DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan hak asasi manusia yang dimilikinya;
b.bahwa masalah sosial merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); I ' r r -2-
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 11 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); " I , r , -3-
17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Person With Dissabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
24.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL V BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro. Walikota adalah Walikota Metro. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/ atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/ organisasi sosial lainnya. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. I • ' - 15. 16. 17. 18. 19. 20. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a.Penyandang cacad fisik;
b.Penyandang cacat fisik dan mental. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh} tahun ke atas. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
1. 21.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
2. 22.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
3. 23.Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. 24.Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi e kebutuhan pokok sehari-hari.
5. 25.Warga Daerah Kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
6. 26.Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat. gejala alam, harta benda, umum serta penghidupan
7. 27.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. 28.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. 29.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. ... , 30. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang rnenjadi korban dan/atau rnengalarni penderitaan baik secara fisik, rnateriil, mental dan sosial akibat suatu rnusibah yang bersifat rnassal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/ a tau rnusibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
10. 31.Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sernentara yang diberikan kepada penyandang rnasalah kesejahteraan sosial dengan rnaksud untuk rneningkatkan kesejahteraan sosial.
11. 32.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah sernua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
12. 33.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengernbangan untuk rnernungkinkan seseorang rnampu rnelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan rnasyarakat. 34. 35. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk rnencegah dan rnenangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. - 36. Pernberdayaan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan untuk rnenjadikan warga negara yang rnengalarni rnasalah sosial rnernpunyai daya, sehingga rnampu rnernenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skerna yang melembaga untuk rnenjamin seluruh rakyat agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 37. 38. 39. - 40. 41. 42. 43 . Anak Balita terlantar adalah anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga yang tidak rnampu, sehingga tidak rnendapatkan pengasuhan, perawatan, pernbinaan, dan perlindungan, sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Anak Terlantar adalah seorang anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, rneliputi anak yang rnengalarni perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat rnernenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasrnani, rohani maupun sosialnya. Keluarga Berrnasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harrnonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wa_Jar. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berurnur 60 tahun ke atas, tidak rnernpunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak rnempunyai sanak saudara yang dapat rnernenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanarnan baik sintetis rnaupun semi sintetis yang dapat rnenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, rnengurangi sampai rnenghilangkan rasa nyeri dan dapat rnenirnbulkan ketergantungan. Orang dengan virus HIV/ AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belurn bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
1. 1.profesionalitas; dan J. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; C. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG t Dalam penyelenggaraan bertanggungjawab:

Pasal 4

kesejah teraan sosial, Pemerintah Daerah

a.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
b.melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c.memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d.memelihara taman makam pahlawan;
e.membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
f.melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. PasalS Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
a.penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; ' '' ' b. C. d. e. f. g. h. 1. J. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; pemeliharaan taman makam pahlawan; membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional; pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial; penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV

SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalisasikan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan penanganan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.penerapan sanksi atas pelanggaran;
e.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

(1)Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
(2)Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
(3)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Walikota.
(4)Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(5)Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/ atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.
(1)- (2) BABV PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat. PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

a.kemiskinan;
b.keterlantaran;
c.kecacatan;
d.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
e.korban bencana;
f.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(3)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan juga untuk pelestarian nilai- nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
1. a.preventif;
2. b.represif;
3. c.rehabilitatif;
4. d.pengembangan perlindungan;
5. f.penunJang.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
(2)Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
1. a.pendataan;
2. b.asessmen dan seleksi;
3. c.bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
4. d.pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/ atau pendampingan usaha;
5. e.fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/ atau peralatan kerja;
6. f.fasili tasi pemasaran hasil usaha;
7. g.fasilitasi penempatan tenaga kerja;
8. h.peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
  1. 1.peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
(3)Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
1. a.fakir miskin;
2. b.wanita rawan sosial-ekonomi; dan/ atau
3. c.warga miskin daerah kumuh.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan hak asasi manusia yang dimilikinya;
b.bahwa masalah sosial merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerahnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); I ' r r -2-
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 11 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); " I , r , -3-
17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Person With Dissabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
24.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL V BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro. Walikota adalah Walikota Metro. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/ atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/ organisasi sosial lainnya. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. I • ' - 15. 16. 17. 18. 19. 20. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a.Penyandang cacad fisik;
b.Penyandang cacat fisik dan mental. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh} tahun ke atas. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
1. 21.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta- minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
2. 22.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
3. 23.Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. 24.Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi e kebutuhan pokok sehari-hari.
5. 25.Warga Daerah Kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
6. 26.Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat. gejala alam, harta benda, umum serta penghidupan
7. 27.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. 28.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. 29.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. ... , 30. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang rnenjadi korban dan/atau rnengalarni penderitaan baik secara fisik, rnateriil, mental dan sosial akibat suatu rnusibah yang bersifat rnassal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/ a tau rnusibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
10. 31.Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sernentara yang diberikan kepada penyandang rnasalah kesejahteraan sosial dengan rnaksud untuk rneningkatkan kesejahteraan sosial.
11. 32.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah sernua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
12. 33.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengernbangan untuk rnernungkinkan seseorang rnampu rnelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan rnasyarakat. 34. 35. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk rnencegah dan rnenangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. - 36. Pernberdayaan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan untuk rnenjadikan warga negara yang rnengalarni rnasalah sosial rnernpunyai daya, sehingga rnampu rnernenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skerna yang melembaga untuk rnenjamin seluruh rakyat agar dapat rnemenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 37. 38. 39. - 40. 41. 42. 43 . Anak Balita terlantar adalah anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/ atau berada di dalam keluarga yang tidak rnampu, sehingga tidak rnendapatkan pengasuhan, perawatan, pernbinaan, dan perlindungan, sehingga hak-hak dasarnya tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Anak Terlantar adalah seorang anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, rneliputi anak yang rnengalarni perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat rnernenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasrnani, rohani maupun sosialnya. Keluarga Berrnasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harrnonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wa_Jar. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berurnur 60 tahun ke atas, tidak rnernpunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak rnempunyai sanak saudara yang dapat rnernenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanarnan baik sintetis rnaupun semi sintetis yang dapat rnenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, rnengurangi sampai rnenghilangkan rasa nyeri dan dapat rnenirnbulkan ketergantungan. Orang dengan virus HIV/ AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belurn bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
1. 1.profesionalitas; dan J. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; C. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f.meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG t Dalam penyelenggaraan bertanggungjawab:

Pasal 4

kesejah teraan sosial, Pemerintah Daerah

a.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
b.melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
c.memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
d.memelihara taman makam pahlawan;
e.membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
f.melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. PasalS Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
a.penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; ' '' ' b. C. d. e. f. g. h. 1. J. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; pemeliharaan taman makam pahlawan; membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional; pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial; identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial; penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV

SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan penanganan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.penerapan sanksi atas pelanggaran;
e.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

(1)Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
(2)Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
(3)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Walikota.
(4)Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(5)Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/ atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.
(1)- (2) BABV PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

a.kemiskinan;
b.keterlantaran;
c.kecacatan;
d.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
e.korban bencana;
f.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(3)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan juga untuk pelestarian nilai- nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
1. a.preventif;
2. b.represif;
3. c.rehabilitatif;
4. d.pengembangan perlindungan;
5. f.penunJang.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
(2)Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
1. a.pendataan;
2. b.asessmen dan seleksi;
3. c.bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
4. d.pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/ atau pendampingan usaha;
5. e.fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/ atau peralatan kerja;
6. f.fasili tasi pemasaran hasil usaha;
7. g.fasilitasi penempatan tenaga kerja;
8. h.peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
  1. 1.peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
(3)Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
1. a.fakir miskin;
2. b.wanita rawan sosial-ekonomi; dan/ atau
3. c.warga miskin daerah kumuh.