DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus diupayakan untuk dipenuhi dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan daerah yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Mengingat Menimbang PENYELENGGARAAN FASILITAS K.ESEHATAN TINGKAT PERTAMA TENTANG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN D~RAH KOTA METRO NOMOR /~ TAHUN 2016

6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelyanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 ten tang Klsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata Metro Nomor 12);
28.Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaran Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015; Dengan Peraetujuan Bersama

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas kesehatan Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
7.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah dapat berupa puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama dan rumah sakit kelas D.
8.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik C dasar, baik umum maupun khusus.
9.Rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesislis dasar.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang iii kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
15.Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
1. a.Paradigma sehat;
2. b.Pertanggungjawaban wilayah;
3. c.Kemandirian masyarakat;
4. d.Pemerataan;
(2)Pembangunan kesehatan yang cliselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mendulrung terwujudnya kecamatan sehat.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Pasal 2

( 1) Tujuan penyelenggaraan Puskesmas adalah melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang :

a.Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
b.Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
c.'Hidup dalam lingkungan sehat; dan
d.Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyara.kat.
1. 16.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 1 7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
2. 18.Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam mela.ksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
3. 19.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan clan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. 20.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. 21.Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialistik clan dilalrukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
6. 22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di linglrungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
a.Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b.Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c.Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; ,

Pasal 6

Paaal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a.Penyelenggaraan UKMtingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b.Penyelenggaraan UKPtingkat pertama di wilayah kerjanya.

(6)Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan '. Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
(7)Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM· dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
(3)Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan.
(4)Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
(5)Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
(2)Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
1. e.Teknologi tepat guna; dan
2. f.Keterpaduan dan kesinambungan.
(4)Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSKESMAS

Pasal 8

(1)Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
(2)Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

a.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
b.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
c.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
e.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
f.Melaksanakan rekam medis;
g.Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h.Melaksanak:an peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
i.Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
j.Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sis tern Rujukan.
d.Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e.Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f.Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g.Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h.Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i.Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 12

( 1) Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas :

a.Sis tern penghawaan (ventilasi);
b.Sistem pencahayaan; ,. ( 1) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
a.Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
c.Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.

(2)Setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
(3)Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(3)Pelaksanaan ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..

Pasal 10

· ( 1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan :

a.Geografis;
b.Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
c.Kontur tanah;
d.Fasilitas parkir;
e.Fasilitas keamanan;
f.Ketersediaan utilitas publik;
g.Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
h.Kondisi lainnya.

(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara .
(3)Dalam Upaya Mendekatkan fungsi pelayanan puskesmas rawat inap dapat di tingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas D.

Pasal 9

( 1) Dalam upaya mendekatkan fungsi pelayanan, dapat dibentuk Puskesmas Pembantu (PUSTU)sebagai embrio terbentuknya Puskesmas.

(2)Puskesmas pembantu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas.
(2)Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
(3)Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
1. a.Dokter atau dokter layanan primer;
2. b.Dokter gigi;
3. c.Perawat;

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus diupayakan untuk dipenuhi dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan daerah yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelyanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 ten tang Klsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kata Metro Nomor 12);
28.Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaran Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015; Dengan Peraetujuan Bersama

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas kesehatan Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
7.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah dapat berupa puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama dan rumah sakit kelas D.
8.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik C dasar, baik umum maupun khusus.
9.Rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesislis dasar.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang iii kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
15.Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
1. a.Paradigma sehat;
2. b.Pertanggungjawaban wilayah;
3. c.Kemandirian masyarakat;
4. d.Pemerataan;
(2)Pembangunan kesehatan yang cliselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mendulrung terwujudnya kecamatan sehat.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Pasal 2

( 1) Tujuan penyelenggaraan Puskesmas adalah melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang :

a.Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
b.Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
c.'Hidup dalam lingkungan sehat; dan
d.Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyara.kat.
1. 16.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 1 7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
2. 18.Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam mela.ksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
3. 19.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan clan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. 20.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. 21.Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialistik clan dilalrukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
6. 22.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di linglrungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :
a.Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b.Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c.Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; ,

Pasal 6

Paaal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a.Penyelenggaraan UKMtingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
b.Penyelenggaraan UKPtingkat pertama di wilayah kerjanya.

(6)Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan '. Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
(7)Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM· dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
(3)Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan.
(4)Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
(5)Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
(2)Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
1. e.Teknologi tepat guna; dan
2. f.Keterpaduan dan kesinambungan.
(4)Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSKESMAS

Pasal 8

(1)Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
(2)Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

a.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
b.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
c.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
d.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
e.Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
f.Melaksanakan rekam medis;
g.Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
h.Melaksanak:an peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
i.Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
j.Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sis tern Rujukan.
d.Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e.Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f.Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g.Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h.Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i.Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 12

( 1) Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas :

a.Sis tern penghawaan (ventilasi);
b.Sistem pencahayaan; ,. ( 1) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
a.Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
c.Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.

(2)Setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
(3)Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(3)Pelaksanaan ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..

Pasal 10

· ( 1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan :

a.Geografis;
b.Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
c.Kontur tanah;
d.Fasilitas parkir;
e.Fasilitas keamanan;
f.Ketersediaan utilitas publik;
g.Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
h.Kondisi lainnya.

(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara .
(3)Dalam Upaya Mendekatkan fungsi pelayanan puskesmas rawat inap dapat di tingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas D.

Pasal 9

( 1) Dalam upaya mendekatkan fungsi pelayanan, dapat dibentuk Puskesmas Pembantu (PUSTU)sebagai embrio terbentuknya Puskesmas.

(2)Puskesmas pembantu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas.
(2)Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
(3)Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
1. a.Dokter atau dokter layanan primer;
2. b.Dokter gigi;
3. c.Perawat;