DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
b.bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuh syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM TENTANG WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9-3 TAHUN 2016 Mengingat I Menimbang PENGELOLAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERANGAN JALAN UMUM. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daera Kota Metro Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02); 13.

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); '
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan PJU.
7.Dinas adalah dinas di Kota Metro.
8.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
9.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum clan dipasang di ruas jalan.
10.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
11.Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kata Metro
12.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/ Kota atau an tar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
14.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
15.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU. 1 7. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
18.Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
19.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

(4)Walikota menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada SKPD dengan pola pengorganisasian, meliputi :
1. a.Pembagian wilayah kerja/ sektor dan penanggungjawab sektor;
2. b.Penanggungjawab bahan/material dan gudang;
3. c.Penanggungjawab pemantau energi;
(3)Tugas pengelola PJU, meliputi :
1. a.Perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
2. b.Penambahan dan perluasan PJU;
3. c.Pemasangan jaringan PJU;
4. d.Pemeliharaan dan perbaikan PJU;
5. e.Pengawasan PJU; dan
6. f.Hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU di wilayah daerah.

BAB IV

PENGELOLA PJU

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.

(2)Walikota menunjuk SKPD sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU. RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang: Mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menyusun RIPJU; Memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; Membuat kesepakatan bersama dengan PLNdalam rangka pengelolaan PJU. a. b. c. d. 1? ( 1)

BAB II

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta estetika.

20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 11

( 1) Pemasangan LPJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilakukan secara bertahap dengan mernperhatikan pada :

a.Kemampuan keuangan daerah; dan

Pasal 10

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Traffic Light (Lampu lalu lintas) termasuk dalam kategori penerangan jalan umum dalarn wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

a.Alat utarna berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
b.Alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan. t:

(2)Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.
(1)Lokasi PJU, meliputi:
1. a.Seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah kelurahan; dan
2. b.Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang rnasuk dalam wilayah Daerah. BABV LOKASIPENERANGAN

BAB VI

ALAT PENERANGAN JALAN UMUM Pas~l 8 Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi :

Pasal 6

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan :

a.PLNdalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
b.Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
c.Dinas yang membidangi urusan Bina Marga, Cipta Karya, permukiman dan Perumahan, Sumber Daya Air untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
d.Dinas yang rnebidangi urusan pendapatan.
d.Penanggungjawab teknik;
e.Penanggu_ngjawab armada/kendaraan; dan
f.Administrator. Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemasangan LPJU secara swadaya, dalam pemasangannya :
a.Wajib dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat PJU Daerah atau meminta kepada Pejabat PLN setempat untuk bantuan pemasangannya; dan
b.Wajib menggunakan peralatan berstandarkan SNI.

Pasal 15

(2)Pengelola PJU dapat menerima atau menolak permohonan izm berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
b.bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuh syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM TENTANG WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9-3 TAHUN 2016 Mengingat I Menimbang PENGELOLAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); '
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan PJU.
7.Dinas adalah dinas di Kota Metro.
8.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
9.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum clan dipasang di ruas jalan.
10.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
11.Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kata Metro
12.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
13.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/ Kota atau an tar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
14.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
15.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16.Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU. 1 7. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
18.Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
19.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

(4)Walikota menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada SKPD dengan pola pengorganisasian, meliputi :
1. a.Pembagian wilayah kerja/ sektor dan penanggungjawab sektor;
2. b.Penanggungjawab bahan/material dan gudang;
3. c.Penanggungjawab pemantau energi;
(3)Tugas pengelola PJU, meliputi :
1. a.Perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
2. b.Penambahan dan perluasan PJU;
3. c.Pemasangan jaringan PJU;
4. d.Pemeliharaan dan perbaikan PJU;
5. e.Pengawasan PJU; dan
6. f.Hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU di wilayah daerah.

BAB IV

PENGELOLA PJU

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.

(2)Walikota menunjuk SKPD sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU. RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

BAB II

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta estetika.

20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 11

( 1) Pemasangan LPJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilakukan secara bertahap dengan mernperhatikan pada :

a.Kemampuan keuangan daerah; dan

Pasal 10

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

a.Alat utarna berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
b.Alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan. t:

(2)Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.
(1)Lokasi PJU, meliputi:
1. a.Seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah kelurahan; dan
2. b.Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang rnasuk dalam wilayah Daerah. BABV LOKASIPENERANGAN

BAB VI

ALAT PENERANGAN JALAN UMUM Pas~l 8 Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi :

Pasal 6

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan :

a.PLNdalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
b.Dinas yang membidangi urusan perhubungan;
c.Dinas yang membidangi urusan Bina Marga, Cipta Karya, permukiman dan Perumahan, Sumber Daya Air untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
d.Dinas yang rnebidangi urusan pendapatan.
d.Penanggungjawab teknik;
e.Penanggu_ngjawab armada/kendaraan; dan
f.Administrator. Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemasangan LPJU secara swadaya, dalam pemasangannya :
a.Wajib dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat PJU Daerah atau meminta kepada Pejabat PLN setempat untuk bantuan pemasangannya; dan
b.Wajib menggunakan peralatan berstandarkan SNI.

Pasal 15

(2)Pengelola PJU dapat menerima atau menolak permohonan izm berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis.