DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; WALIKOTA METRO, Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kata Metro perlu perlindungan dan pemberdayaan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;._ PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,KECILDAN MENENGAH TENTANG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ().f) TAHUN 2016

Mengingat

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);·"
14.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
12.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan . Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kata Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perangkat Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata Metro yang membidangi urusan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kata Metro.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); Menetapkan .41
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RpS0.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal asing/saham milik asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan berdomisili di daerah.
12.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang rnenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku ih.saha.
15.Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
16.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal. 1 7. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang a tau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Usaha Mikro, dan Kecil dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
18.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan,dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya. ...

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu untuk meningkatkan:

a.Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
b.Akses terhadap sumberdaya produktif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c.Produktivitas, daya saing dan memperluas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
d.Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. BABII PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu meliputi:

a.Penumbuhan jati diri kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c.Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
d.Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
e.Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. 19.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/ atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/ a tau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. 20.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. 21.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kotamadya, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. 22.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
5. 23.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Pasal 7

Pemberdayaan terhadap usaha Mikro,Kecil dan Menengah dilakukan melalui :

a.Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
b.Fasilitasi perijinan usaha; _,

(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Pasal 6

(1)Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
(3)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Oaerah.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
(3)Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
2. b.Persaingan usaha yang sehat;
3. c.Kemitraan usaha; dan
4. d.Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
(2)Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. BABV PELAPORAN

Pasal 11

(1)Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
(3)Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, dan manajemen pengelolaan usaha.

BAB IV

PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 10

(1)Pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 9

( 1) Persyaratan untuk mendapatkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyerahkan salinan surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat dengan melampirkan :

a.Izin usaha;
b.Tanda Daftar Perusahaan;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.Nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
e.Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
f.Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberdayaan diatur dengan Peraturan Walikota. .,. · (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah mendapa t rekomendasi dari Perangka t Daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.
(1)Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank Milik Pemerintah Daerah, atau Badan Layanan Umum Daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; WALIKOTA METRO, Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kata Metro perlu perlindungan dan pemberdayaan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ;._ PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,KECILDAN MENENGAH TENTANG WALIKOTA METRO PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ().f) TAHUN 2016

Mengingat

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);·"
14.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
12.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan . Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kata Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perangkat Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kata Metro yang membidangi urusan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kata Metro.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : WALIKOTA METRO dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); Menetapkan .41
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RpS0.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing/penanaman modal asing/saham milik asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah dan berdomisili di daerah.
12.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri serta dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang rnenjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku ih.saha.
15.Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
16.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal. 1 7. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang a tau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Usaha Mikro, dan Kecil dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
18.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan,dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya. ...

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu untuk meningkatkan:

a.Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
b.Akses terhadap sumberdaya produktif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c.Produktivitas, daya saing dan memperluas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
d.Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. BABII PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu meliputi:

a.Penumbuhan jati diri kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
c.Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
d.Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu; dan
e.Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. 19.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/ atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/ a tau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. 20.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. 21.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kotamadya, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. 22.Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
5. 23.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Pasal 7

Pemberdayaan terhadap usaha Mikro,Kecil dan Menengah dilakukan melalui :

a.Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
b.Fasilitasi perijinan usaha; _,

(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.

Pasal 6

(1)Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan asing berskala besar yang melaksanakan kegiatan usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.
(3)Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
(2)Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Oaerah.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
(3)Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
2. b.Persaingan usaha yang sehat;
3. c.Kemitraan usaha; dan
4. d.Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
(2)Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. BABV PELAPORAN

Pasal 11

(1)Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas dalam rangka pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
(3)Mekanisme pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal pengelolaan alokasi dana atau dana perkuatan permodalan, perluasan pemasaran, penggunaan teknologi, dan manajemen pengelolaan usaha.

BAB IV

PENDAMPINGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 10

(1)Pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 9

a.Izin usaha;
b.Tanda Daftar Perusahaan;
c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.Nomor rekening Bank atas nama pribadi yang masih aktif;
e.Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
f.Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pemberdayaan diatur dengan Peraturan Walikota. .,. · (2) Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan setelah mendapa t rekomendasi dari Perangka t Daerah yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.
(1)Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya dilaksanakan melalui Bank Umum, Bank Milik Pemerintah Daerah, atau Badan Layanan Umum Daerah, dan lembaga keuangan non Bank yang ditunjuk.