 - - 7 RSB Permata Hati 31 64,1 3 1 - - RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · .. : , · '··' · '· · ..................•...........•............................. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 32 Sumber : Dinas Kesehaian Kata Metro, BPS Kata Metro r: I ~ : 1: j l • ~I ~L r I' I' 1'11't1 . I· I I • ~ ; ,1. I I I ,, I I 1: ' I I ~1j\\1,6 ~ ; . ;~:11 d 1:1,') • I v'Jt 11: ~ ·,.{c:r,,,_- ,! I I
1. 1.[umlah Posyandu 152 154 149 149 155
2. 2.Jumlah Balita 12.460 12.595 12.793 13.651 13.728 Rasio Posyandu
3. 3.per satuan balita 12 12 12 11 11

(1000)Tabel. 2.25 Rasio Jumlah Posyandu terhadap [umlah Bali ta di Kota Metro Tahun 2010-2014 Posyandu meruapakan salah satu fasilitas penunjang kesehatan yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi balita. Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio posyandu per satuan balita merupakan rasio dari jumlah posyandu per 1000 balita. Berdasarkan data rasio jumlah posyandu terhadap jumlah balita, pada tahun 2010, rasio posyandu per satuan balita adalah 12,199. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 balita dilayani oleh 12 posyandu. Rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu menjadi 11 (2013) yang berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 11 posyandu. Hal ini dikarenakan jumlah posyandu berkurang sedangkan di sisi lain jumlah balita semakin bertambah. Pada tahun 2014 jumlah posyandu bertambah menjadi 155. Namun demikian rasio posyandu per satuan balita relatif sama seperti tahun sebelumnya yailu 11. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah posyandu bertambah namun di sisi lain jumlah balita juga semakin meningkat.
1. c.Rasio Posyandu Per Satuan Balita Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro satuan penduduk 2.2 Rasio Poliklinik per satuan 1 : 14.547 1 : 14.705 : 14.936 1: 15.352 1 : 155.992 penduduk 2.3 Rasio Pus tu per satuan 1 : 24.894 penduduk 1 : 24.245 1 : 24.508 1: 25.586 1 : 25.999 -- Rasio Puskesmas, 2.4 Poliklinik dan Pustu per 1 : 5.388 1 : 5.446 1 : 5.532 1 : 5.686 1; 5.777 satuan Penduduk 3.1 Jumlah Kecamatan 5 5 5 5 5 3.2 Jumlah Desa/Kelurahan 22 22 22 22 22 3.3 Rasio Puskesmas per 2:1 2:1 Kecamatan 2: 1 2: 1 2:1 .:.RPJMD KOTA METRO 201&~2021 ·· ', :· ..... / I ' • • • ' r ....................•...........•.............•...........•• Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator penting yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi indikator yang sangat sensitif untuk GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 33 ,,.... '
2. e.Angka Kematian Bayi (AKB) Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro, BPS ~ ;1 ; ' ( r l~ • • • ! ' ' ,. , ' I: l' '""t ·:,.. ', ; '. .. ,·.1 ~ J ~ ~ u' ' } i , )Jl1j ....'li~~1, : 11i1;J~1L~~, I - . ' . ' ·' ' i1 .. ; ,•:! 111 ~~-;:L ' ,; ' I If t , i' Y~)r' \;· i[ '•~if1•1I ~ )Jj '11 ' ·,_l,;;J11,_) ' I 1111'' I 11 - ' Ir ' II• I.. ,
  1. 1.Dokter spesialis 17 43 54 46 68
  2. 2.Dokter umum 64 76 103 90 84
  3. 3.Dokter gigi 18 17 23 15 20
  4. 4.[umlah penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 5. Rasio dokter spesialis per 12 29 36 30 44 100.000 penduduk 6. Rasio dokter umurn per 44 52 69 59 54 100.000 penduduk 7. Rasio dokter gigi per 12 12 15 10 13 100.000 penduduk Tabel. 2.26 Rasio [umlah Dokter per 100.000 Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014 Pada tahun 2014 terjadi kenaikan jurnlah dokter spesialis dan dokter gigi di Kota Metro. Jumlah dokter spesialis rneningkat dari 46 'menjadi 68 clan jumlah dokter gigi rneningkat dari 15 menjadi 20. Berdasarkan perhitungan jurnlah dokter per satuan jumlah penduduk maka diperoleh rasio dokter umum di Kota Metro pada tahun 2013 adalah sebesar 59 per 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar 54 per 100.000 penduduk. Berdasarkan target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 yang tercanturn dalam Kepmenkokesra No. 54 tahun 2013, rasio dokter umum adalah 40 per 100.000 penduduk. Hal ini berarti rasio dokter umum di Kota Metro telah rnemenuhi target nasional. Rasio dokter gigi pada tahun 2013 adalah 10 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2014 adalah 13 per 100.000 penduduk, sedangkan target kebutuhan tenaga kesehatan untuk rasio dokter gigi adalah 12 per 100.000 penduduk. Secara umum ketersediaan dan kecukupan dokter di Kota Metro sudah memadai. Adapun rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Metro tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
3. d.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk RPJMD ·:KOTA .METRO 2016-2021 :, . I ' ·. ; ,' ; • I 1•'' ' ................................................•........... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Iii. 34 Perhitungan AKB per 1000 KH tersebut merupakan angka perkiraan yang diperoleh berdasarkan jurnlah kasus kematian bayi sebelurn rnencapai usia satu tahun dari jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tahun 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 7,6 per 1000 KH). Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah kernatian bayi sebanyak 22 dari 3.427 kelahiran hidup (diperkirakan 6,4 per 1000 KH) pada tahun 2014 clan 12 kasus kematian bayi dari 3.365 kelahiran hidup (diperkirakan 3,6 per 1000 KH) pada tahun 2013. Tahun 2012 terdapat kasus kernatian bayi sebanyak 27 orang dari 3.251 kelahiran hidup (diperkirakan 8,3 per 1000 kelahiran hidup). Angka tersebut menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya dimana pada tahun 2011 terdapat kematian bayi sebanyak 26 orang dari 3.239 kelahiran hidup 2015 Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro 201420132012. i- 2010-2015 AKB per 1000 KH di Kota Metro berfluktuatif. AKB di Kota Metro sempat mengalami penurunan selama periode 2010-2013 dari 10,2 menjadi 3,6 per 1000 KH. Namun pada tahun 2015 AKB kembali meningkat dua kali lipat menjadi 7,6 per 1000 KH. Kecenderungan angka kematian bayi di Kata Metro selama periode 2010- 2015 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar2.10 PerkiraanAngka KematianBayi per 1000 KelahiranHidup Kota Metro tahun 2010-2015 '• upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, selama kurun waktu rnengetahui perrnasalahan kesehatan terutarna yang berkaitan dengan penyebab kematian dan tingkat keberhasilan program kesehatan. Selain itu AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihilung. Oleh karena itu banyak ' •, I ! ' I ' ' / ~ I ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ·: ". . .· · • l ., .••.....•........................................•........•. Angka Kematian Balita (1-<5 tahun) menggambarkan peluang untuk meninggal pada fase antara umur 1 tahun dan sebelum urnur 5 tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 35 (diperkirakan 8 per 1000 kelahiran hidup) clan tahun 2010 terclapat 31 kasus kematian bayi dari 3.039 kelahiran hidup. Untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG), Indonesia berkomitmen menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar dua per tiga dari angka di tahun 1990 atau menjacli 20 per 1000 kelahiran bayi pada tahun 2015. Perikiraan AKB Kota Metro sudah melampaui target AKB MDGs 2015 yang sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun demikian perlu dicermati bahwa berdasarkan perkembangan AKB selama periode 2010-2015 terlihat adanya peningkatan kematian bayi di tahun 2015 yang perlu diwaspadai dan ditangani secara serius agar tidak kembali meningkat di tahun-tahun mendatang. Kematian bayi di Kota Metro umumnya terjadi pada masa neonatal (0-28 hari). Hampir 77 % dari seluruh angka kematian bayi di Kota Metro tetjadi pada masa neonatal, sedangkan 23 % pada urnur 1 bl - Ith. Dari hasil pengkajian kasus kematian neonatal di Kota Metro antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, kurangnya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam rnendeteksi dan menangani kasus neonatal resiko tinggi. Adapun penyebab kernatian bayi selama tahun 2015 disebabkan karena jantung bawaan 3 kasus, fibris dan kejang 1 kasus dan 1 kasus aspirasi. Kemampuan tenaga kesehatan dan adanya fasilitas dalam hal perawatan neonatal esensial adalah suatu keharusan dalam upaya penurunan angka kematian bayi. Kemampuan dan fasilitas tersebut meliputi persalinan yang bersih dan aman, stabilitas suhu, inisiasi pemapasan spontan, inisiasi menyusui ASI dini, dan pencegahan infeksi serta pemberian imunisasi. Dari hasil pengkajian kasus kematian banyak faktor yang rnernpengaruhi bertambahnya kasus kernatian neonatal di Kota Metro antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan biclan clalarn mendeteksi clan menangani kasus neonatal resiko tinggi sedangkan di tingkat pelayanan rujukan kurangnya kolaborasi di ruang operasi dengan dokter spesialis anak dan kurangnya ruang neonatus yang tersedia baik di Rurnah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Swasta.
4. f.Angka Kematian Anak Balita (AKABA) J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ······•··••··•·········•··•··•··•········••·••······•··•···· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 36 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro (berdasarkan data matematik) AKABA per 1000 KH di atas diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah kasus kematian balita yang meninggal pada fase antara umur 1 tahun dan sebelum umur 5 tahun. Tahun 2015 terdapat 32 kasus kematian balita dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 8,0 per 1000 KH) Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah kernatian balita sebanyak 26 dari 3.427 kelahiran hidup (diperkirakan 7,6 per 1000 KH) pada tahun 2014 dan 14 kasus kernatian balita dari 3.365 kelahiran hid up ( diperkirakan 4,2 per 1000 KH) pada tahun 2013. Tahun 2012 dan 2011 perkiraan AKB adalah 8,3 per 1000 KH dimana berturut-turut terdapat kasus kematian balita sebanyak 27 orang dari 3.251 kelahiran hidup (2012) dan 27 orang dari 3.239 KH (2011). Angka tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu 32 kasus kernatian balita dari 3.039 kelahiran hidup (diperkirakan 10,5 per 1000 KH). Bila dibandingkan dengan target Nasional AKABA sebesar 23 per 1000 KH maka berdasarkan data di atas AKABA per 1000 KH di Kota Metro sudah lebih baik. Gambar2.11 Perkiraan Angka Kematian Akaba per 1000 Kelahiran Hidup Kota Metro Tahun 2010-2015 2010-2015, AKABA per 1000 KH mencapai angka tertinggi yaitu 10,5 per 1000 KH pada tahun 2010 dan kemudian menurun menjadi 8,3 per 1000 KH di tahun 2011 dan 2012. Meskipun sempat menurun drastis, namun AKABA per 1000 KH pada tiga tahun berikutnya cenderung meningkat tajarn yaitu menjadi 4,2 per 1000 KH
(2013), 7,6 per 1000 KH (2014) dan 8,0 per 1000 KH (2015). Data perkiraan AKABA per 1000 KH Kota Metro Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, selama kurun waktu berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi penyakit infeksi dan kecelakaan. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 Angka kematian ibu secara riil di Kota Metro tidak bisa diperoleh karena Angka Kematian Ibu (AKI) didisain untuk tingkat nasional rnelalui kegiatan survey, GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Iii. 37 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro 6 :l :e 5 c 4 "'';t:; "' 3 e QI 2::..:: Ill 1:J Ill = 0 ' 2010 20'11 2012 2013 Tahun 2014 2015 Gambar2.12 Kasus Kematian lbu Kota Metro tahun 2010-2015
1. g.Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, clan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan cermin status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita. Angka kematian ibu dapat rnenggambarkan status gizi, keterjangkauan clan mutu pelayanan kesehatan, serta menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi. Jumlah kasus kematian ibu melahirkan di Kota Metro cenderung menurun selama kurun waktu 2010-2015. Pada tahun 2010 terdapat 4 kasus kematian ibu dari 3.039 KH (diperkirakan 131,6 per 100.000 KH). Pada tahun berikutnya kasus kernatian ibu meningkat yaitu masing-masing terdapat 5 kasus kematian dari 3.239 KH, (2011) 3.251 KH (2012) clan 3.365 KH (2013) sehingga berturut-turut perkiraan AKI adalah 154,4 per 100.000 KH, 153,8 per 100.000 KH dan 148,6 per 100.000 KH. Adapun di tahun 2014 terdapat 2 kasus kematian ibu dari 2.888 kelahiran hidup (diperkirakan 58,4 per 100.000 KH) sedangkan di tahun 2015 tidak didapati kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu di Kota Metro tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut: Meskipun demikian melihat kecenderungan perkiraan AKABA per 1000 KH selama 2010-2015 yang semakin meningkat maka perlu perhatian clan penanganan yang lebih serius untuk mencegah terjadinya kematian balita di mas~ mendatang. J ' . 'RPJMD KOTA METRO 2016 2021 ...•.••.................•...•.•.•.....•••....•..........•... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 38 NO JENIS PENYAKIT JUMLAH % 1 Hipertensi 895 23 2 Nesofaringitis akut 556 16 3 Dyspepsia 431 12 4 Infeksi saluran pernafasan akut 392 11 5 Diabetes mellitus 374 10 6 Myalgia 251 7 7 Gastritis 243 7 8 Hypotensi 170 4 9 Arthrosis 149 4 10 Sakit kepala 129 4 Tabel 2.27 Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kota Metro Tahun 2015 Morbiditas atau angka kesakitan dapat diartikan sebagai keadaan sakit yaitu adanya penyirnpangan dari keadaan kesehatan yang normal. Angka kesakitan rnencerrninkan situasi derajat kesehatan rnasyarakat di suatu wilayah dan berkaitan erat dengan kejadian kernatian. Meningkatnya urnur harapan hidup dan perubahan struktur urnur penduduk ke arah usia tua rnenyebabkan terjadinya transisi epiderniologis, yang ditandai dengan rnasih tingginya penyakit infeksi dan rneningkatnya penyakit non infeksi, Garnbaran sepuluh besar penyakit pada pasien rawat jalan di puskesrnas tahun 2015 adalah sebagai berikut: Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro (berdasarkan metode matematik)
2. h.Morbiditas --·--·--·---------------- 200,0 .. 154,4 &. - ::c 150,0 ::.i:: ::.i:: ~§ 100,0 Ill • C! 0 ·- 0 ~ .-4 50,0 Cll , 0. 0,0 .2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gambar2.13 Perkiraan Angka Kematian lbu Kota Metro tahun 2010-2015 namun sebagai bahan evaluasi Adapun perkiraan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Kota Metro tergarnbar di bawah ini: ~ • • ' l i I _ j, RPJMD'KOTA METRO 2016-2021. :' · ' .. ' '•r . J .•.••.••..............•.......•................•......•••.•. Berdasarkan tabel 2.28 dapat dilihat bahwa penyakit gaga! ginjal merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien rawat inap yaitu sejumlah 994 pasien atau 18,96% sedangkan demam berdarah dengue menempati posisi kedua terbanyak yaitu 603 pasien atau 11,50%. Melihat perkembangan penyakit tidak menular terutama penyakit gagal ginjal yang cenderung meningkat maka GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 39 Sumber: RSU A. Yani Kota Metro NO NAMA PENYAKIT JUMLAH (%) 1 Gaga! Ginjal Lainnya 994 18.96 2 Dernarn Berdarah Dengue 603 11.50 3 Diare & Gastroenteritis oleh penyebab infeksi 587 11.20 tertentu 4 Pneumonia 538 10.26 5 Diabetes Melitus YIT 494 9.42 6 Cedera Intrakranial 458 8.74 7 Stroke tak menvebut perdarahan atau infark 442 8.43 8 Neoplasrna Ganas Bronkus dan Paru 418 7.97 9 Perdarahan Intrakranial 358 6.83 10 Dispepsia 348 6.64 Tabel 2.28 Sepuluh Penyakit Terbanyak Pada Pasien Rawat Inap RSU A. Yani Kota Metro Tahun 2015 Untuk mengetahui gambaran mengenai penyakit terbanyak yang diderita pasien dan memerlukan penanganan di rumah sakit, dapat dilihat dari data sepuluh besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di RSU A. Yani Metro. Tabel 2.28 menyajikan sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat inap di RSU A. Yani. Tabel di atas menunjukkan bahwa penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat jalan di puskesmas didominasi oleh penyakit hipertensi dengan persentase sebanyak 23%. Penyakit infeksi akut lainnya juga merupakan penyakit yang menempati urutan teratas pada 10 penyakit terbanyak yang diderita oleh pasien rawat jalan puskesmas dengan prosentase sebanyak 11 %. Meskipun penyakit infeksi masih mendominasi, namun penyakit non-infeksi juga perlu diperhatikan mengingat penyakit hipertensi yang berhubungan dengan faktor perilaku menempati urutan terbesar pasien rawat jalan puskesmas. - :'/'IL ; \ Sumber: Dinas Kesehatan Kota Metro, 2015 J , RPJMD KOTA; METRO 2016·2021 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 40 Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro 201520142013 Tahun 20122,011 __.__,.,6 »: <, ~ ~~ •~u ~ 132,... .c c 180 160 :140 :120 VI ::i 100VI ~ ::.:: 80 e.., 60 40 20 0 Gambar2.14 Kasus Pneumonia pada Balita Kota Metro tahun 2011~2015
3. i.Penyakit Menular Infeksi Saluran Pemafasan Akut (ISPA) Pneumonia Pneumonia masih menjadi penyebab kematian bayi clan balita di Indonesia. kematian balita akibat pneumonia pada akhir tahun 2000 di Indonesia diperkirakan sekitar 4,9/1000 balita. (Depkes, 2004). Adapun angka kesakitan diperkirakan mencapai 250 hingga 299 per 1000 anak balita setiap tahunnya. Pneumonia juga sering berada dalam daftar 10 penyakit terbanyak baik di puskesmas maupun rumah sakit. Sebanyak 40 - 60 % kunjungan berobat di Puskesmas clan 15 - 30 % kunjungan berobat di bagian rawat jalan clan rawat inap di Rumah Sakit disebabkan oleh ISPA. Episode penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan sebesar 3 sampai 6 kali per tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Metro, temuan kasus Pneumonia pada balita selama periode waktu 2011 - 2014 terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2015, seperti tergambar dalam grafik sebagai berikut: penanganannya perlu dilakukan secara lebih intensif dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Secara urnum, selama dua dekade terakhir, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, sehingga penyakit tidak menular telah menjadi beban utama. Meskipun demikian beban dari penyakit menular masih cukup berat. :RPJMD KOTA METRO 201&~2021 · , . ' '' ·······························•···························· U14MDl4KAft umum Ul4CKAn ftU.,... me I KU 111. 41 100 100 100 100 22 9 1 15 120 100 80 Q) 60I/) Ill .... c Q) 40I/) 0 ... Go 20 0 · Metro. -Cakupan; 1 39 20 8 0 5 --Target 100 100 100 100 100 100 100 Gambar2.15 CakupanPenemuanPenderitaPneumoniaBalita MenurutPuskesmas Kota Metro Tahun 2015 puskesmas dapat dilihat dari grafik sebagai berikut: Metro tahun 2015 adalah sebanyak 13.184 jiwa. Sasaran penemuan penderita pneumonia balita Kota Metro tahun 2015 adalah 1.318 kasus (10% dari jumlah balita). Target penemuan penderita pneumonia balita sebesar 10% dari jumlah sasaran (1.318 kasus). Adapun realisasi temuan penderita pneumonia pada balita tahun 2015 adalah sebanyak 132 kasus, yang artinya realisasi penemuan dan penanganan penderita pneumonia hanya sebesar 10 % dari jumlah sasaran. Hal ini dapat disebabkan karena tenaga kesehatan yang telah dilatih Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) tidak melakukan Desinfo kepada petugas lain di Puskesmas dalam rangka penjaringan kasus ISPA pneumonia di Puskesmas, atau penyakit pneumonia hanya ada pada pasien dengan jumlah tersebut. Upaya pengendalian penyakit ISPA Pneumonia difokuskan pada upaya penemuan kasus secara dini dan tata laksana kasus yang cepat dan tepat melalui MTBS. Cakupan penemuan penderita pneumonia pada balita paling banyak terdapat di Puskesmas Yosomulyo sebesar 39 % dan terendah di Puskesmas Karang Rejo sebesar 0%. Realisasi penemuan penderita pneumonia pada balita per- Jumlah populasi balita untuk Program P2 ISPA Kotadaripada angka tersebut. Pada tahun 2015 di Kota Metro ditemukan 132 penderita pneumonia balita. Namun penemuan kasus pneumonia tersebut kemungkinan dapat lebih tinggi ; I ' • '. I '. . . \ ! l I • , I \ ~ l ··RPJM., KOTA METRO 2016·2021 . : . · . ' ' 1 ' ' ' ' 500 25% 450 .lt: 400 20%,, ,, 350 Q. 0 300 15% 0 0 250 Ck: c:i u. 0 200 10% u',.. ... 150Q) Q. 100Ck: 5% 50 I 0 0% 2011 2012 2013 2014 -, 2015 -IR -cFR · Gambar 2.16 Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk & Case Fatality Rate DBD Kota Metro tahun 2011-2015 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui nyarnuk Aedes Aegypti clan Aedes Albopictus ini berpotensi rnenirnbulkan kepanikan karena penyebarannya yang cepat clan beresiko kematian. Kota Metro rnerupakan claerah endemis DHF atau Demam Berdarah (DBD). Setiap tahun jumlah kasus selalu tinggi dimana Incidence Rate pada tahun 2011 sebanyak 26 kasus clan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat tinggi yaitu 390 kasus yang kernudian meningkat lagi pada tahun 2013 dengan 460 kasus. Meskipun pada tahun 2014 jurnlah kasus DBD sempat menurun yaitu 146 kasus namun pada tahun 2015 rneningkat kernbali menjadi 267 kasus. Adapun Incidence Rate ( IR ) DBD pada tahun 2011 adalah 17,68 per 100.000 penduduk dan tahun 2012 rneningkat menjadi 260,5 per 100.000 penduduk, dan meningkat lagi tahun 2013 menjadi 298,6 per 100.000 penduduk dan tahun 2014 menjadi 95,8 per 100.000 pendudukdan tahun 2015 menjadi 173,4 per 100.000 penduduk. Perkernbangan jumlah kasus DBD di Kota Metro selama periode waktu 2011-2015 tergambar dalam grafik berikut: Secara umum realisasi penemuan penderita pneumonia pada balita di Kota Metro rnasih jauh dari target. Hal ini dapat disebabkan kernungkinan rnernang tidak ada kasus pneumonia di wilayah puskesrnas atau petugas puskesrnas belurn dapat menemukan kasus balita pneumonia (ketidakrnarnpuan diagnosa). Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro RPJMD KOTA 'METRO 2016·2021 , :'' , ;·, , , •........................................................•.. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 43 •Metro Selatan c Metro Barat•Metro Utara131Metro Pusat Cl Metro Timur Gambar2.17 Distribusi Kasus DBD Kota Metro per Kecamatan Tahun 2015 [umlah kelurahan yang terkena DBD selama tahun 2011-2015 tersebar di 22 kelurahan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Metro. Pada tahun 2015, kecamatan yang mempunyai kasus DBD terbanyak adalah Kecamatan Metro Timur dengan 96 kasus di Puskesmas Ganjar Agung, dan kecamatan dengan jumlah kasus terkecil adalah Kecamatan Metro Selatan sebanyak 10 kasus. Berikut ini adalah gambaran distribusi kasus DBD per kecamatan: Incidence rate DBD pada tahun 2015 rneningkat dan Case Fatality Rate (CFR) tahun 2015 menurun. Case fatality Rate (CFR) rnenunjukkan keganasan suatu penyakit juga untuk rnenilai kualitas penanganan yang dilakukan (Roestarn, A UI 2009). Pada tahun-tahun sebelumnya CFR akibat penyakit DBD di Kota Metro selalu di bawah target nasional yaitu <2,5%. Pada tahun 2011 rneningkat 9,9 % pada tahun 2012 dan tahun 2013 rneningkat sangat tinggi dan pada tahun 2014 rnenurun menjadi 2,1 % dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 0,40 %. Hal ini telah mencapai target < 2,5 %. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro RPJMD KOTA METRO 2016-2021 _ ..•..•..•............•.....•.........••.•..•...........•...• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 44 173,4%Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) 2 100%Prosentase Kejadian DBD ditangani Sesuai Standard (%) REALISASITARGET NO TAHUN2015 INDIKATOR 1 100% 51% Tabel 2.29 Realisasi Pro· am P2DBD Kota Metro Tahun 2015 Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Oleh karena itu pendekatan pemberantasan DBD yang berwawasan kepedulian masyarakat merupakan salah satu alternatif pendekatan baru. Surveilans vektor dilakukan melalui kegiatan pemantauan jentik oleh petugas kesehatan maupun juru/kader pemantau jentik (jumantik/Kamantik). Pengembangan sistem surveilans vektor secara berkala perlu terus dilakukan terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim clan pola penyebaran kasus. Penemuan penderita secara dini dengan penegakan diagnosa yang tepat juga harus dilakukan untuk mernastikan penanganan penderita sehingga dapat menekan angka kematian akibat penyakit DBD. Banyak faktor yang rnenyebabkan masih banyaknya jurnlah penderita DBD antara lain karena kepadatan rurnah, mobilitas penduduk, belum optimalnya program pemberantasan vektor (nyamuk Aedes Aegepty), clan perilaku hidup bersih clan sehat yang belum optimal. Dengan demikian perlu kerjasama antara berbagai elemen baik rnasyarakat, pernerintah rnaupun swasta untuk melakukan upaya agar jumlah kasus DBD di Kata Metro dapat ditekan. Jumlah kasus penyakit DBD cenderung rneningkat tajarn dalarn 5 tahun terakhir. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan dini pada saat terjadi perubahan musim dari rnusim panas ke musim hujan, baik pada pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan rnelalui jaringannya yaitu Puskesmas clan poskeskel serta masyarakat itu sendiri. Diperlukan penanganan yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyakit DBD. Upaya pemberantasan DBD di Kora Metro antara lain dilakukan dengan pembentukan tim pokjanal DBD tingkat kota dan tingkat kecamatan, fogging fokus, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) DBD. Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro J . - ' ', 'RPJMD KOTA METRO 2016·2021 'UIMIWIDM""n UIWIUIQ UMIC;ll'U'O.n ft\.11 M IWllC;I n.v fl. 46 201520142013 Tahun 20122011 70 .>< 60 "C "C c. 50 8 g 40 .... .... "'a. 30' ::J .... ... Q.. 20 al I- g: 10 0 Gambar 2.19 Angka Kasus Baru I Incidence Rate TB Paru BTA+ (per 100.000 penduduk) Kota Metro Tahun 2011-2015 Dari data di atas harus diwaspadai karena angka angka tersebut masih belum memenuhi target nasional artinya dari kasus TB yang ditemukan clan diobati telah dilakukan manajemen kasus dengan baik tetapi perlu diupayakan lebih maksimal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pengobatan penderita TB. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaanaan penanggulangan TBC, prioritas ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, penggunaan obat yang rasional clan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS. Penemuan kasus baru penderita baru BTA Positif selama tahun 2011 - 2013 mengalami peningkatan clan rnenurun tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 ternuan kasus rnencapai 68 kasus ( 46,2 per 100.000 penduduk), clan pada tahun 2012 tetjadi peningkatan kasus yaitu 86 kasus (57,4 per 100.000 penduduk)dan tahun 2013 menjadi 101 kasus (65,57 per 100.000 penduduk) dan tahun 2014 ada 74 kasus (48,54 per 100.000 penduduk) dan tahun 2015 Gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber : Dinos Kesehaian Kota Metro 0RPJMD KOTA METRO 2016~2021 : :. · .. , ' . ...........•....•..........•................................ GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 47 Terpadu (SST) HIV/AIDS, selama periode 2008-2015 total kasus penyakit HIV/AIDS di Kata Metro yang berhasil terpantau adalah sebanyak 50 kasus ( 38 laki-laki dan 12 perempuan) dimana 28 orang diantaranya telah meninggal dunia. Pada tahun 2008 clan 2009 terdapat masing-masing 4 kasus dimana semuan penderita telah meninggal. Jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010 terdapat 8 kasus (6 diantaranya meninggal), tahun 2011 terdapat 3 kasus (3 meninggal), tahun 2012 terdapat 8 kasus (3 diantaranya meninggal), tahun 2013 terdapat 12 kasus (4 diantaranya meninggal), tahun 2014 terdapat 4 kasus (2 diantaranya meninggal) dan tahun 2015 terdapat 7 kasus (2 diantaranya meninggal). Untuk lebih jelasnya data jumlah kasus HIV/AIDS di Kata Metro selama periode 2008-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.30 Jumlah Kasus HIV/AIDS Kota Metro Berdasarkan Laporan Surveilan HIV-AIDS Tahun 2008-2015 Grafik diatas menggambarkan bahwa secara umum ada penurunan dan peningkatan jumlah kasus selama periode tahun 2010-2015. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan penernuan kasus baru BTA Positif. Penyakit infeksi menular seksual dan HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit yang sulit untuk teregristrasi di pelayanan kesehatan karena penderita cenderung untuk tertutup dalam mencari pengobatan penyakitnya. Seperti diketahui bahwa penderita HIV IAIDS merupakan fenomena gunung es, dimana kasus penderita HIV IAIDS yang sebenamya mungkin lebih ban yak dari yang terpantau. Hal ini dikarenakan penderita HIV/AIDS pada umumnya tersembunyi dan menutupi penyakitnya karena masih adanya stigma di masyarakat yang mengucilkan dan mengasingkan penderita HIV/AIDS dari pergaulan. Sebagai gambaran bahwa bila terdapat 1 kasus/penderita HIV/AIDS maka diperkirakan terdapat sekitar 100 orang disekitamya berpotensi terkena HIV IAIDS. Perlu diwaspadai clan diantisipasi bahwa penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun di Kata Metro cenderung meningkat. Berdasarkan laporan Sistem Surveilance Sumber : Dinas Kesehaian Kata Metro . . . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 , ....•........•••..........••...••....•.......••..•....•..... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 48 I'·. H I
  1. 1.J L': j (. \ 1' • ~ : \ :.i ) • ~ '~ b > I ! h.~;, ti ! ;'JJI '; <i ~ - " I I i .(ti•l lr ,~~1iv ' · 11 • :, .. : ' '' I J}t1;hd , ( j~\i\"~ I ,''/~H~tt~' ; ' . : 1' '" I J. l,, I .!
  2. 1.Kondisi Mantap (km) 375,45 374,7 376,4 388,36 313,54
  3. 3.Kondisi Tidak Mantap (km) 17,6 18,35 16,65 4,69 99,18 Tabel 2.30 Proporsi Jaringan Jalan di Kota Metro Berdasarkan Kondisi Tahun 2010 s.d, 2014 2014. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kinetja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan mantap dan tidak mantap. Proporsi kondisi mantap di Kota Metro mengalami peningkatan dari 95% (tahun 2010) menjadi 99% (2013). Namun pada tahun 2014 proporsi jalan yang mantap menurun 76% persen. Berikut disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kota Metro berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2010-
4. a.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kondisi daerah Kota Metro yang dapat menggambarkan aspek pelayanan umum di bidang urusan peketjaan umum beberapa diantaranya dapat dilihat dari indikator kinetja sebagai berikut :
  1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 2008 4 4 - 2 2009 4 4 - 3 2010 8 6 2 4 2011 3 3 - 5 2012 8 3 5 6 2013 12 4 8 7 2014 4 2 2 8 2015 7 2 5 Total 50 28 32 _, J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 i' ...................•........................................ GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO \II. 49 Ruang Terbuka Hijau (RTII) Kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik atau introduksi) guna mendukung manfaat langsung
5. a.Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Kondisi Kota Metro terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.31 menunjukkan bahwa jaringan irigasi tersier di. Kota Metro yang kondisinya baik adalah 31,28% atau 52,212 km dari total panjang 166,916 km. Tabel 2.31 Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan lrigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air. Pengaturan air meliputi penyediaan, pengambilan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang total jaringan irigasi Kota Metro pada tahun 2015 adalah sepanjang 217,453 km yang terdiri dari saluran primer 20,007 km, saluran sekunder 30,53 km, dan saluran tersier 166,916 km. [aringan irigasi primer di Kota Metro adalah yang berasal dari jaringan irigasi sungai Way Sekampung dan Kali Bunut. Jaringan irigasi yang ada di Kota Metro merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada jaman Belanda. Kondisi jaringan irigasi di Kota Metro Tahun 2013 disajikan dalam tabel 2.31 berikut.
6. b.Kondisi Jaringan Irigasi -,Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro
  1. 5.Jalan Secara Keseluruhan 393,05 393,05 393,05 393,05 412,72 Proporsi Kondisi Mantap (%) 95 96 95 99 76 Proporsi Kondisi Tidak Mantap (%) 5 4 5 1 24 '"" . J..... . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO pi. 50 13,12%12,80%10,79%10,39%3. Persentase Bangunan ber-IMB 42.32442.82540.9512. Jumlah Bangunan 43.325 54184.250 568345131. Jumlah Bangunan ber-IMB mendirikan/membangun gedung baru, rnengubah, rnernperluas, rnengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib merniliki izin rnembuat bangunan (IMB). Hal ini untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Metro adalah sebanyak 4.250 unit di tahun 2012 dan 4.513 unit di tahun 2013. Pada tahun 2014 jurnlah bangunan di Kota Metro yang telah ber-IMB adalah barn mencapai 12,80 persen atau unit dari total jurnlah bangunan 42.324. Sedangkan tahun 2015 mengalarni peningkatan menjadi 13,12%. Tabel 2.33 Rasio Bangunan Ber-IMBper Satuan Bangunan di Kota Metro Tahun 2012 s.d 2015 akanyangMetroKotadiusahaorang/badanSetiap
7. b.Rasio Bangunan yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan 1. Luas Ruang Terbuka 1.512 ha 1.512 ha 1.650 ha 1.650 ha 1.650 ha 1.684 ha Hi'au ha
  1. 2.Luas wilayah (ha) 6.874 ha 6.874 ha 6.874ha 6.874ha 6.874 ha 6.874 ha
  2. 3.Persentase 22% 22% 24% 24% 24% 24,5% Sumber : Bappeda Kota Metro Tabel 2.32 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2015 dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaan RTH diantaranya adalah fungsi ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural dan nilai estetika. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, maka pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 30% dimana 10% diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi seperti rumah atau kebun) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kota Metro pada tahun 2015 adalah sebesar 24,5% atau seluas 1.684 ha dari total luas Kota Metro 6.874 ha. ~ ' . " ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 · : ,, .. ' I P' •1 , ···•······••·······•···········••····•·······•··•·•···•·••·· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 51 Permukiman dan rumah layak huni merupakan salah satu cerminan kesejahteraan. Pemerintah Kota Metro telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2013, luas permukiman la yak huni di Kota Metro mencapai 2.611 ha, sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 26.703 buah dari 40.364 rumah tangga di Kota Metro atau sekitar 66%.
8. b.Rasio Pemukiman Layak Huni Dan Rasio Rumah Layak Huni Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kata Metro I :I'. 11· 1 •• . . ' ,. ' . 'd ~ '~ I 1'')J~(hV 1!1 • I ,, ~I. J , "; ·- ~1 ··-- • I I. :• I r, /~~,l~~t I .J~ \!['I I l~! i ~I I ! 1 ' ,,111; :;,~' i l1 ~ i I r ' ,H I •.
  1. 1.Luas area permukiman tertata (ha) 1.947 2.654 2.654 2.671
  2. 2.Total luas area permukiman (ha) 2.374 2.925 2.925 2.978 3. Persentase luas permukiman yang 82,01 90,74 90,74 89,69 tertata (%) Tabet 2.34 Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2013 merupakan salah satu masalah yang ditangani oleh pemerintah Kota Metro terkait dengan permukirnan. Persentase luas pemukirnan yang tertata di Kota Metro tahun 2010 ~2013 disajikan dalam tabel berikut. Penataan permukimanyang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
9. a.Persentase luas permukirnan yang tertata Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perumahan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
  1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber: Dinas Tata Kata dan Pariwisata Metro, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piniu Kata Metro i ~ J ' '' I '.RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . ······•·•············•·····•·•·•··············•···········•• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 52
  2. 5.Ketentraman, ketertiban urnum dan perlindungan masyarakat Sumber: PDAM Kota Metro ' ~,. 1 : : ti : ~ , ! i I . I t 1,"• ... , 1,1, '" ', ·I ',-~I -- ,~""i ' j: ''. -1: I ;. i,, ? j ~ : : I ,! 'Jf."1.1 I I, ' \ • I: 1. [umlah rumah tangga yang 118.67 121.13 125.50 128.72 141.33 mendapatkan akses air bersih 6 5 0 4 8
  3. 2.[umlah rumah tangga 148.58 151.11 153.51 155.99 158.41 6 ·7 7 2 5 3. Persentase rumah tangga 79,87 80,16 81,75 82,52 89,22 berakses air bersih Tabel 2.36 Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kota Metro Tahun 2011 s.d. 2015 Pelayanan air bersih di Kota Metro dilakukan oleh PDAM clan non perpipaan. Perkembangan jurnlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih melalui PDAM cenderung meningkat selama periode 2010-2014. Namun demikian apabila jumlah rumah tangga yang mendapatkan air bersih dari PDAM dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga maka persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dari PDAM baru sekitar 2,98% (2012), 3,12%
(2013)dan 4,04% (2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa selain dari PDAM, masih banyak rumah tangga di Kota Metro yang mendapatkan air bersih dari sumber lain berupa sumur. Berikut adalah data jurnlah clan proporsi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dari PDAM di Kota Metro dalarn kurun waktu 2011-2015 baik dari PDAM maupun non perpipaan.
1. c.Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro 111 ! l· ' ' .. I I ).~~- v ( ' I : IJ ~ ~ • !1 ~ ... ' ' ' I I,; ~ ' ' :, 1' ( ' ." ~ ! , ', JI I ' I· '..te1·1.c ~)I I' I 11 i' 1,., . !~ l '/"' ~:~lll.. ' J. ' ,{ - 1 Luas permukiman layak (ha) 2.114 2.730 2.730 2.611 2 Luas wilayah permukiman (ha) 2.374 2.925 2.925 2.978 3 Persentase kawasan permukiman 89 93 93 88 lavak huni 4 Jumlah rumah lavak huni (unit) 25.214 26.001 26.100 26.703 5 Jumlah rumah tanaza (RT) - - 38.909 40.364 6 Persentase rumah layak huni - - 67% 66% Tabel 2.35 Jumlah Pennukiman dan Rumah Layak Huni di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2013 I : ) ' I 'RPJMD KOTA METRO 2016-2021 " . . , ' r ! ' Pernerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linrnas yang dimiliki pemerintah daerah dalarn memberikan pelayanan penunjang GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 53 Rasia jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitassecara luas. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linrnas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalarn ketertiban masyarakat
2. b.Rasia Jumlah Linrnas Per 10.000 Penduduk Sumber : Satuan Palisi Pamong Praja Kota Metro 1·· .• H !t ,• "; 'I I 'I' •I I ,f,:; ,1• I I ,I : : -; . ~ \ . ' ; 'I' ~ I~~ i~ Q J 1 j: , _I ~:\I \· 11 t: . ' . . ... ·- . . - - . ~ ---- - •' .. {1\ 1\ I .nl, .. _ :I Ji\ :'I ·I ; 1t fit'~ ' 'I .. , I!: ,,(1 '. jf. r! I• . \ ~ ' ~ I • '••-I
  1. 1.Jumlah Pol PP 168 166 166 147 163
  2. 2.Jumlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 Rasia Jumlah polisi
  3. 3.pamong praja per 11,55 11,29 11,11 9,58 10,45 10.000 penduduk Tabel. 2.37 Rasio [umlah Polisi Parnong Praja di Kota Metro Tahun 2010~2014 Palisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban urnurn, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasia jumlah polisi parnong praja menggambarkan kapasitas pernda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentrarnan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi parnong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kata Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
3. a.Rasia Jurnlah Palisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan ketentrarnan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , · ; ' ' ' GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 54
  1. 6.Sosial Sumber : Satuan Palisi Pamong Praia Kata Metro Tabel. 2.39 Rs'oP Sisk I' d'KtMt Tah 20102014. 1'··, ,. •' I• I I ~ > ! ~ ", ''''"<. t I' \ 1t ,,, ~ t i ',. 1, t, . .. ',, ' '1111 •;\ti 1)•r't_,i ~ ,.:iJ ~· ! ~dI u ·'
  2. 1.Jumlah Pos Siskamling 207 229 251 273 273
  3. 2.Jumlah Desa dan Kelurahan 22 22 22 22 22 3. Rasio Pos Kamling per 9,41 10,41 11,41 12,41 12,41 desa/kelurahan Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Sernakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Data tentang rasio poskamling di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
4. c.Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Sumber : Satuan Palisi Pamong Praja Kata Metro Tabel. 2.38 Rasia Jumlah Linmas di Kota MetroTahun 2010-2014 [ :1. !· : : . ~ ~ ' ! ; ••:'• I rl 1' '· 1t' J ' ... "''' . -··':.!1i )~\o} '.'. , : I LI: '· ~ ;'. ~ I\ ' .. '' Ii'''.1 . i , . l . ' . ~·~ ~ ('I[ l I ' ' I, :{: ', {!• ·>if,'.I! ,, 1),1•"1·'• 1 ''.,~ f: I { o ~ ~I ' JJ~Y,1}!~' ··~ ' \' I! I Ii •,,, . .: I
  1. 1.Jumlah Linmas 220 220 220 220 220
  2. 2.jumlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992
  3. 3.Rasio Jumlah Linmas per 10.000 15,12 14,96 14,73 14,33 14,10 penduduk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Data tentang rasio jumlah polisi parnong praja di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini. .J . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 , . · .••...••.•......•••..•......•.•...........•..••........•.•••
5. a.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar sesuai dengan kriteria Perrnensos RI No. 08 tahun 2012 tentang Pedornan Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi/Surnber Kesejahteraan Sosial di Kota Metro Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK dapat dipetakan perrnasalahan sosial di Kota Metro berdasarkan jumlah kepadatannya. Berdasarkan data yang diperoleh dibuatlah rentang kepadatan PMKS sebagai berikut: Jumlah PMKS diatas 501 dengan kategori padat GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 55 Sumber: BPS Kota Metro Tabel. 2.40 t lb dah di K t Metro Tahun 2014R ' T • ' ' ' 'I . ,, ' ' \ ' t ,I\ ,, I ' 'I ~ ( I . \: ',, ', ,'_,(,IJ,'•,I I ..
  1. 1.Masjid · 131 130 136 133
  2. 2.Mush ala 215 207 211 237 [urnlah 346 337 347 370 Jumlah pemeluk 136.684 137.409 141.240 136.839 Rasia 1: 395 1: 408 1: 407 1: 369
  3. 3.Gereja 19 19 21 18 Jumlah pemeluk 8.158 9.525 9.773 5.426 Rasia 1: 429 1: 501 1: 465 1: 301
  4. 4.Pura 2 2 2 2 Jumlah pemeluk 508 528 572 1.872 Rasia 1: 254 1: 264 1: 286 1: 936
  5. 5.Vihara · 3 3 3 3 Jumlah pemeluk 1.700 1899 1.932 1.331 Rasia 1: 567 1: 633 1: 644 1: 444 ' . '!' :{;id :O:•. ' ' , I ~ ·, ' 'J 11 h ~ i~; r· ~ :f; i·:!~); I •I , I., ,. ~ [I " ' ,. Kondisi pelayanan umum Kota Metro terkait dengan urusan sosial, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja rasio tempat ibadah. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Untuk itu keberadaan sarana/tempat ibadah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan kehidupan beragama. I .... J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ........................................•................... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 56 Berdasarkan tabel jumlah sebaran PMKS di Kota Metro tahun 2014 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima kelurahan yang memiliki kepadatan PMKS yang tinggi yaitu kelurahan Metro dan Hadimulyo Barat (Kecamatan Metro Pusat), Banjarsari, dan Karangrejo (Kecamatan Metro Utara) dan Iringmulyo (Kecamatan Metro Timur). Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Selatan memiliki jumlah PMKS yang relatif rendah. Sumber : Dinsosnaker dan PM Kata Metro I"; }'.~\J) ·:~l·~~~~{.~~·~·i:';: ,. · .. o • ' t~J~~¥t'~fyll<S •···· .. Kategori ll:;..i~~:;{: k\ ·~~m•" .' I> ··t ''!\ ~ I Kecarnatan Metro Pusat Metro 912 Tinaai Imopuro 332 Se dang Hadimulvo Barat 725 Tinzzi Hadirnulvo Timur 307 Sedang Yosomulvo 288 Sedang [umlah I 2.564 II Kecarnatan Metro Utara Baniarsari 653 Tinzai Purwosari 258 Sedang Purwoasri 78 Rendah Karangrejo 572 Tinzzi Jumlah II 1.561 III Kecarnatan Metro Barat Caniar Azunz 341 Sedang Caniar Asri 229 Sedang Mulvoiati 117 Rend ah Mulyosari 150 Rend ah Iumlah.Ill 837 IV Kecarnatan Metro Timur Tejosari 217 Sedang Tejo Agung 156 Rend ah Iringrnulyo 1377 Tinzzi Yosodadi 111 Rendah Yosorejo 165 Rendah Jumlah IV 2.026 v Kecamatan Metro Selatan Margoreio 103 Rend ah Margodadi 128 Rend ah Sumbersari Bantu! 107 Rendah Rejornulyo 159 Rend ah [umlah'V 497 [umlah 'Total 7.485 Tabel 2.41 jumlah PMKS Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Metro Tahun 2014 Jumlah PMKS antara 201 s.d 500 dengan kategori sedang [umlah PMKS dibawah 200 dengan kategori rendah r __ .. ··- RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' '- 1111 ...'. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !ii. 57 e ap1 asr ata ota e 0 a un No. ' Jenis PMKS Jumlah % (Jiwa) 1 Anak Balita terlantar 47 0,6% 2 Anak terlantar 153 2,0% 3 Anak yg berhadapan dgn hukum 1 0,0% 4 Anak jalanan 0 0,0% 5 Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 125 1,7% 6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 0 0,0% 7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 0 0,0% 8 Lanjut usia terlantar 1.885 25,2% 9 Penyandang disabilitas 236 3,2% 10 Tuna susila 0 0,0% 11 Gelandang 2 0,0% 12 Pengemis 0 0,0% 13 Pemulung 54 0,7% 14 Kelompok minoritas 0 0,0% Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan 15 (BWBtP) 39 0,5% 16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (data pada Dinkes) 0 0,0% 17 Karban penvalahgunaan NAPZA 13 0,2% 18 Korban Trafficking 0 0,0% 19 Korban tindak kekerasan 59 0,8% 20 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) 5 0,1% 21 Korban bencana alam 0 0,0% 22 korban bencana sosial 0 0,0% 23 Perempuan rawan sosial 663 8,9% 24 Fakir miskin 4.141 55,3% 25 Keluarga bermasalah sosial 62 0,8% 26 Komunitas adat terpencil 0 0,0% Tabel 2.42 R k itul . D PMKS K M tr Th 2014 Dari total 7.485 PMKS yang terdata, sebagian besar adalah fakir rniskin yaitu 55,3 % atau 4.141 jiwa dan lanjut usia terlantar sebesar 25,2% atau 1.885 jiwa. PMKS lainnya yang jurnlahnya cukup tinggi adalah perempuan rawan sosial 8,9% yang diikuti oleh anak terlantar 2,0% dan anak dengan kedisabilitasan (ADK) 1,7%. Data PMKS Kota Metro Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 58 -+-TPT ---TPAK 2014201320122011! 2010 4,234,36 60,32 • ~-1-09_.__ ..~._os__ --4611f.. _~1•64 • •• Gambar2.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut TP AK dan TPT di Kota Metro Tahun 2010-2014
  6. 1.Tenaga Kerja Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
6. a.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, Tenaga kerja adalah penduduk usia ketja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia ketja (15+). TPAK menggambarkan potensi supply a tau ketersediaan SOM dalam pasar kerja. Pada tahun 2012 TP AK di Kota Metro mencapai 64,51%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011. Berikut adalah garnbaran mengenai beberapa indikator ketenagakerjaan di Kota Metro tahun 2010-2014. B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sumber : Dinsosnaker dan PM Kata Metro 7.4ss I 100,0% 1JUMLAH RPJMD KOTA METRO 2016-2021 I • ' "' 1111" ............•...•.•••..••..•..••....••...••.••••...•..•...•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 59 Tabel. 2.44 Kornposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.
7. a.Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum urusan pemberdayaan perempuan clan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,65 61,64 60,32 60,36 (TPAK)
  1. 2.Tingkat Pengangguran (%) 11,48 4,36 4,23 5,12
  2. 3.Bekerja (%) 88,52 95,64 95,77 94,88
  3. 4.Bekerja di sektor pertanian 10,23 .16,10 9,13 13,28
  4. 5.Bekerja di sektor manufaktur 23,37 18,37 23,04 17,69
  5. 6.Bekerja di sektor jasa-jasa 66,39 65,54 67,83 69,03 Sumber : BPS Kota Metro
  6. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 2.43 Data Ketena ake iaan Kota Metro Tahun 2012-2015 (%) Grafik di atas menunjukkan bahwa trend tingkat p~ngangguran terbuka (TPT) tahun 2010-2012 cenderung meningkat yaitu 12,46%, 11,01% dan 11,44%. Demikian pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung meningkat yaitu 62,09%, 63,08% clan 64,68%. Namun kemudian terjadi penurunan TPT yang signifikan menjadi 4,36% (2013) clan 4,23% (2014). Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran di Kota Metro dalam dua tahun terakhir semakin berkurang. Data ketenagaketjaan Kota Metro tahun 2012-2015 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut. r Sumber : BPS l ' I ' ' RPJMD KqTA METRO 2016·2021 i '. . . · " _.,. - "' ··················•···•······•••···························· Sumber : Dinas Tata Kota Metro
  7. 5.Adrninistrasi Kependudukan clan Catatan Sipil Pernbangunan dibidang adrninistrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan di berbagai bidang lainya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah rnaupun nasional. Kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, namun pemerintah Kota Metro rnemiliki komitrnen yang serius untuk rnelakukan pembenahan mendasar pada data base kependudukan agar lebih valid dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan prima dengan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 65 ~/:~: 1( l'"'P 1( 1 n 11'. < • • ' '' ' 111-"d ~-~d ;; ' . ' ':- ·1· ··1II ,, t ' '1 h:'\~I ,1 ,' 'l~' 1·'';.-~ . - ' '" ' ", , , I ·:';((1, .. 'i•' ,, ·.{;Jin: ' '~,~\; d ' JI J.~ ~ \ I Ji, ., . ..{I! ',' ·l. ' "' ' -, I '" Jumlah truk
  8. 1.pengangkutsampah 18 18 18 20 19 (unit) 2. Jumlah Daya 6m3/truk 6 m3/truk 6 m3/truk 6 m-/truk 6 m3/truk Tampung Truk (rn'') 3. [umlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 (jiwa) Rasio Jumlah Truk 4. Pengangkut Sampar 1: 8.081 1: 8.169 1: 8.297 1: 7.675 terhadap Jumlah Penduduk Tabel. 2.50 Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010~2014 Pengangkutan sarnpah dari Ternpat Pernbuangan Sernentara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk pengangkut sampah. Semakin banyak sampah yang diproduksi oleh penduduk maka semakin banyak jurnlah truk sampah yang diperlukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya timbunan sampah yang berlebihan di setiap rumah tangga maupun TPS. Dengan jumah truk pengangkut sampah yang memadai diharapkan proses pengangkutan sampah akan berjalan tepat waktu. Perbandingan truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Metro. Sumber: Dinas Tata Kota Metro
  9. 5.Pengangkutan Dump Truck 6 Arm Roll Truck 6 Truck Kontainer 2
  10. 6.Pembuangan/Daur ulang TPA 1 RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' ...........•..................................•......•...... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 66 Jumlah kepemilikan akte nikah menggambarkan pemikahan pasangan (non muslirn) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama kurun waktu 2010 s.d 2013 jurnlah kepemilikan akte nikah mengalami penurunan. Terdapat 101 akte nikah di tahun 2010, dan 102 akte nikah di tahun 2011. Pada tahun berikutnya, jumlah kepernilikan akte nikah adalah sebanyak 66 (2012) dan 44
(2013). Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di tahun 2014 jumlah kepemilikan akte nikah kembali meningkat menjadi 53. Dengan meningkatnya · jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan telah semakin meningkat. Hal ini juga. tidak terlepas dari pelayanan terhadap adrninistrasi kependudukan yang telah semakin membaik. Data mengenai Akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang juga meningkat jumlah kepemilikannya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk khususnya angka kelahiran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran menyebabkan jumlah kepemilikan akte kelahiran terus meningkat selama periode 2010-2013. Pada tahun 2011 jumlah akte kelahiran sebesar 9.767. [umlah tersebut merupakan jumlah kepemilikan akte kelahiran yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2010, sebanyak 3.438 dan tahun berikutnya yaitu 4.475
(2012)dan 4.556 (2013). Sedangkan di tahun 2014 jumlah kepemilikan akte kelahiran adalah sebesar 4.205. Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan Salah satu bentuk tertib administrasi kependuduka dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),. Kartu Keluaraga (KK), Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Jumlah penduduk Kota Metro yang sudah memiliki KTP, KK, dan Akte Kelahiran dari tahun 2010 s.d 2013 menunjukkan peningkatan, sejalan dengan meningkatnya jurnlah penduduk selama kurun waktu 2010 s.d 2014. Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah sebanyak 87.210 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah kepemilikan KTP meningkat menjadi 89.327 di tahun 2011, 90.527 di tahun 2012 dan 94.254 di tahun 2013. Demikian pula dengan jumlah penduduk yang memiliki KK. Terdapat peningkatan jumlah kepemilikan KK dari 39.538 pada tahun 2010 menjadi 46.738 kepemilikian KK di tahun 2013 dan 49.311 di tahun 2014.
1. a.Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil :RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , ·. .· . GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 67 106.4483. Jumlah KTP-el tercetak 114.9472. Jumlah Wajib KTP 164.2131. Jumlah Penduduk Tabel 2.52 Realisasi Cakupan Penerbitan dan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kota Metro Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, persentase kepernilikan KTP- elektronik sejak dimulainya perekaman awal untuk KTP-elektronikl pada tahun 2012 sampai dengan Agustus 2016 sudah mencapai 92,60%. KTP Elektronik (KTP-el) adalah KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki spesifikasi clan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang clilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik clan berlaku sebagai identitas resm.i yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP elektronik (KTP-el) juga berfungsi sebagai dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan I pengendalian baik dari sisi administrasi atupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. Oleh karena itu semua penduduk diharuskan memiliki KTP elektronik sebagai identitas resmi kepencludukan. ... Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro t ·•· ' ., .. :1 1 ' ,,1 ' ~ ;I ( ) ! I .: ~ ... i : 'i~'~•·;) \l ' 1 :' • ' , I • 1 1 , t' '1 ' ~ , ' 1 ' I .: ~~re~ '·I· t ,, ·c·· 1r ,~,Hi, •'ti ,1 . ) ~ ' ' ~ I,•, •i ' I t, 11· ,
  1. 1.KTP
2. a.Sudah memiliki 87.210 89.327 90.527 94.254 91.791
3. b.Belum memiliki 19.665 25.856 25.128 20.041 25.297
  1. 2.KK 39.538 42.761 44.153 46.738 49.311
  2. 3.Akte Kelahiran 3.438 9.767 4.475 4.556 4.205
  3. 4.Akte Nikah (non muslim) 101 102 66 44 53 Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2014 jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran clan Akte Nikah di Kota Metro tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut, J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . . ' . . ...••.....•.•....••.............•.................•.•.•••.•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 68
4. b.Rata-rata Jumlah Kelornpok Binaan PKK Sumber : Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kata Metro p-:,·; 1 !\ .' r . . ... .. I '. · 1}~~~·, ,1 'I ~ 'p\~~1 n~ I . ' '( \ J \I, t ;~~~I . ,. ' . ·~I ·1· : . '. . - - . . - ... - ~ . r, ~1 • , 1, 11 I ;[ ,ijJ~~Ft:f~ I; !' \ L,. • ll ':\tr~I, ': '')lJ·~·' i~ ... -.: ;r , I !o '' • h ·,, adi)/' ·h. i'·{il.'J} \;,. At,I:; ii' ' ": '
  1. 1.[urnlah LPM 22 22 22 22 22 22 2. Jumlah Kelompok Birtaan 330 330 330 330 330 330 LPM 3. Rata-rata kelompok binaan 15 15 15 15 15 15 LPM perLPM Tabel. 2.52 Jumlah LPM dan Kelompok Binaan LPM di Kota Metro Tahun 2010-2015 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata- rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat unluk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Hal tersebut juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM. [umlah LPM yang ada di Kota Metro adalah sebanyak 22 LPM dimana setiap kelurahan terdapat 1 (satu) LPM dengan anggota rata-rata 12 orang dan jumlah kelompok binaan LPM 330. Hal ini berarti setiap LPM melakukan pembinaan terhadap 15 kelompok binaan. Data mengenaik jumlah LPM dan kelompok binaan LPM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
5. a.Kelompok Binaan LPM
  1. 6.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro
  2. 4.[urnlah KTP Siap Cetak (PRR) 1.611
  3. 5.% Kepemilikan KTP-el 92,60% RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . ...........................................................• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 69
  4. 7.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pertu:111buhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau rnigrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti
  5. 1.Jumlah Kader PKK 5.122 4.705 5.134 4.882 5.519 5.519 2. Jumlah Kader PKK 3.452 Aktif 3.266 3.651 3.601 4.130 4.130 3. Persentase Kader PKKAktif 67,40% 69,42% 71,11% 73,76% 74,83% 74,83% 4. [umlah Kelompok 2.641 2.932 2.829 2.821 2.764 2.764 Binaan PKK Sumber: PKK Kota Metro Tabel. 2.53 Jumlah Kader PKK dan Kelompok Binaan PKK di Kota Metro Tahun 2010-2015 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dart keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK dan menunjukkan besamya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui PKK. [umlah Kader PKK di Kota Metro selama kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terdapat 5.122 orang kader PKK dengan jumlah kader aktif sebanyak 67,40% dan tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah kader menjadi 5.519 orang dengan jumlah kader aktif sebanyak 74,83%. Untuk kelompok binaan PKK secara umum jumlahnya meningkat dari 2.641 kelompok binaan di 2010 rnenjadi 2.764 kelornpok di 2014. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari Posyandu, BKB, UP2K-PKK, Pos PAUD, Kebun Toga, dll. 'b .. Iii .. - il':llL • RPJMD KOTA METRO 2016-2021 29 1,3 1 0 1 41 0,55 0,78 o.s: 1,00 1,17 1,17 1,22 1,23 l, Lampuns 5clatan Way Kanan Tanssamus McsuJI Lampung Barat Lam pung Pcsawaran Prlngscwu Lam puns Timur Lampung Utara Lampung Tcngah Tulans Bawang Barat Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2000-2010 2015201420132012 Gambar2.22 Grafik Jumlah Penduduk Kota Metro 2012-2015 160.000 158.000 +--------------- 156.000 +---------- 154.000 +---------- 152.000 150.000 148.000 146.000 144.000 Sumber: BPS Sumber: BPS Kata Metro, 2016 Grafik mengenai pertumbuhan penduduk di Kata Metro selarna kurun waktu 2010-2014 clisajikan pada Garnbar 2.22 berikut. •1 II '· .Jt.t')l:i) I I ' n I ··~lo) 'I \ ,_, I f:);; ~: L ~ , ·' •_,! ~ 1 I -. ·J;l· 1: :iJ ~ > I , I i 1 ii ' h' ' ' i '·, ·' :1 " • - _j
  6. 1.[umlah Penduduk 149.361 153.517 155.992 158.415
  7. 2.Perturnbuhan Penduduk 1,57 2,78 1,61 0,34
  8. 3.Kepadatan Penduduk (jiwa/krn) 2.173 2.233 2.269 2.305
  9. 4.Sex Ratio (L/P) 100,81 100,18 100,21 99,96
  10. 5.Jurnlah Rurnah Tangga 38.909 38.968 38.998 40.069
  11. 6.Rata-Rata ART (jiwa/RT) 4 3 4 4 Tabel 2.54 Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2012-2015 (Pro eksi Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010) jurnlah penduduk yang ada pada suatu daerah rnengalarni penurunan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Perturnbuhan penduduk rneningkat jika jurnlah kelahiran clan perpindahan penduduk dari luar ke dalarn lebih besar dari jurnlah kernatian clan perpindahan pencluduk dari clalarn keluar. Berikut disajikan Data Kependudukan Kata Metro Tahun 2012-2015 (Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010). "' . ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ···································•·······•···············• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 71
6. b.Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Sumber : Dinas Perhuoungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tabel. 2.55 k d' K t M t T h 2010 2014R . I' T ~: .; .. ii . ' ' ,' ,: . ' i' •. .. l r U. t\iil, I .i·,~ ~ " j ' .L, I J •Jt,IH) 11 1 '. HJ 1•· ~ \: l ~ '1 J" .. '•/ '\r I I~ ! ' ' ' r • ;_H:t1:1" r 1H'ii1j ·.11 ~ ' ' I tf 11 i ;1 1i J '!-' ~· J ! t... ' 1:. ' . ' I ., r 1: .·I l, )1? ' J,,
  1. 1.Izin Trayek - 125 160 60 29
  2. 2.Jumlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 154.013
  3. 3.Rasia Izin Trayek - 0,09 0,11 0,04 0,02 Seluruh angkutan umum yang beroperasi di suatu wilayah wajib memiliki izin trayek. Ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Namun demikian, belum semua angkutan umum yang beroperasi di Kota Metro memiliki ijin trayek. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.
7. a.Rasio Izin Trayek Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan pelayanan umum urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinetja sebagai berikut :
  1. 8.Perhubungan Berdasarkan gambar 2.23 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Metro (tahun 2000-2010) adalah sebesar 2,61 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Metro tersebut menduduki urutan tertinggi kedua di Provinsi Lampung, setelah Kabupaten Tulang Bawang. I· ' ' \ I RPJMD KOTA METRO 2016-2021 1 • Tabel 2.57 Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Teknologi Komunikasi dan Infonnasi di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi. Dewasa ini sarana prasarana dan teknologi komunikasi serta informasi telah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah cara hidup manusia. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara berbisnis adalah sebagian yang berubah drastis akibat adanya kemajuan tekologi komunikasi dan informasi. Teknologi inforrnasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk melakukan pemrosesan, mendapatkan, menyusun, menyimpan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Data yang berkualitas akan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
  2. 9.Komunikasi dan Informatika Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas Tabel. 2.56 Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu lintas di Kota Metro Tahun 2010-2014 Pemasangan rarnbu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi, Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kata Metro pada tahun 2010 mencapai 420 unit. Jumlah ini merupakan yang terbanyak selama 'kurun waktu 2010-2013. Pada tahun berikutnya jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah sebanyak 102 unit (tahun 2011), 256 unit (tahun 2012) dan 137 unit (tahun 2013). Pada tahun 2014 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah sebanyak 141 unit. Data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut. ' . . RPJMD KOTA METRO 2016·2021 " - Bl ••••····•·•····•·•·········••·•·························•·•· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 73 Tabel 2.58 Jumlah Koperasi dan Keragaman Koperasi di Kota Metro Tahun 2010-2014 Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka pernberdayaan ekonomi rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi di Kata Metro selama kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat peningkatan jumlah koperasi sebanyak 14% dari yang semula 168 koperasi di tahun 2010 menjadi 191 koperasi di tahun 2014. Namun demikian, hanya sekitar 65%-67% koperasi yang aktif. Data mengenai jumlah dan keragaan koperasi di Kata Metro disajikan pada tabel di bawah ini,
8. a.Jumlah Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan BPR!LKM Gambaran mengenai pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan usaha kecil dan rnenengah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.
  1. 10.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi di Kota Metro mengalami peningkatan terutama yang berkaitan dengan layanan internet. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah SKPD yang memiliki akses internet yang dikelola melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Metro. Pada tahun 2010, hanya terdapat 2 (dua) SKPD yang memiliki akses internet dan pada tahun 2014, terdapat 41 (empat puluh satu) SKPD yang sudah memiliki akses internet dengan jumlah hotspot sebanyak 58 titik. Hal ini berarti bahwa semua SKPD telah memiliki akses internet. Media yang digunakan untuk penyebaran informasi di Kota Metro ada 2 (dua) jenis yaitu melalui stasiun radio "Metropolis" milik Pemerintah Kota Metro dan website resmi pemerintah Kota Metro. .~ Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kata Metro
  2. 2.Jumlah sistem informasi yang ada 2 3 3 4 4
  3. 3.Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda - - - 33 58 4. [umlah media yang digunakan untuk 2 2 2 2 2 penyebaran informasi J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . .........•...•.......•........•.....••.••••..•..••.•.•••.••. BPR adalah salah satu lembaga keuangan bank yang rnenerirna simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan rnenalurkan dana sebagai usaha BPR. Lernbaga Keuangan Mikro (LKM) rnerupakan lernbaga yang rnenyediakan jasa penyirnpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran sebagai transasksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi rnasyarakat rniskin dan pengusaha kecil. Sernakin GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO /JI. 74 Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro ; I ,. I•': ' , ,J I ,, ·'. 'J,' II 1,;,, .J) I ···W'~!' iI : ,. ,, ,, I '' ' Jumlah Pelaku Usaha Mikro 4265 4481 6889 6984 Jumlah Pelaku Usaha Kedl 37 37 954 1100 Jumlah Pelaku Usaha Menengah 37 37 122 171 Jumlah Seluruh Pelaku Usaha 4339 4555 7965 8255 Usaha kecil dan rnenengah rnerupakan suatu peluang usaha ekonorni produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalarn rangka rneningkatkan pendapatan. Sektor UMKM sangat penting dan rnernerlukan penanganan yang serius di Kota Metro. Walaupun sebagian besar rnasyarakat rnasih bertumpu pada sektor pertanian narnun upaya untuk lebih rnengernbangkan sektor UMKM rnasih rnenjadi perhatian dalarn rnernberdayakan perekonornian berbasis kerakyatan. Jurnlah pelaku UMKM di Kota Metro rnengalarni peningkatan yang drastis. Dari total jumlah pelaku usaha sebanyak 4.339 di tahun 2011 rneningkat sebanyak 90,3% menjadi 8.255 di tahun 2014. Hal ini rnenunjukkan bahwa sektor UMKM di Kota Metro telah mengalarni perturnbuhan yang pesat di hampir semua jenis pelaku usaha, baik pelaku usaha rnikro, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha rnenengah. Sernakin banyak jurnlah UKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam rneningkatkan ekonomi daerah rnelalui UKM. Data rnengenai jurnlah pelaku UKM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59 [umlah Pelaku UMKM di Kota Metro Tahun 2011-2014 Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindusirian Kota Metro Jumlah Koperasi 168 179 186 188 191 Jumlah Koperasi tidak aktif 62 62 64 64 64 Jumlah Koperasi aktif 112 117 122 124 127 Persentase Koperasi aktif 67% 65% 66% 66% 66% Jumlah anggota (orang) 22.459 22.740 22.931 22.971 23.043 Tenaga kerja (orang) 373 368 370 370 392 Yang melaksanakan RAT 60 61 37 40 43 .J ' ' ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , , .......................................................•.••• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 75 Sumber: KPMPTSP Kota Metro, 2016 Tabel 2.61 Jumlah Investor di Kota Metro Tahun 2013-2015 NO TAHUN JUMLAH INVESTOR NILAI INVESTASI 1 2013 238 Rp. 79.704.829.000 2 2014 206 Rp. 87.515.000.000 3 2015 136 Rp. 86.924.317.000 diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal tersebut ditanamkan. Melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, Pemerintah Kota Metro membuka peluang bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kota Metro. Berdasarkan data Kantor PMPTSP Kota Metro, terdapat 136 investasi yang tercatat tahun 2015. Sebanyak 31 investasi (22,8%) bergerak di bidang [asa dan sisanya bergerak di bidang perdagangan. Berikut disajikan dalam tabel jumlah investor di Kota Metro tahun 2013-2015. Penanaman modalmelaksanakan program atau kegiatan pembangunan. Pelayanan umum di bidang penanaman modal, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinetja mengenai jumlah investor berskala daerah, nasional maupun asing serta jumlah uang yang diinvestasikan. Kehadiran investor dewasa ini semakin dibutuhkan untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka
  4. 11.Penanaman Modal Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kata Metro Tabel2.60 Jumlah BPR/LKM di Kota Metro Tahun 2010.,2014 • l • r' L ~ ----- terdapat 6 BPR/LKM. banyak jumlah BPR dan LI<M, diharapkan dapat member kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Jumlah BPR/LI<M yang ada di Kota Metro pada tahun 2011 adalah sebanyak 5 unit. Sedangkan pada tahun 2012 sampai 2014 \, j .. .. ........ RPJMD KOTA METRO 2016-2021 \ - II • ...... 11• •...•.......•..............................•..•..•.....•.••. Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan statistik diantaranya dapat dilihat dari indikator kinetja Ketersediaan Dokumen Statistik. Salah satu instrument analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data dan informasi statistik. Ketersediaan dokumen statistik rnemudahkan pernerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Iii. 76 f·,_, Statistik13. Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. d' K t M t T h 2011 2014 Tabel 2.62 d d 0 . Olah·p . ~ .
9. i..,,.,\t7 '·j " ' I\ I~ ~I: , U _, .I :· '.tt1:/. ' I ~ 'I -~~~~:~ ~:.Jl .. ~t'·1:01 l' t H.1t,.1 .iilt • I 'I - • ' Jumlah Organisasi Pemuda 10 11 12 12 Jumlah Organisasi Olah Raga 18 19 20 20 Ju I h 0
  1. 12.Kepemudaan dan Olahraga Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, secara tidak langsung menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda. Demikian pula halnya dengan organisasi olah raga. Banyaknya jumlah organisasi olah raga menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan. [umlah organisasi pemuda maupun organisasi olahraga di Kota Metro mengalam peningkatan dalam kurun waktu 2011-2013. Pada tahun 2011, organisasi pemuda berjumlah 10 organisasi kemudian bertambah menjadi 11 pada tahun 2012 dan 12 pada tahun 2013. Meskipun peningkatan jumlah tersebut relatif kecil namun hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pemberdayaan dan peran serta masyarakat terutama pemuda dalam pembangunan semakin aktif. Demikian pula dengan jumlah organisasi olah raga mengalami peningkatan dari 18 organisasi pada tahun 2011 menjadi 12 organisasi pada tahun 2013. ·' RP.JMD KOTA METRO 2016-2021 · •.•.......••...•....••.......•••..•....•.......•••...•..•..• Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada rnasyarakat pengguna perpustakaan. Adanya perpustakaan juga rnenunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pernerintahan daerah untuk rneningkatkan mutu kehidupan rnasyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Kota Metro rnerniliki 1 (satu) buah perpustakaan yang dikelola oleh ' Pernerintah Kota Metro. Selain itu terdapat pula perpustakaan desa (rumah pintar) yang tersebar di hampir setiap kelurahan. Rumah Pintar tersebut pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan Pemerintah. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Iii. 77
  2. 14.Perpustakaan Gambaran urnurn kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan beberapa diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
10. a.Jumlah Perpustakaan Sumber : Bappeda Kata Metro 1: I• 11, 1'\ I 1 ! ~~\ V•! I !I •It, 1 I di Ji ' J~ -~ - ~~ II '.! • _,j I''•• ' ( l I ~ ; ~ I I c, ; 1 ' :. I • ' 1 .• \ ; t: , t ' n I ' • I ,·\, f 'I:' i I I I Q I j \ • ~ 't•I. \ ' ''l 1. I ,\~JI I 1;.~,~1:~1-':~I' ' " II ' ' "•' \ 11 ' ' '\"I ! • - I I (d I ' l•f lj 1•~ ' ' •, ~·· I ' ·, I \~~.f ~
  1. 1.PDRB " " " " "2. IPM " " " " "
  2. 3.Metro Dalam Angka " " " . " "4. Indeks Cini Ratio " " " " "
  3. 5.lnkesra " " " " "
  4. 6.ICOR " " " " "
  5. 7.IHK " " " " " Tabel. 2.63 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Metro Tahun 2010-2014 umum sebagai bahan evaluasi atas kinetja atau pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu dokumen statistik dapat berfungsi sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa dokurnen statistik yang dimaksud adalah PDRB, IPM, Metro Dalam Angka, Inkesra, IKM, IHK. Data merigenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut. I .~ RPJMD KOTA METRO 2016-2021 1 '. .•.....•.•....••.......•....•.................•............. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 79 Mengelola arsip memerlukan teknik atau cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kota Metro pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebanyak 35 orang. Namun dari jurnlah tersebut yang telah rnendapatkan pelatihan adalah baru sebanyak 6 orang atau 17 %. Surnber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kata Metro
11. b.Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu Tabel 2.67 Bk di Kot Mt Tah 2010sd2014A'Pen elol. • h I I i ,,, it'ih. 1· 1 I, I 1 • J ~ ~ , 'I ''' ! '• 11 :' I : 'I ~ ~ l "),, 1 ' ! ,J' ( ~ I ' ~ J_ll.: j j ~I ' ·: 1. Jumlah SKPD yang telah 14 16 18 20 23 menerapkan arsip secara baku
  1. 2.JumlahSKPD 35 35 35 35 35 3. Persentase SKPD yang telah 40% 46% 51% 57% 66% menerapkan arsip secara baku peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip yaitu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro, dari 35 SKPD di Kota Metro, baru 66% SKPD yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan SDM pengelola arsip yang menangani pengelolaan arsip secara baku untuk masing-masing SKPD. Data mengenai pengelolaan arsip secara terpadu di Kata Metro tahun 2010-2014 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. mengingatkanuntukpen tingsangatKeberadaannyabelakang. Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke
12. a.Pengelolaan Arsip Secara Baku Kondisi daerah Kata Metro terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinetja sebagai berikut :
  1. 15.Kearsipan
  2. 1.[umlah mobil unit perpustakaan keliling 1 1 1 1 1
  3. 2.[umlah motor pelayanan perpustakaan
  4. 3.Total 1 1 1 . 1 1 Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokurnentasi Kata Metro j RPJMD KOTA METRO 2016 2021 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 80 Produktivitas padi di Kota Metro cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2010-2013. Bila pada tahun 2010 produktivitas padi mencapai 6,28 ton/ha, maka pada tahun 2013 menurun menjadi 5,75 ton/ha. Demikian pula pada tahun 2011 dan 2012 dimana produktivitas padi adalah sebesar 5,60 ton/ha dan 5,98 ton/ha. Produktifitas jagung di Kota Metro pada tahun 2012 sebesar 9,57 ton/ha merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 2010-2013.Jumlah tersebut melebihi 2 (dua) kali lipat produktivitas jagung di tahun sebelumnya 2010 dan 2011 yaitu sebesar 4,73 ton/ha dan 4,44 ton/ha. Produktivitas jagung di tahun 2013 adalah yang terendah yaitu 4, 15 ton/ha.
13. a.Produktivitas Komoditas Pangan Gambaran pelayanan umum terkait dengan urusan pertanian diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
  1. 1.Pertanian Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan 6 (enam) urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu: 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Sumber : Kantor Perpusiakaan, Arsip dan Dokumentasi Kata Metro :"'It • 1J :•'I 1"•' ' ' 't iL:~h\HU\ ' ~ I ' ' .. "',I ' ' •' ' ' . I ;~'·r" i : -- ' - ' . .. I 1 J ' I \ ~I ~ ; ;i ' ')1 W~l~[ 1 •• I, ·-~ ~ \ l1;;' II >.(il,f'•!·' I !> ·~11i1l· '1.{: ~ I ·: 1: 1. Jumlah SOM pengelola arsip yang 35 35 35 35 35 diperlukan 2. [umlah SOM pengelola arsip yang 5 5 5 6 6 telah melakukan pelatihan 3. Persentase SOM pengelola arsip 15% 15% 15% 17% 17% yang telah melakukan pelatihan Tabel 2.68 Pengelolaan Arsip Terpadu di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 Jumlah SOM yang telah melakukan pelatihan di tahun 2013 dan 2014 tersebut tidak mengalami kenaikan yang berarti karena hanya bertambah sebanyak 1 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data'mengenai pengelola arsip terpadu di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut: ' J \ ' ' . - . ' ' ' , ' ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . . · · · GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111. 81 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2014. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro adalah sebesar 6,53% atas dasar harga berlaku dan 6,45% atas dasar harga konstan. Kontribusi ini kemudian menurun pada tahun
14. b.Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro I 1' 1: ' ,, '., ,\,. i ' 1:'1 ' 1;, . I Luas Tanam 3.955,60 4.734,00 4.389,00 4.064,50 3.142 5.864 (ha) Luas Panen 3.816,00 4.733,00 4.389,00 4.057,10 3.141,50 5.842 (ha) Produksi 23.948,50 26.506,00 26.246,00 23.34,63 19.155,24 33.889 (ton) Produktivitas 6,28 5,60 5,98 5,75 5,99 5,81 (ton/ha)
  1. 2.Jagung LuasTanam 1.022,00 960,00 • 477,00 637,00 783 123 (ha) Luas Panen 993,00 950,00 477,00 607,00 783,25 25 (ha) - ---- Produksi 4.697,10 4.214,26 4.563,00 2.518,05 1.319,20 588 (ton) Prod uk ti vi tas 4,73 9,57 4,15 46,00 3,40 (ton/ha) 4,44
  2. 3.Sayuran Luas Tanam 244,00 347,00 332,60 320,00 267,00 210,00 (ha) Luas Panen 378,00 347,00 (ha) 332,60 320,00 267,00 210,00 Produksi (kg) 1.663.815 2.042,30 2.950.050 4.474.130 30.439.000 26.680.000 Produktivitas 4.402,00 5,90 (kg/ha) 8.869,66 13.981,66 114.003,75 127.047,62 Tabel 2.69 Produktivitas Komoditas Padi, Palawija, Sayuran dan Buah-buahan di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2015 Sayuran merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup penting. Produktivitas sayuran di Kota Metro mengalami peningkatan dari 4.402,00 kg/ha di tahun 2010 menjadi 13.981,66. kg/ha di tahun 2013. Data mengenai produktifitas padi, palawija dan sayuran di Kota Metro tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut. .............................••............................. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 82 Tabel 2.71 Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2015 ini.
15. c.Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu Jumlah produksi daging di Kota Metro mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2013. Pada tahun 2010, produksi daging sebesar 1.150.396 kg dengan konsumsi daging 8,7 kg/kapita/tahun. [umlah produksi daging tersebut mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu 1.221.997 kg (2011), 1.237.998,80 kg (2012) dan 1.291.022,30 kg (2013). Sedangkan konsumsi daging pada tahun 2011, 2012 dan 2013 relatif stabil yaitu 8,89 kg/kapita/tahun. Konsumsi telur di Kota Metro pada tahun 2010 mencapai 14,77 kg/kapita/tahun dengan jumlah produksi 1.681.000 kg. [umlah konsumsi ini meningkat menjadi 15,82 kg/kapita/tahun pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun produksi telur mengalami penurunan menjadi 902.831 kg (2011), 686.301,40 kg
(2012)dan 867.219,70 kg (2013). Produksi susu di Kota Metro dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan dari 74.898 liter pada tahun 2010 menjadi 23.880,40 liter pada tahun 2013. Namun konsumsi susu relative stabil yaitu 2,46 liter/kapita/tahun. Konsumsi susu di Kota Metro tersebut masih jauh dibawah angka konsumsi susu nasional yang sebesar 6,10 liter/kapita/tahun. Data mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kota Metro tahun 2010-2015 disajikan pada tabel dibawah

1.JumlahPDRB Atas Dasar Har a Berlaku 185.646,6 204.174,2 219.070,2 239.524,3 Atas Dasar Har a Konstan 173.854,3 180.561,6 186.888,7 192.168 2. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhada PDRB Atas Dasar Har a Berlaku 6,53 6,40 6,20 5,98 Atas Dasar Har a Konstan 6,45 6,28 6,09 5,88 Sumber : BPS Kota Metro Tabel2.70 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2011s.d2Q14 ('uta ru iah) berikutnya menjadi 6,40% atas dasar harga berlaku dan 6,28% atas dasar harga konstan pada tahun 2012. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 2.64. 'Ill!'" .. ~ti.. 't·-, Of . RP.JMD KOTA METRO 2016-2021 ···•···································•········•··········· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111. 83 Tabel 2.73 Jumlah Produksi Ikan Kolam di Kota Metro (ton) Tahun 2010 s.d 2015 Sektor perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian. Kota Metro tidak memiliki laut sehingga pengembangan sektor perikanan di Kota Metro diarahkan untuk budidaya ikan kolam air tawar. [enis ikan yang dikembangkan meliputi lele, patin, gurami, mas dan nila. Jumlah produksi ikan selama kurun waktu 2010-2013 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi ikan kolam air tawar sebesar 1.671,00 ton. Tahun berikutnya produksi ikan mengalami peningkatan menjadi 1.708,92 ton (2011), 1.836,54 ton (2012) dan 1.841,24 ton (2013). [umlah produksi ikan di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.
3.Kelautan dan Perikanan berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap lokasi wisata yang telah ada dan melengkapi fasilitas pendukung wisata sehingga dapat lebih menarik bagi pengunjung. Selain itu perlu dilakukan pula pengembangan terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata seperti di lokasi Bumi Perkemahan, Kelurahan Sumbersari, Metro Selatan yang akan dikembangkan menjadi daerah agrowisata. Karena keterbatasan data jumlah kunjungan wisata di Kota Metro, analisis terhadap rata-rata kujungan per obyek wisata tidak dilakukan. Wilayah Kota Metro termasuk wilayah yang kurang memiliki potensi pariwisata karena hanya memiliki satu lokasi wisata alam yaitu bendungan/dam raman di Kecamatan Metro Utara. Namun demikian Pemerintah Kota Metro
2.Pariwisata 1.150.396,00 1.221.997,00 1.237.993,80 1.291.022,30 2.276,611 5.379,529 8,7 8,89 8,89 8,89 2 Telur Produksi k 1.681.000,00 902.831,00 686.301,40 867.219,70 619.608,7 453.652,2 14,77 15,82 15,82 15,82 3 Susu Produksi (liter 74.898,00 70.794,00 15.851,80 23.880,40 33.821 31.898,8 Konsumsi 2,45 2,46 2,46 2,46 (liter/ka ita/tahun Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro ··· iru nr llfl • RPJMD KOTA METRO 2016·2021 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 84
1.Jumlah PDRB Atas Dasar Harza Berlaku 536.822,9 573.887,8 609.169,1 647.728,9 Atas Dasar Harza Konstan 185.280,1 204.120,l 216.060,8 253.884,0 2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harza Berlaku 19,88 19,33 18,73 18,31 Atas Dasar Harga Konstan 6,67 6,58 6,51 6,48 Sumber: BPS Kota Metro
5.Industri Tabel 2.74 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Metro Tah n 2011 d 2014(' t . ah)• ., I : ;.' /;, :: '·' ,, '' 1: •IJ'I ·, ,. i<(',!. ;;::···;.\,' 1° • <1°( ,-\,\;~~>'• : I I Gambaran mengenai pelayanan umum yang terkait dengan bidang perdagangan dan industri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Metro. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro merupakan ketiga terbesar setelah sektor jasa-jasa serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro mengalami kenaikan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap pencapaian PDRB Kota Metro atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19,88% dan atas dasar harga konstan adalah 6,67%. Meskipun jumlah PDRB sektor perdagangan mengalami kenaikan, namun persentasenya mengalami penurunan. Data mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
4.Perdagangan Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kata Metro 381,57 330,84 263,88 161,16 157,937 202,00 344,11 529,70 546,3 553,024 55,00 69,24 30,15 - - 2,70 7,50 8,00 9,85 9,153 1.708,92 1.836,54 1.841,24 118 1096,3421.067,65 1.084,85 1.016,71
1.Lele 1.106,00
2.Patin 470,00
3.Gurame 70,00
4.Mas - .~
5.Nila 25,00 Jumlah Total 1.671,00 I RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' .: . Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Saluan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besamya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. 3.1 Kinerja Keuangan 2011- 2015 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 21.1.2 9 1 21.1 7 -- • c '' PENDAPATAN 513,712,195,552 DAERAH 551,000,592,346 618,314,052,297 705,769,933,206 741,455,624,140 9.6 Pendapatan Asli ------ ---····- Daerah 41,998,998,914 48,377,824,856 73,038,244,839 97,421,477,067 127,567,680,290 32.6 ·- Pajak Daerah 6, 158,571,584 6,807,598,744 11,291,481, 100 12,651,879,441 11,309,185,603 25.3 Retribusi Daerah 2,514,913,4-17 4,217,549,646 4,980,519,054 5,375,635,672 4, 942, 794,855 21.4 ---------·--- - - 1.1.1 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan RealisasiPendapatan Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Metro tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapal dilihat pada tabel berikut. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, rnerupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. A. Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan clan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung clan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan clan Pengeluaran Pembiayaan. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: dan (3) Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ! • • I { • I ~ ' ',. ' • .' • -RPJMD KOTA METRO 2016·2021 : ·. . - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN!l.3 ·······••••····•·•·····•··•·•·····•·······••••···•····••••·•·•·•··•••······••••••··• pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,77%atau di atasrata-rata nasionalsebesar 5,78%.Gambaran peningkatan clan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkatmengalami kernajuan. Berdasarkan data selama tahun 2011-2015, perkernbangan pendapatan daerah Pemerintah Kata Metro cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total pendapatan daerah Kata Metro adalah sebesar.Rp 513.712.198.552,- Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp 741.455.624.140 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 9,67°/c>. Ini menunjukkan bahwa perekonomian diKota Metro dalam lima tahun terakhir terus Sumber: BP KAO Kata Metro Ket. : *) data unaudit Hasil l'engelolaan 3,389,937,354 3,797,944,260 25.071.1.3 Kekayaan Daerah 1,576,543,753 2,056,949, 123 2,884,797,831.09 Li'!l__':ll Di pisahkan --- ----- ----·----· ----- ---- ---·-···· -··· - ·- - ·-· ····------. ·····-· ·--······--- 1.14 Lain-lain !'AD yang 31,748,940,130 35,295,727,343 53,881,446,854 76,001,024,600 101,517,755,573 35.60 Sah ------------ !------------ f---------- -----·--- --------··--- ---··---··-· ------ ---· -- .. ···------·-··--·------- -------·-·------------- ----------------------- ~------- -----~-·---- ------ --·-------- --------·- --- -----·-----· -·--·----- ..---------- ------------ 1.2 Dana Perimbangan 337,363,980,597 406,176,881,782 451,227,114,937 487,715,129,640 494,176,895,418 10.22 1.2.1 Dana Bagi Hasil 12,334,'126,597 49,419,518,782 40,349,167,937 9,012,728,640 23,796;!05,418 (10.98) -~•jak/Bukan Pajak ------- 1.2.2 Dana Alokasi 271,502,754,000 330, 158, 143,000 374,201, 187,000 414,624,161,000 422, 921,330,000 11.94 Um um i.---·--------- ···--·-- --·-·· 1.2.3 Dana Alokasi 23,526,500,000 26,599,220,000 36,676,760,000 31,078,240,000 17,159, 160,000 20.78 Khusus ·------------ ----···-····---··--- ------·--- ------- -- Lain-lain 1.3 Pcndapatan yang 134,349,216,040 96,445,885,708 94,048,692,521 120,633,326,499 119,711,048,432 (0.80) Sah ------- 1.3.1 Dana Bagi Hasil 21,597, 789,567 19,453,629,346 23,420,367,315 36,285,142,850 35,347,822,586 15.70 i----- ~jak dari l'rovinsi ------- ·--·--·--·--···- 1.3.2 Dana Penycsuaian 96,336, 172,800 56,212,967,000 69,290,881,000 77,989,976,000 83,267,628,000 0.23 dan Otsus ---- ------- ----- !---------·-··------- ----·---·--·--·--·- 1.3.3 Pcndapatan Lain- 16,415,253,673 20,779,289,363 1,337;144,206.28 6,358,207,619 1,095,597,846 56.41lain ~ --- • ' ' • ' ' ' ~1...• • .. ,' i•.... :~, • ._, f ' ''RPJMD KO'TA METRO 20~6·2021 . ; ,, - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANjl.4 ···•···••••······•·•··············••···············•································ Kornponen utarna dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 nilai PAD Kota Metro masih sekitar Rp 41.998.998.914,-, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata- rata 32,62cYo pertahun, dan tahun 2015 nilai PAD menjadi Rp 127.567.680.290,- .Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik clan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut. 2011 2012 2013 2014 2015 • PENDAPATAN DAERAH 513.712.19 551.000.59 618.314.06 705.769.93 741.455.62 • Pertumbuhan (%) 7,26 12,22 14,14 \ ·. 5,06 ·-----·---.,····---·~··- .... _, __ ....... - ............ .... ,_ 200.000.000.000 300.000.000.000 400.000.000.000 500.000.000.000 600.000.000.000 700.000.000.000 100.000.000.000 ,-·-··--- ·----------- ---------·----------------------·------------------·-----·- -~~=-.·=~1 I soo.000.000.000 Gambar3.1 Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-2015 - GAMBARAN PENGEL()LA,AN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANJl.5 .......•.•.........•.........•...•............................................•..•.. Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, pertumbuhannya relatif berfluktuasi dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2011 nilainya Rp134.349.216.040,-,akan tetapi pada tahun 2015nilainya 1,3211,0920.40 •Dana Perlmbangan 337.363.9 406.176.8 451.227.1 487.715.1 494.176.8 • Pertumbuhan (%) 8,09 2011 2012 2013 2014 2015 500.000.000.000 450.000.000.000 400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 · Gambar3.3 Grafik Dana Perimban an dan Pertumbuhannya tahun 2011-2015 Gambaran peningkatan dan pertumbuhan dana perimbangan dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut. dengandapat tumbuhMetro mengindikasikanbahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Metro telah berjalan cukup baik. baik.dandapat 50,97 Kot aperekonomian Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Tahun 2011 masih sebesar Rp 337.363.980.597,-, pada tahun 2015 nilainya meningkat menjadi Rp 494.176.895.418,- dengan pemngkatan rata-rata pertahun sebesar 10,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Metro. Maka dengan peningkatan ini, 33,38• Pertumbuhan (%) 15,19 •PAD 30,94 2015 41.998.99 48.377.82 73.038.24 97.421.47 127.567.6 2014201320122011 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 Gambar3.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-2015 J ETRO 2016 2021 . ' .... 1111.!114. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 201 l sarnpai dengan tahun 2015 perlumbuhannya selalu meningkat, dimana salah satu komponen yang mendominasi adalah pendapatan BLUD RSUD A. Yani.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lain PAD yang sahKota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.Sberikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2011-2015masih didominasi oleh sumbangan dari lain-lain PAD yang sah (sekitar 81,93% pada tahun 2015).Urutan kedua adalah pajak daerah (sekitar 11,22'Yo pada tahun 2015), berikutnya adalah retribusi daerah (sekitar 3,87% pada tahun 2015), dan terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 2,98% pada tahun 2015. umum. Lain-lain pendapatan yang sah dalam lima tahun terakhir nilainya selalu berfluktuasi, namun komponen ini tidak begitu dipengaruhi oleh perekonomian, clan didalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik secara (p,76)28,27(28,21) (2,49)• Pertumbuhan (%) •Lain-lain Pendapatan yang Sah 134.349.2 96.445.88 94.048.69 120.633.3 20122011 20142013 -20.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 Gambar3.4 Grafik Lain-lain Pcndapatan Daerah yang Sah dan Pcrtumbuhannya Tahun 2011-2015 menjadihanya Rp119.711.048.432,-, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar - 0,8017'0.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lainPendapatanyang sah Kota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.4berikut. t • , ' • :• ' <, I : 1' ,'~ I t ' .f.lPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ! '_ "· .· 52,6611,17 41,06• Pertumbuhan (%) •Lain-lain PAD yang Sah 31.748. 35.295. 53.881. 76.004. 104.517 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2011 kekuatan belan]a daerah Kota Metro sebesarRp514.796.885.444,- dan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp757.883.425.365,- dengan peningkatan rata-rata per tahun 20122011 201'12013 Belanja daerah sebagairnana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan clan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersamaantara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalarn belan]a tidak langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan programdan kegiatan. APBD Pemerintah Kota Metro selama kurun waktutahun2011-2015 2015 37,52 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 Sedangkan perkembangan pendapatan dari BUMD dirasa sudah cukup baik, namun mengingat kontribusinya yang masih rendah maka perlu untuk lebih ditingkatkan. B. Belanja Daerah 100.000.000.000 120.000.000.000 Gambar3.5 Grafik Lain-lain PAD yang Sah dan Pertumbuhannya dari tahun 2011-2015 - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANJl.8 .........................................................•....•...•..••...•.•.•...•. Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja tidak langsung selama periode 2011-2015, setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 6,39%. Belanja langsung selama periode 2011-2015, setiap tahunnya juga mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 15,20%. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2011-2015, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah setiap tahunnya belum mencapai 100%, hal ini antara Jain dikarenakan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan DBHCHT dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Alas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri --------·----1--------1-------1---------------~---···----·--··· - 1.1.3 Bantuan Sosial 22.02210,632,662,487 1.2 Belanja Langsung 241, 197 ,7 49,898 216, 787, 157, 160 282,446,208,335 338,527,624,466 408,850,082,9~ --------~ ~.20 __ 1.2.1 Belanja Pegawai __ 1 __ 2-'4 ,_78_0;_,2_8 7-'-,2_48_1 2_8'-,67_7-'-,3_84-'-,8_8_5+--3_5;_,5_27-'-,5_40-'-,8_1_4_1 __ 2_6.:..'1__95-'-, 4_26...:..,3_2_3 +--3_2-'-,7_79!.-6_00_,3_?_?_ . -·· 9.62 Belanja Barang dan -~~~ ~~-----·---- 95,490,515,500 _1_1_3,_25_4,_45_9_,2_40_, __ 1_4_2,_47_3_,79_4_,5_81_,__ 10_4,5_9_6,~85~5-97_ ~:~1 -~elanj~-~~~~--.. ----~3.~\~26,9_47_, 1_5_0. ----~_,85_5,_31_3_,03_5_ _10_4,4_44_,8_72J)~Q_ J_27_,7_35~1~!.-5~?__ _ __ 1_~_5~'!_~7'.~:2g.:Q~9- -· ·- . 13.31 --- 301,829,204,886.82 326,819,012, 131.90 355,473,352, 180.00 349,033,342,430.00 -- --- ---···----- --- 283,304,693,315.82 309, 198,254,851.90 335,838,413, 136 337,120,337,130 7.91 --------- 17 ,510,956,250.00 17,009,026,500 18,504,985,720 11,270, 136,600 - 12.16 -----·- ---··----·--- ---- 473,146,521 70,000,000.00 5,000,000 - 90.47 - --------· --- ·-··--·· .. ·· ····--- .. 473,064,416.00 1,117,413,324 642,868,700 48.43 -------- --------·· 540,408,800.00 68,666,364.00 7,540,000 -58.48 --·-- 379,488,835 1.1.4 ·1-Ba_n_tu_an_K_e_ua_ng~a_n_f--------+-----~--+----- Belanja Tidak 1·1.5 Terdu a 2,925,716,521 BELANJA DAE RAH Belanja Tida_k --- Lan sun 273,599,135,546.00 1.1.1 Belanja Pegawai 249,574,838,440 1.1.2 Hibah 20,719,091,750 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro Tahun An aran 2011-2015 sebesar 10,33%.Meskipun nilai belanja daerah meningkat namun laju perturnbuhannya berfluktuatif dan cenderung menurun, pada tahun 2012 pertumbuhan belanja daerah sebesar0,74%, tahun 2013perlumbuhan mengalami peningkatandibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17,48%, dan tahun 2014 pertumbuhan lebih kecil dibanding tahun 2013 namun lebih tinggi dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 13,91% dan 2015 perlumbuhan menurun menjadi 9,20%. Rincian perkembangan Belanja Daerah disajikan sebagaimana tabel 3.2.berikut. Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2011-2015, setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,91 % namun realisasinya tidak mencapai lOO'Yo. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas dan atau meninggal pada tahun anggaran berjalan sehingga mempengaruhipenyerapan anggaran belanja Sumber : BPKAD Kata Metro Ket. *) data unaudit 2015** 2013 2012 2011 76,211 48,290 09,082 83,009 59,896 262,770,414,651 249,574,838,440 94.98 -13,195,5 335,875,641,606 283,304,693,315.82 84.35 - 52,570,9 - -- - 351,652,763,934 309,198,254,851.90 87.93 - 42,454,5 --·--· ---- ----------·--·- 371,426,296,145 335,838,413,136 90.42 - 35,587,8 -----· -· --- ---- ·---- ---------·-·· 353,246,097,025.62 337,120,337,130 95.43 -16,125,7 ---1------------- 2014 Tabel 3.4 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Metro T h A a 2011 2015 Sedangkan target realisasi belanja pegawai Kota Metro tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Sumber : BPKAD Kata Metro Ket. *) data unaudit 908,924.00 819,734.62 ---·-------- 098,776.18 730,076.00 305,951.70 2011 550,702,615,520 514,796,885,444 93.48 - 35,905, ---- 2012 580,158,460,823 518,616,362,046.82 89.39 - 61,542, -· 2013 686,262,526,418.60 609,265,220,466.90 88.78 - 76,997, - ---- ------ -------- 2014 763,339,885,570 694,000,976,646 90.92 - 69,338, 2015** 805,897,245,099.62 757,883,425,365 94.04 - 48,013, Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro · Tahun An aran 2011 2015 penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran.Namun demikian dari tahun ketahun realisasinya semakin meningkat meski belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa perencanaan clan pelaksanaan pembangunan semakin baik. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011- 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut. Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Metro masih perlu diperbaiki. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponenpenyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kola Metro di Bank Lampung. Hal inimengalami peningkatanrata-rata per tahun sebesar24,82%. Pada label diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pernbiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPAtahun lalu, besarnya SiLPAtahun lalu perkembangannya cenderung • Ket. *)data unaudii 3,339,761,572.50 773.82100,000,000947,870,6692,081,487,960 ----1------------------·-·---- ·-------·-------- ----------·-------<------- 82,234,697 ,522.02 -------- --------· 82,215,947,753.02 24.82 14,174,33470,028,888 71,546,991, 192.60 71,532,816,858.60 -~·-2_ ~:~9b~~~::~ 3,093,37~9_10 3,_o8_1,487,960 1,~~~870,669 -----~-~ooo_,oo_o _ ------~~-3~,~~~~~n __ .. _s4.82 _13:.!__ Pentertaa~_~odal ... -· _ 1}_00_0_.00_0,000 '.~O_O_O.QOO,O_OO_ -- _!~QQO_,o_oo_,000 ·- - ~,P~O_._DOOl)QQ_ --·- ~_.590,0Q__O}_QQQ_ --- __1 ~.50 Pembayaran Utang 1.2.2 Pokok yang Jatuh 2,093,376,91 O ______ IQ.f!lQ9 , --·--·--------··-- ·-· .. _ Sumber · BPKAD Kata Metro 64,431,855,697 .60 64,361,826,809.60 39,736,914 35,059,084,470.11 35,019,347,556.11 33,012,752 Penerimaan Kembali 1.1.2 Pemberian Pinjaman Daerah 12.2818,749,769 Penerimaan Pembiayaa'!_ .. 39,197,414,358.46 SiLPA 39, 164,401,606.46 1.1 1.1.1 Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Metro Tahun An aran 2011-2015 Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Metro mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut: C. Pernbiayaan Daerah pegawai.Sementara di dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai harus penuh sesuai dengan kebutuhan dalam satu tahun anggaran. ·-· .. i i ..........._..,,..,, .....-~; - GAMBARANPENGELO~N KEUANGANDAERAHSERTA KERANGKA PENDANAANll.11 ...........................................................•........••.............. Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Metro Tahun An ara 2()11 2014 1 '· )'! 1.• ' .. :· ' ·ii I·· ,. i1 11 ' 11 ' ' ,, ' ,. . ]I • q ' '• I ,, I r 1·~1 ' 1l ' I ,, r' I'' I• ' ·/.!•) ' ',.,;If !1• /(1' , ~ 11 '111' ·1111· I·}) dipJ1Jd1 11 . • Ii·· ' ' .. II ' ' : ' ; : I ' '. ,_, .: .L/_ . . I. I I'• I, 1 ASET 1,752,295,475,344 1,941,480,221,147 2,069,858,700,009 2,207,351,333,565 8.02 1.1 Aset Lancar 62, 193,566,069 104,241,581,048 122,062,289,706 149,116,290,073 35.62 1.1.1 Kas 40,615,731,457 72.427,750,982.60 71,532,816,858.60 82,223,247,753.02 30.68 1.1.2 Piutang 16,288,959.499 25,958,628,669.09 42,511,398,604.85 541954.518,846.99 50.80 1.1.3 Persediaan 5,288,875, 113 5,855,201,396.50 8,018,074,243.00 11,938,523,473.00 32.18 lnvestasi Jangka ·- 1.2 Panjang 6,581,457,352 7,581,457,352 8,581,'457,352 9,581,457,352 13.35 ·, 1.2.1 lnvestasi Non Permanen - - I - - . 1.2.2 lnvestasi Permanen 6,581,457,352 7,581,457,352.03 8,581,4571352;03 9,581,457,352.03 13.35 1.3 Aset Tetap --· 1,637,943,610,671 1,782,738, 180,155 1,891,143;171,849 2,000,584,875,548 ~.90 1.3.1 Tanah 575,447,999,565 628,562,654,049.00 628,572,654;049.00 628,572,654,049.00 3.08 - ~-·- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah mernberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, clan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar unluk pengambilan kepulusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien clan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki clan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi clan sosial bagi pemerintah daerah maupun rnasyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kota Metro selama kurun waktu 2011-2014 seperti terlihat pada Tabel 3.6dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut. 3.1.2 Neraca Daerah 'RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ~~. ~----J - 42,86 75.68 - 21.96 Selama kurun waktu 2011-2015,perkembangan jumlahaset Pemerintah Kota Metro mengalami perkembanganyangmeningkat, dengan pertumbuhan rata- rata per tahun sebesar 8,02%. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERA~ SERTA KERANGKA PENDANAAN!l.12 ·········•·········································································· Sumber : BPKAD Kota Metro -18,527,223,289 - 23,081,668,820.70 -29,117,869,928,00 -19,218,025,352.84 5.58 -- !---------·---- ----···--·-- 1,687,859,256,644 1,836,313, 795,840 1,947,796,410,303 2,058,235,043,492 6.85 ..... 6,581,457,352 7,581,457,352.03 8,581,457,352.03 9,581,457,352.03 13,35 1,891' 143, 171,849.0 2,000,584,875,548.0 -- 1,637,943,610,671 1,782,738, 180, 155.00 0 0 6.90 ---·--··· .. ··- 45,576,841,252 46,919,002,592,00 48,071, 781, 102.00 48,068, 710,592.00 1.80 -·----·· .. -2,242,652,631 - 924,844,258.61 - - 52.92 -- ----·---. . - - - - 1,751,365,699,853 1,941,480,221, 147 2,069,858, 700,009 2,207,351,333,565 8.04 ..... 3.U SiLPA --1-----·-------f------ 3.1,2 ;~~:~~~-~~-~n_ya-ng----+-----·--i---------1---------+---7-,3_0_0._oo_o_.~~--·-------~4~1
3.U Cadangan Piulang 42,511,398,604.85 54,954,518,846 99 50.74 ---- -------------------f-------1---------1--------+- 3.1.4 Cadangan Persediaan 8,018,07 4,243.00 11,938,523,473.00 32, 18 -- -------------11--------+--------i-------t---'---'---:__ .....- .... ---------··· - . Dana yang Harus Disediakan unluk Pembayaran Utang Jangka r--~-P~e~nd~e~k-------1--------+-------~ Ekuitas Dana lnvcstasi 2,040,740,830,081 2,188,133,308,212 8.13 -------··------- -- .. Ekuitas Dana Lancar 92,944,419,778 129,898,264,720 46.69 1---1-----------t-------~----'-----+------+-----'--·--------- .. - ... - 71,532,816,858.60 82,215,947,753.02 36,62 3 2 1 Diinveslasikan dalam , · J.Q_vesta_si Jangka Paniang 3,2.2 Diinvestasikan dalam Asel _l~--------l 3.2.3 DUnvestasikan dalam Aset Lainnya·--------t--------+---------1------ Dana yang Harus 3·2.4 ~:~~i:y~r~~~~:ngJangka i--~-P_a~nja_n~g------t-------t--------+---------l----- 3.3 Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.80 --------- --·--· .. --·-·--·····- 134.58 801.55 175,89 19,218,025,353 729,603,341,612.00 5.90 174,844,921,381.00 9.41 428,843,230,958.00 12.18 158,287,753.618.00 384,796,730,873.00 664,553.171,896.00 35,557,980,263.00 19,374,881,150.00 - 48,071,781,102 43, 156,720,000.00 1,489,876,340.00 - 3,425,184,762.00 29, 117,869,928 29,117,869,928 - 13,490,203, 795.00 4,809,191,895.00 3.2 3.15 3 3.1 2.1 KEWAJIBAN 1.3,3 Gedung dan Bangunan 1.3.2 Peralatan dan Mesin ~' • ' t , f :1 l ' t' ' 1 .: , I' '";· \ ': RPJMD KOTA'METRO 2016·2021 , ' , - ·,.'"· I < ,' '' • ' • ··~ GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANJl.13 - .•.........•..........•............•....•............••.••••.•.•....••...••••...•... 1.18 4.96 459.74 Rasio Likuiditas - Rasio Lancar (Current ratio) 3.36 4.52 4.19 7.76 - Rasio Quick 307.24 426.26 391.66 713.80 Rasio Solvabilitas - Rasio Total Hutang terhadap ------· ---·-·--1- Total Aset 1.19 1.24 1.41 0.87 ----- ---- ~·------'-- Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Rasio Keuangan Kota Metro T h A 20112014 persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi perrnanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraandengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atauklaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Metro dalam kurun waktu 4 tahun (2011-2015) berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80%. Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang.Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio).Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi.Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut. Sumber: BPKAD Kola Metro Ket. *)data unaudit 25.81494, 176,895,418.002015" ---~0~ 97_,4_2_1,4_7_7_,_06_7_.36---l----------~~,715,)29,640.00 ------~9~8 __ ------f--_ .. , _ 16.19 406, 176,881,782.00 451,227, 114,937.002013 11.91 3 ---1--_j , 127,567,680,290.11 370,492,344,448.00 11.362011 2012 --------~2-----1---- 42, 102,812, 101.00 __________ ___, ___,_ , ---------- 48,377,824,855.84 73,038,244,838.51 Tabel 3.8 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun 2011-2015 Dari Tabel 3.7 terlihat selama tahun 2011-2014 rasio lancar mengalami peningkatan.Hal ini menunjukan likuiditas Pemerintah Kota Metro cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi.Namun rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2013 karena adanya utang bagi hasil pajak dan bukan pajak, Trend quick ratio hampir sama polanya dengan current ratio. Meskipun mengalarni penurunan pada tahun 2012, tetapi tingginya quick ratio rnemberikan jarninan bahwa kemarnpuan Pernerintah Kota Metro dalam rnelunasi utang jangka pendeknya tinggi. Rasia utang terhadap aset serta utang terhadaptotal modal rnenunjukan tingkat leverage Pernerintah Kora Metro. Nilai leverage rnenunjukan kisaran angka dibawah 2%. Hal ini menunjukan bahwa rnayoritas aset Pemerintah Kola Metro didanai dari modal sendiri.Rendahnya tingkat leverage mengindikasikan bahwaPemerintah Kota Metro pada kondisi yang kuat. Secara umurn kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan dengan Rasia Keuangan Pemerintah Kola Metro terhadap APBD.Rasio kernandirian keuangan daerah rnenunjukkan kemampuan pemerintah kotadalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan kota. - Rasio Huta_nverhadap Modal 98.81 98.76 98.59 1-··- 99.1~ 98.82~ Rasio Aktivitas _ _ _- Rata-r~~~_'!)5_!~ Piuta~---- 108.70 80.82 87.07 47.04 80.91 - Rata-rata Umur Persediaan 183.63 - -182.50 - 182_:_5_~=-=:~___!~2.5i =: ~- __ J~?~?a: ----·-----··--------------------·- ------- ---- -- 'f - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANjl.15 .................•.......•............................•...............•............. Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kora Metro sebagaimana lertuang pada Tabel 3.9 sebagai berikut : 1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Metro pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk rnenentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut: 3.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan kota terhadap bantuan pernerintah pusat semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Data di atas, meskipun terjadi perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2015, menunjukkan rendahnya rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Metro terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi. Dari tabel 3.8.diatas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro masih rendah. Semakin rendah rasio kemandirian I .... ..., co ..... 0 N .. ~ g ~"i "' co N w "! "i N ,-.; ~ ::;; .,; C> h'i N ...: en m co C1> en co .., (") 8 8 ~ 0 m N "" .,., ... ..., 0 aq ,..., cc .,; .,; ~ ci ~ C> N a; N M C1> "' ~ "' m en g 0 C> 0 "' 8 ..... m "' C) 0 C> cc .,., "'· 0 ci .,; a; "" 0 N -: <> :2 .., "' ,_; 0 lD ~ M co ::; g <D N = <"') w co· <D 00 ::i d (") <D ~ ,_; ,_: N 00 <D "' M zC> ~ ,_; 0 a; <D -e- .,; l:l 12; "' ..... 0 .,; ~~ "'· ... ..... ;;:; ~.. ,_; ~ <"') z c Q U) ~ '~ 0 0 C> 0 ... M z N 0 0 0 0 0 N ;;!; Ill.... 0 s ci 0 ... ...: m A. ::i ,_: C) 8 ..... f2 M m s co C> ..... m 0 ~ <'[ w d 0 : "' <D .,, w <"') 0 0 C) oo· ..; " 0 00 ~ ;:;; 0 0 C>. N " ~ 6 d ~ o5 :2" ~f :!.'. 0 ;:? 00 ~ z M <"') "! "' 0 .,; ~ ~~ ""' Ill N N ..... .,., .,., ~ ..... " ~ N Ill: " m .,., w ..... w "'1 0 g ~ ..... 0 a; N o:; ca» o» en en ... II: Ill C> <D 0 0 " 0 "' M ..... ~ II) .. (") N 8 N 8 "' N a» ~. r-: (") ...... M .,, xN ..; .,; c;; ri * "' ~ .,; ,_; ~"' ~ 00 s ~ N ffi ;o :::- a» "' .... &i ~ .,; ,_: : -: .,; ..,; .,; Ill !;;_ ~ ~ m (") "' .,, ..... ~ "' .,; ~ .a ~ ..,f ,_: "' ~ M ~ ;.; 0 .., M z ..... c - eOJ "' ~ 0 0 co 0 "' N ~ a;· ~ .... 0 0 0 8 N m z ~ 0 0 0 ~ co c..,; .,; 0 ..; 0 c;; ,_: ,_; <II flJ ..... .,, co 8 :ll cc 0 ;: :> - "'
0.N co Ill 0 ~ ~ ;£ ~ ~ 0 ...; ~ 00 0 Ill: ~ .. N ..... ~ .... "· .... .. .... co .... ;:: ?i .a 00 c;; ai z <II a> "' N 0 ~ ~ M M M N ·~ M (") 0 ;o <D co .., .,., <D <D '-: "' ~ .,, 0 ..... .,., 00 0 Qj :;; ~ .,., u; 'Cf, ... 0 M a; w "' a> "' 00 .J l=O Ill "i::: ~ .,., 0 8 <D ;i; "' ... 00 u z <II M 0 ;:;· <"'> co Ill~. co. "' 0 <"') .., "'· m..... ~ ., ~ 8 tli $ .a 0 " ~ A. <II .,, C> .... ~ zb() q N ~ 0 "' "t "' "''· :b() ~ g f2. ~ <ri .... ,..: ..; " ~"' ~ ~ ..... ::r.i::: ::::· 0 ...,. "'m ....: <'i .,; ...,; ., c < N g .. M ~ C) . °' M N Ill t'1 ~ :i Qj <II c "O ::s: ;J; ..,. 0 0 0 C> N .,., M " ,..0 <II N 8 8 8 .... ;g ~ ., "!. m .... ~ ..... ~ -s m ..; ~ 0 c::i 0 0 <Xi 00M :e .,, 8 0 :ll ;;; :;r_ .,., OJ ~ co N 0 <".,_; m m 0 0 ..,· ,..: 0 ::;!-- N .,., 0 .,., 0 ~ ;::!: m "1. ~ "' o. "' "' <D N <II ~ w, ,_: ri ,..: ~ 0 M ;;; <"') ;.; .,, m (") C) 0 ... co "' m "? "! w 0 <l) m "' N <X) "' "' "(f, <X) .., N N ::2m m <"') .. m m ·u; C> 0 ~ "' u ,,, <II "' ;;:; 0 a;, <"') <Jl N .,., co "' N 0 ..... <t:i <t:i 00 ,..: ~ ai ti ~ ,,, ~ 0 ~ .,, "'· "" <"') ...,. (") OJ ~ ~· 0 E :::::- -:j, .,; y, .,., ~ .., "' N 00 ,_: .,; ~ ri "'..... N ..... <Jl ..... 0 ~ 0 ..... r:i... - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANjl.17 .•............•...............•.......•.......•....•...•..•................•......... Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Metro T h A 20112015.. .. 1:··' ,:1: I[ ·w··· .. · .. 'I ~, i.~1~: r 1(1:i'i11, 'rl,/ I ihV • t ',:I ' .JI~ : ' ii '•11\1· '' ' ' '· ,, I J', ". :1 i BELANJA DAERAH 365,009,014,688 417,059,687,918 439,683,813,172 477,510,491,524 488,874,540,109 I. BELANJA TIDAK 249,574,838,440 283,304,693,316 309,198,254,852 335,838,413,136 337,120,337,130 LANGSUNG I.1 Belanja Pcgawai ··----- 249,574,838,440 283,304,693,316 309,198,254,852 335,838,413,136 337,120,337,130 1 Gaji dan Tuniangan 210,294,289,104 228,472,206,695 240,814,217,507 253,006,746,574 262,018,383,335 2. Tambahan Pcnghasilan 37,916,926,300 53,003,444,000 66,049,410,370 80,362,345,579 72,543,939,765 PNS Bclanja Pcncrimaan 3. Lainya l'impinan dan 1,001,980,000 1,140,880,000 1,726,000,000 1,725,250,000 1,774,900,000 Anggota DPRD scrta KDH/WI<DH Belanja l'cmungutan -·--- --- ------ ·-··--------·····-··•· 4. Pajak Daerah 361,643,036 688,162,621 608,626,975 744,070,983 783,114,030 --------- -·-----···--·--- ---- ----- BELANJA '---------- -------- ---------·- ·-··-----·- II. 115,434,176,248 133,754,994,602 130,485,558,320 I.AN GS UNG 141,672,078,388 151,754,202,979 ---- '----- -------- ~------ 11.1 13elania Pegawai 24,780,287,248 28,677,384,885 35,527,540,814 34,127,991,210 39,029,425,003
1.Honorarium !'NS ·--- - .. 9,766,924,100 12,286,453, 965 14, 731,579 ,050 12,200,500, 950 15,343,758, 181
2.Honorarium Non PNS 9,965,016,618 10,223,878,000 9, 960,035,050 8, 159,723,600 11,713,579,758 Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan rnengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tertuang pada tabel sebagai berikut: t i Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur2) Berclasarkan Tabel 3.9, diperoleh gambaran bahwa, proporsi anggaran clan realisasi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding anggaran clan realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD Kota Metro untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih kecil. Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp273.599.135.546,- (2011) menjadiRp349.033.342.430,- (2015), dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap anggaran mencapai 92,24%.Sedangkan tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun2011 sebesar91,77% sampai dengan tahun 2015 sebesar 92,89%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 90,28% atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung. :RPJ.V.o· l<oTA METRO ·201&-2021 · . ·. · : , Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah sebesar 7,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhanalokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih besar, ha] ini dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Apabila dilihat proporsi dan perkembangan proporsinya, belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur 774,752,6661,341,185,700621,630,00019. Bclanja Kursus, Pclatihan, Sosialisasi, dan Bimtck l'cmimpin dan Anggota DPRD -·--'----'=------L------~--------- -------··---·-------·-···-· ·- ·-·-·-··---·-- . - .. - .. 9,318,750,8868,753,230,1669,020,467,4094,205,732,8533, 119,770,682Bclanja l'cmeliharaan18. 3,038,721,550 1, 183,153,4501,246,740,4052,561,739,9002,736,862,80517. 145,000,000144,925,000160,550,00016. 15. Belanja Pcrjalanan D 10,670,270,564 12,779,158,385 12,667,939,532 10,336,760,699 10,277,657,568 inas Pegawai 1---l-----'.<.-------1-------l------1--------1-------- ----·---·---- --- Belanja Beasiswa l'cndidikan PNS 1---+---------+-------1------1--------1-----··- ---·--·--- Belanja Kursus, l'elatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Belanja l'akaian Khusus 433,452,500 748,445,800 578,501,250 625,605,500 1,199,161,20014. Belania l'akaian Kerja 627,243,500 546,365,700 548,227,750 1,178,727,000 876,399,30013. 12. 11. 2,284,901,000713,691,000521,360,000454,167,500322,441,10010.
9.Sewa Alat Berat 7 Scwa Pcrlengkapan dan Pcralatan Kantor 1---+---------t-------11------+-------1---------·------· Belanja Makan dan Minum 7,595,265,732 9,352,368,355 9,460,655,525 11,093,662,365 12,748,732,375 ~--1----------1-------1------+-------1--------1-~ Belanja Pakaian Dinas 377,306,000 452,949,000 509,348,700 998,553,000 449,259,000
8.Scwa Sarana Mobilitas 148,330,000 307,935,000 346,550,000 301,340,000 272,125,000 5. 3. Bahan/Material 10,644,138,868 12,825,387,297 5,908,743,168 5,111,331,890 5,915,868,103 Biaya Jasa Kantor 29,416,304,360 30,961,303,852 19,871,056,782 27,309,227,840 28,772,673,944 2. ~------1-'i:..:>r~c-=-m=-i :..:A::..:su::r=an~s::..i ---1---=3:.::.,1::..942,.:..:11:..::6.:.:.,9.:..:31=--i-__:3:..::,5:.:77::..,~3::.:.97.:..:,644:....:..:._1-_42,3::..:77..=,9.:..c92;;:..,64::...:.;;..3+---=-6::..,2.:..c59;;:..,9_:1::..9,:.:.5_06_1__ 6,182,276,166 Perawatan Kcndaraan 1,152,297,373 4,994,777,442 5,061,764,821 6,628,408,673 6,488,438,336 Bcrmotor ~----1--=.::.:..:.:..::::..:..:;;__ ~-----+------+------l------+------1 Cctak dan
6.7,520,363,069 9,626,777,268 10,676,469,227 12,046,190,378 10,777,721,790 1---1--P~cn~12~2an~d_a_a_n 1-------1-------+-------1-------1--------I
7.Scwa Rumah/Gedung 735,565,000 899,737,000 1,039,047,500 750,371,726 1,700,017,620 1.
5.360,000,000 2,484,615,670 5,344,726,014 7,935,914,887 Biaya Urnum l'cningkatan -·---+-=K:..:cc:=s.::.ici='ah~t=cr-=a::-a~n"------11--------+------1-------f--------1-------
6.Bclanja l'cgawai BLlJD _ .. 778,573,000 1,012,076,000 963,049,500 _______ , __RS_U_D_A_._Y__m_1i , ~·------l-------+-------1---------l Belanja Harang dan 76 11.2 90,653,889,000 105,077,609,717 94,958,017,506 107,544,087,178 112,724,777,9 ----+-~J_as_a -J-------+------4-------1------1------·- Biaya Bahan Habis 8,499,610,516 10,161,460,071 11,041,523,299 12,849,111,330 13,502,889,572 Pakai ---···---<----------1-------+------·--------1------- ·----·------
4.1,675,497,900 Pcnunjang l'claksanaan Pcndidikan 4,712,627,7003,682,137,2503,012,818,630Uang Lcmbur 6,249,324,611 1,819,775,773 1,759,712,9503. I ,. ! ~ , L l • (' { ' ••: •:' RPJMD.KOTA METRO 2016·2021 ' · ,: ' ~ ' . ' - GAMDARAN PENGELOLAAN KEUANGAN OAERJ\H SERTA KERJ\NGKA PENOANAANll 19 ............................................................................................... dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelornpoklain-lain pendapatan dacrah yang Daerah d an Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan clan I .11i11-l .ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: (2) Dana Perimbangan yang rneliputi l);rna Bagi Basil Pajak/Bagi Basil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; daerah Kabupaten/Kota terdiri alas : (1) Pend a pa tan Asli Daer ah (PAD) v<rng terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Hasii Perusahaan Milik Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 'I'ahun 2009 ll'ntrrng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa surnber pencrimaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalis.isj pendapatan daerah. efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta kcll'p;iLin dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. ' pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD.Pengclolildn Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar terccr min 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015 Sumber: BPKAD Kata Metro Ket. "r data unaudii M.10 I'762,723,186,938488,874,540, 1092015* 68'/U695, 100,976,6'16477,510,491,5242014 7! L).I611,213,091,136439,683,813,1722013 517,890,262,354365,009,014,688 79.9•1521,697,850,007417,059,687,9182012 (a)/(b)x100(a) 70.'18 (b) 2011 dari tahun 2011 ke tahun 2015 sernakin menurun yaitu dari 70,48% pada tahun 2011 menjadi 64,JO'X, di tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 berikul. Tabel 3.11 Perkembangan Proporsi Belanja Pcrncnuhan Kebutuhan Aparatur Kola Metro Tahun Anggaran 2011-2015 - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAtl SERTA KERANGKA PENDANAAN\1.20 •. • ••• • •••• •. •. • ••• •. • s •. •. • • • •. • • •. •. • •.••••••II••.•••.•.••••"••••••• a•••••,.•••••,.• I

d.Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengc!ol« Badan Us;ih;1 Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik d alarn mcnjalank.ui fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pcnd apatan asli daerah. pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pernahaman poraturan pelayanan yang berbasis Teknologi lnformasi (TI) melalui penye.Icrhnnaan sistem dan prosedur pe!ayanan serta mernberikan lcbih banyak alternatif pilihan model layanan kepada masyarakat.
c.Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan f ungsional,
a.Mengembangkan manajernen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalilas, efisiensi, transparan. clan bertanggungjawab
b.Meningkatkan kuaiitas pelayanan dengan mengernbangkun konsep hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil elem proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningbtan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu. digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dcngan pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut: Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemarnpuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah: (3) Peningkatan intensitas A. Pendapatan Daerah Daerah yang dipisahkan. Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pcnl'rimL1ar1 Pinjarnan Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCI)), dan I Iasil Penjualan Kckavaan sah meliputi Pendaparan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak d ari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian danDana Olonomi Khusus. dun Dana Banluan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiavaan bersumber d ari Sisa tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapal dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pcrund ang- undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalarn Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah B. Belanja Daerah
i.Mengembangkan fasilitas kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bagi Hasil (DBI-I). Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana
f.Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) mclalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah baik instrument umum Indeks Fiskal Netto (IFN) maupun instrument khusus bcrupa karateristik wilayah.
g.Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak IT1aupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional.
h.Meningkatkan hubungan/kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Provinsi Lampung, dan dcngan Fiskal (CF).
e.Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) rnelalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah pwi•! GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDJ\NAANil.l/ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• "" ..... " ..... OI"" .. " ".""IO"""."""""'°"""" .. """"" I capaian target kinerja Pernerintah Kola Metro, dan dengan kemarnpuan keuangan daerah untuk rnendukung sl irnu lasi
g.Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsu11g sesuai berlaku, programPemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undaug.m yang belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk u rusan non kewenangan Pemerintah Kora Metro,
f.Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap progr<1m- kewenangan Pemerintah Kota Metro dan Iasilitas bantuan ketrnngan,
e.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggarna11 u rusan sebagaimana yang ditetapkan dalarn RPJMD Kota Metro Tahun 20 l 0-2015, ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penye!enggaraan pernorintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian largcl k inurj.: utarna strategisyang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar. sl imulas:
d.Pemanfaatan belanja program khusus dan penangZ1n<111 isu-isu PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. dan bclanja opcrnsional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan dektil, memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pernbavarun ga)i
c.Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk dalarn rangka mendukung penerapan anggaran berbasis k inerja.
b.Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabililas, efektif dan ciisien ditetapkan dalam RPJMD Kola Metro 'I'ahun 2010-20IS, based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagairnana
a.Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (11crf(m111111cc anggaran 2011-2015sebagai berikut: tetap terarah, efisien dan efektif. maka kebijakan belanja dnerah sclarn.i L1'1un Dalarn rangka mengatur penggunaan anggaran belanja cbc1·;1h ,l)',<lr Ierkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegialan. kegiatan.Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggmkdn y;mg I ' l '' I ' ~ 1 1 • I ", l j i 1 f i .lo. ' 1 , } f ':'; ,' - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANji.2'.l ...................................................................................... kembali baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun p<HL1 t ahun- tahun anggaran berikutnya. mencakup: sisa lebih perhitungan anggM;rn tahun Clnggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan: hasil pcnjualan pinjaman dan penerirnaan piutang daerah. Penerimaan pernbiayaan adalah sernua penerimaan yang perlu dibayar sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan,hasil penjualan kekciy,1,rn d ae rah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah. penerirnaan kernbali pcmbcrian pembiayaan tersebut bersumber d ari sisa lebih perhilungdn ,111)',garan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang d irnaksud kan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. AcL1pun 3.2.1 Analisis Pernbiayaan penerimaan pernbiayaan dengan rencana pengeluar;rn pcmbiavaan. 3) Defisit APBD direncanakan akan d iatasi rnelalui sclisih antnr.i f)f"O\'eksi BUMD, 2) Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada opt imalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalarn rangka tarnbuhan modal efisiensi belanja, dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja alas asurnsi ll'rj<Jdinya perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendnp.uan <1l<lS 1) Kebijakan umum penerimaan pernbiayaan diarahkan pad a pcrhiltlfl)',Ml sebagai berikut: Kebijakan pembiayaan daerah selarna tahun anggaran 2011-201 '5 adalah C. Pembiayaan Daerah untuk rnenstimulasi capaian target kinerja utarna Pemerintah Kot21 Metro sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
h.Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari surnber- sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Ternbakau dan BLUD) I,: 't •',· 11' , "•I , • v.rvt • ' • 't '', - GAMISARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGIKA PENOANAANjl.211 ................................................................................................ PengeluaranPembiayaan sebagaimanatabcl berikul. pernbiayaan melalui realisasi Penerirnaan Pembiavaan cidn rcalisasi Untukmenutupi defisit angg<1ran tersebut dilakukan optirnalisas: padatahun 2015kembali mengalami sebesar Rp. 21.267.562.798,-. selamatahun 2011-2014 yang cenderung rnenurun.Tahun 2011 ddisil riil anggaran sebesar l\p.4.178.066.802,-,lahun 2012terjadisuqJ!us anggM.m sdwsar l\p 9.302.742.339,-, begilupun pada tahun 2013 -- 2014 terjad i surplus <rnggar<rn, masing-masing sebesar Rp. 7.100.961.161,- d an Rp. 10.668.956.560,-, .,,,LLmgkan Dari tabel 3.12tersebul, lerlihat bahwa terdapat dcfisit riil .111ggaran Sumber · BPKAD Kola MeLro Ket. *) data 1111a11dil /I ,2(1'/,')(i).'798"l, J 00, 961, Ii> I4, 178,066,802 Bclanja Dacrah Rcalisasi Pendapatan 1,100,0()(),ill)()1,947,870,6693,081,487,960 -_9'.3~~,:;.;;,3391 3,093,376, 910 Pcngcluaran Pcrnbiayaan Dacrah 514,796,885,444 518,616,362,017 609,265,220,467 (i'J.1,0Cl0,9"/(i,(ilt> "/'17,88:1/125,36') Defisit Riil """""'4'1'=~=-·---~-r---~ .-:.~9~st::: ·1 513,712,195,552 551,000,592,346 618,314,052,297 705,769,9J:U.Uti /ll,455,62•1,HO Dacrah Tabel 3.12 Perkembangan Defisit Riil Anggaran Kota Metro Tahun An zaran 2011-2015 tahun 2011-2015 dapat digambarkan pada Tabel di bawah. anggaran.Perkembangan defisit anggaran Pernerintah Kora Metro daL1111 kurun Kota Metro sebagaimana label berikut. Pernbiayaan daerah, digunakan untuk menutup adany» defisit penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok ulcrng; dan pemberian pinjaman daerah.Perkembangan Pembiayaan Daerah Pcrncrinrah tahun anggaran berikutnya, mencakup: pernbentukan dana ec1d1rngan; Pengeluaran pernbiayaan adalah pengeluaran yang akan direrima kernbali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada rahun- kernbali pemberian pinjarnan: dan penerimaan piulang daerah. kekayaan daerah yang dipisahkan: penerimaan pinjaman daerah: pcnerirnaan ._ . ...., ~ •. ·.•.• ..,. ~ -.·.•.•.•.·.·.V",•.•J°'o•.·.·.·.···· ·.•.·.·. ' . , .·.·.· ',•.• ·.· _.,. · I ,'i"/-i,'l(lil,illll) ]lJ,(,66,(M9;1l0,370 7.8 53,003;1'1'1,00ll 3 Belanja :1r:262,ll l ii. \ii\, U:) 3 7, 916, 926,3002 1 Gaji dan ___ Tunj~!lJl'.1.!l _ Tarnbahan Pcn~~~!~!l P.~-~- 210,294,289, HM 228;172,206,695 2,I0,81-l,217.507 253,006)-16,5'/•I BELA.NJA. TIDAK LA.NGSUNG 249,954,327,275 283,845,102,116 309,266,921,216 33.5,8•15,953,136 337,120,3:l7, 130A.. Tabel 3.14 Rcalisasi BelanjaWajib dan Mengikat Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 terakhir, tertuang pada label 3.15sebagai berikut : realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kora Metro pad a 5(li111;i) l.1lrn11 dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.Camb<ir<m ll'nt<rng kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaanyang l id ak d<ipal Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk mc11ghitung 3.2.2 Pengeluaran Periodik Wajib Jan Mengikat Metro. multiplier effect yang besar bagi perekonomiandan kesejahteraan masvarakat Kola sernakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan rnaka a kan nu-rniliki sernakin sinergisnya antara peren:anaan dengan penganggar<rn.SeL1i11 itu Di masa mendatang diharapakan SiLPJ\. harus sernakin nicnurun. karena dengan sernakin menurunnnya SiLPJ\. merupakan salah satu ind ikasi 70,028,88839,736,91-1 Pcncrimaan Kcmbali 33,012,752 _ Pember~_n_f~~~_11_Dae!ah___ _ _ Sumber: BPKAD Kola Metro Ket. *) data unaudit 18,7:19,7691 I t-r. 17cJ,:nI 39, 164,401,606 35,019,3-17,556 64,361,826,810 71,532,81 (J,8'>9 82,) I 5,9c17,7'i3 Sisa Lebih Pcrhirungan Anggaran (Si LP A) Tahun -~~_g_~~~ ?~b_elt1IT1_!:'Y'1_ _ Tabel 3.13 Komposisi Penutup Dcfisit Riil Anggaran Kola Metro Tahun Anggaran 2011-2015 '~' <1•', I ' lo' •~t~,11' • : ,1 ,'',~,·I''~,,· 't • > l 1·18,82 ·l'J()(, :(ill() 31.9') GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENUANJ\AN!l.:'(i - pos rnana surnber penerirnaan tersebut akan d ialokasikan. Suatu k.ipaxitas penerirnaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas d an kc pus- Langkah awal yang hams dilakukan adalah mengidentifikusi scluruh ke depart serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnva. program-program pembangunan jangka menengah daerah selarna 5 (lima) tahun belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioriras utarna d,111 yang akan dialokasikan nwnd<111;1iuntukkeu angan daerah.total Analisis kerangka pendanaan bertujuan unluk menghitung k<ip;1silas 3.3 Kcrangka Pcndanaan dipenuhi. seiring dcngan tuntutan pcningkatan kualitas pelavanan publik y<rn~', h.u-us untuk mernenuhi belanja wajib d an mengikatccndcrung mengalami penll)gbLrn dan mengikat adalah 7,87'X, per tahun. I-la! ini rnenunjukkan alok.is: bl'Lllljd Selarna periode tahun 2011-2015, rata-r ata pcrturnbuhan bcl.mja w;ijib lllU,Ollll,11lHI 100,000,000
c.;-~~~~~~~;~~~-- -- - - -~,~~3.:37~:~-=()_ 2,~~::~8-7,960 -- ''' _:~17,870,~~~ .. 1 .. - Pcmbayaran _!'~)!<~~~-l~t~112_ ---- - 2~~=,3~(:,~10 ' -- - ~~)~~ ,~~1~:_6~ __94~8'/ll,(1691 Sumber : BPKAD Kata Metro Ket. "I data unaudit 3l,79l,976.56llBelanja BLUD3 Bclanja Pilkada2 '.i3,016,(H/,:H'J:ll),352,337,545•19,691,939,00945,562,329, 180 Bclanja Oporasional ________ -~lC!:1y~-1~~11_J~1:_1t_if1) 45,562,329, 180B. 72,144,314,105 107,117,592,120 134,1'12, 1~· 1,7"/849,694,939,009 BELANJA LANGSlJNG 7,5:1(),()()()379,,188,835 540,408,8005 688,162,6:21361,613,036 608,6:26, 9'15 7·11,070, ')83 Bclanja Pcmungutan Pajak Daerah ---·----····---··-·---· Belanja Tidak _ Tcrd~g_~ _ 7Kl,11 i,1111I Pcncrimaan l.ainya Pimpinan dan Anggota DrRD scrta KDH/WKDH ~),1,070,i'N 1,T' I - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH. SERTA KERANGKA PENOANAANll.27 ..................................................................................... bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prirna clan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. clan tata kerja, pengembangan sumber d aya pegawai yang profesiorial dan
1. 7.Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan org.misasi
2. 5.Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
3. 6.Meningkatkan kinerja pcndapatan daerah melalui pcnycmpunl(1;111 srstern adrninistrasi dan efisiensi pcnggunaan anggaran daerah.
4. 4.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masynrnkat sebagui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalarn mernbayar rctribusi d;wr;1h optimalisasi pendapatan daerah .. dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, serta BUMD untuk
5. 3.Meningkatkan koordinasi secara sincrgis di bidang Pcndapatan 1\H·rah transparansi. keadilan, kepentingan urnum. karakteristik daerah d an kernampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip ak untabil ilns (Lrn sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspck lq~;1lit<Js,
6. 2.Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstcnsi! ikasi pendapatan daerah.
7. 1.Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pcrnungutan I3erdasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2011 2015, maka pendapatan sampai dengan tahun 2021 diharapkan dapat meningkat lcbih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan d ae rah adalah sebagai berikut: 3.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021 anggaran berikutnya. keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun .. .... 486,031,375,316 105,998,0/8,340 ----·---·---- ----------·-·------·--·--·--- --------- ·-----·- - ----------------------------------------·---- -- --- ··-··· ------ -- .. ,. ----·--·--- 1.2 .. . Dana Perimbangan _ 591,484,568,340 591,484,568,340 612,097,662,016 612,097,662,016 612,097,662,016 · ~;.~ -- - ~~~~ 8a9i Hasii-i)afak/Bukan- - ---;;-,~~.43~.~~~ --;-~~~.43~~0~0- --;;~~~~;;;-;;~;~~ -- ~~;68.-2o~.3~~ 20.068,208.300 ~-------------·------ ..... ,, ------------- ------- ·- - ··-- ------··. 1.2.2 Dana Alokasi Umum 463,881,055,000 463,881,055,000 486,031,375,376 486,031,375,376 486,031,375 376 __1-1.:L --Dana _61okasi Khusu~=·=::-~1-Q_~~~~78,34Q_ J_o5.~8-,o-78)4o_ 1o~~g8,o~_,_34o _lo§~~~,~7_8:_~iQ_ :~_1os,998,0lB.34D _612,_0~!.662,016 20,068,208,300 --------------------------------- --------------------- --- ---------_ .. -------· .... -- -- ----- - ---- I Lain-lain Pendapatan yang 1.3 Sah -·---- ~-26,941,3~~-~ -~~~=-~~376_._o~- ~3~3~~7-45,~oo 130,306,745,5~~ -~~0,306,745,500 130,3~6,745,500 Pendapatan Asli Daer~_ 105,719,360,172 115,086,986,921 J,_31,361,144,310 ~,978_._5_q_5_._51~_J_?1)~1~040,075 _~5_,~~1,~2±.J11 Pajak Daerah 13,472,000,000 14,874,000,000 16,5~-~~88,000 1_~,-~g~§5-'-4-~~- .. ?Q,_4?2,299)6.7 _?2.7~?,~56,785 JJ1_ .B_etribusi Daerah 5,691,g01.200 ~1,887,200 -~,?J.~~.!§_,256 ---~~}1,8?3_,?_?~ _ 8,004,206,688 __ 8,738,192,441 -~~2__ ~:~~~~~~:;;;~a: ~.:~~~~~~~~~ -~-~~~~~~~o~~__ -~·~:7:~~~~~ __ 4,~89,405.44~ 540~i/26 6'.i4 -~~1-~------ __ L_a_i_r1_-l~!n_~AJ?1~~g_~ri_~_ _?~/-~?,~1_4_!.1_'.!_ __ }Q,Q~Q-~9_J'_?]_ 1Q3,{3~~·~'!.~,_Q5_'1 __ ll~._3?4,870,/6} __ 137,418.807,466 158,~Q~,402,0% Tabel 3.15 Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Dacrah Pcrnerintah Kola Metro Tahun 2017-2021 Garnbaran proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2016 - 2021 dap<lt diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15. pedoman untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli. dengan menggunakan peta zona nilai tanah tahun terbaru scbagai 12. Perubahan tariff pajak dan retribusi daerh yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Perluasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah (perluasan tax /)(lsetl) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
8. 13.Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara bcrt.ihap. 11. mernpermudah layanan kepada wajib pajak.
9. 10.Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of dnte menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah. 9. pendapatan daerah. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
10. 9.Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka rnempercepat dan
11. 8.Penilaian kembali atas tanah clan bangunan dalam rangka optimalisasi , , 1 , , • , r ~ ~ 'li , • • ' ~ : 938,065,530,227 - 91,911,376,000 38,395,369,500 - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN!l.29 ..........................................................................................
12. 1.Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance bnsed)untuk mendukung capaian target kinerja utarna sebagaimana ditetapkan dalarn RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 anggaran 2016-2021 sebagai berikut: Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah ;1gar tetap terarah, efisien clan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan, akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan disil'nsi dari input yang clirencanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabel, transparan, clan berkeadilan, yang berorientasi pada pencapaian hasi] situasi dan kondisi pada tahun rnendatang. clan dilakukan secara selektif, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai perrnasalahan serta perkiruan Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. dan 3.3.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 - 2021 Dari Tabel 3.15 di atas diproyeksikan bahwa proyeksi pendapatan daerah selama5 tahun ke depan (2016 - 202]) akan rnengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 14, 19% per tahun, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya inlensifikasi d an ekstensifikasi pendapatan. Selain itu, peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang· dipisahkan rnelalui peningkatan kinerja I3UMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standard d an acuan yang ditentukan. Dana Bagi Has1I Pajak dari ~ f. t 01.3 1 Provinsi 35,029,968,494 36,030,000,000 38,395,369,500 38,395,369,500 38,395,369,50 ::~LAH;.;~:~~~"' -~~:.~:~~::::: ~._::;:;,~~~:- .~.~;;,:~~:~ z:~·~:~::~ ~~~.:::.::.::: Sumber: BPKAD, Dispenda, data diolah dengan menganut prinsip akuntabililas, efektif, dan efisien d alarn rangk<1 mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
13. 2.Belanja daerahdiprioritaskan dalarn rangka pelaksanaan u rus.m pemerintahan Kola Metro yang terdiri dari urusan wajib dan urus.in pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan:
14. 3.Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diulamakan untuk memenuhi belanja yang bersilat rnengikat antara lain pcrnbayaran g.iji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. dan belanja oper asional kantor dengan prinsip rnengedepankan prinsip efisien d an cfcktif:
15. 4.Membiayai program clan kegiatan yang menjad i prioritas Kot a Metro;
16. 5.Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pe lavanan minimal d,111 operasiona I;
17. 6.Mengakomodir program pembangunan yang dijariru; me lalui aspir.u-i rnasyarakat dalarn Musrenbang;
18. 7.Mengeclepankan program-program yang menunjaru; perturnbuh.in ekonorni, peningkatan penyediaan lapangan kerja, clan pengt'nldscln kerniskinan:
19. 8.Mernpertahankan alokasi belanja sebesar 20'X, untuk pernbiav.ian pendidikan clan 10% untuk pernbiayaan kesehatan, Kebutuhan belanja langsung daerah tahun 2016 - 2021 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2015, yang cligunakan untuk mendorong perccpatan pencapaian target pembangunan, terutarna pada indikalor y<111g belurn tercapai sesuai basil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2ll l'i, clengan mernpertimbangkan komitmen clan d inarnika kebijakan nasional. Belanja dan Pengeluaran Wajib clan Mengikal serta Prioritas lJLrn1;1 rnerupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat d iturida pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah sepcrt i g;1ji dan tunjangan pegawai serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DJ'Rl) serta Operasional KDI-I/WKDH, belanja operasional rutin, belanja operasional BLUD dan belanja untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota di lahun 2021. 1 I ' ' • I I i( < • ' \ ' I ' , \•, ~ J • o ; -~ GAMBARAN PENGELOLAANkEUANGAN DAIERAHSERTA Kl:RANGKA PENDANAAN!Ul ................................................................. " . proyeksi pembiayaan daerah tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1'7 Proyeksi pernbiayaan daerah di rnasa yang akan datang dar i sisi penerirnaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa l.ebih Perhitunu.ir, J\nggaran tahun sebelumnya. sedangkan dari sisi pengeluaran dengdn melakukan penyerlaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban. CambM<111 3.3.3 Kebijakan dan Proyeksi Pernbiayaan Daerah Tahun 2016 - 2021 i 13Cl, 10J,ll~61,138, 103,8~() ' Belan]a riegawai Honorer --- .. ·-- ·-aeia·n1a-s-ar-an·g·dan----·- --··------------·- ---·-----·- ·-~----· ---- -------··-· ---· Jasa 45,198,683,808 46,102,657,484 47,024,710,634 47,965,204,847 48,924,508,943 i 60,885,635,722 ·---------- -BelafiJa Operasiorlal___ ·· - -·---- ..- -------·-··-- -----·--·----- ·--- Pelayanan (Rutin) 45, 198,683,808 46, 102,657,484 47 ,024.710 634 47 ,965,204 ,84 7 48,924 ,508.~M'.l ~<J,902,999, 1/2 ·- ----- -------------- -·-·- ----------······---------- ·-- ------ Belanja Pilkada _ i . 10 lJil2,63().(iOO - .... . . . . . . . . . . . . .. .. .. . I . I . i I j ~j_~~LAi~L .. = ~~ 1~q1~jgi~ ~47~i7~5.-~:~~ii:~~~i~~~~1_1.~§2 L~.1._36~,_0.~4.~_32 J ~501_,_o~ps,122 · s21,875,314,94B : Sum/Jer: BPKAD, data diolah B. BELANJA _ _ __ __l,}.NG_~~~q _ _ Bclanja Pegawai ···-- -s·eia-rilci..fie9awai · BLlJD -- ----- ---·--·---·------ '59,924,870,174 i 71,9·24,619,526 11,000,361,230 ] 11,038,983,804 3862,25/)W, J900,8/9 959 55,907,692,240 56,848,781,450 57,878,295,840 58,856,651,609 -- ----- -··------·-··---- .. -----·---- ·----· ·------· ·------ ---- -·----- ---------- . --- ------··. _!~!IQJ,OQ8,43~ _ _1_0~7~6·1~3_,~_6__ 10,853,585,206 . 10.~91_,446,763 3,711.553,432 3,7 48.668.966 ;;·~~-. ~~;.~-~~ I 3.824.017,213 6,997,455,000 6,997,455,000 - -7.~67,~~9,550 l 7,067,429,5502 %060,000954,360,000954:;~~.ooo 1 · %4,360.000 I 54,360,00067,600,000 Belanja Pemungutan Pajak Oaerah 4 2,082,674 Hi2 i /' 134,/41,01()1,982,319,2501,933,970,0001,886,800,000 Belanja Penerimaan Lainya Pimpinan dan Anggota DPRD sorta KDHIWKDH ss ()11,376,00086,911,376,0002 49,950,695,422 ~~~~~~IOA~-- __ ~~7-'.~~~-~-~9'.~~~- -~~~~96,~38,4~-- _4~~·~~?_·_61~,0~2 43~,-503,~13,023 _ Gaji d~n_~njan51~~---- _]l~~§j_~~ 1._ 1?6.091_!3_2-!.!6_!__ ~~-'-~~~~§0,7_7_2 .. ~42,6_0_?.._79~)91 Tambahan Penghasilan Guru 86,911,376.000 86,911,376,000 86.911,376,000 86.911,376,000 PNS I .A. Proycksi Target 2016UraianNo. 201920182017 3 20212020 441, 119,354,948 ,1?0,91\USG 2,031,871,231 Tabcl 3.16 Proyeksi Bclanja dan Pcngcluaran Wajib dan Mengikat Pemerintah Kota Metro Tahun 2017-2021 2016 ·- 2021 dapat dilihat pada 3.16. Proyeksi kebutuhan belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat 'l'ahun - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANil'.l/ ........................................................................................... , daerah Tahun 2017 - 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.18. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pernbangunan 3.3.4 Penghilungan Kerangka Pendanaan pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. melipuli : Pengeluaran pembiayaan direncanakan penycrraan modal IHJ\11[) disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUfv!U d an pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan d alarn rangka L'lic;ic•nsi tahun-tahun anggaran berikutnya. akan mencakup : pcnyertaan 11HllL1l (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengelu.iran pembiuvaaunva d iterirna kembali baik pad a tahun anggaran yang bersangkutan maupun pcHb Pada aspek pengeluaran pernbiayaan. sebagai pengc•luJran y.mg elk.in anggarnn yaitu maksimal 6°/c, dari total APBD. menjadi lebih baik dan sistern pengendalian serta evaluasi pclaksanaan 1·L'11c.111;1 pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pcraturun perund.i11g undangan atau dengan asurnsi bahwa Si!PJ\ harus marnpu menutup ddi.-;it tahun mendatang diharapkan proses perencanaan d an penganggcir;rn ak.in SiLPJ\ tahun 2017-2021 diproyeksikan tetap. namun dernikian L1lw11- $11111/Jer: EJPKAD, clata clio/a'1 1,500,000,000 -~:~-- ::~e~:~:~--- 4=·~~5~4-19,~16 ~~~~~~~o~_o,o~~-_20_:00_0,000,000 30,000.000.000 30,000,000.000 30,000,000,000
20. 3.1.1 SiLPA _ j9.~.'!_~,~~§_.?_~ __ _3_9_.QQ0,000,000 _]O,OO_Q~9g,_QQQ_ _ 3Q_,QQQ,_OOO,OOO. 30,000,000.000 30,000,000,000 --;:;-- Ppengb~luaran___ -~~;00~;~~.~~~1~.~~~~o~~;~o-- --- 1-~~0~~00,0; - 1,;~0.000,000 em iayaan 3~2.1 PellYeriaan MOcial- ~}~~9iQ'o_q~_Q(f ~ 1,500~00.o~o~ 'J~~~o~go~~· ~1~~00~900,000 1,500,000,000 202120202018 1,500,000,0001,500,000,000 20192017 Proyeksi Target APBD Murni 2016 No. Uraian Tabcl 3.17 Proycksi Pcmbiayaan Daerah Pernerintah Kola Metro Tahun 2017-2021 },''•"', /f \i 1• ,' •\ r , !! 1 t \, •'1• \< "t "' 446,190,215,Tfll ~21,875,314,948 968,065,530,22/ 30,000,000,000 2021 938.06b,b30)7 I program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan d acr.ih Prioritas II,dialokasikan untuk mendanai prioritas belanja SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Disamping itu juga mendanai darnpak luas pada masyarakat. pendidikan. Program Prioritas I juga harus berhubungan dengan kepcnt1ngan publik, berskala besar. dan rnerniliki nilai manfaat yang tinggi yang mornlx-rikan diarnanatkan dalarn RPJMN dan amanat kebijakan nasional yang definiiif h.iru-, dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. ter masuk untuk pr101iL1~ pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 201(1-2021, sebag.iim.inci Prioritas I, dialokasikan untuk rnendanai program prioritas dalarn rnngb berikut: digambarkan pada Tabel 3.19.Adapun ketentuan prioriras anggarnn sl'bilgili yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dengan proycksi st·pt'1·1 i kernampuan keuan.gan daerah, selanjutnya d itetapkan kebijakan alok.is: dM1 kapasitas kernarnpuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 kclornpok prioritas. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasiias riil Su111/1er :B11pped11 d1111 BPKAD, data diolah 431,022,848,399391,767,311,350409,873,680,618 Kapasitas Riil Kcmampuan Kcuangan 4~1,789,639,9~ _ J 442.641.222,470 I 463,717,012,104 501,044,225,122491,360,064,632~81,975,911,862472,745,619,911 Belanja dan pcngcluaran pombiayaan yang wajib dan mcngikat scrta Prioritas Utama 864,512,931,261873,590,692,722 943,685,447 ,591922,382,913,030903,765,551,826Total Pcncrimaan 49,445.419.7162 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 24, 145)13.006Pendapatan 2018 873}65,551,826 2017 834,512,931,261 2019 892.38/.913,030 2020 Target APBD Murni 2016 Uraian Proycksi 30.000.000,00030,000,000,00030,000,000,00030. 000' 000' 000 No. Tabcl 3.18 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mcndanal Pembangunan Dacrah Pemcrintah Kota Metro Tahun 2017-2021 - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN!i .................................................................................................
a.Peningkalan perencanaan inlrastruktur jaringan jalan. irigasi, druina:«: dan air minurn yang lerintegrasi keseimbangan pertumbuhan ckonomi lokal.
1. 4.Bidang Infrastruktur
e.Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk nwnJ<l)',<I UMKM. meningkatkan perekonomian lokal masyarakat
b.Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa
c.Pengembangan stratcgi pcmasaran produk lokal di wilayal: Kotu Metro, regionCll Provinsi Larnpung dan di tingkat nasiorial
d.Peningkatan kerjasarna swasta untuk meningkatkan produktivit.is
a.Pernbangunan dan pengernbangan destinasi wisata keluarga untuk
1. 3.Bidang Ekonomi Pcngembangan budaya hidup schat Pen;rnggubngan penyakit endemik Pcningkatan mutu pelayanan keschatan Peningkatan kuantitas clan kualitas tcnaga medis dan k cschatan Peningkatan kuantitas clan kualitas sarana prasarana kcsehatan(1, b. c. d. c . ...
2. 2.Bidang Kesehatan output pendidikan. stakeholder pendidikan untuk rncningkalkan kualitas prnsl'S .l.in
c.Peningkatan koordinasi, kornunikasi, clan peran scrt,1 sc•lun1h sekolah gratis unluk meningkatkan angka partisipasi pendidikcin
b.Pernerataan pclavanan pcndidikan unluk mewujud kan l'li11uilio11/iir 111/. J. Peningkatan sarana prasaran<1 pendidikan melalui penvedi.ian ser,\)',•lill
1. 1.Bidang Pendidikan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Kebijakan alokasi anggaranuntuk prioritas II diarahkan pacL1 • yang paling berd ampak luas pada masing-rnasing segmentasi rnasvarukat y.rng dilayani sesuai dengan prioritas dan perrnasalahan yang dihadapi bcrhubu11g.111 - GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANll.3~J •••••••••..••.•••.•...•••••••••.•.•...•............................................. pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Provinsi melalui pendekatan sektoral dan spasial. yang meliputi ha l- hal sebagai berikut: a) Mengalokasikan belanja hibahyang digunakan untuk menganggarkan pengembangan Kernitraan Pembiayaan antara Pcrnerintah Kora Metro dan program-program Pemerintah Pusat sesuai dengan perund ang-undangan yang berlaku dan belanja tidak langsung yang dilakukan dcngan prinsip Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja untuk mernenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap peningkatan produktivitas UMKM keseha tan rnasvaraka t, peningkatan a kses pend id ikan, d <l n
c.Penurunan angka kemiskinan melalui i.wningkatan dcrilJcll ibadah
b.Pernber ian bantuan pembangunan dan sarana prasarana rum.ih
a.Program pemberdavaan masyarakat melalui peningbL111 partisipasi masyarakat dalarn pelaksanaan pembangunan
1. 6.Sosial pendekatan partisipatif. teknologi informasi
b.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningbt<in kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan 111011c1; follow pn1/~rt1111 priority dalarn sistem penganggarnn, serta pengendalian k inerja deng<111
b.Peningkatan kualitas drainase kota
c.Peningkatan kualitas infrastruktur dan urilitas kota.
d.Peningkatan kualitas clan sanitasi hunian.
e.Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan
1. 5.Bidang Reformasi Birokrasi
a.Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyedcrhanaan prosedur, Iasilitasi pelayanan di ruang publik. d an pornanfa.u.u i /8,640}15,010 356,825,056,09/ 60.(24.444,176 446, 190,215,278 '.i/ 1,8/5,314,948 %8,065,530 Ill •. _ 2021 - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANIL3G ••••••••••••••••••••••••••••.•••••...•••.•...........•......•...........••.......... Dengan dernikian. kerangka pendanaan selama 5 (Iima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.20. Sumber :Bnppeda dn11 BPKAD, dntn diolah 26,988}85.431 21,528,561, 14026.459,593,56025,940, 778,000 Rencana alokasi pengeluaran prioritas Ill 309,20017.790 355,028,321,301345,127,847,259337,578,854,533328,932,902,618 56,100,000,00055,000,000,000 59,533.168,80058,366.440,00057,222,000,000 Rencana alokasi pengeluaran priorilas I -~ ' 28,079, 131,363 3 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II ------~--------- ---·· - --· -----·· ------------- Surplus Anggaran Riil/Berimbang 2 409,873,680,618 391, 767 ,311,350 431,022,848,399421,789,639,964 442,641,222,470 Kapasitas Riil Kcmampuan Kcuangan 491,360,064,632 943,685Mf,591922,382,913,030 Dikurangi: BelanjaWajibdan ----------- -------- --- ------------ -------- ----- Mengikat serta Prioritas 463}17,012, 104 472.145,619,911 481,975,911,862 Uta ma !----'----"-"=--------- ---- -------------------- ------------- ------------ ------ --- - --------- ·-·- ···-- ---- KapasitaSKeuangan------- - -- --- ····------- ···---·-- ..... ------· --- -- ··· ··· Daerah 873,590,692.722 864,512,931,261 903.765,551,826 2020201920182017 Uraian TargctAPBD Murnl 2016 Proyeksi so1.044.27~. m No. 'Fabel 3.19 Proycksi Pcnggunaan Kapasitas Riil Kemarnpuan Kcuangan Daerah Pcmcrintah Kota Metro Tahun 2017-2021 pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; b) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada provinsi clan partai politik yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan y<rng bersifat umum atau khusus dari Kota kepada provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi clan partai politik diarahkan dalam rangb mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Metro. c) Mengalokasikan belanja tidak tercluga yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Kata Metro yang sifatnya mendesak dan clarurat. -28,500,000,000 - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANll:J I ...........................................................................................
1. 3.1 Penerimaan 49,445,419,716 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 ·---------- ---- --------- -------~------------- --~------- - ·---·--··----- 3.2 Pengeluaran 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Sum!Jer :Bappedad~;BPKAD, data diotalr ~ · · · · · · "28,500,000,000 60,721,144, 1/G 3 5",0/8.'.l{1,:liJ/ J - 356,825,056,09/ /1,924,619,5/6 489,474,119,/95 966,565,530,22'/ 477,091,410,432 59 533}68,800 59,924.870,1/4 47 4,486,960,281 467 ,698,487 ,311 942, 185,447,591 38,3%36'.i.~JOO 91,911,31(),0()(J ~)1,911,3/b 000 3 PEMBIAYAAN OAERAH 328,932,902,618 309,207,717,790 337,578,85~,533 345, 127,84/,259 57,878,295,840 58,856,651,60955,907,692,240 Priorilas I Belanja Wajib dan Mengikat 407,809,319,864 415 896 83 2 sertaPrioritasUtama , , 8,461 4 4,097,616,022 432,503,413,023 441,119J~)4948 449,%0,6%471 ------ --·-------·--· ---·----·--·--· -- ---···-·- ----------- ------ -------· ---- ··· -~el~j~~r:~~a~_lll 24,440,778,000 24,959,593,560 25,488,785,431 26,028,561, 140 26,tl79, 1 Jl,363 27, 140,/15,010 2.2 Belanja Langsung 439,840,594,858 422, 156,499,240 452,679,150,373 462,350,938,868 ---- -----------···- -·-----····-·-···-· --- -------------- ------------ - ------------ ·- ··------ ------·---·· Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 902,265,551,826 '.lB,395.369,!'iOO 130,306,745,500 130,306.745,500 130,306,745,500 130,306,745,500 38,395.369.500 I 38,3%.369.500 20,068,2013,300 612,097,662,016 158,203,402,09b 56,848,781,450 440,856,432,021 449,586,401,453 458,531,974,162 91,911,376,000 91,911,316,000 4 ,889 ,405,4404,422,400,000 863,012,931,261 91,911,376,000 36,030,000,000 127,941,376,000 4,000,000,000 21,605,435,000 20,068,208,300 20,068,208,300 20,068,208,300 591,484,568,340 612,097,662,016 612,097,662,016 612,097,662,016 1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otsus 2 BELANJA DAERAH 872,090,692,722 -·----- --~~- _ Belanja Tida~angsu~-- 432,25~~~~~64 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1.3.1 . -----··-- ---------------··-·-·- ------ ,. _ 91 ,911,376,000 35,029,968,494 126,941,344,494 Lain-lain Pendapatan yang Sah 1.3 1.2.1 1.2 1.2.2 Dana Alokasi Umum 463,881,055,000 463,881,055,000 486,031,375,376 486,031,375,376 486,031,375,376 486,031,3/b,376 -_1=.2-~=_D_a-na-Alok_as-_iK~~j~s~~- ~~5,9~~~!8.:340 ~-=-;-05,~~8~o7~}4o~ :~~~.9~8~18~340- --105,998,078,340 -105,998,0i'il340 i 105,998.07B,340 591,484,568,340 21,605,435,000 Dana Perimbangan 1-----t------------- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 3,797,944,2591.1,3 1.14 --·- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan --·!------------------ --·---------·---·-------------- ···--------- -------------- -- Lain-lain PAD yang S~------ _!}__,!_57,51~71~- --~61,099,_?32.._ _~3,682~~~~~- ~~9.~~~87_0,763_ -~~~.418,80/,466 5 4 0 5 rr ·· 54 I, , o.o. I 913,685,447,591 171,281,040,075 20,452,299,/67 8,004,106,688 2020 7,331,873,8556,151,887,2005,691 ,901,200Retribusi Daerah 6,716,015,256 Pendapatan Asli Da~~~--- --~05,7~~~~~~~~~ ~~086}~6.~1__-~~1~~1_._!~:~~~. --~4_?_,_9_?~;~~5!5_1_~_ Pajak Daerah 13,472,000,000 14,874,000,000 16,539,888,000 18,392,355,456 1.1 111 1.1.2 PENDAPATAN DAERAH 824,145,273,006 834,512,931,261 873,765,551,826 892,382,913,030 ----·!---------------·--- ----- Uraian 2019 -----------------·-----··-- ----··------. ,, ------------------------ --------·-··-- Proyeksi 20182017 Target 2016 'Fabel 3.20 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Pcmerintah Kola Metro Tahun 2017-2021 Prioritas II No. ' ' /, , I' '' ·' , , . , -. Tabel 4.1 RekomendasiKLHS NO ZONA REKOMENDASI ·-
2. 1.Pendidikan Pengembangan area/kawasan pendidikan ugur memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, penzelolaan sarnpah, pengelolaan lirnbah, dll)
3. 2.Pariwisata • Penetapan Zona Pariwisata agar disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalam mengeluarkan IMB; • Pengembang pariwisata agar memperhatikan sarana prasarana penunjang Galan akses. air bersih, pengelolaan sarnpah, pengelolaan limbah, dll); I
4. 3.Pertanian Perlu dilakukan sosialisasi penetapan Zona Pertanian sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi
5. 4.Ruang Terbuka • Penetapan Zona RTH agar dipublikasikan kepada Hijau stakeholder dan masyarakat sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi • Zona RTH dapat 'dibangun' sehingga mempunyai fungsi ganda selain sebagai sarana RTH I • Pengembangan RTH kota perlu pemilihan model dan jenis tanaman yang sesuai dengan karakter kegiatan dimana RTH kota tersebut akan diternpatkan.
6. 5.Perumahan • Penetapan Zona Perumahan (kepadatan tinggi, sedang) agar disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalarn mengeluarkan IMB • Pengembangan permukiman agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses, air bersih, penzelolaan sarnpah, pengelolaan limbah, dll)
7. 6.Perdagangan dan • Penetapan Zona Perdagangan dan Jasa agar jasa disosialisasikan kepada bagian perijinan pembangunan (IMB), sehingga sesuai dalarn menzeluarkan IMB Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sisternatis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi d alarn pembangunan di Kota Metro dan/atau kebijakan, rencana. dan program. Berikut disajikan rekomendasi KLHS untuk perencanaan lirna tahun kedepan berupa kebijakan, strategi dan rekornendasi. Adapun rekornendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut: 4.1. TELAAH LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
l.Melaksanakan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah sesuai rencana struktur ruang kota yang ditetapkan.
1. 2.Membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sis tern jaringan transportasi lokal dan regional.
2. 3.Mengembangkan prasarana dan sarana angkutan umum serta menyediakan angkutan umum massal.
3. 4.Mendukung pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api.
4. 5.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap clan perlengkapan jalan.
5. 2.Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah secara proporsional sesuai rencana struktur ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Peningkatan3.
l.Membagi wilayah kota menjadi wilayah- wilayah pengembangan dan menetapkan pusat dan sub pusat pelayanan kota serta pusat pelayanan lingkungan yang didukung oleh kelengkapan prasarana clan sarana kota secara memadai. Peningkatan pembangunan dan pengembangan sistem dan jaringan prasarana transportasi daerah 2. Peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan kota pendidikan dan l. Meningkatkan jangkauan dan kualitasjangkauan 1. Tabel 4.2 K b.. k d St t . KLHS • Pengembangan area/kawasan perdagangan dan jasa agar memperhatikan sarana prasarana penunjang (jalan akses. air bersih, pengelolaan sarhpah, pengelolaan limbah, dll)
1. 7.Industri • Pengembangan kawasan industri kecil/rnikro harus disertai dengan pembangunan !PAL Komunal oleh pemerintah yang selanjutnya dioperasionalkan clan dipelihara oleh para pemilik industri kecil/mikro
2. 8.Perikanan • Perlu dilengkapi dengan panataan drainase yang baik sehingga tidak akan menimbulkan genangan; • Perlu dilakukan sosialisasi khususnya untuk penetapan Zona Perikanan sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi lahan
3. 8.Su aka Alam dan • Pengembangan kawasan lindung setempat kota yang Cagar Budaya akan memberikan perlindungan terhadap sempadan pantai; • Pengembangan kawasan Jindung setempat kota yang akan memberikan perlindungan sempadan sungai; I i ·;~w~.;;;.;..;;.;.;;;.;;.;;;;.;..;..,;;,...;...-.,.;.;w.;;......-.....___ ~...._--~~ RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ANALISIS ISU STRATEGIS ! IV .3
4. 1.Melaksanakan dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
5. 1.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hij Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan tersebut dari bahaya longsor dan erosi.
6. 2.Mengembangkan kawasan yang potensial sebagai kawasan lindung pada garis sempadan sungai/anak sungai dan jalur rel kereta api, dan RTH koridor jalan.
7. 3.Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan konservasi pada kawasan lindung sekitar bendungan Way Raman, sempadan sungai/anak sungai, kawasan resapan air, sumber mata air, serta kawasan lindung la inn ya.
8. 4.Meningkatkan pengawasan serta memperketat perizinan terhadap kegiatan yang dapat merusak kawasan lindung. prasarana kebakaran.
9. 9.Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan surnber daya air serta mengoptimalkan pernanfaatan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. pernadamsarana 5. meningkatkandan Pelestarian dan melindungi kawasan lindung dari alih fungsi lahan kualitas pelayanan telekomunikasi, energi/kelistrikan, sumberdaya air serta infrastruktur perkotaan lainnya. pelayanan jaringan air bersih.
10. 2.Meningkatkan jangkauan pelayanan, sarana prasarana, serta kualitas pengelolaan persampahan dan air limbah.
11. 3.Mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum.
12. 4.Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wiiayah.
13. 5.Meningkatkan pembangunan dan perbaikan 1armgan drainase untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air.
14. 6.Meningkatkan penyediaan prasarana clan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
15. 7.Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur sepeda.
16. 8.Mengembangkan dan Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. I ' I ' I ' ' : ' "\ ~ 1 r; ~: • nr ....: '•t•i; ;~~"''") 1~' J~~IJJ.~1 •. ~I :,;,lt'•\(:.1:~.1 . . ' ~ .. . - ,. I J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 .4 ANALISIS ISU STRATEGIS \IV .4
17. 1.Menetapkan lokasi dan kegiatan budidaya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonorni. sosial dan lingkungan pada seluruh wilayah.
18. 2.Mempertahankan pusat pemerintahan yang ada serta mendorong pengembangan pelayanan pemerintahan ke arah selatan kota untuk mengurangi tekanan pembangunan di kawasan pusat kota sekaligus meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
19. 3.Mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan pada lokasi yang sud ah tertata. serta mengembangkan kawasan pendidikan Iringmulyo Metro Timur, kawasan pendidikan Mulyojati Metro Barat dan sekitamya, serta kawasan pcr.didikan lainnya.
20. 4.Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi surnber daya alarn. serta rnendukung pengembangan kegiatan agropo!itan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota.
21. 1.Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada serta mengendalikan alih fungsi RTH ke fungsi Jain.
22. 2.Melaksanakan ekstensifikasi RTH serta mengemba!ikan RTH yang telah beralih fungsi untuk menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota.
23. 3.Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalarn penyediaan dan pemanfaatan RTH.
24. 4.Meningkatkan fungsi dan proporsi In!-l pada kawasan terbangun. kerusakan lingkungan hidup.
25. 2.Meningkatkan peran serta rnasyarakat dan seluruh pemangku kepentingan d alam upaya per!indungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
26. 3.Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alarn dan sumber daya buatan secara bijaksana untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
27. 4.Melaksanakan pengendalian serta memberikan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
28. 5.Menetapkan area mitigasi/evakuasi bencana serta menanggulangi bencana alam. 7. penyediaan dan ruang terbuka hijau Peningkatan pemanfaatan (RTH) Peningkatan keseimbangan pembangunan antar wilayah serta keterpaduan sektor pembangunan. 6. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . : l ·····················•······················•·······•··•··•· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Jll. 60
29. 11.Keluarga Berencana Sumber: Badan Pusai Statistik Tabel. 2.45 [umlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT), Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak an au k k P I K t M t Tah 2010 d 2013. • ,, I ' l ~ \ ' I ii .>!HJ·.' '' I 1•,•1,;, l,' v' ' J: lo - • • ~ ) ~ .•I i .t .. , c : t " ' ') ~ i ,!J :' :i '·}·~··,:. l' I ·.I~ ~ 1.) 1, 1) '' .. " I• ,.\) l, . \1•:,.' I, I I ~ ' J I •, p I ,, , 1, I
30. 1.KORT 18 20 17 13 59 50
31. 2.Kekerasan Terhadap Perernpuan 18 12 14 3 15 33
32. 3.Kekerasan Terhadap Anak 37 7 20 16 14 9
33. 4.[umlah Total 73 39 51 32 88 92 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual , psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kasus KDRT di Kota Metro yang dilaporkan ke Polres Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebayak 18 kasus. Angka ini sempat meningkat pada tahun 2011 rnenjadi 20 kasus namun pada tahun berikutnya, kasus KDRT yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu 17 kasus pada tahun 2012 dan 13 kasus pada tahun
34. 2013.Demikian pula halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, selama kurun waktu 2010-2013 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, dari 18 kasus pada tahun 2010 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2013. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2010 mencapai 37 kasus namun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menurun menjadi masing-masing 6 kasus, 20 kasus dan 16 kasus. Data mengenai jumlah kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polres Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.
b.Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sumber: Badan Pusat Statistik
1. 1.Laki-laki 18 18 18 19 18 (75%) (72%) (72%) (76%) (72%)
2. 2.Perempuan 6 (25%) 7 (28%) 7 (28%) 6 (24%) 7(28%)
3. 3.[umlah Total 24 25 25 25 25 ••....•••...•..•..••...••..•.•..••..•.•...•••.•••....•...••. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !IL 61
4. 3.Pangan Sumber: BKKB dan PP Kata Metro, BPS Kata Metro Tabel 2.46 D t Ak t KB di K t M t Tah 2010 d 2014• I '11, •• 1\1L r I I 'ti'!) \t ... ,),\,' . - ~ • ~ - ~ '.J I ' ~.~(;ii,:.;" ·~ lI !tl :11 u • / ~ i ! I ', . l•',:: I I I r , ." i I
5. 1.Jumlah PUS 27.531 27.705 25.356 24.553
6. 2.Jumlah Peserta KB (Akseptor KB) 20.425 20.282 19.931 18.561
7. 3.Jumlah tidak ber-KB 7.106 7.423 5.425 5.992
8. 4.Persentase Akseptor KB. 74,19 73,21 78,60 75,60 Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kota Metro cukup baik yaitu TFR sebesar 2,3. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Metro mampu mernpertahankan rata-rata jumah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kota Metro saat ini sudah rnernandang bahwa kualitas anak lebih penting daripada kuantitasnya. Berkaitan dengan hal itu berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jurnlah peserta KB di Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.048 peserta dari 21.760 pasangan usia subur dengan rasio akseptor KB sebesar 92,13. Iumlah ini mengalarni penurunan di tahun berikutnya dengan rasio akseptor KB yaitu 74,19 pada tahun 2011, 73,21 pada tahun 2012 clan 78,60 pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya data mengenai datae Akseptor KB di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
b.Rasio Akseptor KB Tujuan program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia clan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) orang anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana clan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro , rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Metro adalah sebanyak 2-3 orang.
a.Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan umum di bidang keluarga berencana clan keluarga sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: RPJMD KOTA METRO 2016-2021 :: . ' ', ' ' ' ...................................................•....•... . Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa ketahanan pangan rnenjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah UU No. 7 tahun GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 62 Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupatan/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubemur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubemur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan. Demikian pula halnya dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahari antara Pernerintah, Pernerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Berdasarkan data mengenai ketersediaan pangan utama di Kota Metro, dapat dilihat bahwa Jumlah ketersediaan pangan di Kota Metro pada tahun 2011 sebanyak 13.531,5 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 147.050 jiwa penduduk sebanyak 15.319,67 ton (113,22%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan pada tahun berikutnya meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah ketersediaan pangan yaitu 10.247,18 ton dengan konsumsi pangan utama oleh 154.013 jiwa penduduk sebanyak 16.045,07 ton (156,58%). 13.531,5 14.381,69 14.658,95 10.247,18
1. 2.147.050 149.361 153.517 154.013
2. 3.15.319,67 15.560,43 15.800,88 16.045,07 utama ton Persentase jumlah 4. konsumsi pangan utama 113,22 108,20 107,79 156,58 terhadap ketersediaan an an utama Sumber: Kantor Keiahanan Pangan Tabel. 2.47 Ketersediaan Pan an Utama di Kota Metro Tahun 2011-2014 Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan. Mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan pada kemandirian penyediaan pangan lokal adalah tugas pemerintah bersama dengan masyarakat, Kemandirian pangan ini menjadi semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis . pangan, energi dan finansial. ~·nw •· llllilN' ....... 1111 RPJMD KOTA METRO 2016-2021 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 64 ,.· :I ' ;1 .\~'~')~--bi ..~~~~ . lI ;1 "• ~.'1~', ) / \ I:', ! ; 'h1• !~) '~) ~ ! : •1: l '~l~JilL~\1}•:! '' ~ )'~ " I~ ' ! i ~ J: \) r \ ':,. j '~ I rr:» I i I'. ,I I I'~' d(i•'.1 11,(. 1,, .r ,l -, ' :
3. 1.User Interface Kotak sarnpah/Bak Sampah 225
4. 2.Pengumpulan setempat Motor roda 3 12
5. 3.Gerobak sarn pah 50
6. 4.Penampungan Sernentara Kontainer 16 Tabel. 2.49 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kota Metro Tahun 2015 Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) rnenggunakan truk pengangkut sampah. Berikut ini disajikan data rnengenai sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Metro.
b.Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per satuan Penduduk Sumber: Dinas Tata Kata Metro I• .I 4 ;1.. J ~ ~ ~ ~ 'q '; , I I i!. I i ~J,~lh: i '~1,.{b~ ~~I - . - ' " -~v''r.il I 'I :i . 1~{ C1. ~ .i '.!. -'.lJi'•J/,. .j~ ' • • ~ 1 _ • ' i ' ,(. 'i I ' [umlah volume sampah yang 220 220 220 246 1. tertangani (rn-) m3/hari ms/hari m3/hari m-/hari 2. jurnlah volume sampah yang 320 330 340 356 dihasilkan (rn-)
1. 3.Persentase 68,75% 66,66% 64,70% 69,10% Tabel 2.48 Persentase Volume Sampah yang Tertangani di Kota Metro Tahun 2011~2014 Sistem pengelolaan persampahan di Kota Metro dimulai dari sumber timbunan sampah sampai dengan pemrosesan akhir di TPA Karangrejo, Metro Utara. -------------------·----- i J RPJMD KOTA METRO 201,6-2021 : : . ' ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .5 sesuai dengan peruntukannya.
2. 6.Memberikan sanksi disinsentif dan/arau relokasi bagi kegiatan budiday a yang tidak sesuai lagi lokasinya serta melanz aar garis
3. 1.Memperketat perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan fungsi ruang.
4. 2.Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
5. 3.Membatasi luas lantai bangunan perumahan yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha, serta meriyediakan prasarana yang memadai terutarna prasarana parkir, RTH, dan tempat res;ipan air.
6. 4.Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan turnpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL).
7. 5.Mengendalikan dan menertibkan pusat perbelanjaan, pertokoan eceran. dan/pasar modern untuk diarahkan ke lokasi yang I
8. 1.Mendorong dan memberikan insentif perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang.
9. 2.Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa baik tradisional maupun modern secara terpadu dan sinergis.
10. 3.Menata dan merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional serta k awasan permukiman kumuh.
11. 4.Memberikan kernudahan dan perangkat insentif bagi pembangu nan dan pengembangan kegiatan pendidikan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing. 9. Pengoptimalan pengelolaan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
12. 5.Mengembangkan industri berbasis bahan baku lokal dan kegiatan agribisnis yang berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional di wilayah utara dan selatan kota.
13. 6.Menyediakan dan meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya.
14. 7.Meningkatkan pengembangan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagai upaya untuk meningkatkan ruang terbuka publik dan pusat aktifitas sosial budaya masyarakat. Pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan dan rencana peruntukannya. 8. '' j1 'I' •' • '~ ,.. -~ '.,.(~~l:\'i·-'"'i'-~: .. ·l;~1 1•~1,). l~'<:lu\11·•~d9 " ~i .. ~Jp;i! .. ; ·~.·: · .. :.: ":_..,. nl II ,I I • ', J,.,.I • ',' J'!,f .! J... '.i RPJMD KOTA METRO 2016·2021 c: • '. I j ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .6
a.Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan di Kota Metro. Tolok ukur pelayanan yang diberikan adalah sarana prasarana dan sumberdaya manusia. Pelayanan cenderung diarahkan pada sekolah- sekolah tertentu, terutama sekolah yang dulunya melaksanakan sistem RSBI.
b.Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik. Tolok ukur dilihat dari kualifikasi pend id ikan d an persepsi rnasyarakat tentang perrnasalahan sektor pendidikan. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah Kota Metro Tahun 2016, sebanyak 21 % tenaga pendidik pada pendidikan dasar belum berkualifikasi 51. Kondisi ini juga didukung dengan persepsi masyarakat tentang permasalahan pendidikan yang menyatakan kualitas guru rend ah sebanyak 41 'X,.
c.Belurn optimalnya sosialisasi maupun pelaksanaan perubahan kebijakan kurikulum pendid!kan. Tolok
1. 1.Pendidikan. PERMASALAHANNO URUSAN Tabel 4.2. Pennasalahan Pernbangunan Daerah Berdasarkan Urusan Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gnp expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dirnasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah Kota Metro pada unwmnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelernahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD ini dihasilkan dari analisa data yang disajikan dalam Bab II, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015, dan hasil Survey Harapan Masyarakat Kota Metro Tahun 2015. 4.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH sempadan jalan, sempadan sungai/anak sungai, termasuk lembaga pendidikan yang tidak menyediakan tempat par kir secara memadai sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi kapasitas desain jaringan jalan. ' 1 • • ', I ~I ., - - 1 1 -· ' 1 ~ : r ~ o• " •" .,.- ;' • • ' '' r .~ .,, '1 ..,..,!' ' •• i!,l"T"'!('tlf~J'",:.?) 1~"'(<"'.l,;5rr~m :i:'~•, , , l:~cj;),1,,~··,·u' .:,'ia.(:l(:j•:.t '. '.·,' '·,.·;., ''i;~ f' j ' • L • 1 )~ : ~ r,'~j:;,1, ,:,~::! \' '/1 RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ·. " . ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .7
2. 5.Kepemudaan dan a. Belurn optimalnya pembinaan olahraga clan Olahraga. organisasi kepemudaan dari pernerintah.
b.Keterbatasan sarana prasarana dan kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana olahraga yang ada.
c.Kurangnya koordinasi antar Dinas Pendidikan dan Dinas Tata Kota yang merniliki keterkaitan peran clan fungsi dalam pernbinaan kepernudaan clan
1. 1.Masih lemahnya penataan administrasi kependudukan. Tolok ukur kualitas administrasi kependudukan adalah data kependudukan yang belum memadai.
2. 2.Kualitas pelayanan yang masih rendah. Tolok ukur dilihat dari persepsi rnasyarakat yang rnenyoroti tentang lamanya waktu pelayanan dan berbelit- belit. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 4.
a.Kurangnya lapangan kerja yang ada di Kota Metro. Kondisi ini disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi di Kota Metro serta belum optimalnya pembinaan dan pernberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang rnandiri.
b.Belum optimalnya peran lembaga-lernbaga pemberdayaan masyarakat.
c.Rendahnya kualitas sumberdaya rnanusia dan sarana prasarana di Kelurahan. Ketenagakerjaan clan Pemberdayaan Masyarakat. 3.
a.Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Tolok ukur pelayanan yang diberikan adalah sumberdaya manusia dan sarana prasarana. "jiwa melayani" yang masih rendah merupakan permasalahan utama dalam bidang kesehatan. Sedangkan sarana parasarana rujukan di RSUD Ahmad Yani rnasih perlu ditingkatkan.
b.Prosedur pelayanan yang kurang efekif dan efisien. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat tentang permasalahan sektor kesehatan. Kesehatan.2. ukur dilihat dari persepsi masyarakat tentang permasalahan sektor pendidikan.
d.Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif. Keterbatasan sumberdaya manusia yang menguasai pola pendidikan inklusif clan masih kurangnya sarana prasarana pendidikan inklusif serta sosialisasi pendidikan inklusif di masyarakat.
e.Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal. Indikator pencapaian yang masih memerlukan perhatian adalah kualitas tenaga pendidik.
f.Pola pendidikan yang berkarakter clan agamis belum dominan. J"'n JI ft.~,, .. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .8 Kurangya upaya peningkatan produktivitas sektor perikanan darat.
1. 13.Perikanan.
a.Belum optimalnya kebijakan pendukung investasi, baik kebijakan teknis maupun non teknis.
b.Belum optimalnya pembangunan infrastruktur penarik invesatasi. Tolok ukur salah satunya dilihat dari kondisi jalan yang ada di Kota Metro, baik jalan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah,
1. 12.Penanaman Modal. Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional. Kondisi ini dapat dilihat dari pengaturan jarak antara pasar tradisional dan pasar modem dan pernbangunan infrastruktur pasar.
2. 11.Perdagangan. Belum optirnalnya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah. Permasalahan utama adalah:
a.sulitnya industri kecil mengakses bantuan modal dari pihak perbankan. Hal ini disebabkan pelaku industri kecil tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang diajukan oleh pihak bank.
b.Kurangnya pengembangan dan pelatihan skill khusus pada industri kecil. Ketika permintaan menjadi tinggi, produsen tidak dapat memenuhi,
c.Pemasaran yang tidak optimal, baik dari sisi kemasan produk yang tidak menarik maupun teknik distribusi.
d.Kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri kecil. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat pada sektor perekonomian. Belum optimalnya pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragarnan pangan).
1. 9.Pangan.
2. 10.Industri, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Belum optimalnya upaya peningkatan produktifitas pertanian untuk mengatasi luas lahan yang sernakin menurun, permasalahan irigasi dan kapasitas kelernbagaan di bidang pertanian. Pertanian.8. Belum optimalnya perlindungan terhadap anak. Keterbatasan kebijakan terhadap perlindungan dan pengembangan anak serta kurangnya tind ak lanjut kasus kekerasan pada anak. Pemberdayaan Perempuan dan Per lindungan Anak. 7.
a.Belum optimalnya pelayanan yang diberikan. Tolok ukur pelayanan dilihat dari sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Keterbatasan jurnlah dan masih rendahnya kualitas SDM pengelola menjadi permasalahan utama dalam pelayanan. Selain itu, fasilitas pendukung perpustakaan dan koleksi buku yang masih terbatas.
b.Masih belum memadainya fasilitas pendukung pelayanan perpustakaan berbasis IT.
c.Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat. Perpustakaan.6. olahraga. RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , . · ' ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .9 Karakteristik isu strategis adalah kondisi a tau hal yang bersifa t pen ting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan isu strategis pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan dari kebijakan nasional, regional maupun lokal daerah. Hal terpenting yang diperhatikan dalam menyusun isu strategis adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah Kota Metro.
a.Masih banyaknya praktek KKN dalam perekrutan pegawai negeri sipil. Tolok ukur dilihat dari persepsi masyarakat ten tang permasalahan birokrasi.
b.Belum optimalnya peningkatan dan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tolok ukur dilihat dari persentase PAD dalam APBD.
a.Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan rnanajernen informatika.
b.Belum banyak tersedia lahan parkir yang memadai terutama dipusat-pusat keramaian. air minum.
b.Masih buruknya kualitas drainase.
c.Penyediaan utilitas umum perkotaan yang belum memadai.
d.Masih sedikitnya cakupan pelayanan air bersih jaringan perpipaan kota.
e.Bel um maksimalnya pengendalian alih f ingsi lahan pertanian dan penataan ruang yang berkelanjutan.
a.Belum terintegrasinya dokumen induk perencanaan infrastruktur jaringan [alan,' irigasi, drainasen dan 4.1. ISU STRATEGIS Birokrasi. Perhubungan, Komunikasi dan Inform a tika. Lingkungan Hid up. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 18. 17. 16. 15. 14.
a.Masih rendahnya kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama sanitasi dan ulititas permukiman.
b.Persentasi perumahan yang bersanitasi baik rnasih rendah.
c.Minimnya kesadaraan masyarakat terhadap pentinganya pembangunan saluran air lirnbah 1--~-+-~~~~~~~+-~-r_u_m_a_h_t_a_n~,gC>.L....ga~y_a_n-'"--gl_ay~a_k_·~~~~~~·~~-~
a.Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
b.Masih lernahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , :.·:· , ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .10 a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan. b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit. c) Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minurn yang terintegrasi b) Peningkatan kualitas drainase kota c) Peningkatan pelayanan air bersih jaringan perpipaaan kota d) Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota. e) Optirnalisasi penataan ruang yang berkelanjutan dengan pengendalian alih fungsi lahan. f) Pengernbangan Kota Metro sebagai kota penyangga Bandar Lampung Metropolitan
2. 4.Perurnahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .t a) Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian, b) Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam pelayanan kebutuhan permukiman. pelaksanaan kebijakan pendidikan. c) Optimalisasi pelaksanaan pendidikan inklusif.
3. 2.Kesehatan a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan. baik secara infrastruktur maupun sumberdaya rnanusia. b) Peningkatan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dalam A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
4. 1.Pendidikan 4.1.1. Urusan Wajib Nomor 23 Tahun 2014). Isu strategis yang akan disajikan dikelompokkan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum (Undang-Undang ' ... RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . :;·;:. ;,· '" ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .11 c) Peningkatan manajemen pelayanan melalui pelayanan cepat. murah dan profesional. kependudukan. adrninistrasidalamteknologipenggunaanb) Optimalisasi (ruang publik anak),
5. 3.Pangan a) Peningkatan ketahanan dan keragaman (literasi) pangan. b) Menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.
6. 4.Lingkungan Hidup a) Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam. b) Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan hid up. c) Peningkatan infrastruktur pembuangan limbah.
7. 5.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil a) Peningkatan penataan adrninistrasi kependudukan.
8. 1.Tenaga Kerja a) Optimalisasi penyediaan lapangan kerja dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. b) Peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian masyarakat melalui inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif.
9. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan infratsruktur khusus perempuan dan anak B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar a) Penanggulangan kemiskinan b) Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat. c) Peningkatan karakter dan jati diri bangsa. c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan limbah rumah tangga yang layak.
10. 5.Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat a) Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. b) Peningkatan pelayanan perlindungan masyarakat.
11. 6.Sosial RPJMD KOTA METRO 2016~2021 · . r: ....·:·· t . , ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .12
12. 14.Kebudayaan a) Optimalisasi penyediaan. penyusunan clan publikasi data dan informasi statistik. b) Peningkatan sarari.a clan prasarana kepernudaan clan olahraga.
13. 13.Statistik a) Peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi. b) Peningkatan infrastruktur penarik investasi.
14. 12.Kepernudaan dan Olahraga a) Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepernudaan clan olahraga.
15. 10.Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah a) Peningkatan peran koperasi, usaha kecil clan menengah dalarn perekonomian lokal. b) Optimalisasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah. c) Peningkatan usaha kecil dan menengah di bidang permodalan.
16. 11.Penanarnan Modal informatika. c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan man.ijemen a) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan. b) Peningkatan manajemen komunikasi dan inforrnasi pernbangunan. a) Penguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan wi lavah Kota Metro dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Larnpung. b) Peningkatan kapasitas infrastruktur perhubungan. c) Penyediaan lahan parkir dan peningkatan manajemen lahan parkir.
17. 9.Komunikasi dan lnformatika
18. 6.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a) Peningkatan peran dan partisipasi masyarak'at dalarn pelaksanaan pembangunan melalui re-packaging program pemberd ayaan masyarakat.
19. 7.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Optirnalisasi pemanfaatan struktur demografi. b) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
20. 8.Perhubungan I J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ···'"'- : .. :, . ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .13
a.Pengembangan industri pengolah hasil pertanian.
b.Pengembangan industri mikro, menengah dan UMKM melalui ekonomi kreatif. a) Pelestarian hutan kota sebagai ruang terbuka hijau.
1. 5.Perdagangan a) Optimalisasi revitalisasi pasar tradisional sebagai peggerak perekonomian lokal. b) Peningkatan pengaturan pasar tradisonal dan pasar modern untuk menjaga stabilitas perekonomian pasar tradisional.
2. 6.Perindustrian a) Optimalisasi pengembangan wisata alam. b) Peningkatan keragaman tujuan wisata melalui lokasi, kuliner, artefak budaya, dan kesenian daerah.
3. 4.Kehutanan a) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan darat.
4. 3.Pariwisata a) Alih fungsi lahan pertanian b) Peningkatan produktivitas pertanian
5. 2.Kelautan dan Perikanan
6. 1.Pertanian C. Urusan Pilihan
7. 16.Kearsipan a) Peningkatan manajernen kearsipan. b) Peningkatan pemanfaatan teknologi dalarn bidang kearsipan. a) Peningkatan upaya pelestarian kebudayaan daerah. b) Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalarn rangka penguatan perekonomian lokal.
8. 15.Perpustakaan a) Peningkatan budaya baca masyarakat. b) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah dan sekolah berbasis IT. i . ~'!!J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ',, . Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disarnpaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif". Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu: .
9. 1.Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penyebaran pola prilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD ini masih rnenjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif, dan inovatif. Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan dicapai rnelalui pendidikan inklusif dengan prinsip "education for all", pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis rnasyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
10. 2.Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyarnan, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan sernua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota .terpilih rnenjadi isu kedua dalam pelaksanaan 5.1. Visi BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN •••••••••••••• e •••••••• •. •. • • e • • • • • • • 9 •••I I I I I I I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IV 2 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan terwujudnya "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan 5.2. Misi pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk mewujudkan good governance. Masyarakat akan rnenjad i percncana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah. penyelenggaraanartimengandungpartisipatifPembangunan4. dan pemanfaatan potensi lokal. penunjang pariwisa
11. 3.Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesernpatan yung luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonornian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalarn pernbangunan. pengembangan Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu- tugu kota, penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Tarnan Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsu r wisata alam dan buatan, seperti penataan taman-taman ternatik, pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyarnan Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan rnnmpu memberikan multiplier effect pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui pemanfaatan potensi existing ' ' ~ ' • ~ r RPJMD KOTA METRO 2016·2021 i -~-----~~~--~.......~~~~~~~~~~~-:=.) ................................................ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IV. 3 5.2.2. Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, clan pariwisata Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas surnberdaya manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter clan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya clan beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya rnanusia yang unggul dan berkualitas. Sumberdaya rnanusia yang berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai sampai tahun 2025 nanti. Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rnasyarakat. Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah kernajuan peradaban. Urusan pernerintahan yang terkait dengan Misi 1 adalah Pendidikan: Kesehatan; Pernuda clan Olahraga; Kebudayaan: Perpustakaan; Kearsipan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengenclalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 5.2.1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan
12. 2.Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonorni kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
13. 3.Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi clan berkelanjutan.
14. 4.Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
15. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan clan kesehatan. BerlandaskanPembangunan Partisipatif",maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut : • ',' '•1 RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ................................................ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IV. 4 Misi ini ada.lah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan rnasyarakat, baik di bidang ekonomi. sosial maupun politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan rnengedepankan prinsip integrasi, development for all dan sustainable development. Urusan yang terkait dengan Misi 3 adalah Pekerjaan Umurn dan Periataan Ruang; Peruma.han Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup: Perhubungan; Komunikasi dan Informatika 5.2.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota. yang terintegrasi dan berkela.njutan diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dala.m rangka. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan yang terkait dengan Misi 2 a.dalah Perdagangan; Perindustrian; Priwisata; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pangan; Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah; Pemberdayaan Masyarakat; Tenaga Kerja: Sosial. Masyarakat a.ka.n ditempa.tkan <la.lam sebuah sistem perekonornian yang pelaksa.na kegiatan, pengawasan da.n hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyara.ka.t. Investasi aka.n terus dipicu dengan memperhatikan potensi da.n kea.rifan loka.l Kota Metro. Keterbatasan sumberdaya. alam akan disiasati mela.lui industri krea.tif dengan ma.najemen yang lebih profesional dari hulu sarnpai hilir. Sektor perta.nia.n masih menjadi agenda priorita.s dengan pertirnbangan tingka.t kesuburan lahan, produktivita.s serta. sumberda.ya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangka.n sektor pariwisa.ta. yang memiliki priorita.s lebih tinggi seba.gai salah satu tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat. Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa da.n perdaga.ngan oleh kabupaten yang berba.tasan langsung dengan wilayah Kota Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro lirna tahun terakhir. Kondisi ini akan terus pertanian dan pa.riwisa.ta menjadi domain ekonomi lokal masyaraka.t saat ini. Misi ini a.dalah upa.ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masya.rakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana. sektor perda.gangan, jasa. '· RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s I •• I •• VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN [V. 5 tujuan dan sasaran akan disajikan dalam matrik berikut ini : dan permasalahan pembangunan serta penjabaran visi dan misi pembangunan, daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan uraian isu strategis dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 5.3. Tujuan Dan Sasaran Misi ini adalah upaya untuk rnenciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, clan berkeadilan melalu: kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur yang profesional clan manajcmen pemerintahan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pelayanan publik. Urusan yang terkait dengan misi 4 adalah Ketentraman, Kerertiban Urnurn dan Perlindungan Masyarakat; Adrninistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Penanaman Modal; Urusan Pemerintahan Umum 5.2.4. Mewujudkan pemerintahan Kata Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik ' '' ' . ~-~-;:;;;;) , I •'i:';. i'f•( ,,', ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ·:;, .: ' ' lDI r-, 0 ,...., o "<!' ~ t? "<!' r-, 0' I >L{) lf') r-, 0 0 r-, \0 ;}i 0 0 0 0 r-, o: 0 «: lf') ,...., 0 0 o' z(<")' 0 0 0 r-...' °' '°' 0 0 ,...... ~ o- ...... ...... °' r-, ...... ,...., r-, \..O!,...., I I ! . (( I/) -r-: (( I I/) -o r-, N c.'2 c!2 o NIO'i zL{) ...... "'1' ("') 0 =; tr,_! (( °'- 0 0 0 L{) o- o N <o 0 0 0 lf')' (f)' lf')' ("') lf') ,__, 0 0 o' ,.......I t-, ! Q...... - ...... ...... o- .. 0 0 ,...., IJ-~ o. °' r-, ,...., z ct ::> .., I I :::> ~1~1 1-- Lt') lf') co ,...., (f) 0 ~ ~ "<!' 0 sx: 0 o. 0 0 0 o Vi 00 0 0 N r::t::J' r-, ('<') "<!' 0 0 ,...... c, o' 0 0 0 ('<')' lf')' o' r::· r.?. I - ...... - er. 0 0 ...... s °' c-. r-, - ,...... I , : I I/) !; s I 0 L{) o - \0 o. OC) ~o ~ er. N O' ir-, r-, lf"l o· .b r-, 0 0 0 o. o o- Lt') O• tr, I °'' 0 0 0 o' r::t:)' m' N tj' 0 0 c:3 o' '-!:·!OJ - - 0 0 ~ 00 o. er. r-, ...... r-, \..Cr,...., ,...., ~ ..... 0 ~ § L{) ('<') - 0 \0 cf ~ "'1' N O' o 0 0 0 r-, s: Lt') N o- 0 lt'l .c =~ oo' 0 0 0 co' oo' L{) N tj' 0 0 o' o· - ..... o- r-, 0 0 '-.CtJl 00 00 ,...... ,...... r-, -c~ -C/'.J § "O g§ ::s 0.... ..c t: r .. 'S' ro ro ~ 0.... 0.... 'Vi Cl 3 ro f-< ~ 0 3:sr: Cl ~ Cl :l ...:.: ::i ro 0 ' (J') (J') c: (I) ...:.: Vl..... .c (J') sr: ro Vl <C :s (I) 'VitJl ro ·2 ·2 E c: .. Vl (J')..... 0 .... .... ro 'Vi c: ~ ro ro .... .... 'Vi ro .o ro ro..:.:: Vl Vl :l :l c: I).() ..J. c: E Vl(I) ro ro E E ro :l 2' """ ro ro..... Vl ..:.:: ..:.:: c ro rotJl 2 ?o c ...:.: .0 ·v; Vl -l ;::)..... ro :l E ;::) Q) > ;::) .;2 -0 :l :; ro .c c ~ ro .s:-0 :l Q)§ ...:.: ro -0.0 (I) .c ~ ro(I) E Vl c: ro ...:.: ~ ro..... Q) .... (I) 6 ·~ (I) (I) ..... .... E 0.. ~ -..... 0.... ro ro c,.:.i:: ..:.:: .c Cl ~ .2., ~ ro Cl 'e-.... ro Vl ro .::,OJ ...:.: ..:.:: 0 0 (f) (f) .... (J') (J')..... I).() (I) ·v;OJ c: -0 ..:.:: ~ <C ..s ro (I) ~ <J) ,..; in - c:OJ ro ro,.0 -0 c:~ c: c:: c: ro c: f-< ro c: 2 .... c:: ro ro c:: ro ro ro ro ro roro ...:.: 2 ro <J) c: ...:.:..:.:: <J) @ :0 ro ...:.: <J) ro :0 ...:.: Vl co ro .... I).() ro .... I).() 2 .... c:: .-:: ;:...., ·- (I) c:: :::: ro -0 c:: ro ·2 (; ro -o E ·2 (; <J) ·2 :§'- c: ro c:: ro (I) :l (I) (I) (I) (I) :l .... (I) (I) ;::) (I) 0.....:.: 0.. 0.. c... 0.....:.: 0.. 0.. c... ..:.:: .0 C"! 0 ~ ~ <J) @ ro -0 ..... 2 ro :0 -0 ..c (; c:: c:: (I) ro <J) :l (I) ro (I) ...:.: ...:.: 0....:.:: ...:.: c:: ..:.:: ro ;:...., c:.... <J) roro ro ro c: ~~ -0 ro ..:.:: 2.... ·v; :-gc:: ro (I) .... ro ·- ;::) .0 ;::) 0 -0 .c c: ..:.:: E c:: ..... c:: c:: (I) (I) c: ro ..:.:: Vl :l E (I) (I) ro (I) ~ ro Vl <J) 0.. -0 ...:.: -Cl) > ...c: .!:1 E .2.. 0.. "1 "'O "1 ...c: ..... (l) .... e "1 ..0 ...IG E .2 (l) c:: E :i 0 0 ~ ..... .... (l) 0.. ·;::., C1' ..0 c .~ :l ~"'Cl E :2 ~ ~ ~ .!::: ~-@ ~] 0 0 0 -U) r-..' 0 8 ...... co 0 0 0 ...... -.... N r-..' 0 0 0 ...... co r-..' 0 0 0 ...... -.... LI) r-..' 8 0 ...... -.... N r-..' § g ...... c OCi 0 0 .q LI) 8 ...... .2 VJ ;:I 0.. •.::l ·2 :g 0...:.:: 0.. ;:I vl "'Cl "1 ;:I E ] VJ (l) (l) 0.. ~ c ;:I "1 0.. .2 0 "1 ·- VJVJ ..... "1 (l) 0::: 0.. § - -.... LI) '-0' ..:a I ·_ii{ N c ~ ~ ~ ...c:: ~"' ;:l E ~ 5 ~ c E (l) "' (l)c, "O e, N ...... r; ~0 If) N en - ::!: ""eo ""0 .0 E ~ ~0 0 If) en s (/) ""(/) c ""Cl) .... 0 0 eo 32 0 0 0 '° bl) ,.0 c E E ..8 t:: ~ ~ ~ ~ 8 0.. :l 0.... ~ .,__c o- LO o ~0 LI") o 0 0\ 0 0 ...... -II) ~ LI") 0 in..i c» I I :> I re; I ! 0~ ry z I .c : < I I C: i ! C( ~ II) z ct Q z < :::> .., ::) ... ;:l "O c -... (l) CL 0 c ...... -o ~ N .8 6'2- :1; '<!' r0 ~ >0 co O": II) 0 II) [-...' 0 0 ~ ~ 0 zN 0 0-- 0-- 0-- ...... II) ...... N ~ < VI ct c o VI ~ N '<!' co .8 ~ <o '<!' N c!2 z0 r0 0 O":0 co' 0-- ~ ~ LO ct N 0 co 0-- 0-- ...... "1" c0-- N z ct :::> .., :::> ~ N c: '<!' o r0 ...II) .8 ~ "1" o-90 co N 0 co O": 0 o- II) co' '<!'' r-, co ~ lf'l ...... 0 co o\ 0-- ,.... c-0, VI co N :::!: VI s ~ N 0 c: '<!' o co .8 ~ r0 '<!' r-, o<0 r0 II) 0 O":0 a-' -:t<' '° O": >--: 0...... 0 co 0-- 0-- ...... r0 r-, N (I) s o~ 0 0,..... o2- I 0 0 I I --1 I 6'2- -o N ~0 0 0 ..... ~0 0 0 ..... II) s ~0 0 r') ..., ·2 (l) E If) .... ..., ·2 Q) E 0 ..... '(ii r<l C"J •.§ "'Q) "'O ...c:: r<l ;:l .0 0 ..... ·;;; r<l r') .s ti Q) "'O ..., c Q) E 0 ..... OC) If) ..., c Q) E 0 .... r') c:o ...c:: r<l .0 ;§ c r<l ..... r<l E Q) u c Q) c, .~ c;; "'O c Q) co c ~ ..., ·2 ;:l 00 -VI s -VI SJ c: ro -;;; .::t. <Jl OD ro c .-:::: ·2 ;; (!) ;::l P-. .::t. 0 ~ 0.. 0 c ro ..c: ;::l ..0 E :l .... .... (!) 0.. -;;; .::t. OD c: f: c "'OD c: "':l (!) .::t. c "' .... 0 0.. ro ;:!20 L() Cl) .... 0 0 0 l{") ;:!20 0 -o Cl) .... 0 0 0 -o 0 1n c r-, Cl) .... 0 0 0 r-. - V) s ~0 0 Lr) ;:,.'20 0 -o ~0 0 00 01) c ('j,_ 0 8 0 lf') ·u; c c

(1).:3 E ro ::l -;; .,;,: v 0 c "O (1) Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalarn kurun waktu tertentu. Di dalam startegi yang baik terdapat koordinasi rim kerja. memiliki terna, dan mengidentifikasikan faktor pendukung yang sesuai dcngan prinsip pelaksanaan perencanaan secara rasional, efisien dalarn pend ana.in dan memiliki taktik untuk mencapai lujuan secara efektif. Setelah strategi dipilih untuk mcncapai tujuan dan sasaran . krmud ian ditetapkan arah kebijakan dari setiap stralegi. Rangkaian slrategi d an .irah kebijakan dalam rangka rnencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan di Kota Metro tahun 2016 - 2021 disajikan d alarn label 6.1. '.;,[, r r: 1 ('l .~ r r Q m .s: ~ u : r ~ 'S ~ o, ;-.: (: J

3.:J) r. I ~ 0 1· ;; ~ ,-_; '---'---.1.---'------------------------------------------·--··---·J. 2 (I) .... (I) Vl (I) .... v, 0... ;J Vl c: t:: (I) (I) (I) .s: 13 -0 c-, -0 c c Q) Q) ~~ .... Q) ;J _:,: '>:; ;J _:,: (I) b If) _:,: Q) c (I) OJ OJ) Q) _:,: c (I) OJ) 8 ...c ..0 (I) E o Q) _:,: OJ) Q) c Vl Q) ~ -c Vl .~ ,---,----,----,.--------------------------------------- -·---·- -·· rJ E .:.L. .:_, _Y, (\) .s: Cll -s ... (l:i .. - ;,. , sr. r::; r::; , r>: r:: r:;: I -1--- 1 i ----------------- -- __ I ro c Cll,_ Cll <Jl ro .... P... c ro -a co c 0 .... 0 -a t:::: <lJ E ..r:: Cll E ::l .... --------------------------------------------··-·- -- ------ (Y)--- -,11 E _ "' I -~ .-'. v: ::c I <lJ Y'. I OL'. ,..., i r::; r:; I i ~ -~ ._) ; er, r: c .>. ro ·1fr; ~~ T) r:;; ..!J r_, ~ ,S:.., (Lt r-» Cf; ~ {: ~~ .--. <Jl t:::: Cll -a t:::: Cll Cll ...:.: .8 <fl ::l P... s-, <lJ c, c Cll -a Cll c "1 ... ro <Jl Cll t:::: Cll .... Cll <Jl Cll .... P... r f----------------·----··---·· ro bC i:: ro .D E OJ t.fj i:: OJ o, 13 ~ <fl ro re ,,., ~ ;:: N i:: ro co i:: ro ..n E Q) E g? ~ <l! ro c, 'U rl N N ..... rl i:: -ro ro >-< .-'<: ro ro 'U ;;: ro >-. <fl Vl <l! ro .Y: E rl ci rl rl ·2 Q) <fl Ln r-» ro cE l ; :::: cc c t'J ;;.., ~t· 2 ~ ] r r:,. r~ T------· ! J, c r"J ~ s-, '" G_ ~·· <J', r Q) c... ...: I------------------------'----------'-----'--------··---- ·------ c; rs CJ) c ::l '1J c >::: OJ 0... E i:: a; ('J >--< '1J OJ 0.. c ro ;::) 0.. ·v; c a; i:: 0 ro c, i:: ;:J oo ~ ,.Cl E a; p.... -----------------------+-------l------+----~---------~ ------1 I co '------------------------------------··--·-·-··-------·-··- ('·! c; . ...:/. ~ '""',] ~--c r:, • .;.L, 'I. -: j "3 ·-· '~· »: · .~ :J .L er r /, •-· ~r.J r:, .. -t', .J. r : .:.L. o; -~ r 'TJ r ~ r., ':J ..:.L. rJ ::i ,CL. c C1l -a :) 'Ji ~2 c rJ .'S ro ~ co c h ro E E ::i c 03 c r- ro ru 'U h ro if) :) ~2 'U ,- ru v .s: c; .!::: ro 'fl r- ::i c b[j r:; c c 2 ~. E ro (l) ~ c, D... CD c; :i ..:.: ::i 'U c; (l) E if) 2 h 0 0... if) c "'b -----------------------------------------------·----·------------·--- ro >-- .5 ro ~ OD .5 r:: (!) 2 ?... z c( )IC c( ::? ID w llC ::r er: a: c( z c( 0 e w l- a: er: I- ll) c: ru ro -0 c: Q.) co r:: Q.) 0... E ro ro -0 c ro ::i v ro "'! r1 .~ ::0 ----·---------------- -···-------· ::s E '(Ii c c c r; ro <J) 0.. ..~ i:: ell ro ro ro ro D.. ro ~ fJl fJl r: r: 0• c: fJl . 3 Ill ro r: ::i -~ 'ln Ill U) Vl ell 3: 3: r,:-; ':,,(· i:: .Y. ·1-1 i:: 00 ell ru , .. ,- , .. .... Ill c .5 co bO (l) r: iii C1l >.. rJ h c ,. (' ru .... -" ~o μ, Ill i:: (l) (l) (l) F: OJ c: OJ o.. P.. ~~'ru ro E CJ ~: 0.. fJl fJl CL. :J rJ fJl .Y. .... 2 c: 'U ~Ill (l) ..~ h s CJ ro ro OJ ;::J E (:: D.. :9 'ta o.. .Y. h ;;;: c;; ;::J .3 .... h Ill (l) .Y. ~ OJ::s "O '+-< OJ 0 c;; E~ Ill (l) -a.Y. E 'U c: c;; c i:: ~fJl Ill (l) -~Ill .3 - E ...c: "O ,- co ro 2 ...Ill ro fJl i:: >, a; ~ ·o._ :0 -;:: 2 .... r; CJ <Jl bO .2 c;; 'O 0. c: 0 Ill ·;::: 'Vi ..c. .2bO '2 (l) C1l c CJ ro c: r::: E c ... ... ;:.., .... ~ OJ a; ;::J (l) Ill (l) i:: (l,J rll 0.. :>'. ~ (l,J .5 P.. .5 CJ rll ro ~rll P.. Ill ~ v 'U ·5 'ta ~OJ E ~ ('j ...... ...-< "' \,J ;:: <::: fJl h E c;; <Jl <Jl t 2 Ill (l,J ~ i:: rll <Jl "' "O ... w .. () ;;, :E .~ (l,J Vl ;. ... .5 ('0 <Jl •. .J.., Co 2 ... "::: c ·v; r•; 0 ;::J f"..L, ~:C1l0 .Y. ... r; Co < ~ r; bO 0 'T,j c: Ill ... r· >-, ·- h 03Ill E ..o . ~ , .. ·H r>, ...c: r:l c;; ro ;::J e Ill C1l ,CL. .Y. 'U t ro rJ W) fJl .Y. h - 00 i:: '"(lJ h Ill 2 ·;::: cc ro r\l ~ ';:;' (l) (l) r::: ..0 ·2 W) ;..-, (l,J C1l i:: E ,- V) EIll (l,J h ;::J r~ - ::>. :1 ~ (l) (l) (l; F: CJ 0 o.. P.. 0-. 0.. ~ c: ,...., ('!r;j .!:; r-< Ill ----------·---··-------··--- -c: ·;::: c cOJ Ill ..c. ro s .::l -0 OJ '-<--< 0.. h ;;;: t:: ·;::: ()) (l,J r;j E ''".:x: (l,J "d ()) ;::l D-. (l,J ~)/,,' "5' ro .-Cl ;:.., .::: I ::: r::: h OJ 'U ;::l f ~ ;::J ~ ';:) r\l c fil > 3: co .~ .... h <fl ~..... (l) ro ..... r' ;;.-, c:; : (J) -::>. -·-·. -~--------- co c ;::J c; .r; Ill C1l ro ? -0 .s -0 .... (l) z(l) ~: C1l r- r: "'J < Vl i:: r; !!t 2 .... r 4 ·;;; .2 r: c; ::!r ro ,_, r:, al~ .... r- r- 2 rJ ~ w P.. '" ~:; CLrJ ~.J~ r· :x: ~-: r· r: <c: C1l .s: Ill!ir, (l) E.3 ro r; c; 4 ro ':;> E (l) .Y. ,> ~ 0.. ;::J z '.;;[) ell ~ ,CL. 4 c 00 .5 0 .Y. 0i:: v i:: rJ c CJ ;: CJ P.. c r: ('j ~ c, <ll -~ wfJl <Jl r: r: C1l ·- 2 "' re 'D o, Ill! > 3: ·o ,- -~ <'." ro ~' ~ t-,..,.., .... co bl) 20ro .Y. i:: rr r: Cll o, CJ (l) ,;:: (l) OJ;.:) c:; P.. (.:).. ---------·----------------------~--------'-- c c Ill Ill ...c: co Ill c 00 Ill (lJ "5u c co OJ co P.. c Ill c Ill (lJ >-, P.. .E Ill ~ Ill00 c c ·2 Ill c u OJ c ~ Ill (l) 'U ..0 l"; ...... c Ill ·;;~ co co @ Ill ..0 ..0 (lJ E fJl ell eo(lJ ... 00 C1l i:: Ill ;::J (lJ - OJ ~ 0 ~ ~ ....... "i ...... fJl Ill 'ii) C1l ~ ~ ell eo .5c - Ill ti;::J ... (lJ fJl "O Ill .'!:: -ro E;::J c~ Ill Ill @ -ro 00 "O c ~ - Ill Ill ..0 - to E Ill fJl c (lJ ·~ ·5 Ill gfl ·;::: -0 (lJ Ill 0... ~ P.. 0.. ~ _;.i ...... c ·ro .... fJl Ill OD (l) "O Ill .... ..0 c;(l) fJl ro c i:: ro ;::J 3:Ill co i:: 0 c 2 re Cll l;b ~ ..0 Vl c E ·~ Cll c (l) ..0 Cll C1l P.. ~ E E co ·;::: ... c(l) Ill ell ell .:::! 00 .... ;::J -a "' c OJ >-,(l) P.. c ~ c ro ell <ll -a <ll co i.; i:: .... C1l h "' ~- ;::J fJl ell co 00 ·- ..0 "'c 3: E ..0 2 Ill c (l) .n (l) fJl ell <ll 00 c E ;::J h C1l (l)(l) (l) ·~ (l) .... c, P.. .2 ti; C1l "'! .D -.!~ ,..-< r-< -----------------------··--------·-·--------- iJ -;:; • '''li ·l ; (. ·f '· rn c: ·.1. >u, :., z ct ·.1 x: ct I ::! co w x: :x: <:( IX'. ~ z ot o ',I. :., Clr: !".; (:; CJ w ,.C <IJ ... ~ ,- P... ct'";.) -~ 0:: I-~I: 1J '";.) r.:: en ,::.; ()) ··-· -(::; Ci .. .. I .I r : .r. r; .. _v, /. \..;:""~ <.!'> r~ .-- .:I, .21. ··-· c: <.fl .. v. . c~, w r~ ;:l r; D.. _:I., .. :/, :::i <r. 0::, .. .v: ,... c:r·:, c. V> ···.) 0:: _-,: .... _, r; •.[) ~ ,.. s '";.) r:__ .) 'Fl ~- ('-.j l("; 'fl -~ -~ <.fl < --------------- ------·-~·-··---------· ------·---------------·-·-------- ..... --·-·-·---· ····· r- ('.) DI) c; CJ c ;:) <l) Q) r~ .. o<. V) -~ ~j r :::s {'l,'.; bf),...;£, Q) .... 'C: <.fl c (/) .c ~ r.J .;': m 1J .... (ii <l) C'J m ' ;:l ;:l 1J ' - ; - ~ .:.L. ... ~ ;~_:~ l ;:l c ..... rJ ~r'~, rJ CI) _, ~\ ... ;.- ~ '-< c ·1·1 ~ r.J <IJ )!~ •. D.. c ;:) l r.J ro <l) c ro ,.. CI) .:.L. m c-, C'J c c -;;:; m C'J C'J I 1J ec .D CJ.:.L. ... .:.L. E 0CI) <l) co c .D c <l) Co ·2 E 00 c h h <l) :::i <l) <l) <l) c, v: c, c, c, (\j ,- r.J Cl; r- , .. Ci) () 'I ro .r; (\) V) ~~ c: OJ .... rJ::i (\) V) 0 u Vl .Y.OJ <l) .D Vl DD if, (\) ... ..... c E ,- OJ .Y. i:::;::l t..Y. :D 15.. ,... ;:l ;:l 0 rJ 'U P-.Vl 'f; ro -o •; .~ V) cc , r; ::i E' ro '~ '), -cDJ) r- .Y. OJ ;:l i::: '-·..... .... OJ .Y. ..2 V) , .. c:::i ru Cll ..c: .5 ~t.) <f> V) , .. ··'r-- i::: ~ ,- r; 0) re CJ "' i:: .Y. ;:l )., .Y. ro C\l .Y. ·o ro "' ::l .... DI) o; OJ D... C!) .2 OJ <fl >, Vl ~ ro re c r::: c r- c; .... OJ 0 OJ ro CJ E OJ c, .Y. P-. 1:: r o,.... [~ --··--~-~----·--·- c; ro r c (\) 1:: Ec OJ ;:l Q) E ~ '.::.) ro c V) c C1) ~C\l \J.... ;::l C\l bi) Vl OJC\l ........ \Jc, ..... C1) c; ?; C1) <.<! OJ D!) ..... c; OJ ...c: .".) C\l C\l ..... t::: <l) i::: C\l C\l Qj C1) .... 0 ;::lCll tl VJCf) o.. ·v; OJ V) <fl .... ::Jt::: <( (\) c r- .x. -;;.; i::: Qi Cll r; ec r' h ..:.: i:: ..:.: i::.: OJ bi) Cll r' .oC\l DI) v;c >, OJ DI) c C\l c: i:: c 0) CJ OJ ;:l ro c, c, c, P-. >-~ ,--< r; 11( s: r-, VJ ;:l .8 '2 Cll OJ D!)C\l E;:l 0 ~ 0 r; ..:.: o!3 OJ f--. i::: ·v:v; C\l .8 c ro ::i E (\) DI) .... ::i c 0 -..... ~ C\l i:::..0 r c; r:: c OJ (IJ nJ D... f.D~ r~ C\l .Y. .D DI) E .5 OJ c; C\l DO OJ -ru i:: ~ 0 OJ ,-'. e:... r; ·".!: '.!:'. ,--< 8 C\l 0 Vl -~ OJ ;:l .r; ~ r:: ..... OJ t\l 0 ,- c; (Ii ro .Y. i::: (\) ~ .s: DI) DI) i::: c Cll ·2 .c 0) E 2. OJ c, t\l i::: C\l .... t\l V)i::: C\l 'U -----------------------~------------- VJ c .l3 Cll "ro ;:s .Y. ..:.: ..0 ·v; Cll ::i .... D.....:.: 0 .... c :E .8 c c; ro ro ro .Y. c; c eo C\l ro c >, >--- ·2 Cll C\l OJ OJ OJ c, D... D... \ \ 7.1. Kebijakan Umum Kebijakan um um pembangunan di Kota Metro untuk kurun waktu 2016- 2021 merupakan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut dan implementasi visi dan misi pembangunan Kota Metro periode 2016-2021, kebijakan umum pembangunan akan dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu pemerataan. partisipasi, dan anggaran berbasis program prioritas (monei; follmv program priority) Pemerataan menjadi salah satu kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi saja, melainkan di seluruh wilayah Kota Metro sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Metro tahun 2011-2031. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan. maka Kecamat~n Metro Pusat clan Metro Timur rnemiliki tingkat yang paling tinggi dibandingkan kecarnatan lainnya. Narnun, hal ini bukan berarti pembangunan akan difokuskan pada dua wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa jika terjadi pemerataan pembangunan maka tingkat pertumbuhan di seluruh daerah akan meningkat. Strategi yang akan dipilih adalah pembangunan infrastruktur sesuai dengan fungsi wilayah dan pengalihan konsentrasi kegiatan, Pendekatan kedua adalah partisipatif. Partisipatif merniliki arti bahwa pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh stakeholders. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan tidak dapat diintervensi secara penuh oleh pernerintah. rnaka pelaksanaan pembangunan perlu rnelibatkan partisipasi siakehoders secara aktif. • Tujuan lainnya adalah agar terjadinya persarnaan persepsi tentang pelaksanaan pembangunan antara pemerintah clan seluruh masyarakat. Pendekatan partispatif merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dengan prinsip profesionalitas. Pendekatan terakhir adalah money follow program priority. Sistern penganggaran pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berangkat dari program prioritas. Visi dan misi yang dioperasionalkan kedalarn program Keberadaan infrastruktur memberikan garnbaran tentang kemarnpuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dernikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial kelestarian lingkungan. lnfrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat rneningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harnpir dalam semua aktifitas masyarakat dan pernerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar. Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses perturnbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial clan kualitas lingkungan serta perturnbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya. keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan. 7.1.l. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonornian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat lnfrastruktur merupakan sub sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun prioritas menjadi penentu pelaksanaan kegiatan di SKPD. Artinya SKPD yang mengemban progrnm prioritas akan rnendapatkan anggaran yang optimal. ,., ': ' 1, ; '< < ,, ' I ' ·, I ' \ r ~ \ ~ ! .' I KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH /VII 3 7.1.3. Kebijakan Pernbangunan Sumberdaya Manusia yang Kreatif, Prolcsional, Bermoral, dan Berbudaya rnempertahankan, dan/atau rneningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota. Selain itu, kebijakan pembangunan terkait isu lingkungan hidup juga akan dilakukan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebelumnya telah dirnanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan dengan potensi yang tinggi rnendukung produktivitas dan efisiensi produksi. LP2B untuk lima tahu kedepan diarahkan pada Kecarnatan Metro Utara dan Metro Selatan sebagai basis produksi padi. Keseluruhan kebijakan pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup akan disesuaikan dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS). rnenata,mengembangkan,sertawilayahekosisternkeseirnbangan Pembangunan berkelanjutan merupakan common isu di seluruh belahan bumi. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang kurang rnemperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan. Pertumbuhan ekonorni menjadi alasan kuat untuk pembangunan fisik yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Selarna kurun waktu lima tahun kedepan, pembangunan akan diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Metro Tahun 2011-2031 dengan mernperhatikan pola dan struktur ruang. Beberapa kebijakan terkait dengan tata ruang yang rnernperhatikan isu lingkungan hidup antara lain rnengernbangkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, mengembalikan dan rneningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengernbangan kegiatan budidaya, dalam rangka rnewujudkan dan mernclihara Hid up 7.1.2. Kebijakan Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah oasic determinant atau kunci bagi perkembangan ekonorni. Kebijakan pengembangan infrastruktur selarna lirna tahun kedepan dilakukan dengan pernerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan mernperhatikan kebutuhan pengguna infrastruktur tersebut. .. I ;, • ' ' ' I ''., \ '•' •' : > ~, 4 ' ' ' KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VII. 4 7.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien Otonomi daerah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk masalah keuangan daerah. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kata Metro adalah rnasih tingginya ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan rendahnya share Pendapatan Asli Daerah pada struktur APBD Kota Metro. Kondisi ini memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Berdasarkan kebijkan pemerintah pusat, maka sistem penganggaran Selain kreatif, sumber daya manusia dituntut untuk bekerja secara profesional. Artinya, mereka mampu mempertanggungjawabkan hasil olah pikir dan perilaku mereka yang tercermin dalam sebuah karya. Kondisi ini sangat diperlukan dimana salah satu pribadi yang berdaya saing dilihat dari profesionalitasnya. Disiplin, tata pada peraturan, dan berkualitas merupakan indikator sumber daya manusia yang profesional. Profesionalitas harus pula diimbangi dengan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat, budaya serta nilai-nilai agama. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan pembangunan yang arif dan bijaksana. Untuk rnenciptakan surnber daya rnanusia yang kreatif, profesional, bermoral, clan berbudaya, dilakukan rnelalui seluruh sektor. Pada sektor kesehatan dilakukan peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis, infrastruktur, administrasi pelayanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui sektor pendidikan, kepemudaan, olahraga, ketenagaketjaan, industri, pernberdayaan perempuan dan sektor lainnya berupa pembinaan, fasilitasi, dan pernberdayaan. inovatif. Pernbangunan di daerah merupakan tugas seluruh masyarakat Kora Metro sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Selama lima tahun kedcpan, masyarakat akan diposisikan sebagai subjek atas program-program pernbangunan. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia. Tujuan pertama adalah membangun sumber daya manusia yang kreatif. Kondisi ini didasarkan atas persaingan global yang menjadi tantangan seluruh bangsa. Selain itu, kondisi sumber daya alarn yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang terns meningkat, memerlukan manusia-manusia yang kreatif dan 'I ' ,, I '• ''"I ''' 11 '' r» ,•' ,. ••••.•••..••..••....................................•..........•................... KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VIL 5 7.2. Kebijakan Lintas Sektor 7.2.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masalah kerniskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang rniskin (propoor policy). Kebijakan yang berpihak kepada orang rniskin tersebut harus diterjemahkan dalarn pembangunan yang berpihak kepada orang rniskin (propoor development) dan perturnbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (propoor growth). Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Penanggulangan kemiskinan rnerupakan hasil kurnulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kerniskinan seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk rniskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kerniskinan. Adapun kebijakan umum penanggulangan kemiskinan di Kota Metro adalah sebagai berikut:
1.Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan mengernbangkan sektor riil pada usaha rnikro dan kecil (UMK).
