DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dilapangan maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Metro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
21.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor );
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 49 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DAN WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam rangka memberikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan menara telekomunikasi bersama di Daerah, dibentuk TP3MT sebagai lembaga adhoc yang membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah.
(3)Pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya yang anggotanya ditunjuk oleh Walikota.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
5. e.marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
6. f.pagar pengaman;
7. g.akses jalan masuk;
8. h.dihapus;
9. i.dihapus.
(3)Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
2. b.lokasi menara Telekomunikasi Bersama;
3. c.tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
4. d.tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
5. e.kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
6. f.beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama wajib memiliki IMB menara.

4.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan peijanjian/kesepakatan keijasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
(2)Setiap Badan Usaha yang telah memiliki IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
1. a.melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. b.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
3. c.membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
  1. 8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Setiap orang dan atau Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan pembangunan menara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 14 (empat belas) hart sejak diterimanya surat peringatan tertulis.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Setiap orang dan atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dapat dibekukan IMB menaranya.
(2)Selama IMB menara dibekukan, maka dilarang meneruskan kegiatan pembangunan menara dan mengoperasikan menara telekomunikasi.
(3)Jangka waktu pembekuan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
(4)IMB Menara yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)IMB Menara dicabut apabila :
1. a.ada permohonan dari pemilik izin;
2. b.izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
3. c.pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2)Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

11.Ketentuan Pasal 30 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa IMB Menara dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
(2)Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif berupa :
1. a.pemberian peringatan tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.penutupan lokasi;
6. f.pencabutan perizinan;
7. g.pemutusan aliran listrik;
8. h.pembongkaran bangunan dan/atau pemulihan fungsi ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah bekeijasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
(4)Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki IMB Menara dan telah dijatuhkan tahapan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembongkaran bangunan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

13.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Tanf retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT = TP x TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Formula perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(5)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(6)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

14.Ketentuan Pasal 59 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dilapangan maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Metro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
21.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor );
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 49 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DAN WALIKOTA METRO

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam rangka memberikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan menara telekomunikasi bersama di Daerah, dibentuk TP3MT sebagai lembaga adhoc yang membantu Walikota dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah.
(3)Pembentukan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya yang anggotanya ditunjuk oleh Walikota.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Menara Telekomunikasi Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
5. e.marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
6. f.pagar pengaman;
7. g.akses jalan masuk;
8. h.dihapus;
9. i.dihapus.
(3)Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
2. b.lokasi menara Telekomunikasi Bersama;
3. c.tinggi menara Telekomunikasi Bersama;
4. d.tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
5. e.kontraktor Menara Telekomunikasi Bersama; dan
6. f.beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama wajib memiliki IMB menara.

4.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 23 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan peijanjian/kesepakatan keijasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
(2)Setiap Badan Usaha yang telah memiliki IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
1. a.melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. b.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
3. c.membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
  1. 8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Setiap orang dan atau Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan pembangunan menara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing masing 14 (empat belas) hart sejak diterimanya surat peringatan tertulis.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Setiap orang dan atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dapat dibekukan IMB menaranya.
(2)Selama IMB menara dibekukan, maka dilarang meneruskan kegiatan pembangunan menara dan mengoperasikan menara telekomunikasi.
(3)Jangka waktu pembekuan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
(4)IMB Menara yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)IMB Menara dicabut apabila :
1. a.ada permohonan dari pemilik izin;
2. b.izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
3. c.pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
(2)Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

11.Ketentuan Pasal 30 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa IMB Menara dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
(2)Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah diberikan Sanksi Administratif berupa :
1. a.pemberian peringatan tertulis pertama;
2. b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
3. c.pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan;
4. d.penghentian sementara kegiatan;
5. e.penutupan lokasi;
6. f.pencabutan perizinan;
7. g.pemutusan aliran listrik;
8. h.pembongkaran bangunan dan/atau pemulihan fungsi ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah bekeijasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
(4)Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki IMB Menara dan telah dijatuhkan tahapan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembongkaran bangunan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

13.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Tanf retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT = TP x TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Formula perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(5)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(6)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

14.Ketentuan Pasal 59 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :