Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
Ringkasan
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3825);
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); I ' r r -2-
5606) ;
7 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4720); 11 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5062);
5063);
5234); " I , r , -3-
5251);
5657);
3177);
3367);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL V BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro. Walikota adalah Walikota Metro. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/ atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/ organisasi sosial lainnya. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. I • ' - 15. 16. 17. 18. 19. 20. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh} tahun ke atas. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
gejala alam, harta benda, umum serta penghidupan
... , 30. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang rnenjadi korban dan/atau rnengalarni penderitaan baik secara fisik, rnateriil, mental dan sosial akibat suatu rnusibah yang bersifat rnassal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/ a tau rnusibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
34. 35. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk rnencegah dan rnenangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. - 36. Pernberdayaan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan untuk rnenjadikan warga negara yang rnengalarni rnasalah sosial rnernpunyai daya, sehingga rnampu rnernenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skerna yang melembaga untuk rnenjamin seluruh rakyat agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 37. 38. 39. - 40. 41. 42. 43 . Anak Balita terlantar adalah anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga yang tidak rnampu, sehingga tidak rnendapatkan pengasuhan, perawatan, pernbinaan, dan perlindungan, sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Anak Terlantar adalah seorang anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, rneliputi anak yang rnengalarni perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat rnernenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasrnani, rohani maupun sosialnya. Keluarga Berrnasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harrnonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wa_Jar. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berurnur 60 tahun ke atas, tidak rnernpunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak rnempunyai sanak saudara yang dapat rnernenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanarnan baik sintetis rnaupun semi sintetis yang dapat rnenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, rnengurangi sampai rnenghilangkan rasa nyeri dan dapat rnenirnbulkan ketergantungan. Orang dengan virus HIV/ AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belurn bergejala maupun yang sudah bergejala. BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN
BAB II
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
C. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
dan
BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG t Dalam penyelenggaraan bertanggungjawab:
BAB III
kesejah teraan sosial, Pemerintah Daerah
PasalS Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
' '' ' b. C. d. e. f. g. h. 1. J. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; pemeliharaan taman makam pahlawan; membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional; pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial; penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial. BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Unsur-Unsur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
BAB IV
- Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalisasikan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif. Bagian Ketiga Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat. PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut:
Bagian Kedua Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial e Pasal 11 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat:
Bagian Ketiga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kemiskinan
Bagian Keempat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran
Membuka PDF…