2.Meningkatkan peran koperasi dalam penyediaan modal bagi usaha mikro clan kecil (UMK). menggunakan prinsip money follow program priority. Artinya, alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi. Pada kondisi ini efektif dapat diterjernahkan sebagai penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Keterbatasan APBD untuk membiayai pembangunan juga akan disiasati dengan prinsip efisiensi dan partisipasi stakeholders. Efisien dalam arti bagaimana penggunaan keuangan dapat menghasilkan output sebesar-besamya dan outcome seluas-luasnya. Sedangkan partisipasi stakeholders dilakukan sebagai strategi lain untuk menyiasati keterbatasan APBD. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VII 6 sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan

b.Pemerataan pelayanan pendidikan untuk mewujudkan education [or all.
a.Peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui penyediaan seragam pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemcrintah daerah. Prgram prioritas pembangunan tahun 2016-2021adalah sebagai berikut:
1. 1.Bidang Pendidikan Program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan rnisi Kepala Daerah 7.3. Program PembangunanDaerah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis kelurahan dengan fokus pada Rumah Tangga Miskin (RTM), individual dan kelompok rnasyarakat. Penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan dilakukan dengan cara:
2. 1.Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus di tiap kelurahan.
3. 2.Mensinergikan program penanggulangan kerniskinan dari berbagai sumber pendanaan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta (Corporate Social Responsibility) dan swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus di tiap kelurahan.
4. 3.Fokus bidang penanggulangan kemiskinan di Kota Metro selama kurun 2016-2021 akan dilakukan untuk bidang (1) pendidikan (2) kesehatan (3) perumahan/pemukiman/prasarana dasar (4) ketahanan pangan dan (5) tenaga kerja
5. 4.Meningkatkan partisipasi pihak swasta melalui Corporate Social Res7;onsibility (CSR) dalam pendanaan pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.
6. 5.Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan terutama bagi penduduk miskin.
7. 6.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi terutama bagi penduduk miskin.
8. 7.Meningkatkan perurnahan layak huni bagi masyarakat miskin melalui
9. 3.Meningkatkan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan nonformal untuk kecakapan hidup (life skill) 'I 1", '' ' '' "''•'''' ' J '. KEBl.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH \VII 7
b.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan money follow program prioritu dalam sistem penganggaran, serta pengendalian kinerja dengan pendekatan partisipatif. informasi
a.Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan teknologi keseimbangan perturnbuhan ekonomi lokal.
1. 4.Bidang Infrastruktur
a.Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minum yang terintegrasi
b.Peningkatan kualitas clrainase kota
c.Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota.
d.Peningkatan kualitas clan sanitasi hunian.
e.Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan
1. 5.Reformasi Birokrasi
e.Penataan pasar tradisional clan pasar modern untuk menjaga UMKM.
a.Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan
b.Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan kesehatan
c.Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
d.Penanggulangan penyakit endemik
e.Pengembangan budaya hidup sehat
1. 3.Bidang Ekonomi
a.Pembangunan dan pengembangan clestinasi wisata keluarga untuk meningkatkan perekonomian lokal masyarakat
b.Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa
c.Pengembangan strategi pemasaran produk lokal di wilayah Kota Metro, regional Provinsi Lampung dan di tingkat nasional cl. Peningkatan ketjasama swasta untuk meningkatkan produktivitas
c.Peningkatan koordinasi, kornunikasi, dan peran serta seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan output pendidikan.
1. 2.Bidang Kesehatan .•.....•.............•.........•..................................•................ KEBl.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IVll 8
c.Penurunan angka kerniskinan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan produktivitas UMKM. ibadah
a.Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
b.Pemberian bantuan pembangunan dan sarana prasarana rumah
1. 6.Sosial ,' ' r • ~, l, , •'I • ( l , ~ 0 ~ 0 ~ 0 e;i 0 <fl. 8 ..... ] ;a :g OJ "'~ E E .... "' 0......... 00 c 0 0 ~z 00 0 0 .-I of'! -o ~ .? ~ c .2 I~ ~ 5 ~f, 3 Q_ 2. c: s c J; ~.1·~~ ·2 2 2 c c 0... 0... 0... "' "' "' "' "'>- >- >- ,,., -;;; "' -;;; 0... [.).. c, "' "' ii o'i di < < < .5 ..i:: <:: ..i:: Cl ~ i5 <li ~ ::<: :.:: ::::i ::::i ::J "' ~ ;><: :.::(l) (l) )Q )Q )Q :.<: ><: co co co c eo "' :a "' ec ~;ro ~ "' ,_, "' "' ~ "' .;:: 2 ..2 u ::l "';::i (l) c: Qi ~><: I: ><: (l) co ~ N 10 ·~ ·2 "' 5 .... ~ "O l1l "Cl ~ "O .5 ::s ',::! ::s .s ;:I O:f;!w~O~ s s s "'..."' ~ 8. .s -g Cl ::l2 i5 I! "' &. "' "Cl.S ::s Cl :fl s I! "' 8.. "' "Cl.s ;:I Cl :fl s e ~ 8.. .s -g Cl :fl 0 ........ ..... ,....; "'~· " @ § E ei "' 0 -"' c ... I;;[) 0 "' c OlJ-"' :::> 2 i:: ~ o; "' -~ ~ -"' c, 0i 0i ;}? 0 -e ~ :::> s s ~ e- Oi ~ ·;;; 0... i:: !! ts "' -~ "'> E "'.5 c, 0... ;ft 8 -;i; ;ft ~ a--' r-, ... "iii ... "' "' "'e-, :§ 1:-::= ·5E "' "' '° Q -o o (<") "' ... "iii ... "' "'1:- e » ·5 "' ::= ·.o E "' "' "' "'N Q N (8' ~- ~ .<:: ~ "''s, e 's, :::> :::> Q::; .a Q::; ;f2 8 ..... ;f2 8 ..... .n "'c i5 -~ ~ i:: ~ "'-0 -~ c, !S c, c, .E ~ "' 0 ~ ~ ~ :~ ~ "' t: "' ~ "' .s . ]r~ c, "'o· a Q ~ """:(l c, c, c, ~ . .s ~ I- ~ "'.s Q 0 .s: oR. 8 - "if. 8 .... "if. 8 - "if. 8 .... 8 .... § lO -· LJ) rl ·2 ::l c:: "'... -"' "'""'[:;" .s ~ s fii c... - E "' "' 0.. !;{, E 0 ~ .... v c...-"' eo "'c ·2 "'.... .!ll,0 "'~ ;.:::i .s "'.:!l -0 eo fii -0 ·-k eo "' k ~ >, :::l c: "O ~.s c... ~ =B ~ El~ s ~~ ..a c<i ... - -~ - ~ liil-~~~~~~~....J~N-·~~~~~~~~~~~ -~ L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i ~...; .c .. ] .c .. e .a bO c "';:., Vi ::i .Q ~ g ] ;;, ~ ~ -e~
2. 2.:0 co ..... c CJ E ::l -" 0 0 c CJ E ::l -" 0 0 N ?ft. 0 co ~ ..Q 0 -"" - * ~ 8 8..... ..... ·~ 0 N .8 c:: ns ~ .-::: ;; ~-§ § E "iii ~ s::s QI <fl -" 00 @ 0 8 "' 0 Cl Cl Cl Cl ID ID ID IDc, il< c, c, ID ID ID ID c: ..c; ~~ c:: QI ~ c:: "' "'"' - Cl 2" ~"' :> ct'l eo e ~ !ii ~ ID rl N eo c:: ~ c r:: 00 .... .'J- N N C'i,..... c "'E ::i .x 0 0 c: "'E :s .;,/. 0 0 e E :s .;,/. 0 0 c "'E l 8 OD ~ It) N c "'E l 0 -0 00 c "'E ::> .s: 0 -0 00 c "'E 3 0 -0 00 c "'..c: ..0 "'E .... ~% c -0 "' c c.. "' E "' "' ~.... u 00 c 8 ~ p,,. c, c "'E ::> .;,/. 0 -0 ;:::; c; "' "' ;:.._ -;;; "' -" "' .,, iieo ~ il ·~ e "' E "'OJ ;l ;l 1:1. Po. -" "' "' "! ..... ~ * ":»! * * 0 8 8 § 8 8 ..... ..... - - ~ oR * * "Q-'?. § 8 § § § ..... M N i:: -~ .s .2 -"' "' u::: -"' "' -"' -~ .5Jl ·; i:: VJ .0 2 <ll 2 ] .5 e, "' ·3 "'..c "'~Cl -"' iil 0.. <: ~ Qi ::i c, ;;:; ::2 N" ijj E "'-"' 0.,, -o i:: <ll E ] 0 "O '° ... ... QI QI ~ ij: -"' "' -;;; ~ :(l iVl Vl g ..c ~ i5 "'2 "O e "' "' Cl. QI jl jl tt:I Cl.. -~ ij - ~ -~ e.:: - ~ .g ·;u "O "'·El ~"§ ~ .. ~ ~ s ·g f'd (V 111 ~ :l «I w "' & :::> "O QI Cl QI Cl :..; Cl. QI i:: <: :><: "'"O l1) N ! ..,,. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan y<rng telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pernbangunan sesuai bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Setiap bilLrng urusan pemerintahan dihubungkan dengan SKPD terkait yang bertanggung j;1w;1b mengelola alokasi pendanaan yang direncanakan. Indikasi rencana program baik prioritas maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada tabel terlampir. Setiap program prioritas lelah ditetapkan indikator kinerjanya d an target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan. Perband ingrm tersebut akan menjad i bahan evaluasi pada akhir periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. . 8. 'O "~ 6 .l " ~ ' &,', ii <I ~ fl 1 I:; ~ ~ c-, ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ £ ! ·~, ~L..~-1-.~~.,_j__(_,l_~~~·-c__j~··-_j..~-1--~J-j-l--+--1-~8~~~-l--*~*-+,;+:-~l--,~.+-~~~~--+-;;:-.c-++---:-t-;;~~--t---:r:,~i,---t-~---t--~-T~-t/1~1~ ~ ::l .~ !:! ~ \:Ci f~ § § ~ ~ Ir'. [.! ~ I- f---l-+-+-+--l--+--+--l---+-+-l--~-~--l--l---+---1---l---+------+--+----- ------r----- ---· - ·i - ·-- ---- -- --· 0 "' ~ ~ ~ g i ~ ~ ~ ; ~ :. .: ~· r,: i: ~: ~~'"'~ ~ ~§~ sr ~ v; ?, ,?f I 1-~-+-_+-+-~+---f---+---+--+--+-+-+-~-;-+--"-;-+-,-,-+-c-+--c-+--+---+--,-,-+--- .. --c-+--+---l------l·---j·-------·!-·~~--•~~-1 ~ ~ ::1 ~ ~ ~ r;; ~ ~ "' :i ·~ il ~ ~ ~ ·~ { ~ ~ g 1~ 5 8 ~: ; I r- c., ~~ f--+-+-+-+--+-+-+--+--l--+-+-~--l--l--+----1---l---+----l------+--l----1------l-·----I' --· · --·•-- ------ ---- ----- . .5 Cl . 5 Cl = N > -'-' eo co ., ,, '·.,, ' ,. J.: '·u, ' I --·! Ii r;t, "'.. . '(:: . . ~: t: '5 t5 t5 .D "'a'.l ·:- ..-·n-----1 , I . I . I I > I, ''"· 1 · I 11 ; j I -1--11--- l i : H ~;, I ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u !l i; !l I I !1 ~ § ?; " gi f~ :;: ~ :?. 8 i; 1·-~~-,·.,.--t--g--;--··-i ..•• i ... ~j ~ ~ ..P.: ·.~'~~ ~p ~~ =,. _:. ~~> ':·;, f: ~; !~ :~ i.~ ;"· i I I ,.c' ~ ~ i ~ ! ~ !i .. § . s: ~ .:; o . ~ ~. U: Y: , ,, ~ , , . , I ·~~~ ~ § $ F )( ~ § ~ [~ ~? ;~ ~~ i I '. ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1! ~l ·, I i 11 I • • i, • N o- • ~ ,,. : I ~ ~.M-~-J--~.·+-+--~--f-..f-;_:+-f-~-~- ..~~-.. -+--L-;~-+-~-l-J--~f---:-.+--+---f-f---j---t--t-c-J--..,,~-t-t-~-:~:"'. !~ ---,-.-r- - -- ---: -+ --1 ·--~-1-- --: .= .. . . .. ~ ,, ~ " " . · ; _:_ --lj--~-1- i ~ t-, ~ ~ ~ ~ ~ M ~ u H " g " H 1; '.'. »< : I : ~ I :: § ~ % 9 :: ; ~ "· ;; 3 s> I "· ~. I I \ : "! ~t t : _;!.. ._[,i. , j f -1~~.-1---- 1- --1----; I 3 ~ es .• ~ ·· i2 ;; ii i2 •s ~ r· '' f, I ~ ~· · J I I-~+'"-+. -+--l--~-+-+---+---+---lf---+--t---+-t---t--t--t--::-"-· H---c,,c:--j--c~k t---~-~ --· - -- __;-+- -j ~l £ ~l ;; ~l il § g !; ' ~· . I ,. I '. I ~~ !~ ~ rJ ~ ~ f ~? ~~ 1~ ~~ ~: I ~ - -~ "'-' r; . ,, S~s. ;,· (' I r ' c( ~ ~ ~ ~ r-1 . .. ~~ ~5 • (; ,r; ' lj I ~.: I 0- ~ ~1-.4-~·+.-.~(-!~-~+-_-.+-~-~-~-;4-i-{~-~~-+--~~-~--~-~-~-.-~~tv-.-~-;-•.~~-~--~--~-1~~~-1 ~.L~~:~·-~L.__·~~-~~~;-j+-+--~--t--~--f-~--~~-~-;-t--~r~-~-·-~-1~4--44--~-~-~~+-~t--~~~-~\ ~ ~ ~ ~~ ~; ~~ ~ ii . :; i,:, " § 8 r; {? -~J ~ ;. re ~ Ef. I·. :~; 2 l;: ~ :~: f~: I . I ] ] ~ - ·~ ~ " .. : --~-~ ~-I H ~ , iii f d:, ~tr ~r. i ~ ~ £· li. ~- ·~ .~ H ~ ~· ~ ~ .~ ii .~· ~ i " e Si ~ ~. -c ~ ?: i'. 'J ;;· ~ ; ~tl j -~ ·~ ; I ~ ·~ ~ .J -~ ~· ·~. ~ ·~. ~ 1~ t ] ~ ~ ~ .~ r ,; ~ c _§ E ~·. ii ~ £' ~ ~ ~ ~ ~ -- ~ "3 ~ ~u· ~ § .~ ~-ti ~j -~ ~j :: ~ ~~ .... r. ~ ~ 'II -~·, ~ ~ - §· r. .0 0 ~ ~ -i ;; - ~ .;,..." ·.:oi.. I 3 i,~.! ;~.-2:~. ~· ~ ~ ~ ~ ~ f £ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1" ~ ~ [ r ~ ~ - , r , . . , ] tiJ r. ... ~ E -~ ~ ~. ·.~. € /. ~ .. ~ §. ~· :; -"'· u n. ~~ ·f ?.. ~ ~ 2 ~~ .k f.. I ~ :· t: -~. r----+--+-~~'-t~~:.....e=t-~'~-_,.~~'-t-'u~·_,,o~.-t=£"-'~-+.::~'-"Si.c+-~"·'-"a~:t--t-~·~'--"'-+~-+'~~·~~"-"~~,r--k~··'--+-''~'....L--"---t~·¥-r~*--'·G~·-i--i-~~"-t'~'~·~-r---~__:._~'-+~~·1 r , . .- I r ·-·--1-·-· I I 0~. § § § § § § § § § § § § § § § 1l § § Q °' ~ § !l § ~l § § § § § § g 8 § i; g 1! 1~ !l ~! 1; 1~ .,, Q ~ § 1l § § § §, . ~ § § § § § § 1l § ~l g ~; !l 1f ~ °' ~ § § ~ ~ ~ ::: ~ ~ ;:: g; ~ ~ g ::; ~ g I) :?; ~} ~~ 1~ J1-;-a-+-:!-1-~-1----1----1--;-:-+----1---1--?-.-1--l3-.-+-~-:1--1-1-+---§-+--?-.+--~---1--~-,-1--1-i,-+-r~4--l~-+--(-;+-'..l-,-+---~--+-C-t.--t-~--i £ .;; ~ "" ·~ v1--->-->--+-----+--_...---+--+---4--1---+-+---->----+----+---_...--+--+--+----1--t------+------ § § § 2 § § § .,, -c er ,_)> r..: o . .0 ""'rJ ~J CO ~ 2 0or.,,. ~ r; "-~ L ·' -~ "v .,, r: r: -~ -~ I I ~N-o cc,_ ~0 § § ~ c: "U) ~ , :z "N "'., § § j '1 ~t-~~t-t-t-t-t-t-~t-~t-t-~t-~~+-~~+---,ij,__+--§-1~-~~-1-~§~-1-~~~-+--§--if----'f--~~r--~~-1-~-t-~~-t-~ij-t--,,~-+--,.-+--c:.. -t--t-~-r~:i·~ i ~ ! ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ r s ! t } ~ r r .r } } s .~ ·~ L 1 £!!1--H-++-t-t--+--+-+----+--+---+_.::;:_!--+--+----+---lf-+-+----+---1--!---l--t--+--·,_,_ --· --- 'f 1 ~f-~t-t-t-t-t-t-~+-~+-+-~+-~~+-~~+-~~+-~-+-~~-1-~~-1-~~-l-~-+~-+-~~-1-~--1--~1--~~t-.,,..-t-:7""t-,.,-t--::---t-t-~f---j ~ -~;; ~ "' r ;
u.:j_, } }. § § § § ~ 2 f r: .,, 0 £_ ., r ; ·' r /. = > ,0 "'O'.l .r: N ') -~ '"c § § § § s: 1l § 0 "'o. s § § ~ ~::l ! ! ! ~~ ! t~ § ~ H H ~ ~ ~ 1 "' ~ ~ ii r-~~~""-+-+~-+~-+~~-+~-~~~---+~f,\-+~~~!--i~~~!_,~~~~-+--e~!__,1-1e-~-1f--~~~~--=]~~-·-'1--"-'~~-~-i-~~~-~-~~~-+-+--+~-+---~~ $ ; ~ § 1l ~ 1~ 1l § ~ 0 § § [l Si ~· i: ;; I I ~, ] ~~ ~ § ~ s; ~ ~ ~ ~ fl ~ ~ 0 ;?. ~ '.i g j c I~ j ! ' : : ", ~·~ ~ l2t ~·t ; l H : : y.~ .' ~ " ~ : f 1 ;, ~ § § § r § .. §,,, ': _§,,, -§"" § § §~ fl~ 1,5 § ;1 , _)I, il ~_1 j ~ "' ~ § f!1 ;£ Si ~ f;l ~ ~ § il ~ .o ~ · f: ~~ ~s ;_~ .a i :::: ~ ~ ~ ::: f6 ~ - ~ ~ ~ r.. :). i , . ,:J, ., ~ § § g § g § ~ § g "' ~ 1! : ' j- --~~·- -~~~-- ~ l., ! ! ! ~ ~ ;;;: ~ ·ii, ~ ii, ~ -~ ~ ' M :g ~ c ~ :; ;;: ' 1_; ~-~ l :··. I '.. ~ ~~ ~; ~r- ~~ ~ r-~ :~-=~~! ~. ~~ -~ l--l--+--t--+-+---+----l--+---+---l--+---l-+--+--+---+---l----<l---t--+---f---l,---11--- ~ -- § § § ~N- § § § § ~ § § § ~ ~ § t H H ~ e-, ::1 § f~ ~ ~ § ~ ~ ~ § § § £ ',! f1 ~: I I ii ~l ~ ?. ::; ~ o f,\ I:' ~ s 0\ 'fl '" :G " ~: i J ! ' ;;: ' r-:--r T~;- --~;-1 ~--.·.-1: 1_·-·· _·· !} , I ;5 ls ~ e ; 1 ··· Ii ~ c' ~ 1 --- ~ ~ v, ??. ' ·.,, ") r ; ~./; r : .r. t, c 0 ".1 'l f ·~.: :f. 1: "J ff ~) :~ .. ~ a:: d:~ r • rt: ... :; c 1: c, ~ -~ -~ ~ s n, .~ Cl (: :;: ~ t; to l? .D ~ L'. c a: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0. 0. !' -~ '~~.. ......_ _ ----1---- ·-·'o --~ § § 00., r-, •r § § 0N i I I 1---t--t-t--+--11--+--+---+--+--+--+--+---+--+--+--+-1-+--+-+--+-+-+--+---L- c ec • I f-'-'~-§_._]_·r.-+-~-t-1-t-~-:-+-(<-~-+-~-~-+--§-+--~-+--~-+-~-+-~----~-~4·-~-:+-~·~~~·-+-~-:+-+-+-~-+-if-.+--~-t--rs-~r-l-·~-1~ I i i +---~~ ,, l ~; ;: I •f; ·c .~ i------ ---- c,, § § ~ § § r § § :t M "' § § .,; § § § § § § § § § § § § § § § § § ~ § § § !! c> ; ~ i· n ~ ::: ~ ~.. • §;~'. ~ ~ i;J $ § § § § ~ 00 ~ !l § § ~ •0 ,, ; ' ' '" l---l--l--l--~-·-l---l---l--2-,_t-:-~-+--~-+--~-+--N-+-:-+-~-~-C-+-:-+--:-+--:-.+--+--~-+--:-·-+-:-+--:-·.-+~r:~·f-:~1--:-:-+--'-~1---"·--'--"-·-.,-.I ~ .~ ~ ~ § ~ § § § ?. § ] ~ ~ t J ·~ ~ .. .. . s g s " I e , ~ .~. ~ .... ~ 0.. ~ 0 "'""' " l---+--H-+-1--+--+-+--+--l--+~-+--+--+-+-+--+--+--+---+--+--+--t-t~-~~ ·~~ § § § § § § § §§ § § § § § § § § § ~ § ~ 2 I ~ § :;. ;:: ~ 1;l ~ iii [;: ~ ~ § ~ § ~ !i.l f:l § § ~l iil ~ .r v ;;: 11 ~ ;5i ~ fi :;; ~ o iii ~ -o " ~ 12 12 y: o ~ ~1--"-1--1--1---1---1---1-----1----1----+---+--+--~-+-~-~--+--~-+--,-.-+-,-.+-+-+--+-"'--jC---"'-+++-+-·+-··1----~-~.~ a I 1 ~ s m ~ fi fi fi ~ fi 1 ~ ~ H i ~ l 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ r r •• c, ~ D · · i '~ ~. o . !1!--4-+-+~l----l---4-~-l--1---4-~-l--1---l--+--11---f-l----l---!----l--+---+-+-+-1--+--t ~ -~ ~ -~ ii J1--+-+-+--+--+--+---+--+---+--+-+-+--+-+--+--1---1---1---~--------;-;-;-·-~--1----·· '
v.:-i:: b, s .o "' "' § § 2 § § § $ "'•o s .0 "'eo ... ··- ' '..{ ·i -~ i_- c 0 /. f----+-+--+--+---t---j--l---+---~-+--+--l--1--t---1--t---+--+--+----+·----· .. ~ ~_:. .. 8 "er~. l----l--l-+--+---+----l---1---1---+----l--1---1--+---11---+---1--+----l--+---+---+-f---------1---~ I ~ 'i I i 1--1-1-1--1---1---1---1---1----1----1--+-+-+-+-+--+-+--+-+--+--++---c:---·--1-·--· -- ---- i ~: 8 i ----1-- .. .c ;., , .. ~ ~ I - ----- -~--, ----- ---··--···-- - T I ; I I ' ' i LU-L__i-._j__~i---+--+--l--....J--+--+--+--1-t------t-1r---+-t--r-11---;----t--::- ~ ] :l § ~ !i !i. i;, !1 § ·~ ~ ~ ·~ ~ 1\ ~ § [! i; r-r I >: J l-.'.:..LU--l--1--1--+-~-~-~+-+-+-+-+-+--+-+--t--t--t·-r----- --1-- - , ... I ·--··I (.J s .D "'eo .c , l .:I, 0 l ·"0 1 "o•. ..v. .x. 0 c ;_ l r:i 0 8. 'l :9. i5 ~---~~-~-~-~-~--~---------------------~------------------ ---·-·-· s .0 "'co N .... r. "·~ t ; ".t : § § § § § . r. 0 I l__ l _ -~ . s 0 I ~- w. ' b c .?. ~ 1: . ~j ·~ v'. .1. w. 0s ·~~ s .. ~ ~ ~ μ_..:.;;-'--+-+--~-+--+-4-+-----l--+--+----+--___j-~_:::_+--+...:-'-.-J---+--l----+---1-----·--·------·-- srr , § § ~ .r, G;; : § § s § § § § § § § § ~ § § § § § ;,;; § § & § § § . .., .. ~ 0 0:c, "' c, 0 ~ Ci Q, 0 "'~ Cl c: 0 "- "'Ci l > L< .. "' s .D eo Cl .. :--r------ / i I i> .)i s .Ll <O ro = "'rl § § § § § 5l "·c• § § g M § I ~ ~ f~ ~~ ~~ ~? - - : ., l--~-4-i--i-.1----4-+--1--.1---11---l.--l----i----4--+---.1---lf-l--l---1---+---t---+-~---l-' -- -+-- __· -1--- i , . I I . ' ': I I I ~ ~ ~ ~ ~1 ~ rr ~; ~ -i-,-r--~~----- f-~-+...-+-+----+-+--t--1--+-+--l---+---f--+--l--+-t---t--lr---~-r---t----r--r-LI 1-- H H ~: ~1 ~;,~I --,------- '-~_-_: ;,: . ~ h-~----- 1 :1. I- i ~! I ;.j t ,, '" ,_ o r., t---+--+--+---+-----+----+--+--+--+----ll--1--1---1---1----1--1---1----+----~--~t-~ oc. ~ ·co S! '~ o c- IA 8 § ~ :~ ~ f>i g ~ ~ ~- B ~ ~ ~ .a ,., :~ 0- i'.8 f"'I ~t---+--+--+---+-----+----+--+--+--+---+'---1--1---1--~--+---+--+---+----+----+----+---t ',., . I I ' I ' I I l.l ~ l ~ g ~ .r r ! r ; ' r ; i x r ' +~~1 f-.::-+-f-.-l-1--+----1-----1--l----1--1--ll-1--1--l---1---l----i--1-S-l-1----1---J--,-,-+-,-,-J--- ----j--, ~ ~ § ~ !l ~ ti ~ ~ I ': ,! . I ,; <t.l o ~ re, ~ r• :f: r,; if 1 ·r I I t--f-,f-l~-+----+----+--+--+--+---+--+--1----!---1----l--+---1----- -----t--•---- I ' i i 1-------- _( _ i i -· ------ i ., a ;:: .r hr--,-++-+----t----!--t--+-+--f--l--+--+---1---+---+---l-----1------t---t--- '------- .: -r----::--- 1 ,, I !------- -- i £ r: 0 < ' ·~ ;: ',.J~,, '.J ~ f ~ I~ I > .o "'eo I I l s, I I0 ... . , r . ""' " ~a: N ., cc ., ., ~ t;:; 0 "' ~ ~ ~. N "" .,, ., >s J, ~ !.i ~ ;,:_ D... ~ "' ~ "' "' ro<( 0 ~ i:' ~ c ~ cc.... N 0 ~ ~ }. "' »c e ! i:' .., »cCl ...: ., "' ec ~ ~ c, t »ca: ., cc; . -g 'c ii:. ~ ~ N .&" "' -~ "'l'l n ... , ;: ·~0: ~ L ., . 3 0-o "'. " ~. ·c- Cl j ;;: ~ i ] .&" " ~ .r ~· ~ > :< ... ... t-, ~l ~~ 8 00o- sr- " " '"c ::: <O ~ c a -0.., "' '"~ ~ '" ~ or< o. '" v , "' s .&" ""§ :::1 _r r r '" ~ <0 ~ ... " El ~~ § ~ ~ ~ or, ~. p ::: 8 ~~ ~ N ~ ·~ "' 12 ~ :;; ~ ~ §: -o ~- 5 "' -r ~ ] !j' J &" .. ~ eo .,, § ~ .. . ~ "' "'i:! ... ;, :;; r~-~ !l "' 7r"' " 00 ~ ~ " ~ ~. .:l ~ iii"' ~ ~ o ~ ~ ~ " ~ t-, ~ "' o ~·~ r< <r, u § ~ "" .~ ! "" "'~ !'. 0 .~. .. ,{. ~ ... ~ r-, ... rl 1l 1}. ~. "' '"r-; tl ~ ;.: ~c ... q ~ 8 "' 00 Q 0 ~2$ ~ <O <;; ff.<O "" r< N ! .&" co§ .~ -~ ! . ~ <0 ,_ t- f2 § § § 1} * § ~ a o oc "' ~ N r< r-: "' ,, ;r ~ § ~ ~ eo -~ !t cc, 0 ~ <O ~. .... .... . f Cl !!l ~ <. 'c ;;: l'l ;.; "~ ~ ;.~ ~ 3 .~ "' ~ -~ '-", . • ~ ,'/, " ' t: "'0 < " ~ ~ l; " -~ :: e ., ·::3 ~-0 ''J B. -" ~ '•J ~ " g .fr ~~ ~·ti. ~j ~- 'ii '{'. ~ .!~ -~ -~ "'i: f'e ~; ·u 0. -~.. N i ' ·o ~ <. ~ . 3. ., ~ -~·c- ~- -~ " 1 j .~ ., t (/) " ~- .,
1. 3.-~ ., 0 t8 ' c L .c., J.~ R .r: ., "· .t~L " i "' " " ~~'il ~ 1 ~- r; i' k.!; ~ ;.; ., :; r:: ~ r:: r:. Ll ~ ~· . ~~ ~ . ~.,, 1 "~ ~; ~ -~i;;, :; P. ~ '· ~j 0., -~j.. t; ·~ '·-" ., ·r:. 1 ::J !l Jj L
r.3 7 ~ .. ;.j·c ~ - :: 2: ?:· t·· ii " '· '· L., ii:. "' -~ ~ ~ " "' L "" <. <. ~ .. ' .. ( r: <.. '" 2: ~;:) 0. ., o. ·;.:.; ~ ~ "" ~j c ~ ~l '- fj -~ ~j~ t t & ~ ~: ~ ;c "' ., ~iii k n. £ }. " c.. 0: ij; "' Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mernberi gambar<m tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil WalikoL1 pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukan dari akurnulasi pencapaian indik.uor outcome program pembangunan daerah seriap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akh: r periode RPJMD dapat tercapai, Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil-analisis peng<1ruli dari salu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingk.il capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator k inerja d acr.ih terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kora Metro tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel 9.1 w z i a:: 0 ~ ~ Q z z ~ D. ~ ~ w z w D. N o .;( ~------~----'---'---'------L------'------'---'---~-----'-~-'---'---'---- 0 z r-, ::::: oc) o ::::: (j\ a. 1--------l---l-~f-------+---~------f---•--+--•----+---·· --- ---- ·-~--- t---t---i----+---+-------+--+---<"---1--_,_ __ --·- ----- 0 ('-/ x ct a: w ct c ct ., a: w z i a: 0 l- et ~ c z z ct Q. ct 1- w z w Q. 0 N ("Y) x 0 0 0,..... ---1() r:--' 0 0 0,..... co 0 0 0 ci 0,..... --o 0,..... 0 0 0,..... --N r:--' 0 0 0,..... ---1() ~ 0 0 0 ci 0,..... R 0 0 0,..... ~ 0 0 0,..... ---L() ~ -·--1--·1 o' iN I .. 0 0 0,..... --CX) --0' 0 0 0 ci 0 .--. 0 r-, 0 0 0 ci 0 .--. 0 o-, l() r-, °''CX) 0 8 ci 0 !:'.::'. I() r-, I() 0 r<) o- Lil § ~ r-----,--t---t--t-+---+--l----1---1--l--L-L---L-·-- __ 1 1 .A c ;:J o l{) 'l 0 N ""' ,..... l{) N 0 0 ...... r--i-~-r~t--t~-t-~+-~~~-1-~-i---l~~~l--~-+~~-l-~~-~-- (J\ 8 (J\ ,..... o' (J\ 0 0,..... ·~ :z: <C a: w c:t c <( ""> a: w z ~ a: 0 1- c:t ~ c z z <C a. c:t 1- w z w a. x Lil 0 ..... .--< r; r-; ~ ~------_L___J _ _L_c:r-<::__ _L=<--<:__.L:r-<::::____ _J __...... _.._c_r-<_. ~--- ~-- 0 z ..c ro 0 ~ QJ (/) N r-, o!2. ?f?. o 0 0 0 .......... .r; ro 0 ~ QJ (/) N r-, i r--1---t---f----j-----lf---f----f------1-~--~---t---j--··-·--·······--I I -·2 ;:l 0 N 1-r--1r--t----t--+--+-----+---l---+-.,.---1-----· .... 0 0 .--< '..,.--r-,i----t-----t---+--~-.\------l..--_J t----··· § ;::::- '2 c 0 t3 0!2. d2. N CJ'. ~[-o '- .~ ;:l ~ ~ 0 0 :::- ~- N NN Vl .--< 00 h'°r-, .......... r-, II') s: ::s ~ ..c ..:2 0 ~ QJ (/) 0 co i-----1-+-!--~---t--t---+----~----L-L-----i·-1----··--··· ····- ..c ..:2 0 ~ QJ (/) 0 00 0 c :::i 00 '<l- o o- ..r:: C1l 0 ,.;,: Q.I <J) 00 N ~0 0 o- ~0 l{) o ~0 l{) o-, :c <I: 0:: w <I: c <I:, 0:: w z lll:: 0:: 0 .... ~ c z z <I: 11. <I: 1- w z w 11. <J) <fl '2 '2 .£ .s, l{) l{) .-< .-< ~0 0 0 r-< l h 1 ~ ~ § § ~ J i I .: r ~~ ~ r~ I c r---~---,.--t--+--+----+-----+-1-----l----r<'J-1------1-----i-l--1- - -1----1----- - r- ! ! ~ ~ ~ ~ i ·n ----- ------ -- ----1 r• : 1--::'. rr. --------i- co x ii tr' r-1 If', r r: :I: c:( a:: w c:( 0 c:( ., I 0::: w z ~ a:: 0 f- c:( ~ 0 z z <( Q. c:( f- w z w Q. r-' r 0 N E ..><: N N 0 0 '""""' r: Cll ..!: Cll .... ::i Qj ..><: N l-t----11----+--+---+--=-,.....-+----l--+----·· -- --+-- .. _§ I ,~ cs r"; r----t--t----t---l----+-----+----1---+---1----·----- ~0 0 o-, 0 0,..... LI) c:: = ~ Q z z c:r: 0.. c:r: ... w z w 0.. co x ~0 0 0 .--< ~0 l[) N ~ c OJ E 0 ~0 0 0 .--< -C,y, 0 r-. ~0 l[) 0\ t---+--+---t---t---t----t--t----+---t---1-----1----- --- ---- ~0 co N ,o c> 0 00 c OJ E 0 ...... 1 ---1--r :::: i ~ I c . - ' ~ ! .r. CT' I c I \>J ! 0 :I: c( 0:: w c( Q c( ., 0:: w z rt 0:: 0 l- e( :.: Q z z c( A. c( 1- w z w A. en x 0 ~0 en N ~0 in 00 ~0 en N c: 2 00 <n ,_., § :~ ~0 0 Lr) ~0 Ln <:') c: 2 0 00 c 2 0 o- f--t-+--+-+--+---+---r------t---r---r---·-t--;---·'··--·· :c ct IX w ct Q c( .., IX w z ~ IX 0 .... ct ~ Q z z c( Q, ~ w z w Q, 2 "! ~ ~ N .....; "! r0t t._ ..J..__l-:..;:::-'-----'L-'-:::_ ___,_;::::..__...1.---'......__ _,__~__ _,___~ ~~J___j 0 z ...c ro .0 E ~0 l() 00 ~0 tf) ci OC) c ro .... ro E Qi v c Qi 0... c ro c;; \J c Qi co c Qi 0... f'---+---+---+------t----t----t---t-----r-·-r--r--;---,---- CI) ~I 01 ol 81 i~I Cf) h OJ .... 0 0 0 0 I() ~0 0 o ~0 t() o- t;[)I c ~I ol 81 1n 1 II • 2: "'h 0 ~- l: <( 0:: w C( Q <( .., a: w z ~ a: 0 ~ <( ~ Q z z <( a. <( ~ w z w a. ... c: :s ~ l---+--l----+----+----t----t----t----1----- --- ·----- d2- o 0 ,.--< 01 ~0 0 0 ,.--< ~-----,--.--,------,--------r---i----r-1·----- ---r- 2 I~ ;J _, I·, ~0 0 -o ~0 0 l{) I "'I s: I E 0 in OC: ~0 l{) en OJ b[ ~0 ({) -o I I J----lf----t---t---t---+-----l----·r---+--1---~--t----·- ---·--· ! ~: ls 0/ 0 0 ~0 L{) r-, ~0 0 00 ..c: ro ::s .0 00 .--< ('/ 1n CJ' I 1--------r--l---t---+--r---+-----·---l---- -- ------ -- --· :I: ~ w q c q .., ~ w z ~ D: 0 s c z z tC( ll. tC( .... w z w ll. rt --r I ('i ,-1 z /4 11. 4 1- w z w 11. [Y) rl r"'1 ~ ~ ~ 0"1 ~N r0 <Xi <Xi OC) °' °' 0\ 0\ 0 0 c:i c:i ~--------'---'-~r-<-'-'-.-.---'-'r-<'---_._~.-.__,_~.-.'-------'-r--<'----L~.-<__ _,__,N-'-'-'-N--'-'-'--N~--__.c:::!___~ V; 0 z "'!1l V) ~ ~ '"O ._. ~ r;: ..... a.. r;: Q,/._.. .s: ·v; !1l .§ (J) Q,/ '"O ·v; !1l .§ (J) Q,/ '"O ....... ·;;; !1l .5 ti Q,/ '"O N .c !1l ;J .L OC) ..c: !1l ;J .L 0 ,---< bl) t:: !1l .... 0 lf) N lf'! (') \D .... !1l bl) bl) i:: !1l (J) 0 """ ::; '"O ;J ;J -~~ N ;J 2l .s::i 0\ N +-' ·2 ;J 0 N i----t--+--+----+---1----+-----+----+-----i---l----+-----~------ c: Q,/ > Q,/ OC) r--------,--.,---.---r----ir--.,--------~--~--~-~--~------···-i [~ I : :z: 14 I o:: i~ 'c 14 ------1 ;;! w z :IC D:: 0 I- ~ Q z ·c Q) :oL ,_. ,_. ,_. N N ·.~ r') ".i 0 z x0 0 lf) ;J20 0 lfl x0 Lf) c5 lfl x0 OCi c5 L[) ::c ~ w ci: Q ci:.., rx: w z Si: rx: 0 I- ~ Q z z ci: Q. ci: 1- w z w Q. x0 rl Lf) x0 L[) x0 L[) N rl rl perencanaan penganggaran Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang EPJMD Kola Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berperdornan pada RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJFD Kora Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kola Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan:
1. 1.Rencana Kerja Pemerintah daerah hingga tahun 2021
2. 2.Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD d an 10.1. Pedoman Transisi harus memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2ll16-2021 Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pcraturan Misi, dan Program kepala daerah. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah. permasalahan dan isu stretegis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatil, sesuai dengan Visi, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel. partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokurnen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. J ' RPJMD Kota Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, clan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpcdornan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kora Metro, PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BABX
3. 1.RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Setelah PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX 2 Dalam RPJMD 2016-2021 ini, prioritas pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota diarahkan pada sektor pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitasnya, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal sebagai basis pembangunan wisata keluarga, serta penguatan karakter dan kearifan lokal dengan tetap menjadikan moral agama dan budaya sebagai landasannya. Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut: t ' Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016- 2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari ernpat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kernajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development· untuk kualitas hidup warga yang lebih baik. • Kaidah Pelaksanaan10.2 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. • • I'' • RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , . . } ' PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANIX. 3 'r 1 i J ·~ l . .t ' Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing. 4. Bappeda Kola Metro melakukan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro. 3. harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan dernikian RKPD dan Renja SKPD harus singkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegialan d alam RKPD 2. Kerja (Renja) SKPD. oleh SK.PD dalam bentuk Renstra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ' '' ~~v •••• ,... -s-, w;;;::;;;;;;.) ;fl! AC MAD PAIRIN'_.......,~---·-. ...] ,..;;..;<..;....;;........w..---z-----· t i WALIKOTA METRO, Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditentukan komitrnen bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk bersarna- sama mewujudkan visi pembangunan. Kerja sama yang baik antara Pemerintah "'· ,, Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Puscft·K's~rta kerja sama yang produktif dan konstruktif dengan seluruh unsur masyarakat, menjadi prasyarat untuk dapat rnewujudkan cita-cita bersama. I " t i 1 "} i Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai induk dokumen perencanaan pernbangunan lirna tahunan Kota Metro, RPJMD menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi. RPJMD menjadi "kontrak kinerja" Kepala Daerah kepada masyarakat dalam mencapai target kinetja setiap tahun selama Hrna tahun. PENUTUP BABXI ·:~ I -~ '.:. "- 0 "' !l 1l § § § § § l----l--l-+---+-+---+--+--+----11---1--l----l---+---l----l----l----+--+---+----l---l--+----------------l----1----+--+- "n § § § § § § § § § 1l § § § § § § § § § § I § ii § ~i ~ ~::: § !l § § I~ § § ~ ~ ~ i ~f-"l'-a-+-;;;.+o-_-1---+-+-~----+---I--+--"'--.+-++---+---+-/l-+-----11--'•,;:-'+-,-.-+-,-,-+--,,-•,-+--,,-e:-_+--+--,,-.,--+-:_-:-+.--r~ <~, c1" -- --i l ~ ~ . :;; 8 13, § 1~ § ~ ,; :.; 15, f2 - ~ - , :; 2 61 iit---+-+-+-----1---1-1---+---+--+-+-+-+---+-----1----1---1--+--+--+---+---+-+----+-------1--i---l---~--1---l----'-l--I ~ ·E ";;: -~;; u1--+++--+--t-----+--+---l--l---+-+---+----l--+---l----+--+--+-----1r---t----+------ § § § § § § •--'-"---~-- -·- - ----f--- - --· § § § § § § § § S2 ::.'. c·:~ rv "' ~~ cc ci :'.:: 0 ... a: N t; ~ ::E ~ < 0 I- N 0 ""0 ::E 0: a: ~~~-,-~-,---,~~.--,---r~.--,-..-~-.-~-,------,~--,,-..--,---,-~,--,~-.-~~-,-r--i---- i " " l j ' , l l ' , , ' ' 1 ' ' ,, I, 11 I ,, r ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :. I: ; Ir 1~ D ~ 6 i I I I-.-~---+-,___--l---l----l---1---1--+--+-+--l---l---t---l------+-----+---+--+--+----t---t-1-l-,_~_--1-----1--+--1 i I ~ § § ii § § 1i § § § § § § 1i § 1i ('. ~i .- I ; g \: )1 ~ ~ .2 :o; I 1l § ~ § § § § § ~ § ~ 8 ~ § 8 ~ l I il i~ ~; ;5 JI~i--+-+----+--g---l---~-'--l--+---+--:o;-1--~---l--·-,+----+--~--+--~---+--·-,_+--~-+--·-,-+-.. \-+--~-----l-·-,+-·-·_+-__··----t-1---1~~-~--. _~_~_,___ _._:_~._f_: '" ~ j ]= ~ ~ § ~ fi§ ~ § ~ s ~ ' ~ ~ ~ ' ~~ if ~~ I I § § ~ ~.co § § ~ § § a s .0 "' "' s .Q "' "' r • '' .t : "r; tr. ;-t: j, .: ",, ;;, § § 0 0O• § § § § § § § £ ·~ ~ ~"' ·~ 0 u1-~+-+-+-~+-~+-~+-~~+-~+-~~+-~~+--~+--~+--~~+--~+--~~-+-~-1--~-+-~-1--~~~-~~-~-~-+--+---+-----1--~ " ,, § § § § § § § ~ § § ,f I l 1t r,.,. t , r: ~c; ~~ ~j r-0. G ~~ .~ [; ~ r ; ., . f-· ·-· '~·. :: ( ... = =l~,,~j '.·· I(:; ... - .. --1 . ' i r ! I t I I ·1 r-~~~t-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~-+-~~-+-~-+-~~+-~-l~-·-·~~~- y ~ ,. r- .: ~ s .0 ru "' CQ I I ----j--. ',? Ci -r " 1 ! § § •0,, !l 1l 1! § § § " ~l_, t-,~ :::: v. d -~ «: ---~-~--,----.--.--i-----.----,--,.---,-,--,-;--T--------r-1 ·----- --,-·---·-- --·. i ! ! I f--+-+-+--+-~-+-~+-~+---+-~+-----+~+---+--+---+---+~--+---+~--+--+~--+-~-+-f--~.,,----~j~.----c j ] ~ ?. 11 !i !i !i ~i 11 ·~ ~ ~ g 13 11 fl. fr .. I· ·. ~, ( i :: :• I ~ ~ 1--1-1-1--1---+----+----+----l----l----l---l---l---l---l---l----l---l---+-+--+--++----~------1----- -- --- - l-...l-1..--1-4-~.l-----4-~--l---l--~-l----1~+--+--+---+--l-~+-+---l~!---+~-t--1~~~---i-~ ~ ] :1 !i !i !! !1 ~ !1 5. ·~ ·~ ~ ·~ Ji il § § 1l 1: '' i ;: .~ ~-l--l--l---l----l----+----+----l----l----l---l---l---l---l---l----l---l----l---t----t----t--r---------1---- ~ ~ -c I~ 51--+--+--+---+----+----+-----1---1----1----+---+--+--+--+--+---+--+----t---t----t----t--i---- i i IB I !i g ~ ~ ~ ri ~ ~ ~ ~ ~ 5. ~ ~ ~ ~ ~ ... - ----\---2- e J : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ill !! .~ ~ :J, r'1 ~ r-, r-i :t ~ ~ ~ a ~ ~ sr, ir, C) ;;: ~l-~~~--1----+----+----l---l---+---f--~--+--+---+---+----l--+---f---1'----+---+-+-----:-·-·--' ~ 5 ., § ri § !i ri § g ~ ·~ ~ ~ ~ g ~l ll g ;; '' 1· :: : ~ I- I l--+--+--+---+----+-----1----1---+----l----l---l---+---+---+---+---+-+--+-+--+--+-+---------I--- - I ~: 8 § "r . r.i .0. l tlD "' Ill ~ !'O ..J .v. .d. "'· .,/, .>I. .){. ,,{. ~ "' •J c •• ~. '· •. 0 c 0 0 ~-~,,--·:..-"-~":_ 0 0 c .. ·- ... .. ~l ~ ~] ~i· l j J : -~-~,• ~--',:1_· ~ ~- -~_'.,. ·~ ~ 11 l -~ _l 11] l l I ..~ '5 i5 o cS o :J ·• ·1 • CS o o c; J ,:_·;;; o, o. n. o. c. c. c. o. I: 1-r-.-,.-~++--4-1--+--+--++---+--+-l-+--t--+-+--J.--+-+--+-+--+---1-+--+--+--J.--+---t-1- ~ i ·~ i ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ;, i ~ ~ ~ ~ @ ~ H !l ~ ~ i\ I -~- f -!~~!-~+-~+--+-~-·-+-~-+-~-~-+-~-~-+-+--~---§-+-j-~-,-+--~-§-+--+--~-~-+--·-i~--·"f-l-~-,~--~-!-+--+-~-~---+---+--~---+--~f-ll--f-~-'-{-+-2-1·-'.-+-8-.'-:-+-3-.·-~-l-~-:-'-·-j-_,: -!--:_;_,__"_._ §§§1-1§ § ~.-§ ;{~§§::'. §§£~ lj2g§iil ?c: s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § § § § ~~ - ~ m m g ~ ~ ~ ~ : N ~ g c~ ~ ~ ~ w § ~ ~ R ~ i . ; l" - - § l ! ; I ' ; - ;\ ' ,; i t- · 1-;,- ,, I 1--;-+...+-t---t---i--+--+--+-t--+-'"-.;+--+-+--1-=-"'-+--+-+--+-+--1--+--+--+-+--t--1---t---i--j-l- ----i-·· __· --1 ~ ! . ~ § § § § § § § 8 ; ~ § § ~ 8 H ~ ~ 8 2 1 : = ~ ~ ij § ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ I~ ~ ~ ~ t2 ~ ~ ~ r-• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,., ~ ~ ~ .6 2 ,::l--+--+--+---+---+----1---1--+-+---+--+--+-+--+--+--+--+--++-+--+--+--+-+-+-+--+--l---tl----·--·- -- ---- ~ ,. - ~ c ~ v; .. § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·§ ~ ~ ~ [; 5: ~ ~ s 8 8 ;~ I ~~ ~ ~ 1 ~ .... s · ~~1ft- --11-1-+--§-+-§-f-§-_+--~-+-f;j-+-1f-§-+"-§-l-§-l--l-~-+-~-l-§-l-§-+-~-+-l-§-1--§+-~-!-~-+-+--§t.. 1--!1+--~;1-r--- ,, ~ ~ ., g § § Sl ~ a ~ § :s ;t § § ~ ~ :>: ~ :a § r; 1l 1l ~; 1 .c i ~ i i E 1 ~ ~ R a ~ g ~ ~ i ~ N ~ § ~ ~ ~ ~ I 31---++-t---+---i--f--+--+-t--+-"'4-+-l---+---l--l--+-+-l---+--1--l--+-+--l--+--l---+--1-t- ~ ~ r: ~ ..... .·{. 8'· i ~ § :n ~ ·:: .r -r, 8 B ?.. c'.~ ~ ~ l ~ ----1-1 j ,, I::: 1l: 5 1l 0,,. s .0 "' "' = N rl ,.. ;.'. ! :I[; u, o 0 ., 0•r §§ § ~ l ·= I i ; H ! i i ~ ! H II i i ~ I ~ ! ! '' B !l ]1--++-1-~+-+--l---'f--+-+-~t----1--1-~t----l-~-l--+--l----l-~-+---t-~-f---+~-H~t--+--+-~----1 f ~ ! ~ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § ~ .[; 'j ~: ·~ llll---l-++-~-+--+--+~-l--+~-l-~-l----l~-l--~~~l---1----l~-l---+~~l----I-~-+~+-~-+-+--+~+---~--~ ·~ ! ·l Ut---4-l--+-~~t-4~-+~-t-~1---1-~~-t-~1---1-~~-1----1f.---+~-t-~1---1-~~-1----1r-~-+-~+-~-+-+~+-~f-~~---'-~-- § § § 0 ~ : I~ w.r , -~. ~ f. · · I ··-··----------!-.-. -· ., ;: I 00 c: r. .,,_ ~ .~ ... (. .? ~fl . ·'·~.v: ·:.i. '~ ( ].l .. § ·~ l---+-+-+---+--t----ll---++----1--+--1-----1----1---+-+---1--+---11---+----+---+--·---·------- --- § § ~ ec c: ~ 0 " § § '.6 § § § § § ~ § § § ~; 0 §§ § § § § $ § § ~ § § § § § ~ § § ~ ~ i! .:: -B ef--+-+-+---+--+--+--+-+----+--+--+-----+----+--+--+--+--+---+--+----+----+-------;-----r--- ::.i: '"f' 't § ~ ~i s: c=: eo U> ~· ~· ~ ~ § ~ :a li fl ·~ ·~ § !1 g g § E ~ ~ ~ ~ f. 'i ; ·;- r g ~ ~ ... 0 0 ~· k ~ ~-+-+--l-~~~--l---+---4---4---4-----l---l--l--l--l--l---1---1---+---+--·"----"'--'---->---- .t ·i! ~ ~ 0- ·~ jl--+-+-+---+--+--+--+-+-----1----1----1-------l-----l---l---l----1---1----1---1-----1-----1-------,,----r--1 ~; ~J J. :~ :~ ); 2: !l § r~ §§ § "'c 0 0 § ·!f ·--·------ e, 0 "'Vl Ci > .< "' "' -r--1 ! I ' b s .0 "'co § :. ~ § ",, N I ~ 1 1,--:--~ g ii. ! ~ / r- - . :--r·--- - I i t • 1".f t') ~) ,, c § ~ ". ~ fl, ~ § § ci t f ' I r i i I : i I : I f---+-+-+---+--+-+--1--+--+--+--+--+---+-+--+-+--+--t--~-t---t---t--t-·n--r---- -- ~ ! ~ ~ ~ ~1 ~ ~ ~~ '' ~ I I · l--~-4-,..-+--1-----4---1-4---lf--4---1--+---+---1----+---l---+-+---+--l---~-t-----+----t---r·--l-!. ..... J _ I ! I , ~ § r ~ ~ t- I--+-+-+-----+--+-+--+--+--+--+---+----+---+---+--+-+--+---+---·'----·----+--+----+-' ----1-----· § § § § " § § " § § f, s -'' " "' c Y. :r. I J t-r-.-rl--+---+-+-f--l--+--!-t---+---l---+---l---W--+-~----4---i--,j__J_ __j __ i- -r--] --- -- l I 1 I ·~: ~ ~ ~ ~ ~~ § ~ § § § ~ ~ § ~ ~ k: I 1,10 c V) ,_,. f'!i, " ~ s,: c .,... § R (J) ~ CJ; N er:: ..... r-. °' c- ~~ 8 1, ~ § •r ~ § ,.., 8 I t ~ ~ 8 ~ ~ (_) ~ ~ fX Ir\ .;, r 0 ~ -o ~: -U 0 0 ;': ! .; ;~, 1 ~<:;!~-Hl----t--+-+--+---+--+--+-+---+-~--+---+-+---+--1-~--+---l---1----1-j_L _ j ! ~ ~ ~ ~1 ~; ! ~ ,l k I . I l -+--1,1 "1 if_ l I . ~ :1 I 1 I i t--t--t-+----+--1r-l--+-f--+-+----+----l--+----+-+--+--+-+----+--+----l--l----+-l-_j - i ] ~ ~ ~ ~ ~l r 1~ ~; fl i ,, · r v: : I .. ~.: 0 - ~ ~ ~ ~. § § ~ § § § ~., 8 § ~ * ~ 0 1;-1~- - i1 .. - ~ $ 5 : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ (; ;}. I ! i' f--~-+-.S+-::?+---~--+--~--+--+---+---+---+---+1--1-1----1----+1---1--1-1-~-,+-~-l+--+-~-1-1--8-_'.--+-i-.~-+-,-~-;l1- -j -] ! ~ ,_ ,, " j ' i .."'e1--1-1--+----+-+-+-+--+--+--+---11-----+---l---+--+-+--1--11---+----+---+-+--r1---·: I § § ~ ~ § ~ § § § § -0 §. ~ u ~ I ! ~ : ~ E 8 ~ ~ ~ § ~ § § § ~ i ~ ~ ~ ~ II ! ~ ~ ~ ~.~ ~ 0 ~ ~ ~., ~ .,... ~ ~· ~ ~ (J) ·:; •r ' .r, l I 51---1-1-1-----+--+-+--+--+--+--+---+-----i----+----i----i---i---4---i-----!----f-·--- i . I,, ; - .) --- 1 i wr : 0 r I : I . - --+- -- ------ i I 0O· ,, 1(:O· :: ec --·" co. ·" 1---~--1-- 1--+-~·+-~+-~-~--+--~--1---~-"---+-~--+-:--+---l--i-;--1--1~-~-+--~-;+-!-~_l--_~_,_l---~-·-l--~-!+-~-:l--l---~-:_-+---~ll---:-·_~l~'-~~~-j I ~· i I •J.. ----r-:;---- i ' 1------ I i ---1------ 1 --r·-- 1 I j .. :;,: ~ ~ :'! ~ ~ ~ :i\ r ;f. ;;; ,.. Q. ..... ~ V'l ...,. ~ 0-- ~ ~ ~ t-, ·-· Cf., 1j1-~+-~+~-+-~-~-+--~~-1---r-.~--+~-·--+~~--+~--l~-§--+--~-·-+--~-·-+-~~-·-1---~-·~1---~-:_1--~-·-+-~~-·--l~~t-:_4__ ~_.--l__._'__,1---:1~-- ·-~-~-1----- s 1 ; s ~ 3 § ~-"· '_"; !f. ec ~ .!f. ~ ?f. -~ .r ~ ~ ~ I ~~ .i: ; ~ 8 ] ·§ ~ ~ -· ! ~ 40 -. -"• .. -"· '· J .i ,. ~ ~ .... .-. Cl M 'fl I l I 0 .... r ; io "' ' ~ja: N - eo "' ,, eo ~ tu 0 ~ x: ~~ N ~ "' ., ., >J; i: ::? ~ r : L :.:: :.:: .D.... ,, " . "' <( 0 :£ ~ co [:'. cc~ r: ;::->- N ~ "0 ;:-.. ~ ). "' "' J 0 ;;;, ~ ~ "'0 ~ ~ "'s c, t ~a: 5 -~ .. ~: ~ N -~ ..~ "' "'~ n "' " '• <-· "' J ., § ·- .,-o "' "'Q, ~.. .,. Cl j z e, ~ "' .s -~ "' eo s .if;!; ' .:'. " "'2 >- r-, ~jer ~1 er "' ~ ,, ~- ~ ::: if: 0 o "' '"M ~ •0 ?. t-,o o •O "· ~ s _![§ ::l -~ r ! _r ~ ,_ >- >- ~ a "' ~ 1l i9. :s "'8 .r. v. il A :::: ~~ N N ~ "' "' :;; ~ if: ~ ~ s " ,, I~ .o 11 "~ "' "I' ~ § -~ ~ .&.' ! r -~ .r.-e ! "" "' "~ >- s " r~-~ :;i !l "' M "' r-, o. ~ ~ ,, ~ e-, iil ::i t: r-, ~ "' " o ~~ ~ ~ ~ ?. t-, o '" ~-~ --· ,, v ~ s .. eo co§ m Ji 0 §. r '~ "' -c >- >- gi !l ~ v , uv •O "' "' " tl e-, r-, ~A " ~ VI .-; "' e- eo " 0 0 s~$ ~ •n co ~•O r-,0 N N s -~ "'§ ~ _s; .r -~ e, ~ •O >- t- § § § § 1,l * § ~ ~ o A "' ~ N c• ~ "' ~ ;!; :r ;! '7 ~ .r -~ eo :; .Sf § -- 4 >- -· .r; -~ Ci ~ ~ t • " ::;: ., ~ ~ ;, ~ § r ~ "' -~ .f... ~ .. l "'§ ., I: "' 1i rr ,, u j {1 .;j .0 '· ~ ~ i. ~ -~ j ., .t~ B" {' ~ (' -~ ~- -~ i' :je -J ~j ~ ·;;s~ ,. u.. N ' ~ L ~ ( ;;. I ] ~ :e ~. -~ ~~ J. -~ ,, ] .>, VO c_: <. "' ~ f" . 2 > ., ' '-0 :g ., .c 3 ·f~ " ~j ~ ~ c " ~ ,, "'il ~ h. ~ f~ k u ~- " .E ~ ~- ,, ::; ~ ~ ;--;, t ~ ~ ~ ; ~ " ~·• E ~ L 5, "'?. ~ -~ -< ?, ~' .... '' ., .g I~ ·r:. ;,, ;:; ·~ " .F. R [' j 0 c~·c -~ - ''J -- ~-~ < <. <. L_, ., .. "' ·' - " . u "' "' ' "' ~ ~- :: <. ;; :~ .. i: i: J'. ~i ·- :'.;~ ~ ~;:i 0 -~~ '- '.. t1 ~J ~ ~l '- _, ~; ~-~ i: "' ~ " ! t t & ~ ;c " .< iC '1'. n. t ;.. < if: "' Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk member: gambar;m tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Waiikot.: pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukan dari akurnulasi pencapaian ind ikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikalor capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi k inerja yang diinginkan pada akhi r periode RPJMD dapat tercapai. Indikator kinerja daerah dirumuskan berd asarkan hasil r. analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) Ie rhad ap lingk<lt capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan ind ikator k inerja d acr.ih terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kola Metro L1hu11 2016-2021 diuraikan dalam tabel 9.1 BABIX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH . !i~ x: ~ w ~ Q ~., 0:: w z i a:: 0 .... ~ ~ Q z z ~ a. ~ .... w z w a. ('J )( N er. <'---------'---'---'--'----"------j__-1_ _!__~.~~-~~--'-~• 0 z 1~~~ / O' 1 s· °' 1------+-+--f--------l---t.------l---t---+----;1---;----·-·- ---··~-----· 1-->--+----i---+-------+--t---+--t--+---- -- f-t------ I() 0 <'l 0 N :I x <( a:: w <( Q <( ., 0:: w z ::it: 0:: 0 .... <( !I'. Q z z <( 0.. <( 1- w z w a.. M >< § ,.... --- N r--.,' 0 8,.... t::::- 0 0 0 c::i 0,.... (i:;- 0,.... 0 8 c::i 0 r< 0- o- l() (X) o' o- 0 0 0 r< CX)- r--' 0 0 0 r< --- l() r--.,' § c::i 0,.... 0- (X) § g ,.... -<, l() r-, --~-i---! I F:i I i 0 8,.... t::::- ll") 0 <')- o- 0 0 0,.... -<; ll") r< 1-- t--------l---l--4--t--;.---4---4---+---!----;.--1---+-----t--t---t·-·--· N § ~ Ill § ~ t---1--+--+--+----+---1---+--l---l---+--+------ -t---- "" ~ t---1--+--+--+----t----,l---+--l---l--~--+------~--,----- r------.--t--11---+-+---+---+-----._-t----1--l---l---- --- ---- t ;· J: ~ w <( 0 <( ..., a: w z ~ a: 0 .... <( ~ 0 z z <( Q. <( .... w z w Q. 'l ""' +r rlr1~ 1' ·1· i . -- ~ '_'' 1-- --l 0) I I ,.:.: I u: i I"'~ 0 0 ...... 0 0 ...... 0 0 - ...... 0 l{) N N '<!' 0 0 ...... 0 0 - 0 N '<!'- l{) N 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 ...... 0 0 - 0 0 ...... 0 0 ...... 0 0 ...... 0 0 ...... :;!; -t- I r------i--r---t--+--t---r-----+--+---1----+--'-n~4--~~~--t----'"-·---- ... 1 ~ gf i "" Oj V1 Ico ~ ~ t::::: i.... Q.I ~ t-i ~ ~ ~ I --- ] -f-1----- __ , _ ~ ~ ~01 ; -:i: ~ ~ ;:J ~ ~ 00 i.... ....., l f") <o 00 lf) 0 in "' t----t--t---t--+---1--+-----l--.l---+---.l----l----l------- :t: ~ w c:( 0 c:( ..., Q:: w z ~ Q:: 0 1- c:( ~ 0 z z c:( Q. c:( 1- w z w Q. ti) x ?fl cf?. 0 0 0 0,..... ,..... r---t-+---t---t----ii--+----+---l-~--~---1---1--·--·----I i--i--r--t---+--1f--i----+---l--l------J----· N 0 ..--< ~--- --··-t-~-----· o!2. o2. 0 0 0 0 ..--< ..--< ~ 0 0 0 0 l/') s:: ::s ..c:: ~ l r: I -I J: ct 0:: w q: Q ct .., 0:: w z :.:: 0:: 0 .... q: :.:: Q z z ct D.. ct 1- w z w D.. 1:, .o x I I _t. - 0 ;;'20 0 0\ ..., 2 ;:J 00 ..c ro 0 ~ <l) <ll 00 N l--l--+--t-+---+--t---t--1--r---r----- ---- -- I --·--1 "'1' <ll<ll~ ..., ..., 1c- C: ........ ~ ~ ·2 ·2 0 ..., c c cf I I .E ~ ~ ~ ;~ ~ ~ § ~ ~ ~ . tr 1-~-t--+--+-+---lf--1--f---1-~---r-1--0C)-t-----1-- - --- -I- I :~ ~ ........ ~ ~ ·2 ·2 ~ ..., ·"§ -;; ~00 ~ .. ~ :l ~ ~n ~ .s, -~ ~ § ::i ::i o: I ir, l-~-+-+-co--t-o::J--t-----t-~-l-;j-l--~-+---t-'<l'---j--'°--r-,--;-1-----1- c ::i <ll <ll '2 ·2 .9:!.., .9:!.., tn tn .-< ,..... .--~-~-~-i-~-..-~--~-,--€ § § i l i f ~ [-;- J, -~.I ~ ~ ~ ·~ Q:;' ,_ ,--; OC) f---~=-~--t:l..-,-~-if---f--t--J----j--t---r-""-1-1-----+-I---1 - -1-----1,·-·- ~ i ro 0 ~ <l) <ll 00 (') .if U_ 1(, r-1 G l(', 01,~, Q z z ct Q. ~ w z w Q. r: r: 1-··--- ~c o· r<) 00 ~0 0 0\ 6'2- 0 0,_. 0 0 .--< co ...:,,: 0 0 N '° E ...:,,: N N 6'2- 0 0 .--< 0 0 ,.--< t--t--t---t---t----1----+--+-+-----J---·- --- 0 0 .--< E ~ ~0 l() 00 11') c: ;:I ~ ~ l I ~ T--T~I--- ·;;; t<j Q.J 0 0 .c co I ~ I :.; e, .!::: ] ~ ?i o cf 'cf ~ ~ 0,C:. .c c: .; ~ ·~ __ ':-'. 8 ~ -;;i 8 i2 ~1, ~ ~ t<j ~ ~ .--. .--. ~ ~ I fn r-------.----1--1-----1---1-----1---c---+--- ---+-----! -j--- ro ..r:: Cll I-< ::l OJ ~ l(") ,.--< c z z c:( 0.. c:( 1- w z w 0.. a) x 0 ~0 t{') N 'cf2. 0 0 ..... c (l) E i---t·--t---t--t---t----tl--+---+--+--+----t--·- --1--·--t----•···------ -·· c (l) E 0 ..... .._, c (l) E 0 ..... ~0 t{') o c r-J i i I .r. r1 I 1 ----r j l: c:( 0:: w c:( c c:( -, 0:: w z ~ 0:: 0 ~ c:( ~ c z z c:( Cl. c( ~ w z w Cl. m x ~ r-' ('~ .--• '-N ~ r-1 \'~ ~cio Or·--· i__ ..L__'-'-r:--..'-'_J__::oo::::'---1-oo=-· __,__::O\'-'·--·-'--=O\'-'---~O'-----__J'-0'=--_,__r-<__,__c~_·.._=.___ .i:': _::_' 0 ~0 L() N ~0 L() 00 c .8 00 L() ~0 l() N 0 ~0 LI) N ~0 LI) N ;J20 L() 00 c .8 00 ({) c N ~ c J~~- ~ ~ ~ ~ ~ L-L--L--L--L--1---1----1----J.-::-t-~l---+---J--- --1 ~0 0 l() ~ l() (") l() N <:j<' c; .2 0 00 ~-+--+---+--+---+--+--+-----+-+---+--·--l--+--•----.. ~0 O' 00 -Cl> H ·~ 1 ~ ~ 0 ~ c -co l i :.O~~o~ ~ &3 "1' S S ~ 002 Q ~c:C: 'C' :::< •c -, r:--..' L() r-, ~' - ~~-o_;:;,~:__t11_~_,,_-~-t--+---t--l---~----1---+----+-~-:+--t-r-<---t---1- er: .• ~ ro c 3-..N ~ ~ ~ .2 ~ I ~ ~ ~- <:j< 5S R ~ 8 ~ ~l r= ~ i--1 : """' :c <( a: w <( Q <( ., a: w z ~ a: 0 I- <( ~ Q z z c( 0.. c( 1- w z w a. 0 r-1 2 C'! r<i ~ ~: ,..... C'! cri I r-t ~ ~ "'~ N C"J 0J i '--------L---'-'-rl-'--L.:...rl_:.__.L..:_rl_:___..c_.:_rl....;__-'--',.....--'---'--',..... ._:-~_ _J 0 z CD c <13 '-< 0 0 0 0 r') Cl) c (ll..., 0 0 0 0 I() ;!?_0 0 0-- ..... ·2 ;::l 00 ::c ct 0:: w ct 0 ct ., 0:: w z ~ 0:: 0 ~ :.:: 0 z z ct D.. ct ~ w z w D.. ~ 0 c c:: -r-, ~ c 0 ~ ::st:: s "' 8 ~:2 ~ ~ ~ "'1 ~~ L----l----1---1----1---_,______. __ I--~ __.___ ---j----- 1 '§ 1 ·~ (-< '.[.: r--< r--< 1--1--1----l------l-----l----+----+-----l---+----t------ l; ::i ,, ('J o: ..- ~ I. r; I ".;L r: .s: II~ 0J I 1· ! rJ Cl) ro ..G E Q; C'J rJ ··-1 ~ ~I_ ! :x: ·~ I~ Q ct ""> IX w z ~ IX 0 .... ~ Q z z ct D.. ~ w z w D.. I,..... I~ 0 z ~0 0 l() ~0 l() l() 111-r---t--+---t--(----l_J . 0 0,..... ~0 0 00 r:l bl) ro ..G E <JJ CJ· o~ 0 O'· I I rr r ro I ' "I. r; ..G r-~ I Q; I i I o: I..-:; --- ···1··--··--- ro u: I re I .;:o I C:: Q; ~0 0 'D .)!- z I ct Q. ct 1- w z w 0.. --c ~ ~ ,.._; ~ ~ ~N r<J 00 00 00 °' °' er. o: c:) c:) c:) 0 ~~~~~~~~~~'""''--"--'-.-;~~"--'-,-;~~"-'-r-<_.._r-<c_.~~-'-~,-;~~-"---',-;~~-'-'N'-'--'--'-N-'--'-~N__,__c:::J____~~ (/') ·2 Q.) ·v; (I) .§ <fl Q.) "O N .c; ro :l ..0 0 .-; ..... ·2 :l 0 N c Q.) ;;.. Q.) o Vi c (J) r0 bl) r:: ro .... 0 :$ ~ :$ ..... (/') Q.) "O r0 ..c ro :l ..0 N .-; bl) r:: ro .... 0 t{') \[) ~ '<1' o ..... ·2 :l N N c Q.) ;;.. Q.) 00 ::;; eo bO c ro <fl 0 lf) 0 z I ii r0 N c z z c( Cl. ct 1- w z w Cl. :r ~ w c( c c( , ci::: w z ::t ci::: 0 I- ~ rl N N N N ...... N lf) \D c:i c:i N N c:i z f 1 ! ci z x0 0 tn ~0 0 tn ~0 tn c5 tn ~0 ct) o' r.n :c ~ w c:( Q c:( .., Q: w z ~ Q: 0 I- ~ Q z z c:( Cl. c:( 1- w z w Cl. ~0 rl r.n I.I) ,._, ~0 r.n N § ~ perencanaan penganggaran Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kola Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berperdoman pada RPJMD Kora Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJFD Kora Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kota Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan :
4. 1.Rencana Kerja Pemerintah daerah hingga tahun 2021
5. 2.Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan 10.1. Pedoman Transisi hams memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pcraturan permasalahan dan isu stretegis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sesuai dengan Visi, Misi, dan Program kepala daerah. RPJMD Kata Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah. lima tahun. yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien. efektif, akuntabel. partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokurnen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu RPJMD Kata Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Zima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kora Metro, .=: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BABX
6. 1.RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Setelah PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANIX 2 Dalam RPJMD 2016-2021 ini, prioritas pembangunan yang mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota diarahkan pada sektor pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan kualitasnya, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal sebagai basis pembangunan wisata keluarga, serta penguatan karakter dan kearifan lokal dengan tetap menjadikan moral agama dan budaya sebagai landasannya. Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut: lebih baik. Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016- 2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari empat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development untuk kualitas hidup warga yang KaidahPelaksanaan10.2 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. • • 1' RP.JMD KOTA METRO 2016·2021 , , . ·' PEDOMANTRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANIX. 3
7. 3.Bappeda Kola Metro melakukan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro. Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-rnasing. 4. kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan d alarn RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD harus singkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021. i RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan 2. Kerja (Renja) SKPD. I, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana oleh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD. Selaniutnya Renstra SKPD inir J RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ' ....... , w,~· AC MAD PAIRIN j _ ......""""""'--'····-1 ~.:..-.w----r------ t I WALIKOTA METRO, Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditentukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama- sarna rnewujudkan visi pernbangunan. Kerja sarna yang baik antara Pemerintah .... ,, Kota, Pernerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusct~Ks(:!rta kerja sarna yang produktif dan konstruktif dengan seluruh unsur masyarakar, menjadi prasyarat untuk dapat rnewujudkan cita-cita bersama. ,..._. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Wali.kota dan Wakil Walikota Metro Periode 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai induk dokumen perencanaan pembangunan lirna tahunan Kota Metro, RPJMD menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi. RPJMD menjadi "kontrak kinerja" Kepala Daerah kepada masyarakat dalarn mencapai target kinetja setiap tahun selarna lima tahun. PENUTUP .k I j