DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 465

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Metro perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama diantara pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Di Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 ten tang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 ten tang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 ten tang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstr~rikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
32.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
33.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
34.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
35.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
36.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
39.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
40.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 ten tang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
41.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
42.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Gum;
43.Peraturan Gubemur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sekolah Wajib untuk Mengajarkan Bahasa Lampung;
44.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
45.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan Menetapkan : PERATURAN PENDIDIKAN. WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN:

Pasal 1

PENYELENGGARAAN Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
48.Penghasilan di Atas Kebutuhan Hidup Minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.
49.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
50.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
51.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
52.Penilik Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada pendidikan nonformal.
53.Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ ditetapkan.
54.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
55.Warga Masyarakat adalah Penduduk Kota Metro, Penduduk Luar Kota Metro, dan Warga Negara Asing yang tinggal di Kota Metro yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
56.Budaya Literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
57.Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan/ atau berbicara.
58.Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
59.Budaya Belajar di Luar Jam Sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
60.Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
61.Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
62.Biaya Pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
63.Pembiayaan Pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
64.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
65.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
66.Penyidik Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut PASN adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu yang ditunjuk dan diberi wewenang, serta berkewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. BABU VISI DAN MISI KOTA, SERTA DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

a.Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berahlak mulia, bermoral, beretika, beradab dan ukhuwah keberagamaan dalam kehidupan;
b.Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai;
c.Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah;
d.Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan;
e.Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai;
f.Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 4

Pendidikan di Kota Metro diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan di Kota Metro bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

(1)Pendidikan di Kota Metro diselenggarakan dalam upaya mewujudkan Kota Metro sebagai Kota pendidikan.
(2)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. {3} Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna serta transparan, demokratis, berkeadilan, dan akuntabel.
(4)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(5)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan literasi, membaca, menulis, berhitung dan keterampilan berbicara bagi segenap warga masyarakat.
(7)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta aktif dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA Pasa17 Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan optimalisasi lahan serta pengelolaan sampah rum.ah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan, terdiri atas:

Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Hak dan kewajiban;
b.Jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
c.Pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan;
d.Penyelenggaraan pendidikan formal;
e.Penyelenggaraan pendidikan non formal;
f.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD};
g.Penyelenggaraan pendidikan dasar;
h.Pendidikan informal;
1. 1.Pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan dasar; J. Pendidikan keagamaan;
k.Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal;
1. 1.Bahasa pengantar; e " - - m. n. o. p. q. r. s. t. u . V. w. X. y. Wajib belajar; Kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan; Pendanaan dan pengelolaan pendidikan; Sarana dan prasarana; Peran serta masyarakat; Dewan pendidikan dan komite sekolah; Evaluasi; Sertifikasi; Penerimaan, perpindahan, dan pembinaan peserta didik; Penjaminan mutu; Kerja sama; dan Pengawasan dan pengendalian. BABIV RAK DAN KEWAJIBAN
a.Mengikuti dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat, b. C. d. e. f. g. bakat dan kemampuannya; Memperoleh pendidikan dasar; Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat; Mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat; Memperoleh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar; Memperoleh pendidikan layanan khusus bagi yang mengalami bencana alam dan/ atau bencana sosial; Berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
h.Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
1. 1.Peran serta sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; J. Mendapatkan prioritas layanan pendidikan dan/atau masuk sekolah sesuru tempat domisili;
k.Mendapat bantuan pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Daerah Kota Metro bagi yang kurang mampu secara ekonomi;
1. 1.Mendapatkan pelayanan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman dalam proses pendidikan;
m.Memperoleh kedudukan yang sama dalam layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. •

Pasal 10

(1)Warga masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
(2)Warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
(3)Warga masyarakat menciptakan berkewarganegaraan dan mendukung terlaksananya budaya literasi dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Orang tua/wali berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

(2)Orang tua/wali berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
(3)Orang tua/wali berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta mendampingi belajar di rumah dalam rangka menyukseskan program gerakan orang tua mendidik.
(4)Orang tua/wali berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan.
(5)Orang tua/wali berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro.

Pasal 13

(1)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
(2)Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi dan/ atau layanan khusus.
(3)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan biaya peserta didik dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah daerah dan/ atau dari masyarakat.
(5)Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
(6)Setiap peserta didik berhak untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. • • -
(7)Setiap peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan konseling.

Pasal 14

(1)Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3)Setiap peserta didik berkewajiban berada di lingkungan sekolah selama jam belajar sekolah berlangsung.
(4)Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib :

a.Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, mengelola, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
b.Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; C. d. e. f. g. h. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi; Menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; Menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun; Memberikan beasiswa kepada peserta didik atas prestasi yang diperoleh baik dalam bidang akademik maupun non akademik; Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan; Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
1. 1.Memfasilitasi tersedianya perpustakaan sebagai pusat bacaan bagi masyarakat baik pada lingkup sekolah maupun pada lingkup Daerah;
j.Mendorong pelaksanaan budaya literasi dan budaya belajar;
k.Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
1. 1.Menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu; m . Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu dalam bentuk pusat pengembangan kapasitas pendidikan;
n.Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni;
o.Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
p.Mendorong dunia usaha/ dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 16

Ketentuanjam belajar diatur dalam Peraturan Walikota. ( 1)

(2)
(3)
(4)
(5)BABV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Isi peraturan

Teks465PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Metro perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama diantara pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Di Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

