Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016- 2021; PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENT.ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA ME'l:'RO TAHUN 2016- 2Pr21 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA METRO,
WALIKOTA METRO Mengingat Menimbang '·
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEMGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016- 2021. MEMUTUSKAN:
Denga.n PeraetujuanBeraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO
Menetapkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Misi adalah rumusan um.um mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokwnen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . Visi adalah rumusan um.um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. 8. .... 9. 10. 11. 12. 13.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BABW PERGERDALIAR DAR EVALUASI •, PualS ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalarn melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Daerah Analisis Isu-Isu Strategis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah lndikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan lndikator Kinerja Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB IX BABX BAB IV BABV
BAB IV
BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BABII RERCANA PEMBANGURAR JANGKAMElfERGAHDAERAH Pua12 ( 1) RPJMD memuat Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untu.k jangka waktu 5 (lima) tahun.
\ C1 LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR. . NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( 1'1/MTR/2016) w~~ AC PAIRIN Ditetapka.n di Metro Pada tanggal J.~ 9~~~016 KETENTUAN PENUTUP
BAB I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. ··· .,(:~- ... :;;...;:.;r.,•:.;.•;:-:.·r.10~..:a.-.· .• ~··· II. PASAL DEMI PASAL
CukupJelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokum.en perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidi.kan yang telah disepakati oleh seluruh masyara,kat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2025 nan ti. • RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi existing pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategi.s yang ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dal.am. penyusunannya, doku.men RPJMD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR I Ci TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUBAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-2021 I C7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .
Cukup Jelas
Cukup Jelas 1.1 Latar Belakang 1.1.1. Pengertian dan Proses Penyusunan Dokumen Pembentukan Kota Metro pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1999, pada dasamya clitujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom yang berhak mengatur clan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka penclek yang secara substansi saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pernbangunan melalui strategi dan arah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokurnen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi existing pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategis yang clitindaklanjuti dengan strategi clan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi clan misi kepala daerah terpilih. Dalarn penyusunannya, clokurnen RPJMD berpedornan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Larnpung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokurnen RPJMD menjadi peclornan pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 201~2015 dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2016-2021, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang rnerupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sarnpai tahun 2025 nanti. Perubahan regulasi dalam proses perencanaan pembangunan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan BABI PENDAHULUAN Lampiran : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : I~ Tahun 2016 Tanggal : ~ ?zf>-Jtm b.er 2016 ·········••···•··•·····•••·· PENDAHULUAN II. 2
B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD
Pembangunan Nasional (SPPN) masih menjadi payung hukum perencanaan, meskipun dalam operasionalisasinya mengalami beberapa perubahan, Perubahan lain terjadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang fokus pada pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, sarnpai saat penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021, pemerintah belum menerbitan aturan turunan Undang-Undang tersebut. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya review terhadap dokumen RPJMD pada tahun 2017 untuk mengakomodir aturan operasional dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. ·._ ,• ..- ,_.,_._ ,,, _,,,,_ •._.,,,,,,,.~_._._ .. _ o: , .• _._,,_ _._ .. _ _._ _._ . ., PENDAHULUAN I I. 4 1.1.2. Kedudukan RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 dalam Tahun Rencana RPJPD Kota Metro 2005-2025 RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola prilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini untuk pen gem bang an kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berpriulaku dan bertindak. Pemanfaatan teknologi untuk rnembangun perekonomian lokal melalui sumberdaya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development untuk kualitas hidup manusia yang lebih baik.
G. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD ...._ __ ····- ... ·--- . ' '.......... .__.., .. __....... ..... __ ,. .._.. "' "'.'·" RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · .. •..•..••...•.•.•..•.•••..••. PENDAHULUAN I I. 5 Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Metro tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
1.1.3. Keterkaitan Dokumen RPJMDdengan Dokumen RKPD dan Renstra SKPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMDmenjadi pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD diacu oleh SKPD dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra. Learning Internalization . Society: Terwujudnya kemandlrlan budaya perllaku masyarakat/ Pusat Kemandlrlan RPJMD4 {2021 - 2025) Gambarl.1 Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJPD 2005-2025 RPJMD KOTA METRO 2016-20 PENDAHULUAN I I. 6 Metro (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 46, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3825);
• '-·-·-- -·--------..-...----•ll!'M-••--llf ..- ..... - ........... !11.Pr;,.,,._.._.,.,._.•" .••.•••.••••...•.......•.... PENDAHULUAN I I. 7
Nasional; Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
•.....••......•...•...•.•... PENDAHULUAN I I. 8 negara maritim.
Selain itu, telaah kebijakan pembangunan juga dilihat dari tiga masalah pokok bangsa dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut akan dijelaskan tiga masalah dimaksud disertai tantangan utama masing-masing masalah. A. Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMN 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2015-2019. Adapun visi clan misi RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: Visi : "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi pembangunan 2015-2019:
PENDAHULUAN I I. 9 Tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara dapat dikelompokkan atas peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi. B. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang berwujud (tangible) maupun bersifat tak berwujud (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. Tantangan utama dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, percepatan pemerataan dan keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. C. Intoleransi dan Krisis Kepribadian bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalarn sebuah komunitas yang beragarn telah rnelahirkan ekspresi intoleransi dalarn bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (borderless state) yang pada gilirannya mernbawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Tantangan utama pembangunan dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. . ! .. RPJMD KOTA METRO 2016',.2021' 1 , • ;· • • 1 ' '• I , : ••••..•..•••..•...••...•...• ENDAHULUAN I 1. 10 1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD PROVINS! Lampung Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Dalam kebijakan kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, Kata Metro secara hirarki ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pendidikan khusus. Untuk itu, dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara provinsi dan Kota Metro agar apa yang telah direncanakan berjalan secara terintegrasi dan tercapainya tujuan pembangunan di seluruh wilayah. Beberapa isu strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 yang sesuai dengan kondisi Kata Metro menjadi salah satu dasar penyusunan program prioritas selama lima tahun kedepan. Adapun isu strategis dimaksud adalah : Matrik Hubungan Kebiiakan Umum RPJMN dengan RPJMD ota etro NO RPJMN RPJMD Kota Metro 1 Meningkatkan pertumbuhan 1. Kebijakan Pengembangan lnfrastruktur Untuk ekonomi yang inklusif dan Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan berkelanjutan Sosial Masyarakat
ENDAHULUAN I I. 11 1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 Dalam menyusun dokumen strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, Matrik Hubungan Kebijakan Umum RPJMN dengan RPJMD Kota Metro NO RPJMDProvinsi Lampung RPJMDKota Metro 1 Pengembangan ekonomi wilayah, tata 1. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk ruang, kawasan dan pelestarian Mendukung Perekonomian Lokal dan Kehidupan lingkungan hidup Sosial Masyarakat
RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ENDAHULUAN I I. 12 Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat ruang. Penyusunan RPJMD Kota Metro 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Metro 2016-2021 dengan RTRW Kota Metro 2011- 2031 Pemerintah Kota Metro memperhatikan dokumen perencanaan yang sama di 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.~dapun isu strategis kedua kabupaten tersebut yang berhubungan langsung dengan Kota Metro adalah sebagai berikut : Kota Metro dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan, Kota Metro merupakan ibukota dari Lampung Tengah. Kondisi ini menyebabkan banyaknya aset Lampung Tengah yang masih berada di wilayah Kota Metro. Tidak terkelolanya aset Lampung Tengah tersebut menyebabkan hambatan yang cukup besar dalam kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah Lampung Tengah. Sampai saat ini, Kabupaten Lampung Tengah belum bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu, masalah pengelolaan aset Lampung Tengah di Kota Metro menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah. Isu strategis terkait dengan Kabupaten Lampung Timur adalah pengembangan Dam Raman sebagai salah satu potensi pariwisata alam Kota Metro. Dam Raman merupakan potensi pariwisata yang berada di 3 (tiga) wilayah, yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro. Dalam pengembangannya dibutuhkan kerjasama lintas wilayah. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, maka dalam dokumen RPJMD Kota Metro disusun isu strategis pengembangan kerjasama wilayah, terutama dengan 2 (dua) kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · · ' '''..._.... ~_ ...__ , ..._,.. ..... ,.,,.! -. ENDAHULUAN I I. 13 Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kata Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :
Dua kecarnatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Surnber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo. Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong rnaupun dibatasi pertumbuhannya adalah :
layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RTRW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. .......,. .,... ·······-· 1 -····---·.--··· .. ') RPJMD KOTA METRO 2016-20~1 ENDAHULUAN I I. 14 DANKOTA KECAMATAN METRO PUSAT Tabet4.1
kawasan ini.
RPJMD KOTA METRO 2016-2021 .. I · _ ... '..I pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota rnaka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya.
Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. ,. I J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 '111 f .......................................................•.... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 8 Sumber : BPS Kota Metro, 2016 Grafil ,(-0~ >.;- I~ '' ' " " \. h .. l •• ' _, . . ' j J ~ l' ' .l 1 Lampung Barat 60,93 61,92 62,51 63,21 63,54 64,54 2 Tanggamus 60,09 60,63 61,14 61,89 62,67 63,66 3 Lampung Selatan 61,07 61,95 62,68 63,35 63,75 65,22 4 Lampung Timur 63,23 64,10 65,10 66,07 66,42 67,10 5 Lampung Tengah 64,14 64,71 65,60 66,57 67,07 67,61 6 Lampung Utara 61,82 62,67 62,93 64,00 64,89 65,20 7 Way Kanan 61,27 62,04 62,79 63,92 64,32 65,18 8 Tulang Bawang 63,21 63,67 64,11 64,91 65,83 66,08 9 Pesawaran 58,64 59,44 59,98 60,94 61,70 62,70 -----·- 10 Pringsewu ,. 64,86 65,37 66,14 66,58 67,55 11 Mesuji .. 57,32 57,67 58,16 58,71 59,79 12 Tulang Bawang Barat .. 60,13 60,77 61,46 62,46 63,01 13 Pesisir Barat .. * * 58,95 59,76 60,55 14 Bandar Lampung 71,11 72,04 72,88 73,93 74,34 74,81 15 Metro 71,37 72,23 72,86 74,27 74,98 75,10 t~ , ''~ ', ~ : I 1r ', , ' ' l J • r ' I 'l I \' ' , 11 ,. ' ,,, ' . ' ;r'· 11~;: JI 1L,:i~·,:1.rnq)-'. ' r~::~)· ! 1! /;l~~ '·.tf i'. Q ~;[, •: ~ ',' I '::~I ./I~ t 1: '(-· , r , ~i ' 'I ;'j~"' •).;- 1 ~ \ ~ , 1 I , • I .. I ii ,,_. 1f 0 .....: . ' ' i' .. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · . .....•...................................................... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.12 Narnun dernikian perkernbangan Indeks Kedalarnan Kerniskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kerniskinan (P2) Kota Metro selarna periode 2008-2014 rnengalarni fluktuasi. Pada tahun 2008-2012 Pl dan P2 cenderung rnengalarni penurunan tetapi pada tahun 2013 P1 mulai rnengalami peningkatan dari 1,35 (2012) rnenjadi 1,53 (2013) dan 1,57 (2014). Dernikian pula halnya dengan P2 yang mengalami peningkatan dari 0,25 (2012) menjadi 0,30 (2013) dan 0,29 (2014). Hal ini perlu diwaspadai karena meningkatnya Pl dan P2 menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk miskin dikhawatirkan Sumber: BPS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 -Jumlah PendudukMiskin(Jiwa) -.-Tingkat Kemiskinan(%) 25.000 22.05221.21R.. -L0.061i9.000i,g 10 20.000 15.52015.523 . Cl:i.7.100!6.95 15.000 10.000 5.000 0 Gambar2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemisikinan Kota Metro Tahun 2003-2014 Kemiskinan menjadi masalah krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan maupun kemampuan daya beli. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kota Metro selarna tahun 2008-2014 cenderung semakin rnenurun. Pada tahun 2008 persentase penduduk miskin Kota Metro sebesar 15,91% dari jumlah penduduk Kota Metro. Pada tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kota Metro rnenurun secara konsisten rnenjadi 15,07% (2009), 13,77% (2010), 12,90% (2011), 12,09% (2012), 11,08% (2013) dan 10,82% (2014). Data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2008-2014 disajikan pada tabel dan garnbar berikut.
RPJMD KOTA METRO 2016-2021 , , , , •........•..............•................•.................. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 13 Berdasarkan data PPLS 2011, penyebaran individu dan rumah tangga miskin (RTM) di Kota Metro tidak merata dan terpusat di Kecamatan Metro Pusat. Sumber: BPS 350000,00 300000,00 250000,00 200000,00 150000,00 100000,00 50000,00 0,00 2002 Gambar2.5 Perkemban an Garis Kemiskinan Kota Metro 2004-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk kurang dari 2.100 kkal per hari, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut, maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Metro selama periode 2004-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kota Metro meningkat dari Rp 295.395,- (2013) menjadi Rp 306.600,-. Untuk lebih jelasnya perkembangan garis kemiskinan Kota Metro 2004-2014 dapat dilihat pada gambar 2.5. ..__ Sumber: BPS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 ...,_lndeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) (lndeks) Sumber: 4,00 3,34 3,27 BPS, diolah ...,_lndeks Keparahan K iskin n (P2) (lndeks) 3,00 2,27 2,33 2,~6 2,27 2,00 1,53 1,57 1,04 1,07 0,70 0,64 0,72 1,00 0,30 0,29 Gambar2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Ke arahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2003-2014 semakin jatuh ke jurang kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kata Metro Tahun 2008-2014 dapat dilihat pada gambar berikut. ' .......... RPJMD KOTA METRO 2016-2021 •.................................................•......... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 14 Indikator perekonomian yang dikenal secara luas untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB tersebut selain dapat diketahui perturnbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. Perturnbuhan ekonomi diperlihatkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, kondisi perturnbuhan ekonomi Kota Metro berfluktuasi pada kisaran 5,49 persen sampai dengan 6,77 perserr. Laju perturnbuhan tertinggi terjadi di tahun 2013 (6,71 persert), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015 (5,49 persen). Laju perturnbuhan ekonomi Kota Metro tahun 2015 sebesar 5,49 persen. Perturnbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini tetjadi sesuai dengan perlambatan ekonomi nasional.
Sedangkan kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan memiliki jumlah RTM yang relatif kecil yaitu 12,17% dan 12,38%. Hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Metro Pusat dan Metro Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dan menjadi pusat aktifitas perekonomian dan perdagangan yang memiliki daya tarik sehingga banyak didatangi dan dihuni oleh penduduk miskin yang berusaha mencari penghasilan dan bermata pencaharian terutama di sektor informal. 1 Metro Pusat 12.174 36,75 2.957 34,73 2 Metro Utara 6.120 18,47 1.638 19,24 3 Metro Barat 3.862 11,66 1.024 12,03 4 Metro Timur 6.945 20,96 1.788 21,00 5 Metro Selatan 4.027 Sumber: Basis Data Terpadu (PPLS 2011) I I I • ' i j i' ~ ~ ' I ' I I I > , ~ I 1 A f". . ·• ~ Konstruksi A. · Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan l'DRH Tahun Dasar 2010 Tabel 2.13 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010 PDRB Tahun Dasar 2000
Sumber : Badan Pusai Statistik Kata Metr, 2016 Catatan · * Angka Diperbaiki .... Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara f1l~ ,· ll ;[1.f,,;:1~~·{~~~\ ' '[ I 'I I 11 'I ·i ' 1 1 I" ~ 1 ' ~ , rr '.~ , ' I ' 1 '' )i':h.i JI ' l I I... i= ~ • I 11: I .\ ~ 1 ~ • " (•,\ 1-i ,\;\,\.'t, } 1 \ ~ i,J.:r,U~~~I, .,t~{} ~J~1 '1 " ' "', , JI '", J, JI d 1 Primer 6,58 6,53 6,4 6,2 5,98 2,75 2 Sekunder 17,21 16,94 16,9? 16,82 16,69 10,98 3 Tersier 76,21 76,53 76,67 76,98 77,33 86,27 i ' l ;'1i; \';1\ ' I I, ' , :~frn,.r,1~~ :~~p it)n: ': '1 ~ l i! \ r T; i ~ .. & r , l t : :· ~ ,,,,. '') ·1' ,, ' 1° Q H ~I~: l • ( ~ 1 J 'I ~ J ~,, ' • I Tabel 2.12 Distribusi Persentase Kelompok Sektor Terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2010-2015 (Tahun Dasar 2010) Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Metro sebagian besar dibentuk oleh sektor tersier yaitu sebesar 82,34 persen dari total PDRB Kota Metro. Hal ini sesuai dengan status Kota Metro sebagai daerah perkotaan yang telah maju, yang biasanya didominasi oleh sektor perdagangan clan jasa. Sektor Tersier, mencakup sektor perdagangan, hotel clan restoran, sektor angkutan clan komunikasi, sektor keuangan, persewaan clan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Input sektor ini berasal dar~ sektor sekunder dengan outputnya berupa jasa-jasa, 3. RP.JMD KOTA METRO 2016·2021 ,-.
I ' i I ' ~ ' ' ' ' 1 ' ' \ ' ' • I I ' { 1 I! , j 1 ' ) ~ ' I , \ ,. ' ' t ~ ' t ' l I • ' l : .. :; !I ' 1, PDRBM ) T h 2010-2015 Tabel 2.14 tL u hp Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Metro telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi Iainnya yang terlihat dari besamya peranan masing-masing Iapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Metro.
•......•.••...............••.....•.......................•.. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.18 Laju Inflasig. Dari garnbar diatas dapat dilihat bahwa, kontribusi lapangan usaha terbesar dalarn pembentukan PDRB Kota Metro dari lapangan usaha Tersier atau Jasa - Jasa, mulai dari kategori F hingga kategori U. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan usaha jasa - jasa berkernbang pesat di Kota Metro, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu rnemperhatikan fasilitas pendukung agar lapangan usaha ini dapat berkembang lebih pesat lagi. Sumber: BPS Kata Metro -20,00 ~- 100,00 ·t~r~ler; e 80,00 .a6,n%· 60,00 40,00 sekunder: 20,00 primer; Q fo,~a 0,00 2,75 • Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, kemudian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha [asa Lainnya, dan lapangan usaha Industri Pengolahan. Sementara penman lapangan usaha lainnya di bawah 7 persen. Gambar2.6 Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Kota Metro Tahi.u12015 Sumber: BPS Kata Metro * Angka sementara!Preliminary Figures ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures t' !I . I l· I I I /•~ ~ ~ f ) r : ~, • , , ,l IH" !; I ~ '. l ~ • '" .(, ,·· '.(11: 1;·• .,jl I ~I i I I ' I ' I ' :. ':
2,58 2,51 2,36 2,28 2,27 8,92T asa amnya I u Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 100 . . . RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ' . ..•...............•.....................•...•..••......•.... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111.19 Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan: A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. maupun nasional. Aspek Pelayanan Umum2.3. Sumber: BPS Kata Metro, 2013 Pada tabel di atas terlihat bahwa setiap tahunnya angka inflasi di Kota Metro relatif selalu lebih rendah dibandingkan angka inflasi di Kota Bandarlampung 3.358,368,384,30 Kata Bandarlampung 8,367,564,30 3,07Kata Metro 4,68 6,503,858,18 Indonesia 2,677,403,40 Tabel 2.15 Nilai lnflasi Tahun Kalender di Kota Metro, Kota Bandarlam un dan Indonesia Tahun 2009-2015 Selama tahun 2015 tingkat inflasi di Kota Metro senilai 2,67%, angka ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 7 (tujuh tahun terakhir). - , . I . RPJMD KOTAMETRO 2016·2021 . 1 SD/MI 1.1 Jumlah murid usia 7-12 tahun 14.890 15.053 15.138 15.453 15.659 1.2 Jumlah penduduk kel~mpok 15.135 15.191 15.297 15.453 15.659 usia 7-12 tahun 1.3 APS SD/MI 98,38 99,09 98,96 100,00 100,00 2 SMP/MTS 2.1 [umlah murid usia 13-15 tahun 7.959 7.975 8.254 8.379 8.489 2.2 [umlah penduduk kelompok 8.389 8.448 8.480 8.472 8.489 usia 13-15 tahun GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 20 ..........................................•.............•... Tabel. 2.16 Untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang disebut dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Selain itu APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan rnerupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jurnlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Narnun dernikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS Kota Metro tahun 2010 s.d 2014 per jenjang pendidikan disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.
. . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . .... •.................•...........................•............. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 21 Dari tabel 2.16 dapat dilihat bahwa secara urnum, sernakin tinggi jenjang pendidikan, rnaka sernakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah. Fenornena ini' dapat disebabkan karena sernakin tinggi suatu jenjang pendidikan maka sernakin tinggi pula kualifikasi yang dibutuhkan baik secara intelektual maupun ekonorni. Selain itu dengan masuknya mereka dalarn dunia kerja berdampak pula pada menurunnya angka partisipasi sekolah. Garnbar 2.3 menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan 2014 APS penduduk usia 7-12 tahun rnencapai 100 persen yang berarti sernua penduduk pada kedua kelornpok usia tersebut sudah mengenyam pendidikan setingkat SD/Ml. Demikian pula APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2014 mengalarni kenaikan sebesar 1,1 % dari 98,90% (2013) rneningkat rnenjadi 100%. Hal ini berarti bahwa sernua penduduk usia 13-15 pada tahun 2014 sudah mengenyam pendidikan setingkat SMP/MTS. Berdasarkan Gambar 2.7 dapat pula dilihat bahwa di tahun 2014 terjadi kenaikan APS SMA sebesar 1,95% dari 81,45 menjadi 83,40. Bila dilihat dari perkembangannya temyata pada tahun 2013 pada jenjang pendidikan usia 16-18 tahun juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi yakni sekitar 3,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2012) yang sebesar 77,57 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah penduduk kelompok usia 16- 18 tahun yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMA semakin tinggi. Gambar2.7 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2011 s.d 2014 (Persen) 3 3.1 [urnlah murid usia 16-18 tahun 7.373 7.744 7.537 7.951 8.196 3.2 Jumlah penduduk kelompok 9.701 9.704 9.716 ,9.762 9.827 usia 16-18 tahun 3.3 APS SMA 76,00 79,80 77,57 81,45 83,40 Sumber : BPS Kata Metro . . '"' d RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ......•....••...••...•...•••..••...••.•.•...•...•.....•..... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 22 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010-2014 Angka Partisipasi Kasar (APK), rnenunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang rnengenyarn pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jurnlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jurnlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK rnerupakan indikator yang paling sederhana untuk rnengukur daya serap penduduk usia sekolah di rnasing-rnasing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan populasi rnurid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan rnencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu rnenunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih rnuda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK rnenurut kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelarnin di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan pada tabel berikut ini :
GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 23
Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 nilai APK SD/Ml meningkat dari 102,49 menjadi 111,12. Demikian pula nilai APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari 70,39. di tahun 2013 menjadi 74,05 di tahun 2014. Namun sebaliknya untuk APK SMP/MTs terjadi penurunan dari 112,89 di tahun 2013 menjadi 102,93 di tahun 2014. ... Sumber : BPS Kota Metro
Sumber: BPS Kota Metro l ! • i' I I ... ".!i' t I' I ' i ~ \ ,; l ~ . 11 ~ , • I ~ . ' . ,'. ~ J t, I~ 'l ' : I ' I; i 7·1 1 ~ l ' '1 ' ' ' '. ';1 l .. ,, -:11·. l ,'{:,'Ii I .'.\ill:" I ~ d L I I ' ,'1~:' L •; I, ': L ... II '· :' : ~ I ' !l~ ~ ~J .•I!·;.:.' I L SD/MI (7-12 tahun) 95,10 92,52 91,98 96,11 97,38
SMA/MA/SMK (16-18 67,51 62,03 62,57 66,09 69,61 tahun) Tabel 2.18 Angka Partisipasi Mumi (APM) Menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2014 Angka Partisipasi Mumi (APM) adalah persentase jurnlah anak pada kelornpok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk rnengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat rnernanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa rnelihat berapa usianya, rnaka APM rnengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, rnaka APM akan mencapai nilai 100. Secara urnum, nilai APM akan selalu Iebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM rnenunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. APM Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 disajikan dalarn Tabel 2.18 berikut. RPJMD KOTA METRO 201&-2021 ' ' ' ' !• I ' GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 25 ['."' T I ii ·' ,. I .. :' l ! J) ~ -i r • 1 11(;.z '1· t't' '"id ~n , 1, ' ( " l ·~ ~ ' j I 1; 1, Ji:,:·' i.. , '',I l I . 1\ ;1 I I' : 1, ~ .. J ~ ', .• 1 SD/MI 1.1 Jumlah sekolah 64 64 64 66 66 1.2 [urnlah 'penduduk 15.135 15.191 15.297 15.453 15.659 kelompok usia 7-12 tahun 1.3 Perbandingan jumlah 1: 236,48 1 : 237,36 1: 239,02 1: 234,14 1: 237,26 sekolah dengan jumlah Tabel. 2.19 Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kota Metro Tahun 2010-2014
Gambar 2.9 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Kelornpok Usia Sekolah dan jenis Kelarnin di Kota Metro Tahun 2014. Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 APM SD untuk perempuan dan laki-Iaki relatif sarna yaitu 97,27 dan 97,47. Sedangkan APM SMP untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun sebaliknya di tingkat SMA, APM untuk laki-laki (70,77) lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan (68,38). Sumber: BPS Kata Metro 97.27 97.47 SDt I I : Total • Perempuan • Lakl-laki } J . . ' . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . '. : GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 26 Berbeda dengan SD/MA clan SMP/MTS rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK selama kurun waktu 2010-2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 1 : 248,74 pada tahun 2010 menjadi 1 : 232,43 pada tahun 2013 clan 1: 223,34 pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah sekolah SMA/MA/SMK. Selama kurun waktu 2010-2012 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jurnlah sekolah SD/ML Namun pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah sekolah SD/MI, dari 64 menjadi 66 sehingga rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI meningkat dari 1 : 239,02 di tahun 2012 menjadi 1 : 234,14 clan di tahun 2014 adalah sebesar 1 : 237,26. Angka rasio ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung sebanyak 237 siswa. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTS rnengalami peningkatan selama kurun 2010-2012 namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan dari 1 : 282,67 di tahun 2012 menjadi 1 : 292,14 di tahun 2013 clan 1 : 292,72 di tahun 2014. Hal ini dapat disebabkan berkurangnya jumlah sekolah SMP/MTS yang ada yaitu sebelumnya 30 sekolah di tahun 2012 menjadi 29 sekolah di tahun 2013 clan tahun 2014. Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro, BPS Kata Metro penduduk kelompok usia 7-12 tahun 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah sekolah 29 30 30 29 29 Jumlah penduduk 2.2 kelompok usia 13-15 8.389 8.448 8.480 8.472 8.489 tahun Perbandingan jumlah 2.3 sekolah dengan jumlah 1: 289,28 1: 281,60 1: 282,67 1 : 292,14 1: 292,72 penduduk kelompok usia 13-15 tahun 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah sekolah 39 40 40 42 44 3.2 Jumlah penduduk 9.701 9.704 9.716 9.762 9.827 kelompok usia 16-18 tahun Perbandingan jumlah 3.3 sekolah dengan jumlah 1: 248,74 1: 242,60 1: 242,90 1 : 232,43 1: 223,34 penduduk kelompok usia 16-18 tahun 'RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' ' ··•····•····•••····•··•·•··•·••••·········•••·•••••······••• Perbandingan jurnlah guru terhadap jumlah kelas serta perbandingan jumlah murid terhadap jumlah kelas sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan keberhasilan pendidikan. Berikut disajikan data perbandingan jumlah guru per kelas rata-rata terhadap jurnlah murid di Kata Metro tahun 2010-2014. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 27 Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro
' ' . ·' '\I .1 11 i. I ' ' ,,, 1 SD/MI 1.1 Jumlah guru 1.512 1.230 1.225 1.028 1.240 1.2 Jumlah murid 15.380 18.883 18.883 19.387 17.323 Perbandingan jumlah · . 1.3 guru terhadap jumlah 1: 14,62 1: 15,35 1 : 15,41 1 : 18,86 1: 13,97 murid 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 918 2.2 Jumlah murid 9.540 9.512 9.512 10.705 11.294 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 1.622 3.2 [umlah murid 15.380 16.017 16.017 15.452 15.077 Tabel. 2.20 Perbandingan [umlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota MetroTahun 2010-2014 Rasia guru terhadap rnurid adalah jurnlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jurnlah rnurid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasia rnengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga rnengukur jurnlah ideal rnurid untuk satu guru agar tercapai rnutu pengajaran. Selarna kurun waktu 2010-2013 rasio ketersediaan guru di Kata Metro untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS mengalami penurunan. Narnun kemudian di tahun 2014 rasio ketersediaan guru SD/MI dan SMP/MTs rnengalarni peningkatan karena rasionya semakin kecil. Artinya ketersediaan tenaga pengajar per 10.000 rnurid jumlahnya sernakin mernadai. Pada tahun 2013, perbandingan jumlah guru terhadap jurnlah murid SMA/MA/SMK adalah 1 : 9,53. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 guru SMA/MA/SMK rnelayani (rnengajar) 9,53 - 10 orang murid SMA/MA/SMK. Pada tahun 2014 rasion tersebut hampir sama yaitu sebesar 1 : 9,30. Berikut secara lengkap disajikan data rnengenai kondisi ketersediaan guru dan murid di Kata Metro per jenjang pendidikan selama kurun waktu 2010-2014. Rasia Curu/Muride. RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . •••.•..•.••..•....••.•..•....•...•.•.......•.......•..•..•.• Tabel. 2.22 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !II. 28 Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi a tau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di Kota Metro sangat rendah. Data mengenai jumlah siswa putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan di Kata Metro disajikan pada tabel berikut :
' I' ,1 ~ 1~1h'1 ,, i '11'( ~~t~ 1··_1,t.~ ... ~~·... hl 'i ~ I ' ! 1 ltii '• ,( t 'I 1,.· ; ,. "''' ' I' I (t,''" I I " . I 1 SD/MI 1.1 Jumlah guru 1.512 1.230 1.225 1.028 1.181 1.2 Jumlah kelas 619 651 658 706 706 1.3 Rasio jumlah guru 1: 2,44 1: 1,89 1 :'~,86 1: 1,46 1: 1,67 terhadap jumlah kelas 1.4 Jumlah murid 15.380 18.883 18.883 19.387 17.019 1.5 Rasio jumlah murid 1: 24,85 1: 29,01 1: 28,70 1 : 27,46 terhadap [umlah kelas 1: 24,11 1.6 Rasio guru/kelas 1 : 2,44 : 24,85 1 : 1,89 : 29,01 1 : 1,86 : 28,70 1 : 1,46: 27,46 terhadap [umlah murid 1 : 1,67: 24,11 2 SMP/MTS 2.1 Jumlah guru 959 997 997 950 1.212 2.2 Jumlah kelas 132 298 298 341 341 2.3 Rasio jumlah guru 1: 7,27 1: 3,35 1: 3,35 1: 2,79 1: 3,55 terhadap iumlah kelas 2.4 Jumlah murid 9.540 9.512 9.512 10.705 12.361 2.5 Rasio jumlah murid 1: 72,27 1: 31,92 1: 31,92 1: 31,39 1 : 36,25 terhadap [umlah kelas 2.6 Rasio gur/kelas 1 : 7,27 : 72,27 1 : 3,35: 31,92 1 : 3,35 : 31,92 1 : 2,79 : 31,39 1 : 3,55 : 36,25 terhadap jumlah murid 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jumlah guru 1.512 1.549 1.549 1.622 1.638 3.2 [umlah kelas 366 487 487 473 516 3.3 Rasio jumlah guru 1: 4,13 1: 3,18 1: 3,18 1: 3,43 1: 3,17 terhadap [umlah kelas 3.4. [urnlah murid 15.380 16.017 16.017 15.452 15.137 3.5 Rasio jumlah murid 1: 42,02 1: 32,89 1: 32,89 1: 32,67 1: 29,34 terhadap jumlah kelas 3.6 Rasio guru/kelas 1 : 4,13: 42,02 1 : 3,18 : 32,89 1 : 3,18: 32,89 1 : 3,43 :32,67 1: 3,17: 29,34 terhadap iumlah murid Tabel. 2.21 Rasio Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro Tahun 2010-2014 I ~ ') RPJMD KOTA METRO 2016-2021 I .•.•........•.•.............•......•.•...•.•.•....•...•.•.•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 29 Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
1 SD/MI 1.1 Jumlah siswa putus sekolah 2 6 6 0 0 1.2 Jurnlah seluruh siswa 15.380 18.883 18.883 19.387 17.323 1.3 Angka Putus Sekolah (persentase) 0,01 0,03 0,03 0 0 2 SMP/MTS 2.1 [umlah siswa putus sekolah 8 11 11 0 0 2.2 Jumlah seluruh siswa 9.540 9.512 9.512 10.705 11.294 2.3 Angka Putus Sekolah (persentase) 0,08 0,11 0,11 0 0 3 SMA/MA/SMK 3.1 Jurnlah siswa putus sekolah 121 58 58 0 0 3.2 Jumlah seluruh siswa 15.380 16.017 16.017 15.452 15.077 3.3 Angka Putus Seko!ah (persentase) 0,79 0,36 0,36 0 0 ,. Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kata Metro Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah terkecil ada pada jenjang pendidikan SD/Ml yaitu berkisar 0,01 dan 0,03. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mencapai 0,79 di tahun 2010, namun di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,36. Sebaliknya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 0,08 di tahun 2010 menjadi 0,11 di tahun 2011 dan 2012. Peningkatan angka Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Metro Tahun 2010~2014 I!• ' ' f, f ' ' I ' ' 1'' I I · RPJMD'KOTA METRO 2016-2021 :.· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 30 Tabel 2.24 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Kota Metro Tahun 2015 lndikator-indikator yang dipakai terkait dengan pelayanan di rumah sakit antara lain; pemanfaatan ternpat tidur I Bed Occupancy Rate (BOR), rata-rata lama hari perawatan I Average Length of Stay (ALOS), rata-rata selang waktu pemakaian ternpat tidur/Turn Over Internal (TOI), presentase pasien keluar yang meningggal/Gross Death Rate (GDR), dan presentase pasien yang keluar meninggal '~ 11 l ' ' .,I;• iI·.' .. 11 ' ,, . ]~'h ·;. I! 111.I'. 'r1\ Ir ' 1'' •'• ' i.() l\!") : ·~c.11 · ' )IJ, ;I ?,~J • : :[.:. 1{1(.\ :• lI I' 11 1. Jumlah Rumah Sakit Umum 1 1 1 1 1 Daer ah
Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, maka akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Jumlah rumah sakit di Kota Metro pada tahun 2010-:2014 sebanyak 7 unit \ terdiri dari rumah sakit umum daerah 1 unit, rumah sakit sw~sta 3 .unit, rumah sakit bersalin 2 unit, rumah sakit khusus lainnya 1 unit. Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro tahun 2013 mencapai 1 : 21.931 penduduk. Hal ini berarti bahwa 1 rumah sakit di Kota Metro melayani 21.931 penduduk. Sedangkan di tahun 2014 rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Metro adalah 1 : 22.285. ... RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . ' ' ...............................................•.......••... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO ill. 31 t' ' ' ' ,. ' ~- - - - ! • , ~ I U [1 , ' I : 1\'1,1 'I ' r I 1 ;· ll (: ~ l ~ ... •. 'k•· •••. r f ,,! " ·/·O~i /:1 , ;: ,1.-Tc;~~ ~· i . ' ) "~l" "l ll i;lu)' L''t I l' I '·:I·' ?~ ~ r ~ -: ''I I, ;1 ~"\ I • ~ ' ,.., : .. ~ I 1.1 Jumlah Puskesmas 11 11 11 11 11 1.2 Jumlah Poliklinik 10 10 10 10 10 1.3 Jumlah Pustu 6 6 6 6 6 1.4 Jumlah Total Puskesmas, 27 27 27 27 27 Poliklinik dan Pustu [urnlah Penduduk 145.471 147.050 149.361 153.517 155.992 2.1 Rasio Puskesmas per 1: 13.225 1: 13.368 1: 13.578 1: 13.956 1 : 14.181 Tabel. 2.24 Rasio jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro Tahun 2010-2014 Pustu terhadap Jumlah Penduduk di Kota Metro tahun 2010-2014. Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasia Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro pada tahun 2013 mencapai 1 : 5.686. Ini berarti bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani penduduk sebanyak 5.686 jiwa. Sedangkan di tahun 2014 rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Metro adalah 1: 5.777. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan adalah 2 : 1 yang artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah data mengenai rasio puskesmas, Poliklinik dan
Sumber : Dinas Kesehatan Kata Metro, 2016 r I _..,. ·.1'1 I' , 1· • ,, ' .. ',' i } ·1 . , ~ , ., . . 11 :1 j, i . ' II ' I ! h.~;, ti ! ;'JJI '; ! ~ ", ''''" if,'.I! ,, 1),1•"1·'• 1 ''.,~ f: I { o ~ ~I ' JJ~Y,1}!~' ··~ ' \' I! I Ii •,,, . .: I
.J . RPJMD KOTA METRO 2016-2021 , . · .••...••.•......•••..•......•.•...........•..••........•.•••
Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi/Surnber Kesejahteraan Sosial di Kota Metro Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat dan TKSK dapat dipetakan perrnasalahan sosial di Kota Metro berdasarkan jumlah kepadatannya. Berdasarkan data yang diperoleh dibuatlah rentang kepadatan PMKS sebagai berikut: Jumlah PMKS diatas 501 dengan kategori padat GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 55 Sumber: BPS Kota Metro Tabel. 2.40 t lb dah di K t Metro Tahun 2014R ' T • ' ' ' 'I . ,, ' ' \ ' t ,I\ ,, I ' 'I ~ ( I . \: ',, ', ,'_,(,IJ,'•,I I ..
'!' :{;id :O:•. ' ' , I ~ ·, ' 'J 11 h ~ i~; r· ~ :f; i·:!~); I •I , I., ,. ~ [I " ' ,. Kondisi pelayanan umum Kota Metro terkait dengan urusan sosial, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja rasio tempat ibadah. Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Untuk itu keberadaan sarana/tempat ibadah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan kehidupan beragama. I .... J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ........................................•................... GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 56 Berdasarkan tabel jumlah sebaran PMKS di Kota Metro tahun 2014 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima kelurahan yang memiliki kepadatan PMKS yang tinggi yaitu kelurahan Metro dan Hadimulyo Barat (Kecamatan Metro Pusat), Banjarsari, dan Karangrejo (Kecamatan Metro Utara) dan Iringmulyo (Kecamatan Metro Timur). Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Selatan memiliki jumlah PMKS yang relatif rendah. Sumber : Dinsosnaker dan PM Kata Metro I"; }'.~\J) ·:~l·~~~~{.~~·~·i:';: ,. · .. o • ' t~J~~¥t'~fyll ··t ''!\ ~ I Kecarnatan Metro Pusat Metro 912 Tinaai Imopuro 332 Se dang Hadimulvo Barat 725 Tinzzi Hadirnulvo Timur 307 Sedang Yosomulvo 288 Sedang [umlah I 2.564 II Kecarnatan Metro Utara Baniarsari 653 Tinzai Purwosari 258 Sedang Purwoasri 78 Rendah Karangrejo 572 Tinzzi Jumlah II 1.561 III Kecarnatan Metro Barat Caniar Azunz 341 Sedang Caniar Asri 229 Sedang Mulvoiati 117 Rend ah Mulyosari 150 Rend ah Iumlah.Ill 837 IV Kecarnatan Metro Timur Tejosari 217 Sedang Tejo Agung 156 Rend ah Iringrnulyo 1377 Tinzzi Yosodadi 111 Rendah Yosorejo 165 Rendah Jumlah IV 2.026 v Kecamatan Metro Selatan Margoreio 103 Rend ah Margodadi 128 Rend ah Sumbersari Bantu! 107 Rendah Rejornulyo 159 Rend ah [umlah'V 497 [umlah 'Total 7.485 Tabel 2.41 jumlah PMKS Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan Di Kota Metro Tahun 2014 Jumlah PMKS antara 201 s.d 500 dengan kategori sedang [umlah PMKS dibawah 200 dengan kategori rendah r __ .. ··- RPJMD KOTA METRO 2016-2021 ' '- 1111 ...'. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !ii. 57 e ap1 asr ata ota e 0 a un No. ' Jenis PMKS Jumlah % (Jiwa) 1 Anak Balita terlantar 47 0,6% 2 Anak terlantar 153 2,0% 3 Anak yg berhadapan dgn hukum 1 0,0% 4 Anak jalanan 0 0,0% 5 Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 125 1,7% 6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 0 0,0% 7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 0 0,0% 8 Lanjut usia terlantar 1.885 25,2% 9 Penyandang disabilitas 236 3,2% 10 Tuna susila 0 0,0% 11 Gelandang 2 0,0% 12 Pengemis 0 0,0% 13 Pemulung 54 0,7% 14 Kelompok minoritas 0 0,0% Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan 15 (BWBtP) 39 0,5% 16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (data pada Dinkes) 0 0,0% 17 Karban penvalahgunaan NAPZA 13 0,2% 18 Korban Trafficking 0 0,0% 19 Korban tindak kekerasan 59 0,8% 20 Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS) 5 0,1% 21 Korban bencana alam 0 0,0% 22 korban bencana sosial 0 0,0% 23 Perempuan rawan sosial 663 8,9% 24 Fakir miskin 4.141 55,3% 25 Keluarga bermasalah sosial 62 0,8% 26 Komunitas adat terpencil 0 0,0% Tabel 2.42 R k itul . D PMKS K M tr Th 2014 Dari total 7.485 PMKS yang terdata, sebagian besar adalah fakir rniskin yaitu 55,3 % atau 4.141 jiwa dan lanjut usia terlantar sebesar 25,2% atau 1.885 jiwa. PMKS lainnya yang jurnlahnya cukup tinggi adalah perempuan rawan sosial 8,9% yang diikuti oleh anak terlantar 2,0% dan anak dengan kedisabilitasan (ADK) 1,7%. Data PMKS Kota Metro Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. RPJMD KOTA METRO 2016-2021 · GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 58 -+-TPT ---TPAK 2014201320122011! 2010 4,234,36 60,32 • ~-1-09_.__ ..~._os__ --4611f.. _~1•64 • •• Gambar2.20 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut TP AK dan TPT di Kota Metro Tahun 2010-2014
Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia ketja (15+). TPAK menggambarkan potensi supply a tau ketersediaan SOM dalam pasar kerja. Pada tahun 2012 TP AK di Kota Metro mencapai 64,51%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011. Berikut adalah garnbaran mengenai beberapa indikator ketenagakerjaan di Kota Metro tahun 2010-2014. B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sumber : Dinsosnaker dan PM Kata Metro 7.4ss I 100,0% 1JUMLAH RPJMD KOTA METRO 2016-2021 I • ' "' 1111" ............•...•.•••..••..•..••....••...••.••••...•..•...•. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 59 Tabel. 2.44 Kornposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 s.d. 2014 Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,65 61,64 60,32 60,36 (TPAK)
Demikian pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung meningkat yaitu 62,09%, 63,08% clan 64,68%. Namun kemudian terjadi penurunan TPT yang signifikan menjadi 4,36% (2013) clan 4,23% (2014). Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pengangguran di Kota Metro dalam dua tahun terakhir semakin berkurang. Data ketenagaketjaan Kota Metro tahun 2012-2015 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut. r Sumber : BPS l ' I ' ' RPJMD KqTA METRO 2016·2021 i '. . . · " _.,. - "' ··················•···•······•••···························· Sumber : Dinas Tata Kota Metro
GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 65 ~/:~: 1( l'"'P 1( 1 n 11'. I , I i 1 ii ' h' ' ' i '·, ·' :1 " • - _j
Berikut disajikan Data Kependudukan Kata Metro Tahun 2012-2015 (Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010). "' . ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ···································•·······•···············• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 71
'•/ '\r I I~ ! ' ' ' r • ;_H:t1:1" r 1H'ii1j ·.11 ~ ' ' I tf 11 i ;1 1i J '!-' ~· J ! t... ' 1:. ' . ' I ., r 1: .·I l, )1? ' J,,
I· ' ' \ I RPJMD KOTA METRO 2016-2021 1 • Tabel 2.57 Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Teknologi Komunikasi dan Infonnasi di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 Kondisi daerah Kota Metro terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi. Dewasa ini sarana prasarana dan teknologi komunikasi serta informasi telah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah cara hidup manusia. Cara berkomunikasi, cara belajar, cara berbisnis adalah sebagian yang berubah drastis akibat adanya kemajuan tekologi komunikasi dan informasi. Teknologi inforrnasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk melakukan pemrosesan, mendapatkan, menyusun, menyimpan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Data yang berkualitas akan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.
2013). Pada tahun 2014 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah sebanyak 141 unit. Data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut. ' . . RPJMD KOTA METRO 2016·2021 " - Bl ••••····•·•····•·•·········••·•·························•·•· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 73 Tabel 2.58 Jumlah Koperasi dan Keragaman Koperasi di Kota Metro Tahun 2010-2014 Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka pernberdayaan ekonomi rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi di Kata Metro selama kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat peningkatan jumlah koperasi sebanyak 14% dari yang semula 168 koperasi di tahun 2010 menjadi 191 koperasi di tahun 2014. Namun demikian, hanya sekitar 65%-67% koperasi yang aktif. Data mengenai jumlah dan keragaan koperasi di Kata Metro disajikan pada tabel di bawah ini,
Pada tahun 2010, hanya terdapat 2 (dua) SKPD yang memiliki akses internet dan pada tahun 2014, terdapat 41 (empat puluh satu) SKPD yang sudah memiliki akses internet dengan jumlah hotspot sebanyak 58 titik. Hal ini berarti bahwa semua SKPD telah memiliki akses internet. Media yang digunakan untuk penyebaran informasi di Kota Metro ada 2 (dua) jenis yaitu melalui stasiun radio "Metropolis" milik Pemerintah Kota Metro dan website resmi pemerintah Kota Metro. .~ Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kata Metro
[umlah media yang digunakan untuk 2 2 2 2 2 penyebaran informasi J RPJMD KOTA METRO 2016-2021 . .........•...•.......•........•.....••.••••..•..••.•.•••.••. BPR adalah salah satu lembaga keuangan bank yang rnenerirna simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan rnenalurkan dana sebagai usaha BPR. Lernbaga Keuangan Mikro (LKM) rnerupakan lernbaga yang rnenyediakan jasa penyirnpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran sebagai transasksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi rnasyarakat rniskin dan pengusaha kecil. Sernakin GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO /JI. 74 Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro ; I ,. I•': ' , ,J I ,, ·'. 'J,' II 1,;,, .J) I ···W'~!' iI : ,. ,, ,, I '' ' Jumlah Pelaku Usaha Mikro 4265 4481 6889 6984 Jumlah Pelaku Usaha Kedl 37 37 954 1100 Jumlah Pelaku Usaha Menengah 37 37 122 171 Jumlah Seluruh Pelaku Usaha 4339 4555 7965 8255 Usaha kecil dan rnenengah rnerupakan suatu peluang usaha ekonorni produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalarn rangka rneningkatkan pendapatan. Sektor UMKM sangat penting dan rnernerlukan penanganan yang serius di Kota Metro. Walaupun sebagian besar rnasyarakat rnasih bertumpu pada sektor pertanian narnun upaya untuk lebih rnengernbangkan sektor UMKM rnasih rnenjadi perhatian dalarn rnernberdayakan perekonornian berbasis kerakyatan. Jurnlah pelaku UMKM di Kota Metro rnengalarni peningkatan yang drastis. Dari total jumlah pelaku usaha sebanyak 4.339 di tahun 2011 rneningkat sebanyak 90,3% menjadi 8.255 di tahun 2014. Hal ini rnenunjukkan bahwa sektor UMKM di Kota Metro telah mengalarni perturnbuhan yang pesat di hampir semua jenis pelaku usaha, baik pelaku usaha rnikro, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha rnenengah. Sernakin banyak jurnlah UKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam rneningkatkan ekonomi daerah rnelalui UKM. Data rnengenai jurnlah pelaku UKM di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.59 [umlah Pelaku UMKM di Kota Metro Tahun 2011-2014 Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindusirian Kota Metro Jumlah Koperasi 168 179 186 188 191 Jumlah Koperasi tidak aktif 62 62 64 64 64 Jumlah Koperasi aktif 112 117 122 124 127 Persentase Koperasi aktif 67% 65% 66% 66% 66% Jumlah anggota (orang) 22.459 22.740 22.931 22.971 23.043 Tenaga kerja (orang) 373 368 370 370 392 Yang melaksanakan RAT 60 61 37 40 43 .J ' ' ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , , .......................................................•.••• GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 75 Sumber: KPMPTSP Kota Metro, 2016 Tabel 2.61 Jumlah Investor di Kota Metro Tahun 2013-2015 NO TAHUN JUMLAH INVESTOR NILAI INVESTASI 1 2013 238 Rp. 79.704.829.000 2 2014 206 Rp. 87.515.000.000 3 2015 136 Rp. 86.924.317.000 diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal tersebut ditanamkan. Melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, Pemerintah Kota Metro membuka peluang bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kota Metro. Berdasarkan data Kantor PMPTSP Kota Metro, terdapat 136 investasi yang tercatat tahun 2015. Sebanyak 31 investasi (22,8%) bergerak di bidang [asa dan sisanya bergerak di bidang perdagangan. Berikut disajikan dalam tabel jumlah investor di Kota Metro tahun 2013-2015. Penanaman modalmelaksanakan program atau kegiatan pembangunan. Pelayanan umum di bidang penanaman modal, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinetja mengenai jumlah investor berskala daerah, nasional maupun asing serta jumlah uang yang diinvestasikan. Kehadiran investor dewasa ini semakin dibutuhkan untuk meningkatkan penanaman modal dalam rangka
banyak jumlah BPR dan LI .(il,f'•!·' I !> ·~11i1l· '1.{: ~ I ·: 1: 1. Jumlah SOM pengelola arsip yang 35 35 35 35 35 diperlukan 2. [umlah SOM pengelola arsip yang 5 5 5 6 6 telah melakukan pelatihan 3. Persentase SOM pengelola arsip 15% 15% 15% 17% 17% yang telah melakukan pelatihan Tabel 2.68 Pengelolaan Arsip Terpadu di Kota Metro Tahun 2010 s.d. 2014 Jumlah SOM yang telah melakukan pelatihan di tahun 2013 dan 2014 tersebut tidak mengalami kenaikan yang berarti karena hanya bertambah sebanyak 1 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data'mengenai pengelola arsip terpadu di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut: ' J \ ' ' . - . ' ' ' , ' ' RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . . · · · GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111. 81 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2014. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro adalah sebesar 6,53% atas dasar harga berlaku dan 6,45% atas dasar harga konstan. Kontribusi ini kemudian menurun pada tahun
' ,, '., ,\,. i ' 1:'1 ' 1;, . I Luas Tanam 3.955,60 4.734,00 4.389,00 4.064,50 3.142 5.864 (ha) Luas Panen 3.816,00 4.733,00 4.389,00 4.057,10 3.141,50 5.842 (ha) Produksi 23.948,50 26.506,00 26.246,00 23.34,63 19.155,24 33.889 (ton) Produktivitas 6,28 5,60 5,98 5,75 5,99 5,81 (ton/ha)
Produktivitas sayuran di Kota Metro mengalami peningkatan dari 4.402,00 kg/ha di tahun 2010 menjadi 13.981,66. kg/ha di tahun 2013. Data mengenai produktifitas padi, palawija dan sayuran di Kota Metro tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut. .............................••............................. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO jll. 82 Tabel 2.71 Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kota Metro Tahun 2010 s.d 2015 ini.
Konsumsi telur di Kota Metro pada tahun 2010 mencapai 14,77 kg/kapita/tahun dengan jumlah produksi 1.681.000 kg. [umlah konsumsi ini meningkat menjadi 15,82 kg/kapita/tahun pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun produksi telur mengalami penurunan menjadi 902.831 kg (2011), 686.301,40 kg
Produksi susu di Kota Metro dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan dari 74.898 liter pada tahun 2010 menjadi 23.880,40 liter pada tahun 2013. Namun konsumsi susu relative stabil yaitu 2,46 liter/kapita/tahun. Konsumsi susu di Kota Metro tersebut masih jauh dibawah angka konsumsi susu nasional yang sebesar 6,10 liter/kapita/tahun. Data mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kota Metro tahun 2010-2015 disajikan pada tabel dibawah
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhada PDRB Atas Dasar Har a Berlaku 6,53 6,40 6,20 5,98 Atas Dasar Har a Konstan 6,45 6,28 6,09 5,88 Sumber : BPS Kota Metro Tabel2.70 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2011s.d2Q14 ('uta ru iah) berikutnya menjadi 6,40% atas dasar harga berlaku dan 6,28% atas dasar harga konstan pada tahun 2012. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 2.64. 'Ill!'" .. ~ti.. 't·-, Of . RP.JMD KOTA METRO 2016-2021 ···•···································•········•··········· GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO 111. 83 Tabel 2.73 Jumlah Produksi Ikan Kolam di Kota Metro (ton) Tahun 2010 s.d 2015 Sektor perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian. Kota Metro tidak memiliki laut sehingga pengembangan sektor perikanan di Kota Metro diarahkan untuk budidaya ikan kolam air tawar. [enis ikan yang dikembangkan meliputi lele, patin, gurami, mas dan nila. Jumlah produksi ikan selama kurun waktu 2010-2013 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produksi ikan kolam air tawar sebesar 1.671,00 ton. Tahun berikutnya produksi ikan mengalami peningkatan menjadi 1.708,92 ton (2011), 1.836,54 ton (2012) dan 1.841,24 ton (2013). [umlah produksi ikan di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.
Karena keterbatasan data jumlah kunjungan wisata di Kota Metro, analisis terhadap rata-rata kujungan per obyek wisata tidak dilakukan. Wilayah Kota Metro termasuk wilayah yang kurang memiliki potensi pariwisata karena hanya memiliki satu lokasi wisata alam yaitu bendungan/dam raman di Kecamatan Metro Utara. Namun demikian Pemerintah Kota Metro
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harza Berlaku 19,88 19,33 18,73 18,31 Atas Dasar Harga Konstan 6,67 6,58 6,51 6,48 Sumber: BPS Kota Metro
I I Gambaran mengenai pelayanan umum yang terkait dengan bidang perdagangan dan industri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Metro. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro merupakan ketiga terbesar setelah sektor jasa-jasa serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro mengalami kenaikan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap pencapaian PDRB Kota Metro atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19,88% dan atas dasar harga konstan adalah 6,67%. Meskipun jumlah PDRB sektor perdagangan mengalami kenaikan, namun persentasenya mengalami penurunan. Data mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Metro Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam : (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Saluan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besamya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. 3.1 Kinerja Keuangan 2011- 2015 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. BAB Ill GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENOANAANjl.2 ....................................................•...•............•.•............ 21.1.2 9 1 21.1 7 -- • c '' PENDAPATAN 513,712,195,552 DAERAH 551,000,592,346 618,314,052,297 705,769,933,206 741,455,624,140 9.6 Pendapatan Asli ------ ---····- Daerah 41,998,998,914 48,377,824,856 73,038,244,839 97,421,477,067 127,567,680,290 32.6 ·- Pajak Daerah 6, 158,571,584 6,807,598,744 11,291,481, 100 12,651,879,441 11,309,185,603 25.3 Retribusi Daerah 2,514,913,4-17 4,217,549,646 4,980,519,054 5,375,635,672 4, 942, 794,855 21.4 ---------·--- - - 1.1.1 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan RealisasiPendapatan Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Metro tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapal dilihat pada tabel berikut. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, rnerupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. A. Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan clan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung clan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan clan Pengeluaran Pembiayaan. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: dan (3) Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ! • • I { • I ~ ' ',. ' • .' • -RPJMD KOTA METRO 2016·2021 : ·. . - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN!l.3 ·······••••····•·•·····•··•·•·····•·······••••···•····••••·•·•·•··•••······••••••··• pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,77%atau di atasrata-rata nasionalsebesar 5,78%.Gambaran peningkatan clan pertumbuhan pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut. Kemajuan tersebut direpresentasikan oleh tingkatmengalami kernajuan. Berdasarkan data selama tahun 2011-2015, perkernbangan pendapatan daerah Pemerintah Kata Metro cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total pendapatan daerah Kata Metro adalah sebesar.Rp 513.712.198.552,- Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi Rp 741.455.624.140 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 9,67°/c>. Ini menunjukkan bahwa perekonomian diKota Metro dalam lima tahun terakhir terus Sumber: BP KAO Kata Metro Ket. : *) data unaudit Hasil l'engelolaan 3,389,937,354 3,797,944,260 25.071.1.3 Kekayaan Daerah 1,576,543,753 2,056,949, 123 2,884,797,831.09 Li'!l__':ll Di pisahkan --- ----- ----·----· ----- ---- ---·-···· -··· - ·- - ·-· ····------. ·····-· ·--······--- 1.14 Lain-lain !'AD yang 31,748,940,130 35,295,727,343 53,881,446,854 76,001,024,600 101,517,755,573 35.60 Sah ------------ !------------ f---------- -----·--- --------··--- ---··---··-· ------ ---· -- .. ···------·-··--·------- -------·-·------------- ----------------------- ~------- -----~-·---- ------ --·-------- --------·- --- -----·-----· -·--·----- ..---------- ------------ 1.2 Dana Perimbangan 337,363,980,597 406,176,881,782 451,227,114,937 487,715,129,640 494,176,895,418 10.22 1.2.1 Dana Bagi Hasil 12,334,'126,597 49,419,518,782 40,349,167,937 9,012,728,640 23,796;!05,418 (10.98) -~•jak/Bukan Pajak ------- 1.2.2 Dana Alokasi 271,502,754,000 330, 158, 143,000 374,201, 187,000 414,624,161,000 422, 921,330,000 11.94 Um um i.---·--------- ···--·-- --·-·· 1.2.3 Dana Alokasi 23,526,500,000 26,599,220,000 36,676,760,000 31,078,240,000 17,159, 160,000 20.78 Khusus ·------------ ----···-····---··--- ------·--- ------- -- Lain-lain 1.3 Pcndapatan yang 134,349,216,040 96,445,885,708 94,048,692,521 120,633,326,499 119,711,048,432 (0.80) Sah ------- 1.3.1 Dana Bagi Hasil 21,597, 789,567 19,453,629,346 23,420,367,315 36,285,142,850 35,347,822,586 15.70 i----- ~jak dari l'rovinsi ------- ·--·--·--·--···- 1.3.2 Dana Penycsuaian 96,336, 172,800 56,212,967,000 69,290,881,000 77,989,976,000 83,267,628,000 0.23 dan Otsus ---- ------- ----- !---------·-··------- ----·---·--·--·--·- 1.3.3 Pcndapatan Lain- 16,415,253,673 20,779,289,363 1,337;144,206.28 6,358,207,619 1,095,597,846 56.41lain ~ --- • ' ' • ' ' ' ~1...• • .. ,' i•.... :~, • ._, f ' ''RPJMD KO'TA METRO 20~6·2021 . ; ,, - GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANjl.4 ···•···••••······•·•··············••···············•································ Kornponen utarna dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 nilai PAD Kota Metro masih sekitar Rp 41.998.998.914,-, nilai per tahun terus meningkat dengan kenaikan rata- rata 32,62cYo pertahun, dan tahun 2015 nilai PAD menjadi Rp 127.567.680.290,- .Perkembangan PAD yang signifikan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik clan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut. 2011 2012 2013 2014 2015 • PENDAPATAN DAERAH 513.712.19 551.000.59 618.314.06 705.769.93 741.455.62 • Pertumbuhan (%) 7,26 12,22 14,14 \ ·. 5,06 ·-----·---.,····---·~··- .... _, __ ....... - ............ .... ,_ 200.000.000.000 300.000.000.000 400.000.000.000 500.000.000.000 600.000.000.000 700.000.000.000 100.000.000.000 ,-·-··--- ·----------- ---------·----------------------·------------------·-----·- -~~=-.