DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dapat berjalan optimal, komprehensif, dan terintegrasi maka perlu dilaksanakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus, umum, dan kejuruan;
b.bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi perlu akses pendidikan untuk semua orang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pendidikan Inklusif Ramah Anak;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK TENT ANG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR \ g TAHUN 2016 Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kata Metro.
3.Walikata adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan Kata Metro.
6.Komite sekolah adalah, komite-komite sekolah yang terdapat di satuan pendidikan yang ada di Kota Metro.
7.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena menjadi penyandang disabilitas dan/ a tau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa yang bersifat permanen. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAHANAK. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat lstimewa;
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);
9.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kata Metro Nomor 13); Menetapkan

Pasal 5

( 1) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

a.Penyandang Disabilitas fisik;
b.Penyandang Disabilitas intelektual;

BAB III

PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik :

a.Penyandang disabilitas;
b.Kondisi khusus;
c.Memiliki potensi kecerdasan; dan/ atau
d.Bakat istimewa.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif Ramah Anak diselenggarakan dengan tujuan :

a.Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus;
b.Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif Ramah Anak di Daerah

8.Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan regular.
9.Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
10.Peserta didik penyandang disabilitas adalah Peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ a tau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan/bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni dan/ atau olahraga.
12.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 9

Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan.

Pasal 8

Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi diatas rata-rata anak seusianya dalam bidang:

a.Seni;
b.Olahraga;
c.Keterampilan dan/ atau kemampuan lainnya yang diatas rata-rata.

Pasal 7

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi :

a.IQ di atas 130 dengan skala WISCHELER;
b.Kreativitas tinggi;
c.Kemampuan komitmen pada pekerjaan;
d.Kemampuan umum dan akademik khusus diatas rata-rata di bidang kepemimpinan. Peserta didik kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: ·a. Korban bencana alam;
b.Bencana sosial/miskin;
c.Anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan;
d.Anak korban perdagangan manusia;
e.Korban kekerasan;
f.Korban Eksploitasi ekonomi atau seksual;
g.Korban narkoba;
h.Anak yatim atau yatim piatu;
1. 1.Anak yang terlibat dalam sistem pengadilan; J. Anak yang terkena dampak HIV/AIDS (ODHA).

Pasal 6

(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
2. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 13

( 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengutamakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
(1)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro dapat berjalan optimal, komprehensif, dan terintegrasi maka perlu dilaksanakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus, umum, dan kejuruan;
b.bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi perlu akses pendidikan untuk semua orang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pendidikan Inklusif Ramah Anak;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK TENT ANG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR \ g TAHUN 2016 Mengingat Menimbang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kata Metro.
3.Walikata adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendidikan Kata Metro.
6.Komite sekolah adalah, komite-komite sekolah yang terdapat di satuan pendidikan yang ada di Kota Metro.
7.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena menjadi penyandang disabilitas dan/ a tau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa yang bersifat permanen. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAHANAK. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO clan WALIKOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/ Atau Bakat lstimewa;
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);
9.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kata Metro Nomor 13); Menetapkan

Pasal 5

( 1) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

a.Penyandang Disabilitas fisik;
b.Penyandang Disabilitas intelektual;

BAB III

PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 4

Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik :

a.Penyandang disabilitas;
b.Kondisi khusus;
c.Memiliki potensi kecerdasan; dan/ atau
d.Bakat istimewa.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif Ramah Anak diselenggarakan dengan tujuan :

a.Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus;
b.Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif Ramah Anak di Daerah

8.Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan regular.
9.Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari diskriminasi, kekerasan dan perlakuan salah lainnya.
10.Peserta didik penyandang disabilitas adalah Peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ a tau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan/bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni dan/ atau olahraga.
12.Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 9

Untuk menetapkan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diperlukan penilaian oleh tenaga ahli relevan.

Pasal 8

a.Seni;
b.Olahraga;
c.Keterampilan dan/ atau kemampuan lainnya yang diatas rata-rata.

Pasal 7

Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi :

a.IQ di atas 130 dengan skala WISCHELER;
b.Kreativitas tinggi;
c.Kemampuan komitmen pada pekerjaan;
d.Kemampuan umum dan akademik khusus diatas rata-rata di bidang kepemimpinan. Peserta didik kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: ·a. Korban bencana alam;
b.Bencana sosial/miskin;
c.Anak terlantar, tuna wisma, anak jalanan;
d.Anak korban perdagangan manusia;
e.Korban kekerasan;
f.Korban Eksploitasi ekonomi atau seksual;
g.Korban narkoba;
h.Anak yatim atau yatim piatu;
1. 1.Anak yang terlibat dalam sistem pengadilan; J. Anak yang terkena dampak HIV/AIDS (ODHA).

Pasal 6

(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
2. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 13

( 1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengutamakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
(1)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.