DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungj a waban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; WALIKOTA METRO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA.NPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 b TAHUN 2016 WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 1' r
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
24.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Da:lam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
30.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 97 ) ;

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Menetapkan: MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama 34.

31.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1 );
32.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3 );
33.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 9 ) ; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 11 );

(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rpl8.749.769,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp (77.375.947.753,02)
2. b.Realisasi Rp (16.426.181.224,58) ~-'-----''---~~~~~..:__....:._ Selisih Lebih /(Kurang) Rp (60.949.766.528,44) ~---~---~~~~~~...;...._
(3)Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp(60.949.766.528,44) dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih /(Kurang) Rp (48.012.374.734,62) ~;..._~---~~~~~~~ Rp 805.897.245.099,62 Rp 757.884.870.365,00
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi
(2)Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp(48.012.374.734,62) dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih /(Kurang) Rp 12.937.391.793,82
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 728.521.297 .346,60
2. b.Realisasi Rp 741.458.689.140,42 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.937.391.793,82 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 60.968.754.724,94 Anggaran (SILPA) -Pengeluaran Rp 4.839.761.572,50 -Pembiayaan netto Rp 77.394.935.949,52 82.234.697.522,02

c.Pembiayaan -Penerimaan Rp
a.Pendapatan Rp 741.458.689.140,42
b.Belanja Rp 757.884.870.365,00 ~~~~~~~~~- Surplus/ (defisit) (Rp 16.426.181.224,58) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

Pasal 2

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp 82.215.947.753,02
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 149.011.638.834,42
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp (166.429.675.059,00)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (3.321.011.803,50) r-
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo kas akhir per 31Desember2015 Rp 60.968.754.724,94 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

Rp 1.677.265.994.484,25 Rp 26.985.923.934,65 Rp 1.650.280.070.549,60

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

Selisih Lebih /(Kurang) Rp 18.988.196,50 _...;;_ _

b.Realisasi Rp 77.394.935.949,52 77.375.947.753,02setelah Rpa. Anggaran pembiayaan netto perubahan

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah RplS.988.196,50 dengan rincian sebagai berikut: Rp 4.839.761.572,50 Selisih Lebih / (Kurang) _R~p _.(_23_8_._4_2_7...._,5_0)

4.840. 000. 000, 00Rppembiayaana. Anggaran pengeluaran setelah perubahan

b.Realisasi

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (238.427 ,50) dengan rincian sebagai berikut: 18.749. 769,00Selisih Lebih / (Kurang) Rp _...:._ _ 82.234.697.522,02Rp 82.215.947.753,02Rppembiayaana. Anggaran penerimaan setelah perubahan
1. b.Realisasi Walikota ten tang penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari Walikota menetapkan Peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk. keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Daftar dana cadangan daerah; Daftar pinjaman dan obligasi daerah Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas laporan keuangan lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Lampiran 1.11 Lampiran I.12

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII ;:it Lampiran 1.10 Lampiran 1.9 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

jf. No Reg Peraturan Daerah Kota Metro, Provinsi Lampung nomor: (b/MTR/2016 LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR ( {:; Diundangkan di Metro Pada tanggal: ~:s ~~w 2016 SEKRETARI DAERAH KOTA METRO, HMAD PAIRIN Ditetapkan di Metro Pada tanggal : f).J >)9-f...n bzv- 2 0 16 WALIKOTA METRO, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungj a waban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; WALIKOTA METRO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA.NPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 b TAHUN 2016 WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 1' r
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340 );
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 );
24.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Da:lam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
30.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 97 ) ;

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 1

31.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1 );
32.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3 );
33.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 9 ) ; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 11 );

(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rpl8.749.769,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp (77.375.947.753,02)
2. b.Realisasi Rp (16.426.181.224,58) ~-'-----''---~~~~~..:__....:._ Selisih Lebih /(Kurang) Rp (60.949.766.528,44) ~---~---~~~~~~...;...._
(3)Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp(60.949.766.528,44) dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih /(Kurang) Rp (48.012.374.734,62) ~;..._~---~~~~~~~ Rp 805.897.245.099,62 Rp 757.884.870.365,00
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi
(2)Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp(48.012.374.734,62) dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih /(Kurang) Rp 12.937.391.793,82
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 728.521.297 .346,60
2. b.Realisasi Rp 741.458.689.140,42 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.937.391.793,82 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 60.968.754.724,94 Anggaran (SILPA) -Pengeluaran Rp 4.839.761.572,50 -Pembiayaan netto Rp 77.394.935.949,52 82.234.697.522,02

c.Pembiayaan -Penerimaan Rp
a.Pendapatan Rp 741.458.689.140,42
b.Belanja Rp 757.884.870.365,00 ~~~~~~~~~- Surplus/ (defisit) (Rp 16.426.181.224,58) Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

Pasal 2

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2015 Rp 82.215.947.753,02
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 149.011.638.834,42
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp (166.429.675.059,00)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp (3.321.011.803,50) r-
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo kas akhir per 31Desember2015 Rp 60.968.754.724,94 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 5

Rp 1.677.265.994.484,25 Rp 26.985.923.934,65 Rp 1.650.280.070.549,60

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

Selisih Lebih /(Kurang) Rp 18.988.196,50 _...;;_ _

b.Realisasi Rp 77.394.935.949,52 77.375.947.753,02setelah Rpa. Anggaran pembiayaan netto perubahan

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah RplS.988.196,50 dengan rincian sebagai berikut: Rp 4.839.761.572,50 Selisih Lebih / (Kurang) _R~p _.(_23_8_._4_2_7...._,5_0)

4.840. 000. 000, 00Rppembiayaana. Anggaran pengeluaran setelah perubahan

b.Realisasi

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (238.427 ,50) dengan rincian sebagai berikut: 18.749. 769,00Selisih Lebih / (Kurang) Rp _...:._ _ 82.234.697.522,02Rp 82.215.947.753,02Rppembiayaana. Anggaran penerimaan setelah perubahan
1. b.Realisasi Walikota ten tang penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari Walikota menetapkan Peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII ;:it Lampiran 1.10 Lampiran 1.9 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.