·=~1 I soo.000.000.000 Gambar3.1 Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-2015 - GAMBARAN PENGEL()LA,AN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAANJl.5 .......•.•.........•.........•...•............................................•..•.. Sedangkan pada pendapatan lain yang sah, pertumbuhannya relatif berfluktuasi dibandingkan komponen pendapatan daerah yang lain. Tahun 2011 nilainya Rp134.349.216.040,-,akan tetapi pada tahun 2015nilainya 1,3211,0920.40 •Dana Perlmbangan 337.363.9 406.176.8 451.227.1 487.715.1 494.176.8 • Pertumbuhan (%) 8,09 2011 2012 2013 2014 2015 500.000.000.000 450.000.000.000 400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 · Gambar3.3 Grafik Dana Perimban an dan Pertumbuhannya tahun 2011-2015 Gambaran peningkatan dan pertumbuhan dana perimbangan dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut. dengandapat tumbuhMetro mengindikasikanbahwa pengelolaan keuangan oleh pejabat pemerintah di Kota Metro telah berjalan cukup baik. baik.dandapat 50,97 Kot aperekonomian Pada sisi dana perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Tahun 2011 masih sebesar Rp 337.363.980.597,-, pada tahun 2015 nilainya meningkat menjadi Rp 494.176.895.418,- dengan pemngkatan rata-rata pertahun sebesar 10,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan transfer dana yang begitu besar untuk Kota Metro. Maka dengan peningkatan ini, 33,38• Pertumbuhan (%) 15,19 •PAD 30,94 2015 41.998.99 48.377.82 73.038.24 97.421.47 127.567.6 2014201320122011 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 Gambar3.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2011-2015 J ETRO 2016 2021 . ' .... 1111.!114. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tahun 201 l sarnpai dengan tahun 2015 perlumbuhannya selalu meningkat, dimana salah satu komponen yang mendominasi adalah pendapatan BLUD RSUD A. Yani.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lain PAD yang sahKota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.Sberikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2011-2015masih didominasi oleh sumbangan dari lain-lain PAD yang sah (sekitar 81,93% pada tahun 2015).Urutan kedua adalah pajak daerah (sekitar 11,22'Yo pada tahun 2015), berikutnya adalah retribusi daerah (sekitar 3,87% pada tahun 2015), dan terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar 2,98% pada tahun 2015. umum. Lain-lain pendapatan yang sah dalam lima tahun terakhir nilainya selalu berfluktuasi, namun komponen ini tidak begitu dipengaruhi oleh perekonomian, clan didalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik secara (p,76)28,27(28,21) (2,49)• Pertumbuhan (%) •Lain-lain Pendapatan yang Sah 134.349.2 96.445.88 94.048.69 120.633.3 20122011 20142013 -20.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 Gambar3.4 Grafik Lain-lain Pcndapatan Daerah yang Sah dan Pcrtumbuhannya Tahun 2011-2015 menjadihanya Rp119.711.048.432,-, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar - 0,8017'0.Gambaran peningkatan dan pertumbuhan lain-lainPendapatanyang sah Kota Metro tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 3.4berikut. t • , ' • :• ' h'i N ...: en m co C1> en co .., (") 8 8 ~ 0 m N "" .,., ... ..., 0 aq ,..., cc .,; .,; ~ ci ~ C> N a; N M C1> "' ~ "' m en g 0 C> 0 "' 8 ..... m "' C) 0 C> cc .,., "'· 0 ci .,; a; "" 0 N -: <> :2 .., "' ,_; 0 lD ~ M co ::; g ~ ,_; 0 a; 0 ... M z N 0 0 0 0 0 N ;;!; Ill.... 0 s ci 0 ... ...: m A. ::i ,_: C) 8 ..... f2 M m s co C> ..... m 0 ~ . N " ~ 6 d ~ o5 :2" ~f :!.'. 0 ;:? 00 ~ z M - "'
~ 00 0 Ill: ~ .. N ..... ~ .... "· .... .. .... co .... ;:: ?i .a 00 c;; ai z "' N 0 ~ ~ M M M N ·~ M (") 0 ;o "' 00 .J l=O Ill "i::: ~ .,., 0 8 co Ill~. co. "' 0 .... ~ zb() q N ~ 0 "' "t "' "''· :b() ~ g f2. ~ N .,., M " ,..0 0 ~ "' u ,,, r~c-=-m=-i :..:A::..:su::r=an~s::..i ---1---=3:.::.,1::..942,.:..:11:..::6.:.:.,9.:..:31=--i-__:3:..::,5:.:77::..,~3::.:.97.:..:,644:....:..:._1-_42,3::..:77..=,9.:..c92;;:..,64::...:.;;..3+---=-6::..,2.:..c59;;:..,9_:1::..9,:.:.5_06_1__ 6,182,276,166 Perawatan Kcndaraan 1,152,297,373 4,994,777,442 5,061,764,821 6,628,408,673 6,488,438,336 Bcrmotor ~----1--=.::.:..:.:..::::..:..:;;__ ~-----+------+------l------+------1 Cctak dan
anggaran.Perkembangan defisit anggaran Pernerintah Kora Metro daL1111 kurun Kota Metro sebagaimana label berikut. Pernbiayaan daerah, digunakan untuk menutup adany» defisit penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok ulcrng; dan pemberian pinjaman daerah.Perkembangan Pembiayaan Daerah Pcrncrinrah tahun anggaran berikutnya, mencakup: pernbentukan dana ec1d1rngan; Pengeluaran pernbiayaan adalah pengeluaran yang akan direrima kernbali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada rahun- kernbali pemberian pinjarnan: dan penerimaan piulang daerah. kekayaan daerah yang dipisahkan: penerimaan pinjaman daerah: pcnerirnaan ._ . ...., ~ •. ·.•.• ..,. ~ -.·.•.•.•.·.·.V",•.•J°'o•.·.·.·.···· ·.•.·.·. ' . , .·.·.· ',•.• ·.· _.,. · I ,'i"/-i,'l(lil,illll) ]lJ,(,66,(M9;1l0,370 7.8 53,003;1'1'1,00ll 3 Belanja :1r:262,ll l ii. \ii\, U:) 3 7, 916, 926,3002 1 Gaji dan ___ Tunj~!lJl'.1.!l _ Tarnbahan Pcn~~~!~!l P.~-~- 210,294,289, HM 228;172,206,695 2,I0,81-l,217.507 253,006)-16,5'/•I BELA.NJA. TIDAK LA.NGSUNG 249,954,327,275 283,845,102,116 309,266,921,216 33.5,8•15,953,136 337,120,3:l7, 130A.. Tabel 3.14 Rcalisasi BelanjaWajib dan Mengikat Kota Metro Tahun Anggaran 2011-2015 terakhir, tertuang pada label 3.15sebagai berikut : realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kora Metro pad a 5(li111;i) l.1lrn11 dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.Camb 9 82,) I 5,9c17,7'i3 Sisa Lebih Pcrhirungan Anggaran (Si LP A) Tahun -~~_g_~~~ ?~b_elt1IT1_!:'Y'1_ _ Tabel 3.13 Komposisi Penutup Dcfisit Riil Anggaran Kola Metro Tahun Anggaran 2011-2015 '~' l 1·18,82 ·l'J()(, :(ill() 31.9') GAMBARAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENUANJ\AN!l.:'(i - pos rnana surnber penerirnaan tersebut akan d ialokasikan. Suatu k.ipaxitas penerirnaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas d an kc pus- Langkah awal yang hams dilakukan adalah mengidentifikusi scluruh ke depart serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnva. program-program pembangunan jangka menengah daerah selarna 5 (lima) tahun belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioriras utarna d,111 yang akan dialokasikan nwnd !HJ·.' '' I 1•,•1,;, l,' v' ' J: lo - • • ~ ) ~ .•I i .t .. , c : t " ' ') ~ i ,!J :' :i '·}·~··,:. l' I ·.I~ ~ 1.) 1, 1) '' .. " I• ,.\) l, . \1•:,.' I, I I ~ ' J I •, p I ,, , 1, I
2013. Demikian pula halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, selama kurun waktu 2010-2013 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, dari 18 kasus pada tahun 2010 menjadi hanya 3 kasus pada tahun 2013. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2010 mencapai 37 kasus namun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menurun menjadi masing-masing 6 kasus, 20 kasus dan 16 kasus. Data mengenai jumlah kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polres Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut.
GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO !IL 61
,),\,' . - ~ • ~ - ~ '.J I ' ~.~(;ii,:.;" ·~ lI !tl :11 u • / ~ i ! I ', . l•',:: I I I r , ." i I
Berkaitan dengan hal itu berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jurnlah peserta KB di Kota Metro pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.048 peserta dari 21.760 pasangan usia subur dengan rasio akseptor KB sebesar 92,13. Iumlah ini mengalarni penurunan di tahun berikutnya dengan rasio akseptor KB yaitu 74,19 pada tahun 2011, 73,21 pada tahun 2012 clan 78,60 pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya data mengenai datae Akseptor KB di Kota Metro tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
RPJMD KOTA METRO 2016-2021 :: . ' ', ' ' ' ...................................................•....•... . Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa ketahanan pangan rnenjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah UU No. 7 tahun GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 62 Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupatan/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubemur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubemur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan. Demikian pula halnya dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahari antara Pernerintah, Pernerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Berdasarkan data mengenai ketersediaan pangan utama di Kota Metro, dapat dilihat bahwa Jumlah ketersediaan pangan di Kota Metro pada tahun 2011 sebanyak 13.531,5 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 147.050 jiwa penduduk sebanyak 15.319,67 ton (113,22%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan konsumsi pangan pada tahun berikutnya meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah ketersediaan pangan yaitu 10.247,18 ton dengan konsumsi pangan utama oleh 154.013 jiwa penduduk sebanyak 16.045,07 ton (156,58%). 13.531,5 14.381,69 14.658,95 10.247,18
konsumsi pangan utama 113,22 108,20 107,79 156,58 terhadap ketersediaan an an utama Sumber: Kantor Keiahanan Pangan Tabel. 2.47 Ketersediaan Pan an Utama di Kota Metro Tahun 2011-2014 Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan. Mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan pada kemandirian penyediaan pangan lokal adalah tugas pemerintah bersama dengan masyarakat, Kemandirian pangan ini menjadi semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis . pangan, energi dan finansial. ~·nw •· llllilN' ....... 1111 RPJMD KOTA METRO 2016-2021 GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO Ill. 64 ,.· :I ' ;1 .\~'~')~--bi ..~~~~ . lI ;1 "• ~.'1~', ) / \ I:', ! ; 'h1• !~) '~) ~ ! : •1: l '~l~JilL~\1}•:! '' ~ )'~ " I~ ' ! i ~ J: \) r \ ':,. j '~ I rr:» I i I'. ,I I I'~' d(i•'.1 11,(. 1,, .r ,l -, ' :
, I I i!. I i ~J,~lh: i '~1,.{b~ ~~I - . - ' " -~v''r.il I 'I :i . 1~{ C1. ~ .i '.!. -'.lJi'•J/,. .j~ ' • • ~ 1 _ • ' i ' ,(. 'i I ' [umlah volume sampah yang 220 220 220 246 1. tertangani (rn-) m3/hari ms/hari m3/hari m-/hari 2. jurnlah volume sampah yang 320 330 340 356 dihasilkan (rn-)
-------------------·----- i J RPJMD KOTA METRO 201,6-2021 : : . ' ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .5 sesuai dengan peruntukannya.
9. Pengoptimalan pengelolaan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan dan rencana peruntukannya. 8. '' j1 'I' •' • '~ ,.. -~ '.,.(~~l:\'i·-'"'i'-~: .. ·l;~1 1•~1,). l~' .L....ga~y_a_n-'"--gl_ay~a_k_·~~~~~~·~~-~
J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , :.·:· , ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .10 a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan. b) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit. c) Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
a) Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, drainase dan air minurn yang terintegrasi b) Peningkatan kualitas drainase kota c) Peningkatan pelayanan air bersih jaringan perpipaaan kota d) Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas kota. e) Optirnalisasi penataan ruang yang berkelanjutan dengan pengendalian alih fungsi lahan. f) Pengernbangan Kota Metro sebagai kota penyangga Bandar Lampung Metropolitan
b) Peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam pelayanan kebutuhan permukiman. pelaksanaan kebijakan pendidikan. c) Optimalisasi pelaksanaan pendidikan inklusif.
a) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan. baik secara infrastruktur maupun sumberdaya rnanusia. b) Peningkatan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dalam A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Isu strategis yang akan disajikan dikelompokkan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan umum (Undang-Undang ' ... RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . :;·;:. ;,· '" ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .11 c) Peningkatan manajemen pelayanan melalui pelayanan cepat. murah dan profesional. kependudukan. adrninistrasidalamteknologipenggunaanb) Optimalisasi (ruang publik anak),
a) Peningkatan ketahanan dan keragaman (literasi) pangan. b) Menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.
a) Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam. b) Peningkatan penegakan hukum di bidang lingkungan hid up. c) Peningkatan infrastruktur pembuangan limbah.
a) Peningkatan penataan adrninistrasi kependudukan.
a) Optimalisasi penyediaan lapangan kerja dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. b) Peningkatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian masyarakat melalui inovasi, teknologi, dan ekonomi kreatif.
a) Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan infratsruktur khusus perempuan dan anak B. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar a) Penanggulangan kemiskinan b) Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat. c) Peningkatan karakter dan jati diri bangsa. c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembuangan limbah rumah tangga yang layak.
a) Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. b) Peningkatan pelayanan perlindungan masyarakat.
a) Optimalisasi penyediaan. penyusunan clan publikasi data dan informasi statistik. b) Peningkatan sarari.a clan prasarana kepernudaan clan olahraga.
a) Peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi. b) Peningkatan infrastruktur penarik investasi.
a) Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepernudaan clan olahraga.
a) Peningkatan peran koperasi, usaha kecil clan menengah dalarn perekonomian lokal. b) Optimalisasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah. c) Peningkatan usaha kecil dan menengah di bidang permodalan.
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan man.ijemen a) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan. b) Peningkatan manajemen komunikasi dan inforrnasi pernbangunan. a) Penguatan konektivitas antar wilayah di Kota Metro dan wi lavah Kota Metro dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Larnpung. b) Peningkatan kapasitas infrastruktur perhubungan. c) Penyediaan lahan parkir dan peningkatan manajemen lahan parkir.
a) Peningkatan peran dan partisipasi masyarak'at dalarn pelaksanaan pembangunan melalui re-packaging program pemberd ayaan masyarakat.
a) Optirnalisasi pemanfaatan struktur demografi. b) Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
ANALISIS ISU STRATEGIS I IV .13
a) Pelestarian hutan kota sebagai ruang terbuka hijau.
a) Optimalisasi revitalisasi pasar tradisional sebagai peggerak perekonomian lokal. b) Peningkatan pengaturan pasar tradisonal dan pasar modern untuk menjaga stabilitas perekonomian pasar tradisional.
a) Optimalisasi pengembangan wisata alam. b) Peningkatan keragaman tujuan wisata melalui lokasi, kuliner, artefak budaya, dan kesenian daerah.
a) Peningkatan produktivitas budidaya perikanan darat.
a) Alih fungsi lahan pertanian b) Peningkatan produktivitas pertanian
a) Peningkatan manajernen kearsipan. b) Peningkatan pemanfaatan teknologi dalarn bidang kearsipan. a) Peningkatan upaya pelestarian kebudayaan daerah. b) Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalarn rangka penguatan perekonomian lokal.
a) Peningkatan budaya baca masyarakat. b) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah dan sekolah berbasis IT. i . ~'!!J RPJMD KOTA METRO 2016·2021 . ',, . Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disarnpaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif". Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu: .
Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan dicapai rnelalui pendidikan inklusif dengan prinsip "education for all", pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis rnasyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah. penyelenggaraanartimengandungpartisipatifPembangunan4. dan pemanfaatan potensi lokal. penunjang pariwisa
pengembangan Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu- tugu kota, penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Tarnan Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsu r wisata alam dan buatan, seperti penataan taman-taman ternatik, pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyarnan Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan rnnmpu memberikan multiplier effect pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui pemanfaatan potensi existing ' ' ~ ' • ~ r RPJMD KOTA METRO 2016·2021 i -~-----~~~--~.......~~~~~~~~~~~-:=.) ................................................ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IV. 3 5.2.2. Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, clan pariwisata Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas surnberdaya manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter clan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya clan beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya rnanusia yang unggul dan berkualitas. Sumberdaya rnanusia yang berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai sampai tahun 2025 nanti. Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rnasyarakat. Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah kernajuan peradaban. Urusan pernerintahan yang terkait dengan Misi 1 adalah Pendidikan: Kesehatan; Pernuda clan Olahraga; Kebudayaan: Perpustakaan; Kearsipan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengenclalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 5.2.1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan
BerlandaskanPembangunan Partisipatif",maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut : • ',' '•1 RPJMD KOTA METRO 2016·2021 ................................................ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN IV. 4 Misi ini ada.lah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan rnasyarakat, baik di bidang ekonomi. sosial maupun politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan rnengedepankan prinsip integrasi, development for all dan sustainable development. Urusan yang terkait dengan Misi 3 adalah Pekerjaan Umurn dan Periataan Ruang; Peruma.han Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup: Perhubungan; Komunikasi dan Informatika 5.2.3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota. yang terintegrasi dan berkela.njutan diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dala.m rangka. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan yang terkait dengan Misi 2 a.dalah Perdagangan; Perindustrian; Priwisata; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pangan; Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah; Pemberdayaan Masyarakat; Tenaga Kerja: Sosial. Masyarakat a.ka.n ditempa.tkan L{) lf') r-, 0 0 r-, \0 ;}i 0 0 0 0 r-, o: 0 «: lf') ,...., 0 0 o' z( .., I I :::> ~1~1 1-- Lt') lf') co ,...., (f) 0 ~ ~ " ;::) .;2 -0 :l :; ro .c c ~ ro .s:-0 :l Q)§ ...:.: ro -0.0 (I) .c ~ ro(I) E Vl c: ro ...:.: ~ ro..... Q) .... (I) 6 ·~ (I) (I) ..... .... E 0.. ~ -..... 0.... ro ro c,.:.i:: ..:.:: .c Cl ~ .2., ~ ro Cl 'e-.... ro Vl ro .::,OJ ...:.: ..:.:: 0 0 (f) (f) .... (J') (J')..... I).() (I) ·v;OJ c: -0 ..:.:: ~ ...c: .!:1 E .2.. 0.. "1 "'O "1 ...c: ..... (l) .... e "1 ..0 ...IG E .2 (l) c:: E :i 0 0 ~ ..... .... (l) 0.. ·;::., C1' ..0 c .~ :l ~"'Cl E :2 ~ ~ ~ .!::: ~-@ ~] 0 0 0 -U) r-..' 0 8 ...... co 0 0 0 ...... -.... N r-..' 0 0 0 ...... co r-..' 0 0 0 ...... -.... LI) r-..' 8 0 ...... -.... N r-..' § g ...... c OCi 0 0 .q LI) 8 ...... .2 VJ ;:I 0.. •.::l ·2 :g 0...:.:: 0.. ;:I vl "'Cl "1 ;:I E ] VJ (l) (l) 0.. ~ c ;:I "1 0.. .2 0 "1 ·- VJVJ ..... "1 (l) 0::: 0.. § - -.... LI) '-0' ..:a I ·_ii{ N c ~ ~ ~ ...c:: ~"' ;:l E ~ 5 ~ c E (l) "' (l)c, "O e, N ...... r; ~0 If) N en - ::!: ""eo ""0 .0 E ~ ~0 0 If) en s (/) ""(/) c ""Cl) .... 0 0 eo 32 0 0 0 '° bl) ,.0 c E E ..8 t:: ~ ~ ~ ~ 8 0.. :l 0.... ~ .,__c o- LO o ~0 LI") o 0 0\ 0 0 ...... -II) ~ LI") 0 in..i c» I I :> I re; I ! 0~ ry z I .c : .., ::) ... ;:l "O c -... (l) CL 0 c ...... -o ~ N .8 6'2- :1; ' 0 co O": II) 0 II) [-...' 0 0 ~ ~ 0 zN 0 0-- 0-- 0-- ...... II) ...... N ~ .., :::> ~ N c: ' --: 0...... 0 co 0-- 0-- ...... r0 r-, N (I) s o~ 0 0,..... o2- I 0 0 I I --1 I 6'2- -o N ~0 0 0 ..... ~0 0 0 ..... II) s ~0 0 r') ..., ·2 (l) E If) .... ..., ·2 Q) E 0 ..... '(ii r :; ;J _:,: (I) b If) _:,: Q) c (I) OJ OJ) Q) _:,: c (I) OJ) 8 ...c ..0 (I) E o Q) _:,: OJ) Q) c Vl Q) ~ -c Vl .~ ,---,----,----,.--------------------------------------- -·---·- -·· rJ E .:.L. .:_, _Y, (\) .s: Cll -s ... (l:i .. - ;,. , sr. r::; r::; , r>: r:: r:;: I -1--- 1 i ----------------- -- __ I ro c Cll,_ Cll . ro ·1fr; ~~ T) r:;; ..!J r_, ~ ,S:.., (Lt r-» Cf; ~ {: ~~ .--. - -. ::: OJ 0... E i:: a; ('J >-- -- .5 ro ~ OD .5 r:: (!) 2 ?... z c( )IC c( ::? ID w llC ::r er: a: c( z c( 0 e w l- a: er: I- ll) c: ru ro -0 c: Q.) co r:: Q.) 0... E ro ro -0 c ro ::i v ro "'! r1 .~ ::0 ----·---------------- -···-------· ::s E '(Ii c c c r; ro .. rJ h c ,. (' ru .... -" ~o μ, Ill i:: (l) (l) (l) F: OJ c: OJ o.. P.. ~~'ru ro E CJ ~: 0.. fJl fJl CL. :J rJ fJl .Y. .... 2 c: 'U ~Ill (l) ..~ h s CJ ro ro OJ ;::J E (:: D.. :9 'ta o.. .Y. h ;;;: c;; ;::J .3 .... h Ill (l) .Y. ~ OJ::s "O '+- , a; ~ ·o._ :0 -;:: 2 .... r; CJ '. ~ (l,J .5 P.. .5 CJ rll ro ~rll P.. Ill ~ v 'U ·5 'ta ~OJ E ~ ('j ...... ...- -, ·- h 03Ill E ..o . ~ , .. ·H r>, ...c: r:l c;; ro ;::J e Ill C1l ,CL. .Y. 'U t ro rJ W) fJl .Y. h - 00 i:: '"(lJ h Ill 2 ·;::: cc ro r\l ~ ';:;' (l) (l) r::: ..0 ·2 W) ;..-, (l,J C1l i:: E ,- V) EIll (l,J h ;::J r~ - ::>. :1 ~ (l) (l) (l; F: CJ 0 o.. P.. 0-. 0.. ~ c: ,...., ('!r;j .!:; r- 3: co .~ .... h . -·-·. -~--------- co c ;::J c; .r; Ill C1l ro ? -0 .s -0 .... (l) z(l) ~: C1l r- r: "'J E (l) .Y. ,> ~ 0.. ;::J z '.;;[) ell ~ ,CL. 4 c 00 .5 0 .Y. 0i:: v i:: rJ c CJ ;: CJ P.. c r: ('j ~ c, 3: ·o ,- -~ -, P.. .E Ill ~ Ill00 c c ·2 Ill c u OJ c ~ Ill (l) 'U ..0 l"; ...... c Ill ·;;~ co co @ Ill ..0 ..0 (lJ E fJl ell eo(lJ ... 00 C1l i:: Ill ;::J (lJ - OJ ~ 0 ~ ~ ....... "i ...... fJl Ill 'ii) C1l ~ ~ ell eo .5c - Ill ti;::J ... (lJ fJl "O Ill .'!:: -ro E;::J c~ Ill Ill @ -ro 00 "O c ~ - Ill Ill ..0 - to E Ill fJl c (lJ ·~ ·5 Ill gfl ·;::: -0 (lJ Ill 0... ~ P.. 0.. ~ _;.i ...... c ·ro .... fJl Ill OD (l) "O Ill .... ..0 c;(l) fJl ro c i:: ro ;::J 3:Ill co i:: 0 c 2 re Cll l;b ~ ..0 Vl c E ·~ Cll c (l) ..0 Cll C1l P.. ~ E E co ·;::: ... c(l) Ill ell ell .:::! 00 .... ;::J -a "' c OJ >-,(l) P.. c ~ c ro ell u, :., z ct ·.1 x: ct I ::! co w x: :x: r~ .-- .:I, .21. ··-· c: ···.) 0:: _-,: .... _, r; •.[) ~ ,.. s '";.) r:__ .) 'Fl ~- ('-.j l("; 'fl -~ -~ V) , .. ··'r-- i::: ~ ,- r; 0) re CJ "' i:: .Y. ;:l )., .Y. ro C\l .Y. ·o ro "' ::l .... DI) o; OJ D... C!) .2 OJ , Vl ~ ro re c r::: c r- c; .... OJ 0 OJ ro CJ E OJ c, .Y. P-. 1:: r o,.... [~ --··--~-~----·--·- c; ro r c (\) 1:: Ec OJ ;:l Q) E ~ '.::.) ro c V) c C1) ~C\l \J.... ;::l C\l bi) Vl OJC\l ........ \Jc, ..... C1) c; ?; C1) , OJ DI) c C\l c: i:: c 0) CJ OJ ;:l ro c, c, c, P-. >-~ ,-- , >--- ·2 Cll C\l OJ OJ OJ c, D... D... \ \ 7.1. Kebijakan Umum Kebijakan um um pembangunan di Kota Metro untuk kurun waktu 2016- 2021 merupakan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Sebagai tindak lanjut dan implementasi visi dan misi pembangunan Kota Metro periode 2016-2021, kebijakan umum pembangunan akan dilihat melalui beberapa pendekatan, yaitu pemerataan. partisipasi, dan anggaran berbasis program prioritas (monei; follmv program priority) Pemerataan menjadi salah satu kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi saja, melainkan di seluruh wilayah Kota Metro sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Metro tahun 2011-2031. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan. maka Kecamat~n Metro Pusat clan Metro Timur rnemiliki tingkat yang paling tinggi dibandingkan kecarnatan lainnya. Narnun, hal ini bukan berarti pembangunan akan difokuskan pada dua wilayah tersebut. Dengan asumsi bahwa jika terjadi pemerataan pembangunan maka tingkat pertumbuhan di seluruh daerah akan meningkat. Strategi yang akan dipilih adalah pembangunan infrastruktur sesuai dengan fungsi wilayah dan pengalihan konsentrasi kegiatan, Pendekatan kedua adalah partisipatif. Partisipatif merniliki arti bahwa pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh stakeholders. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan tidak dapat diintervensi secara penuh oleh pernerintah. rnaka pelaksanaan pembangunan perlu rnelibatkan partisipasi siakehoders secara aktif. • Tujuan lainnya adalah agar terjadinya persarnaan persepsi tentang pelaksanaan pembangunan antara pemerintah clan seluruh masyarakat. Pendekatan partispatif merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dengan prinsip profesionalitas. Pendekatan terakhir adalah money follow program priority. Sistern penganggaran pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berangkat dari program prioritas. Visi dan misi yang dioperasionalkan kedalarn program BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH /VII 21 .: .) • !1 I ~ • •;f 1• • •' masyarakat (social overhead capital) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkernbangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan garnbaran tentang kemarnpuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan dernikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial kelestarian lingkungan. lnfrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat rneningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harnpir dalam semua aktifitas masyarakat dan pernerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar. Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses perturnbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial clan kualitas lingkungan serta perturnbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya. keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan. 7.1.l. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonornian Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat lnfrastruktur merupakan sub sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun prioritas menjadi penentu pelaksanaan kegiatan di SKPD. Artinya SKPD yang mengemban progrnm prioritas akan rnendapatkan anggaran yang optimal. ,., ': ' 1, ; ' ~, 4 ' ' ' KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VII. 4 7.1.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien Otonomi daerah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk masalah keuangan daerah. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kata Metro adalah rnasih tingginya ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan rendahnya share Pendapatan Asli Daerah pada struktur APBD Kota Metro. Kondisi ini memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Berdasarkan kebijkan pemerintah pusat, maka sistem penganggaran Selain kreatif, sumber daya manusia dituntut untuk bekerja secara profesional. Artinya, mereka mampu mempertanggungjawabkan hasil olah pikir dan perilaku mereka yang tercermin dalam sebuah karya. Kondisi ini sangat diperlukan dimana salah satu pribadi yang berdaya saing dilihat dari profesionalitasnya. Disiplin, tata pada peraturan, dan berkualitas merupakan indikator sumber daya manusia yang profesional. Profesionalitas harus pula diimbangi dengan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat, budaya serta nilai-nilai agama. Hal ini dibutuhkan untuk menghasilkan pembangunan yang arif dan bijaksana. Untuk rnenciptakan surnber daya rnanusia yang kreatif, profesional, bermoral, clan berbudaya, dilakukan rnelalui seluruh sektor. Pada sektor kesehatan dilakukan peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis, infrastruktur, administrasi pelayanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui sektor pendidikan, kepemudaan, olahraga, ketenagaketjaan, industri, pernberdayaan perempuan dan sektor lainnya berupa pembinaan, fasilitasi, dan pernberdayaan. inovatif. Pernbangunan di daerah merupakan tugas seluruh masyarakat Kora Metro sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Selama lima tahun kedcpan, masyarakat akan diposisikan sebagai subjek atas program-program pernbangunan. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia. Tujuan pertama adalah membangun sumber daya manusia yang kreatif. Kondisi ini didasarkan atas persaingan global yang menjadi tantangan seluruh bangsa. Selain itu, kondisi sumber daya alarn yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang terns meningkat, memerlukan manusia-manusia yang kreatif dan 'I ' ,, I '• ''"I ''' 11 '' r» ,•' ,. ••••.•••..••..••....................................•..........•................... KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VIL 5 7.2. Kebijakan Lintas Sektor 7.2.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masalah kerniskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka pendek, tetapi kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada kebijakan publik yang berpihak kepada orang rniskin (propoor policy). Kebijakan yang berpihak kepada orang rniskin tersebut harus diterjemahkan dalarn pembangunan yang berpihak kepada orang rniskin (propoor development) dan perturnbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin (propoor growth). Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Penanggulangan kemiskinan rnerupakan hasil kurnulatif dari seluruh proses pembangunan, setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kerniskinan seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor swasta, bahkan pengangkatan pegawai. Namun ada program-program yang langsung dialokasikan dengan sasaran khusus penduduk rniskin sebagai bentuk afirmasi terhadap kerniskinan. Adapun kebijakan umum penanggulangan kemiskinan di Kota Metro adalah sebagai berikut:
menggunakan prinsip money follow program priority. Artinya, alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi. Pada kondisi ini efektif dapat diterjernahkan sebagai penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Keterbatasan APBD untuk membiayai pembangunan juga akan disiasati dengan prinsip efisiensi dan partisipasi stakeholders. Efisien dalam arti bagaimana penggunaan keuangan dapat menghasilkan output sebesar-besamya dan outcome seluas-luasnya. Sedangkan partisipasi stakeholders dilakukan sebagai strategi lain untuk menyiasati keterbatasan APBD. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH !VII 6 sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan
Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis kelurahan dengan fokus pada Rumah Tangga Miskin (RTM), individual dan kelompok rnasyarakat. Penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan dilakukan dengan cara:
KEBl.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH \VII 7
informasi
KEBl.JAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH IVll 8
ibadah
"' -~ ~ -"' c, 0i 0i ;}? 0 -e ~ :::> s s ~ e- Oi ~ ·;;; 0... i:: !! ts "' -~ "'> E "'.5 c, 0... ;ft 8 -;i; ;ft ~ a--' r-, ... "iii ... "' "' "'e-, :§ 1:-::= ·5E "' "' '° Q -o o ( :::> Q::; .a Q::; ;f2 8 ..... ;f2 8 ..... .n "'c i5 -~ ~ i:: ~ "'-0 -~ c, !S c, c, .E ~ "' 0 ~ ~ ~ :~ ~ "' t: "' ~ "' .s . ]r~ c, "'o· a Q ~ """:(l c, c, c, ~ . .s ~ I- ~ "'.s Q 0 .s: oR. 8 - "if. 8 .... "if. 8 - "if. 8 .... 8 .... § lO -· LJ) rl ·2 ::l c:: "'... -"' "'""'[:;" .s ~ s fii c... - E "' "' 0.. !;{, E 0 ~ .... v c...-"' eo "'c ·2 "'.... .!ll,0 "'~ ;.:::i .s "'.:!l -0 eo fii -0 ·-k eo "' k ~ >, :::l c: "O ~.s c... ~ =B ~ El~ s ~~ ..a c ct'l eo e ~ !ii ~ ID rl N eo c:: ~ c r:: 00 .... .'J- N N C'i,..... c "'E ::i .x 0 0 c: "'E :s .;,/. 0 0 e E :s .;,/. 0 0 c "'E l 8 OD ~ It) N c "'E l 0 -0 00 c "'E ::> .s: 0 -0 00 c "'E 3 0 -0 00 c "'..c: ..0 "'E .... ~% c -0 "' c c.. "' E "' "' ~.... u 00 c 8 ~ p,,. c, c "'E ::> .;,/. 0 -0 ;:::; c; "' "' ;:.._ -;;; "' -" "' .,, iieo ~ il ·~ e "' E "'OJ ;l ;l 1:1. Po. -" "' "' "! ..... ~ * ":»! * * 0 8 8 § 8 8 ..... ..... - - ~ oR * * "Q-'?. § 8 § § § ..... M N i:: -~ .s .2 -"' "' u::: -"' "' -"' -~ .5Jl ·; i:: VJ .0 2 "O QI Cl QI Cl :..; Cl. QI i:: r • I ~ 0 "'.o ~ "' § 1l "',, ?; . 8. 'O "~ 6 .l " ~ ' &,', ii -'-' eo co ., ,, '·.,, ' ,. J.: '·u, ' I --·! Ii r;t, "'.. . '(:: . . ~: t: '5 t5 t5 .D "'a'.l ·:- ..-·n-----1 , I . I . I I > I, ''"· 1 · I 11 ; j I -1--11--- l i : H ~;, I ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u !l i; !l I I !1 ~ § ?; " gi f~ :;: ~ :?. 8 i; 1·-~~-,·.,.--t--g--;--··-i ..•• i ... ~j ~ ~ ..P.: ·.~'~~ ~p ~~ =,. _:. ~~> ':·;, f: ~; !~ :~ i.~ ;"· i I I ,.c' ~ ~ i ~ ! ~ !i .. § . s: ~ .:; o . ~ ~. U: Y: , ,, ~ , , . , I ·~~~ ~ § $ F )( ~ § ~ [~ ~? ;~ ~~ i I '. ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1! ~l ·, I i 11 I • • i, • N o- • ~ ,,. : I ~ ~.M-~-J--~.·+-+--~--f-..f-;_:+-f-~-~- ..~~-.. -+--L-;~-+-~-l-J--~f---:-.+--+---f-f---j---t--t-c-J--..,,~-t-t-~-:~:"'. !~ ---,-.-r- - -- ---: -+ --1 ·--~-1-- --: .= .. . . .. ~ ,, ~ " " . · ; _:_ --lj--~-1- i ~ t-, ~ ~ ~ ~ ~ M ~ u H " g " H 1; '.'. » I "· ~. I I \ : "! ~t t : _;!.. ._[,i. , j f -1~~.-1---- 1- --1----; I 3 ~ es .• ~ ·· i2 ;; ii i2 •s ~ r· '' f, I ~ ~· · J I I-~+'"-+. -+--l--~-+-+---+---+---lf---+--t---+-t---t--t--t--::-"-· H---c,,c:--j--c~k t---~-~ --· - -- __;-+- -j ~l £ ~l ;; ~l il § g !; ' ~· . I ,. I '. I ~~ !~ ~ rJ ~ ~ f ~? ~~ 1~ ~~ ~: I ~ - -~ "'-' r; . ,, S~s. ;,· (' I r ' c( ~ ~ ~ ~ r-1 . .. ~~ ~5 • (; ,r; ' lj I ~.: I 0- ~ ~1-.4-~·+.-.~(-!~-~+-_-.+-~-~-~-;4-i-{~-~~-+--~~-~--~-~-~-.-~~tv-.-~-;-•.~~-~--~--~-1~~~-1 ~.L~~:~·-~L.__·~~-~~~;-j+-+--~--t--~--f-~--~~-~-;-t--~r~-~-·-~-1~4--44--~-~-~~+-~t--~~~-~\ ~ ~ ~ ~~ ~; ~~ ~ ii . :; i,:, " § 8 r; {? -~J ~ ;. re ~ Ef. I·. :~; 2 l;: ~ :~: f~: I . I ] ] ~ - ·~ ~ " .. : --~-~ ~-I H ~ , iii f d:, ~tr ~r. i ~ ~ £· li. ~- ·~ .~ H ~ ~· ~ ~ .~ ii .~· ~ i " e Si ~ ~. -c ~ ?: i'. 'J ;;· ~ ; ~tl j -~ ·~ ; I ~ ·~ ~ .J -~ ~· ·~. ~ ·~. ~ 1~ t ] ~ ~ ~ .~ r ,; ~ c _§ E ~·. ii ~ £' ~ ~ ~ ~ ~ -- ~ "3 ~ ~u· ~ § .~ ~-ti ~j -~ ~j :: ~ ~~ .... r. ~ ~ 'II -~·, ~ ~ - §· r. .0 0 ~ ~ -i ;; - ~ .;,..." ·.:oi.. I 3 i,~.! ;~.-2:~. ~· ~ ~ ~ ~ ~ f £ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1" ~ ~ [ r ~ ~ - , r , . . , ] tiJ r. ... ~ E -~ ~ ~. ·.~. € /. ~ .. ~ §. ~· :; -"'· u n. ~~ ·f ?.. ~ ~ 2 ~~ .k f.. I ~ :· t: -~. r----+--+-~~'-t~~:.....e=t-~'~-_,.~~'-t-'u~·_,,o~.-t=£"-'~-+.::~'-"Si.c+-~"·'-"a~:t--t-~·~'--"'-+~-+'~~·~~"-"~~,r--k~··'--+-''~'....L--"---t~·¥-r~*--'·G~·-i--i-~~"-t'~'~·~-r---~__:._~'-+~~·1 r , . .- I r ·-·--1-·-· I I 0~. § § § § § § § § § § § § § § § 1l § § Q °' ~ § !l § ~l § § § § § § g 8 § i; g 1! 1~ !l ~! 1; 1~ .,, Q ~ § 1l § § § §, . ~ § § § § § § 1l § ~l g ~; !l 1f ~ °' ~ § § ~ ~ ~ ::: ~ ~ ;:: g; ~ ~ g ::; ~ g I) :?; ~} ~~ 1~ J1-;-a-+-:!-1-~-1----1----1--;-:-+----1---1--?-.-1--l3-.-+-~-:1--1-1-+---§-+--?-.+--~---1--~-,-1--1-i,-+-r~4--l~-+--(-;+-'..l-,-+---~--+-C-t.--t-~--i £ .;; ~ "" ·~ v1--->-->--+-----+--_...---+--+---4--1---+-+---->----+----+---_...--+--+--+----1--t------+------ § § § 2 § § § .,, -c er ,_)> r..: o . .0 ""'rJ ~J CO ~ 2 0or.,,. ~ r; "-~ L ·' -~ "v .,, r: r: -~ -~ I I ~N-o cc,_ ~0 § § ~ c: "U) ~ , :z "N "'., § § j '1 ~t-~~t-t-t-t-t-t-~t-~t-t-~t-~~+-~~+---,ij,__+--§-1~-~~-1-~§~-1-~~~-+--§--if----'f--~~r--~~-1-~-t-~~-t-~ij-t--,,~-+--,.-+--c:.. -t--t-~-r~:i·~ i ~ ! ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ r s ! t } ~ r r .r } } s .~ ·~ L 1 £!!1--H-++-t-t--+--+-+----+--+---+_.::;:_!--+--+----+---lf-+-+----+---1--!---l--t--+--·,_,_ --· --- 'f 1 ~f-~t-t-t-t-t-t-~+-~+-+-~+-~~+-~~+-~~+-~-+-~~-1-~~-1-~~-l-~-+~-+-~~-1-~--1--~1--~~t-.,,..-t-:7""t-,.,-t--::---t-t-~f---j ~ -~;; ~ "' r ;
§ § § § ~ 2 f r: .,, 0 £_ ., r ; ·' r /. = > ,0 "'O'.l .r: N ') -~ '"c § § § § s: 1l § 0 "'o. s § § ~ ~::l ! ! ! ~~ ! t~ § ~ H H ~ ~ ~ 1 "' ~ ~ ii r-~~~""-+-+~-+~-+~~-+~-~~~---+~f,\-+~~~!--i~~~!_,~~~~-+--e~!__,1-1e-~-1f--~~~~--=]~~-·-'1--"-'~~-~-i-~~~-~-~~~-+-+--+~-+---~~ $ ; ~ § 1l ~ 1~ 1l § ~ 0 § § [l Si ~· i: ;; I I ~, ] ~~ ~ § ~ s; ~ ~ ~ ~ fl ~ ~ 0 ;?. ~ '.i g j c I~ j ! ' : : ", ~·~ ~ l2t ~·t ; l H : : y.~ .' ~ " ~ : f 1 ;, ~ § § § r § .. §,,, ': _§,,, -§"" § § §~ fl~ 1,5 § ;1 , _)I, il ~_1 j ~ "' ~ § f!1 ;£ Si ~ f;l ~ ~ § il ~ .o ~ · f: ~~ ~s ;_~ .a i :::: ~ ~ ~ ::: f6 ~ - ~ ~ ~ r.. :). i , . ,:J, ., ~ § § g § g § ~ § g "' ~ 1! : ' j- --~~·- -~~~-- ~ l., ! ! ! ~ ~ ;;;: ~ ·ii, ~ ii, ~ -~ ~ ' M :g ~ c ~ :; ;;: ' 1_; ~-~ l :··. I '.. ~ ~~ ~; ~r- ~~ ~ r-~ :~-=~~! ~. ~~ -~ l--l--+--t--+-+---+----l--+---+---l--+---l-+--+--+---+---l---- ; ~ i· n ~ ::: ~ ~.. • §;~'. ~ ~ i;J $ § § § § ~ 00 ~ !l § § ~ •0 ,, ; ' ' '" l---l--l--l--~-·-l---l---l--2-,_t-:-~-+--~-+--~-+--N-+-:-+-~-~-C-+-:-+--:-+--:-.+--+--~-+--:-·-+-:-+--:-·.-+~r:~·f-:~1--:-:-+--'-~1---"·--'--"-·-.,-.I ~ .~ ~ ~ § ~ § § § ?. § ] ~ ~ t J ·~ ~ .. .. . s g s " I e , ~ .~. ~ .... ~ 0.. ~ 0 "'""' " l---+--H-+-1--+--+-+--+--l--+~-+--+--+-+-+--+--+--+---+--+--+--t-t~-~~ ·~~ § § § § § § § §§ § § § § § § § § § ~ § ~ 2 I ~ § :;. ;:: ~ 1;l ~ iii [;: ~ ~ § ~ § ~ !i.l f:l § § ~l iil ~ .r v ;;: 11 ~ ;5i ~ fi :;; ~ o iii ~ -o " ~ 12 12 y: o ~ ~1--"-1--1--1---1---1---1-----1----1----+---+--+--~-+-~-~--+--~-+--,-.-+-,-.+-+-+--+-"'--jC---"'-+++-+-·+-··1----~-~.~ a I 1 ~ s m ~ fi fi fi ~ fi 1 ~ ~ H i ~ l 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ r r •• c, ~ D · · i '~ ~. o . !1!--4-+-+~l----l---4-~-l--1---4-~-l--1---l--+--11---f-l----l---!----l--+---+-+-+-1--+--t ~ -~ ~ -~ ii J1--+-+-+--+--+--+---+--+---+--+-+-+--+-+--+--1---1---1---~--------;-;-;-·-~--1----·· '
··- ' '..{ ·i -~ i_- c 0 /. f----+-+--+--+---t---j--l---+---~-+--+--l--1--t---1--t---+--+--+----+·----· .. ~ ~_:. .. 8 "er~. l----l--l-+--+---+----l---1---1---+----l--1---1--+---11---+---1--+----l--+---+---+-f---------1---~ I ~ 'i I i 1--1-1-1--1---1---1---1---1----1----1--+-+-+-+-+--+-+--+-+--+--++---c:---·--1-·--· -- ---- i ~: 8 i ----1-- .. .c ;., , .. ~ ~ I - ----- -~--, ----- ---··--···-- - T I ; I I ' ' i LU-L__i-._j__~i---+--+--l--....J--+--+--+--1-t------t-1r---+-t--r-11---;----t--::- ~ ] :l § ~ !i !i. i;, !1 § ·~ ~ ~ ·~ ~ 1\ ~ § [! i; r-r I >: J l-.'.:..LU--l--1--1--+-~-~-~+-+-+-+-+-+--+-+--t--t--t·-r----- --1-- - , ... I ·--··I (.J s .D "'eo .c , l .:I, 0 l ·"0 1 "o•. ..v. .x. 0 c ;_ l r:i 0 8. 'l :9. i5 ~---~~-~-~-~-~--~---------------------~------------------ ---·-·-· s .0 "'co N .... r. "·~ t ; ".t : § § § § § . r. 0 I l__ l _ -~ . s 0 I ~- w. ' b c .?. ~ 1: . ~j ·~ v'. .1. w. 0s ·~~ s .. ~ ~ ~ μ_..:.;;-'--+-+--~-+--+-4-+-----l--+--+----+--___j-~_:::_+--+...:-'-.-J---+--l----+---1-----·--·------·-- srr , § § ~ .r, G;; : § § s § § § § § § § § ~ § § § § § ;,;; § § & § § § . .., .. ~ 0 0:c, "' c, 0 ~ Ci Q, 0 "'~ Cl c: 0 "- "'Ci l > L .)i s .Ll i g ~ ~ ~- B ~ ~ ~ .a ,., :~ 0- i'.8 f"'I ~t---+--+--+---+-----+----+--+--+--+---+'---1--1---1--~--+---+--+---+----+----+----+---t ',., . I I ' I ' I I l.l ~ l ~ g ~ .r r ! r ; ' r ; i x r ' +~~1 f-.::-+-f-.-l-1--+----1-----1--l----1--1--ll-1--1--l---1---l----i--1-S-l-1----1---J--,-,-+-,-,-J--- ----j--, ~ ~ § ~ !l ~ ti ~ ~ I ': ,! . I ,; .o "'eo I I l s, I I0 ... . , r . ""' " ~a: N ., cc ., ., ~ t;:; 0 "' ~ ~ ~. N "" .,, ., >s J, ~ !.i ~ ;,:_ D... ~ "' ~ "' "' ro : a: w z ~ a: 0 1- c:t ~ c z z 0 00 c OJ E 0 ...... 1 ---1--r :::: i ~ I c . - ' ~ ! .r. CT' I c I \>J ! 0 :I: c( 0:: w c( Q c( ., 0:: w z rt 0:: 0 l- e( :.: Q z z c( A. c( 1- w z w A. en x 0 ~0 en N ~0 in 00 ~0 en N c: 2 00 Q,/ OC) r--------,--.,---.---r----ir--.,--------~--~--~-~--~------···-i [~ I : :z: 14 I o:: i~ 'c 14 ------1 ;;! w z :IC D:: 0 I- ~ Q z ·c Q) :oL ,_. ,_. ,_. N N ·.~ r') ".i 0 z x0 0 lf) ;J20 0 lfl x0 Lf) c5 lfl x0 OCi c5 L[) ::c ~ w ci: Q ci:.., rx: w z Si: rx: 0 I- ~ Q z z ci: Q. ci: 1- w z w Q. x0 rl Lf) x0 L[) x0 L[) N rl rl perencanaan penganggaran Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang EPJMD Kola Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berperdornan pada RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJFD Kora Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kola Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan:
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2ll16-2021 Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pcraturan Misi, dan Program kepala daerah. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah. permasalahan dan isu stretegis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatil, sesuai dengan Visi, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel. partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokurnen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun. J ' RPJMD Kota Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, clan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpcdornan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kora Metro, PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BABX
Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut: t ' Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016- 2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari ernpat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kernajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development· untuk kualitas hidup warga yang lebih baik. • Kaidah Pelaksanaan10.2 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. • • I'' • RPJMD KOTA METRO 2016·2021 , . . } ' PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANIX. 3 'r 1 i J ·~ l . .t ' Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-masing. 4. Bappeda Kola Metro melakukan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Metro. 3. harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan dernikian RKPD dan Renja SKPD harus singkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021. RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegialan d alam RKPD 2. Kerja (Renja) SKPD. oleh SK.PD dalam bentuk Renstra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ' '' ~~v •••• ,... -s-, w;;;::;;;;;;.) ;fl! AC MAD PAIRIN'_.......,~---·-. ...] ,..;;..; I. .){. ,,{. ~ "' •J c •• ~. '· •. 0 c 0 0 ~-~,,--·:..-"-~":_ 0 0 c .. ·- ... .. ~l ~ ~] ~i· l j J : -~-~,• ~--',:1_· ~ ~- -~_'.,. ·~ ~ 11 l -~ _l 11] l l I ..~ '5 i5 o cS o :J ·• ·1 • CS o o c; J ,:_·;;; o, o. n. o. c. c. c. o. I: 1-r-.-,.-~++--4-1--+--+--++---+--+-l-+--t--+-+--J.--+-+--+-+--+---1-+--+--+--J.--+---t-1- ~ i ·~ i ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ;, i ~ ~ ~ ~ @ ~ H !l ~ ~ i\ I -~- f -!~~!-~+-~+--+-~-·-+-~-+-~-~-+-~-~-+-+--~---§-+-j-~-,-+--~-§-+--+--~-~-+--·-i~--·"f-l-~-,~--~-!-+--+-~-~---+---+--~---+--~f-ll--f-~-'-{-+-2-1·-'.-+-8-.'-:-+-3-.·-~-l-~-:-'-·-j-_,: -!--:_;_,__"_._ §§§1-1§ § ~.-§ ;{~§§::'. §§£~ lj2g§iil ?c: s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § § § § ~~ - ~ m m g ~ ~ ~ ~ : N ~ g c~ ~ ~ ~ w § ~ ~ R ~ i . ; l" - - § l ! ; I ' ; - ;\ ' ,; i t- · 1-;,- ,, I 1--;-+...+-t---t---i--+--+--+-t--+-'"-.;+--+-+--1-=-"'-+--+-+--+-+--1--+--+--+-+--t--1---t---i--j-l- ----i-·· __· --1 ~ ! . ~ § § § § § § § 8 ; ~ § § ~ 8 H ~ ~ 8 2 1 : = ~ ~ ij § ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ I~ ~ ~ ~ t2 ~ ~ ~ r-• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,., ~ ~ ~ .6 2 ,::l--+--+--+---+---+----1---1--+-+---+--+--+-+--+--+--+--+--++-+--+--+--+-+-+-+--+--l---tl----·--·- -- ---- ~ ,. - ~ c ~ v; .. § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·§ ~ ~ ~ [; 5: ~ ~ s 8 8 ;~ I ~~ ~ ~ 1 ~ .... s · ~~1ft- --11-1-+--§-+-§-f-§-_+--~-+-f;j-+-1f-§-+"-§-l-§-l--l-~-+-~-l-§-l-§-+-~-+-l-§-1--§+-~-!-~-+-+--§t.. 1--!1+--~;1-r--- ,, ~ ~ ., g § § Sl ~ a ~ § :s ;t § § ~ ~ :>: ~ :a § r; 1l 1l ~; 1 .c i ~ i i E 1 ~ ~ R a ~ g ~ ~ i ~ N ~ § ~ ~ ~ ~ I 31---++-t---+---i--f--+--+-t--+-"'4-+-l---+---l--l--+-+-l---+--1--l--+-+--l--+--l---+--1-t- ~ ~ r: ~ ..... .·{. 8'· i ~ § :n ~ ·:: .r -r, 8 B ?.. c'.~ ~ ~ l ~ ----1-1 j ,, I::: 1l: 5 1l 0,,. s .0 "' "' = N rl ,.. ;.'. ! :I[; u, o 0 ., 0•r §§ § ~ l ·= I i ; H ! i i ~ ! H II i i ~ I ~ ! ! '' B !l ]1--++-1-~+-+--l---'f--+-+-~t----1--1-~t----l-~-l--+--l----l-~-+---t-~-f---+~-H~t--+--+-~----1 f ~ ! ~ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § ~ .[; 'j ~: ·~ llll---l-++-~-+--+--+~-l--+~-l-~-l----l~-l--~~~l---1----l~-l---+~~l----I-~-+~+-~-+-+--+~+---~--~ ·~ ! ·l Ut---4-l--+-~~t-4~-+~-t-~1---1-~~-t-~1---1-~~-1----1f.---+~-t-~1---1-~~-1----1r-~-+-~+-~-+-+~+-~f-~~---'-~-- § § § 0 ~ : I~ w.r , -~. ~ f. · · I ··-··----------!-.-. -· ., ;: I 00 c: r. .,,_ ~ .~ ... (. .? ~fl . ·'·~.v: ·:.i. '~ ( ].l .. § ·~ l---+-+-+---+--t----ll---++----1--+--1-----1----1---+-+---1--+---11---+----+---+--·---·------- --- § § ~ ec c: ~ 0 " § § '.6 § § § § § ~ § § § ~; 0 §§ § § § § $ § § ~ § § § § § ~ § § ~ ~ i! .:: -B ef--+-+-+---+--+--+--+-+----+--+--+-----+----+--+--+--+--+---+--+----+----+-------;-----r--- ::.i: '"f' 't § ~ ~i s: c=: eo U> ~· ~· ~ ~ § ~ :a li fl ·~ ·~ § !1 g g § E ~ ~ ~ ~ f. 'i ; ·;- r g ~ ~ ... 0 0 ~· k ~ ~-+-+--l-~~~--l---+---4---4---4-----l---l--l--l--l--l---1---1---+---+--·"----"'--'---->---- .t ·i! ~ ~ 0- ·~ jl--+-+-+---+--+--+--+-+-----1----1----1-------l-----l---l---l----1---1----1---1-----1-----1-------,,----r--1 ~; ~J J. :~ :~ ); 2: !l § r~ §§ § "'c 0 0 § ·!f ·--·------ e, 0 "'Vl Ci > . J; i: ::? ~ r : L :.:: :.:: .D.... ,, " . "' - N ~ "0 ;:-.. ~ ). "' "' J 0 ;;;, ~ ~ "'0 ~ ~ "'s c, t ~a: 5 -~ .. ~: ~ N -~ ..~ "' "'~ n "' " '• - r-, ~jer ~1 er "' ~ ,, ~- ~ ::: if: 0 o "' '"M ~ •0 ?. t-,o o •O "· ~ s _![§ ::l -~ r ! _r ~ ,_ >- >- ~ a "' ~ 1l i9. :s "'8 .r. v. il A :::: ~~ N N ~ "' "' :;; ~ if: ~ ~ s " ,, I~ .o 11 "~ "' "I' ~ § -~ ~ .&.' ! r -~ .r.-e ! "" "' "~ >- s " r~-~ :;i !l "' M "' r-, o. ~ ~ ,, ~ e-, iil ::i t: r-, ~ "' " o ~~ ~ ~ ~ ?. t-, o '" ~-~ --· ,, v ~ s .. eo co§ m Ji 0 §. r '~ "' -c >- >- gi !l ~ v , uv •O "' "' " tl e-, r-, ~A " ~ VI .-; "' e- eo " 0 0 s~$ ~ •n co ~•O r-,0 N N s -~ "'§ ~ _s; .r -~ e, ~ •O >- t- § § § § 1,l * § ~ ~ o A "' ~ N c• ~ "' ~ ;!; :r ;! '7 ~ .r -~ eo :; .Sf § -- 4 >- -· .r; -~ Ci ~ ~ t • " ::;: ., ~ ~ ;, ~ § r ~ "' -~ .f... ~ .. l "'§ ., I: "' 1i rr ,, u j {1 .;j .0 '· ~ ~ i. ~ -~ j ., .t~ B" {' ~ (' -~ ~- -~ i' :je -J ~j ~ ·;;s~ ,. u.. N ' ~ L ~ ( ;;. I ] ~ :e ~. -~ ~~ J. -~ ,, ] .>, VO c_: ., ' '-0 :g ., .c 3 ·f~ " ~j ~ ~ c " ~ ,, "'il ~ h. ~ f~ k u ~- " .E ~ ~- ,, ::; ~ ~ ;--;, t ~ ~ ~ ; ~ " ~·• E ~ L 5, "'?. ~ -~ - --+----i---+-------+--t---+--t--+---- -- f-t------ I() 0 H ·~ 1 ~ ~ 0 ~ c -co l i :.O~~o~ ~ &3 "1' S S ~ 002 Q ~c:C: 'C' ::: IX w z ~ IX 0 .... ~ Q z z ct D.. ~ w z w D.. I,..... I~ 0 z ~0 0 l() ~0 l() l() 111-r---t--+---t--(----l_J . 0 0,..... ~0 0 00 r:l bl) ro ..G E <JJ CJ· o~ 0 O'· I I rr r ro I ' "I. r; ..G r-~ I Q; I i I o: I..-:; --- ···1··--··--- ro u: I re I .;:o I C:: Q; ~0 0 'D .)!- z I ct Q. ct 1- w z w 0.. --c ~ ~ ,.._; ~ ~ ~N r<J 00 00 00 °' °' er. o: c:) c:) c:) 0 ~~~~~~~~~~'""''--"--'-.-;~~"--'-,-;~~"-'-r-<_.._r-<c_.~~-'-~,-;~~-"---',-;~~-'-'N'-'--'--'-N-'--'-~N__,__c:::J____~~ (/') ·2 Q.) ·v; (I) .§ <fl Q.) "O N .c; ro :l ..0 0 .-; ..... ·2 :l 0 N c Q.) ;;.. Q.) o Vi c (J) r0 bl) r:: ro .... 0 :$ ~ :$ ..... (/') Q.) "O r0 ..c ro :l ..0 N .-; bl) r:: ro .... 0 t{') \[) ~ '<1' o ..... ·2 :l N N c Q.) ;;.. Q.) 00 ::;; eo bO c ro <fl 0 lf) 0 z I ii r0 N c z z c( Cl. ct 1- w z w Cl. :r ~ w c( c c( , ci::: w z ::t ci::: 0 I- ~ rl N N N N ...... N lf) \D c:i c:i N N c:i z f 1 ! ci z x0 0 tn ~0 0 tn ~0 tn c5 tn ~0 ct) o' r.n :c ~ w c:( Q c:( .., Q: w z ~ Q: 0 I- ~ Q z z c:( Cl. c:( 1- w z w Cl. ~0 rl r.n I.I) ,._, ~0 r.n N § ~ perencanaan penganggaran Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kola Metro Tahun 2021-2026, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berperdoman pada RPJMD Kora Metro Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan RPJFD Kora Metro Tahun 2005-2025 tahap ketiga. Dengan mengusung visi "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif" dan pelaksanaan 4 (empat) misi, RPJMD Kota Metro dijadikan pedoman dalam penyusunan :
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pcraturan permasalahan dan isu stretegis, arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, serta program lintas SKPD, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, sesuai dengan Visi, Misi, dan Program kepala daerah. RPJMD Kata Metro 2016-2021 ini memuat kondisi eksisting daerah. lima tahun. yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien. efektif, akuntabel. partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah disusun, dokurnen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu RPJMD Kata Metro 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Zima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro, dan RTRW Kora Metro, .=: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BABX
Selanjutnya, kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut: lebih baik. Kaidah pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016- 2021 dibuat untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas baik dalam pemanfaatan anggaran maupun waktu pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). RPJMD Kota Metro 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari empat tahap pelaksanaan RPJPD Kota Metro 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini adalah pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur diseluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan dengan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan integratif, dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumber daya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development untuk kualitas hidup warga yang KaidahPelaksanaan10.2 arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025, sesuai ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. • • 1' RP.JMD KOTA METRO 2016·2021 , , . ·' PEDOMANTRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANIX. 3
Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusannya masing-rnasing. 4. kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD setiap tahunnya harus memiliki hubungan atau keterkaitan dengan RPJMD ini. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan d alarn RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kota Metro 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD harus singkron dan konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Metro 2016-2021. i RPJMD Kota Metro 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan program dan 2. Kerja (Renja) SKPD. I, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana oleh SKPD dalam bentuk Renstra SKPD. Selaniutnya Renstra SKPD inir J RPJMD Kota Metro ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan ' ....... , w,~· AC MAD PAIRIN j _ ......""""""'--'····-1 ~.:..-.w----r------ t I WALIKOTA METRO, Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro 2016-2021 ditentukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama- sarna rnewujudkan visi pernbangunan. Kerja sarna yang baik antara Pemerintah .... ,, Kota, Pernerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusct~Ks(:!rta kerja sarna yang produktif dan konstruktif dengan seluruh unsur masyarakar, menjadi prasyarat untuk dapat rnewujudkan cita-cita bersama. ,..._. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun berdasarkan visi, misi, dan program Wali.kota dan Wakil Walikota Metro Periode 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025, yang selanjutnya menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai induk dokumen perencanaan pembangunan lirna tahunan Kota Metro, RPJMD menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Metro secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi. RPJMD menjadi "kontrak kinerja" Kepala Daerah kepada masyarakat dalarn mencapai target kinetja setiap tahun selarna lima tahun. PENUTUP .k I j
Membuka PDF…