DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan dan pembinaan pergudangan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan perdagangan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa agar dalam tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dapat memenuhi kebutuhan perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perdagangan maka dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
12.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011- 2020 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang pemiagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
7.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekeija serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk melakukan kegiatan sarana distribusi.
10.Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang disimpan dalam waktu tertentu.
11.Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama. 4
12.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan tersebut.
13.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menangani dengan suatu ikatan atau peijanjian.
15.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
16.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan adalah:

a.Untuk mewujudkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
b.Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola serta Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan usaha pergudangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penataan dan pembinaan pergudangan adalah agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan dapat beijalan tertib dan lancar sehingga pemanfaatan gudang sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 4

(1)Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:
1. a.Gudang kecil dengan luas 36 m> sampai dengan 2.500 m»;
2. b.Gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m1 sampai dengan 10.000 m»; dan
3. c.Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m<
(2)Penempatan gudang berdasarkan klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
(2)TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku TDG. 5

Pasal 6

TDG diterbitkan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang dan berkewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 7

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perizinan.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG ditetapkan cfengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 9

Perusahaan yang memiliki gudang dan menjalankan usahanya dapat berstatus:

a.kantor tunggal
b.kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
c.anak perusahaan
d.agen perusahaan
e.kantor perwakilan perusahaan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan dan pembinaan pergudangan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan perdagangan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa agar dalam tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dapat memenuhi kebutuhan perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perdagangan maka dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247); 2
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
12.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
13.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011- 2020 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang pemiagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
7.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekeija serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk melakukan kegiatan sarana distribusi.
10.Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang disimpan dalam waktu tertentu.
11.Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama. 4
12.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan tersebut.
13.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menangani dengan suatu ikatan atau peijanjian.
15.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
16.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan adalah:

a.Untuk mewujudkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
b.Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola serta Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan usaha pergudangan.

Pasal 3

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 4

(1)Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:
1. a.Gudang kecil dengan luas 36 m> sampai dengan 2.500 m»;
2. b.Gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m1 sampai dengan 10.000 m»; dan
3. c.Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m<
(2)Penempatan gudang berdasarkan klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
(2)TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa berlaku TDG. 5

Pasal 6

TDG diterbitkan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang dan berkewarganegaraan Indonesia.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 7

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perizinan.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG ditetapkan cfengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 9

Perusahaan yang memiliki gudang dan menjalankan usahanya dapat berstatus:

a.kantor tunggal
b.kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
c.anak perusahaan
d.agen perusahaan
e.kantor perwakilan perusahaan.