1.Pasal 18 ayat (6), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 ten tang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 ten tang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
20.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
24.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
25.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
30.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 ten tang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstr~rikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
32.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
33.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
34.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
35.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
36.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
39.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
40.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 ten tang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
41.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
42.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Perlindungan Gum;
43.Peraturan Gubemur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sekolah Wajib untuk Mengajarkan Bahasa Lampung;
44.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
45.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan Menetapkan : PERATURAN PENDIDIKAN. WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN:

Pasal 1

PENYELENGGARAAN Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
48.Penghasilan di Atas Kebutuhan Hidup Minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.
49.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
50.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
51.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
52.Penilik Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada pendidikan nonformal.
53.Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ ditetapkan.
54.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
55.Warga Masyarakat adalah Penduduk Kota Metro, Penduduk Luar Kota Metro, dan Warga Negara Asing yang tinggal di Kota Metro yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
56.Budaya Literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
57.Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan/ atau berbicara.
58.Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku.
59.Budaya Belajar di Luar Jam Sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
60.Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
61.Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
62.Biaya Pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
63.Pembiayaan Pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
64.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
65.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
66.Penyidik Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut PASN adalah pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu yang ditunjuk dan diberi wewenang, serta berkewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. BABU VISI DAN MISI KOTA, SERTA DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

a.Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berahlak mulia, bermoral, beretika, beradab dan ukhuwah keberagamaan dalam kehidupan;
b.Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai;
c.Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah;
d.Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan;
e.Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai;
f.Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 4

Pendidikan di Kota Metro diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

(1)Pendidikan di Kota Metro diselenggarakan dalam upaya mewujudkan Kota Metro sebagai Kota pendidikan.
(2)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. {3} Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna serta transparan, demokratis, berkeadilan, dan akuntabel.
(4)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(5)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan literasi, membaca, menulis, berhitung dan keterampilan berbicara bagi segenap warga masyarakat.
(7)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta aktif dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA Pasa17 Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan optimalisasi lahan serta pengelolaan sampah rum.ah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan, terdiri atas:

Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Hak dan kewajiban;
b.Jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
c.Pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan;
d.Penyelenggaraan pendidikan formal;
e.Penyelenggaraan pendidikan non formal;
f.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD};
g.Penyelenggaraan pendidikan dasar;
h.Pendidikan informal;
1. 1.Pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan layanan khusus pada jenjang pendidikan dasar; J. Pendidikan keagamaan;
k.Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal;
1. 1.Bahasa pengantar; e " - - m. n. o. p. q. r. s. t. u . V. w. X. y. Wajib belajar; Kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan; Pendanaan dan pengelolaan pendidikan; Sarana dan prasarana; Peran serta masyarakat; Dewan pendidikan dan komite sekolah; Evaluasi; Sertifikasi; Penerimaan, perpindahan, dan pembinaan peserta didik; Penjaminan mutu; Kerja sama; dan Pengawasan dan pengendalian. BABIV RAK DAN KEWAJIBAN
a.Mengikuti dan memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat, b. C. d. e. f. g. bakat dan kemampuannya; Memperoleh pendidikan dasar; Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat; Mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat; Memperoleh pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar; Memperoleh pendidikan layanan khusus bagi yang mengalami bencana alam dan/ atau bencana sosial; Berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
h.Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
1. 1.Peran serta sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; J. Mendapatkan prioritas layanan pendidikan dan/atau masuk sekolah sesuru tempat domisili;
k.Mendapat bantuan pembiayaan pendidikan dari Pemerintah Daerah Kota Metro bagi yang kurang mampu secara ekonomi;
1. 1.Mendapatkan pelayanan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman dalam proses pendidikan;
m.Memperoleh kedudukan yang sama dalam layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. •

Pasal 10

(1)Warga masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
(2)Warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
(3)Warga masyarakat menciptakan berkewarganegaraan dan mendukung terlaksananya budaya literasi dan budaya belajar di lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Orang tua/wali berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

(2)Orang tua/wali berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
(3)Orang tua/wali berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta mendampingi belajar di rumah dalam rangka menyukseskan program gerakan orang tua mendidik.
(4)Orang tua/wali berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan.
(5)Orang tua/wali berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kota Metro.

Pasal 13

(1)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
(2)Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi dan/ atau layanan khusus.
(3)Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan biaya peserta didik dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah daerah dan/ atau dari masyarakat.
(5)Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
(6)Setiap peserta didik berhak untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. • • -
(7)Setiap peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan konseling.

Pasal 14

(1)Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
(2)Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3)Setiap peserta didik berkewajiban berada di lingkungan sekolah selama jam belajar sekolah berlangsung.
(4)Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib :

a.Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, mengelola, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
b.Menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; C. d. e. f. g. h. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi; Menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; Menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun; Memberikan beasiswa kepada peserta didik atas prestasi yang diperoleh baik dalam bidang akademik maupun non akademik; Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan; Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
1. 1.Memfasilitasi tersedianya perpustakaan sebagai pusat bacaan bagi masyarakat baik pada lingkup sekolah maupun pada lingkup Daerah;
j.Mendorong pelaksanaan budaya literasi dan budaya belajar;
k.Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
1. 1.Menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu; m . Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu dalam bentuk pusat pengembangan kapasitas pendidikan;
n.Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni;
o.Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
p.Mendorong dunia usaha/ dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 16

Ketentuanjam belajar diatur dalam Peraturan Walikota. ( 1)

(2)
(3)
(4)
(5)BABV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN