DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman;
b.bahwa pembangunan dan pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota;
c.bahwa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupateri Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); g Dipindai dengan CamScanner / WALi KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR • TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA METRO, Menimbang Mengingat

a.bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman;
b.bahwa pembangunan dan pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota;
c.bahwa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupateri Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); g Dipindai dengan CamScanner jdih.metrokota.go.id
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); g Dipindai dengan CamScanner
14. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
16. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
17. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760;
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); g Dipindai dengan CamScanner jdih.metrokota.go.id Menetapkan
23. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
24. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
26. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
27. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
28. 19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
29. 20.Peraturan , Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALi KOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. Dipindai dengan Cam Scanner Menetapkan
30. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
31. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
33. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
34. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
35. 19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
36. 20.Peraturan , Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALi KOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut lnfrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/ atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11.Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. g Dipindai dengan Cam Scanner BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut lnfrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/ atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11.Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. g Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id 12.JaringanFiberOptikadalahjaringankomunikasiyang menggunakankabelseratoptikyangpenempatannya dapatdilakukandi dalam tanahataudiataspermukaan tanah. 13.SaluranBawahTanah(Duct)adalahbangunanatau strukturuntukkepentingan umumyangdidirikandi bawahtanahyangdigunakanuntukmenempatkandan melindungikabel jaringantelekomunikasiyangberadadi bawahtanah,termasukakseskegedung/lokasi pelanggan. 14.PersetujuanBangunanInfrastrukturPasifadalah perizinanyang diberikanolehPemerintahDaerahkepada pemilikInfrastrukturPasifTelekomunikasiuntuk mendirikan, membangundan/ataumengubah InfrastrukturPasifTelekomunikasisesuaidengan persyaratan administratifdanpersyaratanteknisyang berlaku.
15.PenyelenggaraanTelekomunikasiadalahkegiatan penyediaandanpelayanan telekomunikasisehingga memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi. 16.PenyelenggaraTelekomunikasiadalahkoperasi,Badan UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikNegara,badan usahaswasta,instansi pemerintahdaninstansi pertahanan keamanan negara. 17.PenyedialnfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yangmemiliki infrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi. 18.PengelolaInfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yang mengelolainfrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi.

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalah untuk: a.memberikanpedomandalammelakukanpembangunan lnfrastrukturPasifdiDaerah;dan b.memberikankepastiandanketertibanhukumdalam penataandanpengendalianlnfrastrukturPasifdiDaerah.

Pasal 3

TujuanditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalah untuk: a.mewujudkan tertib penataanInfrastrukturPasifyang menjamin keandalan teknisInfrastrukturPasif dari segi keselamatan,kesehatan, estetika,dankenyamanan; b.mewujudkanpenataanInfrastrukturPasifyang fungsional, efektif,efisiendanselarasdenganlingkungannya;dan c.mewujudkanlnfrastrukturPasifyang memiliki informasi identitasyang jelas,danterpantau kelaikan operasionalnya.

Pasal 4

RuanglingkupPenyelenggaraanInfrastrukturPasif Telekomunikasi yang diaturdalamPeraturanDaerahini meliputi: a.PenyelenggaraanInfrastrukturPasifTelekomunikasi· ' g Dipindai dengan Cam Scanner 12.JaringanFiberOptikadalahjaringankomunikasiyang menggunakankabelseratoptikyangpenempatannya dapatdilakukandidalam tanahataudiataspermukaan tanah. 13.SaluranBawahTanah(Duct)adalahbangunanatau strukturuntukkepentingan umumyangdidirikandi bawahtanahyangdigunakanuntukmenempatkandan melindungikabel jaringantelekomunikasiyangberadadi bawahtanah,termasuk akseskegedung/lokasi pelanggan. 14.PersetujuanBangunanInfrastrukturPasifadalah perizinanyangdiberikanolehPemerintahDaerahkepada pemilikInfrastrukturPasifTelekomunikasiuntuk mendirikan, membangundan/ataumengubah InfrastrukturPasifTelekomunikasi sesuaidengan persyaratan administratifdanpersyaratanteknisyang berlaku.

15.PenyelenggaraanTelekomunikasiadalahkegiatan penyediaandanpelayanan telekomunikasisehingga memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi. 16.PenyelenggaraTelekomunikasiadalah koperasi,Badan UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikNegara,badan usahaswasta,instansi pemerintahdaninstansi pertahanankeamanannegara.
17.PenyedialnfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yangmemiliki infrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi. 18.PengelolaInfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yang mengelolainfrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi.

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalahuntuk: a.memberikanpedomandalammelakukanpembangunan lnfrastrukturPasifdiDaerah;dan b.memberikankepastiandanketertibanhukumdalam penataandanpengendalianInfrastrukturPasifdiDaerah.

Pasal 3

TujuanditetapkannyaPeraturanDaerahini adalah untuk: a.mewujudkan tertib penataanInfrastrukturPasif yang menjamin keandalan teknisInfrastrukturPasif darisegi keselamatan,kesehatan,estetika,dankenyamanan; b.mewujudkanpenataanInfrastrukturPasif yang fungsional, efektif,efisiendanselarasdenganlingkungannya;dan c.mewujudkanInfrastrukturPasifyang memiliki informasi identitasyang jelas,dan terpantau kelaikan operasionalnya.

Pasal 4

RuanglingkupPenyelenggaraanInfrastrukturPasif Telekomunikasi yang diaturdalamPeraturanDaerahini meliputi: a.PenyelenggaraanlnfrastrukturPasifTelekomunikasi·, g Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id b.fasilitasi; c.jenisinfrastrukturpasif; d.perizinan; e.pemanfaatanbarangmilikDaerah; f.kewajiban; g.pembinaandanpengawasan;dan h.ketentuanpidana. BABII PENYELENGGARAAN BagianKesatu Umum Pasal 5

(1)PemerintahDaerahmelaksanakanpenyelenggaraan lnfrastrukturPasifTelekomunikasimelalui: a.penataan;dan b.pengendalian.
(2)PenataanInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf(a)dilakukanmelalui: a.penetapanlokasi; b.penyelarasandengantematikwilayah;dan c.penggunaanbersama.
(3)PengendalianInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf(b)dilakukanmelalui: a.perizinanpendirian ataupembangunanInfrastruktur Pasif;dan b.pembinaandanpengawasan. BagianKedua PenataanInfrastrukturPasif Pasal 6
(1)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)hurufamengikuti: a.rencanatataruangwilayah;dan/atau b.rencanadetail tata ruang kota.
(2)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukandengan mempertimbangkan: a.peraturanpenataanbangunan; b.ketersediaanlahan; c.kebutuhanjaringantelekomunikasi; d.kepadatanpemakaianjasatelekomunikasi; e.perkembangan teknologi;dan f.estetikakota.

Pasal 7

(1)Penyelarasandengan tematikwilayahsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)hurufb disesuaikan dengan kawasan: a.cagarbudaya atausejenisnyayangterdapatdiwilayah Kota; b.kawasanlindung; Dipindai dengan Cam Scanner b.fasilitasi; c.jenisinfrastrukturpasif; d.perizinan; e.pemanfaatanbarangmilikDaerah; f.kewajiban; g.pembinaandanpengawasan;dan h.ketentuanpidana. BABII PENYELENGGARMN BagianKesatu Umum Pasal 5
(1)PemerintahDaerahmelaksanakanpenyelenggaraan InfrastrukturPasifTelekomunikasimelalui: a.penataan;dan b.pengendalian.
(2)PenataanInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf(a)dilakukanmelalui: a.penetapanlokasi; b.penyelarasandengantematikwilayah;dan c.penggunaanbersama.
(3)PengendalianInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf(b)dilakukanmelalui: a.perizinanpendirian ataupembangunanInfrastruktur Pasif;dan b.pembinaandanpengawasan. BagianKedua PenataanInfrastrukturPasif Pasal 6
(1)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)huruf amengikuti: a.rencanatataruangwilayah;dan/atau b.rencanadetail tata ruang kota.
(2)PenetapanlokasilnfrastrukturPasifsebagairnana dimaksud padaayat( 1)dilakukandengan mempertimbangkan: a.peraturanpenataanbangunan; b.ketersediaanlahan; c.kebutuhanjaringan telekomunikasi; d.kepadatanpemakaian jasatelekomunikasi; e.perkembangan teknologi;dan f.estetikakota.

Pasal 7

(1)Penyelarasandengantematikwilayahsebagairnana dimaksud dalamPasal5ayat(2)hurufb disesuaikan dengan kawasan: a.cagarbudaya atausejenisnyayang terdapatdiwilayah Kota; b.kawasanlindung; Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id c.khusus;dan/atau d.lokasiyangkarenafungsinyamemilikiatau memerlukantingkatkeamanandankerahasiaan tinggi.
(2)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyelarasan InfrastrukturPasifdengantematikwilayahdiaturdalam PeraturanWaliKota.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman;
b.bahwa pembangunan dan pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota;
c.bahwa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupateri Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); g Dipindai dengan CamScanner / WALi KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR • TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA METRO, Menimbang Mengingat

a.bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah tercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman;
b.bahwa pembangunan dan pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota;
c.bahwa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupateri Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); g Dipindai dengan CamScanner jdih.metrokota.go.id
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); g Dipindai dengan CamScanner
14. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. 6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
16. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
17. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760;
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); g Dipindai dengan CamScanner jdih.metrokota.go.id Menetapkan
23. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
24. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
25. 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
26. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
27. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
28. 19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
29. 20.Peraturan , Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALi KOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. Dipindai dengan Cam Scanner Menetapkan
30. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
31. 15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. 16.Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
33. 17.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
34. 18.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
35. 19.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
36. 20.Peraturan , Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALi KOTA METRO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut lnfrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/ atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11.Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. g Dipindai dengan Cam Scanner BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut lnfrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/ atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11.Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar. g Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id 12.JaringanFiberOptikadalahjaringankomunikasiyang menggunakankabelseratoptikyangpenempatannya dapatdilakukandi dalam tanahataudiataspermukaan tanah. 13.SaluranBawahTanah(Duct)adalahbangunanatau strukturuntukkepentingan umumyangdidirikandi bawahtanahyangdigunakanuntukmenempatkandan melindungikabel jaringantelekomunikasiyangberadadi bawahtanah,termasukakseskegedung/lokasi pelanggan. 14.PersetujuanBangunanInfrastrukturPasifadalah perizinanyang diberikanolehPemerintahDaerahkepada pemilikInfrastrukturPasifTelekomunikasiuntuk mendirikan, membangundan/ataumengubah InfrastrukturPasifTelekomunikasisesuaidengan persyaratan administratifdanpersyaratanteknisyang berlaku.
15.PenyelenggaraanTelekomunikasiadalahkegiatan penyediaandanpelayanan telekomunikasisehingga memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi. 16.PenyelenggaraTelekomunikasiadalahkoperasi,Badan UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikNegara,badan usahaswasta,instansi pemerintahdaninstansi pertahanan keamanan negara. 17.PenyedialnfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yangmemiliki infrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi. 18.PengelolaInfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yang mengelolainfrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

15.PenyelenggaraanTelekomunikasiadalahkegiatan penyediaandanpelayanan telekomunikasisehingga memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi. 16.PenyelenggaraTelekomunikasiadalah koperasi,Badan UsahaMilikDaerah,BadanUsahaMilikNegara,badan usahaswasta,instansi pemerintahdaninstansi pertahanankeamanannegara.
17.PenyedialnfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yangmemiliki infrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi. 18.PengelolaInfrastrukturPasifTelekomunikasiadalahpihak yang mengelolainfrastrukturpasifTelekomunikasiuntuk digunakanbersamaolehPenyelenggaraTelekomunikasi.

Pasal 2

MaksudditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalahuntuk: a.memberikanpedomandalammelakukanpembangunan lnfrastrukturPasifdiDaerah;dan b.memberikankepastiandanketertibanhukumdalam penataandanpengendalianInfrastrukturPasifdiDaerah.

Pasal 3

TujuanditetapkannyaPeraturanDaerahini adalah untuk: a.mewujudkan tertib penataanInfrastrukturPasif yang menjamin keandalan teknisInfrastrukturPasif darisegi keselamatan,kesehatan,estetika,dankenyamanan; b.mewujudkanpenataanInfrastrukturPasif yang fungsional, efektif,efisiendanselarasdenganlingkungannya;dan c.mewujudkanInfrastrukturPasifyang memiliki informasi identitasyang jelas,dan terpantau kelaikan operasionalnya.

Pasal 4

(1)PemerintahDaerahmelaksanakanpenyelenggaraan lnfrastrukturPasifTelekomunikasimelalui: a.penataan;dan b.pengendalian.
(2)PenataanInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf(a)dilakukanmelalui: a.penetapanlokasi; b.penyelarasandengantematikwilayah;dan c.penggunaanbersama.
(3)PengendalianInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf(b)dilakukanmelalui: a.perizinanpendirian ataupembangunanInfrastruktur Pasif;dan b.pembinaandanpengawasan. BagianKedua PenataanInfrastrukturPasif Pasal 6
(1)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)hurufamengikuti: a.rencanatataruangwilayah;dan/atau b.rencanadetail tata ruang kota.
(2)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukandengan mempertimbangkan: a.peraturanpenataanbangunan; b.ketersediaanlahan; c.kebutuhanjaringantelekomunikasi; d.kepadatanpemakaianjasatelekomunikasi; e.perkembangan teknologi;dan f.estetikakota.

Pasal 7

(1)Penyelarasandengan tematikwilayahsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)hurufb disesuaikan dengan kawasan: a.cagarbudaya atausejenisnyayangterdapatdiwilayah Kota; b.kawasanlindung; Dipindai dengan Cam Scanner b.fasilitasi; c.jenisinfrastrukturpasif; d.perizinan; e.pemanfaatanbarangmilikDaerah; f.kewajiban; g.pembinaandanpengawasan;dan h.ketentuanpidana. BABII PENYELENGGARMN BagianKesatu Umum Pasal 5
(1)PemerintahDaerahmelaksanakanpenyelenggaraan InfrastrukturPasifTelekomunikasimelalui: a.penataan;dan b.pengendalian.
(2)PenataanInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf(a)dilakukanmelalui: a.penetapanlokasi; b.penyelarasandengantematikwilayah;dan c.penggunaanbersama.
(3)PengendalianInfrastrukturPasifsebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf(b)dilakukanmelalui: a.perizinanpendirian ataupembangunanInfrastruktur Pasif;dan b.pembinaandanpengawasan. BagianKedua PenataanInfrastrukturPasif Pasal 6
(1)PenetapanlokasiInfrastrukturPasifsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)huruf amengikuti: a.rencanatataruangwilayah;dan/atau b.rencanadetail tata ruang kota.
(2)PenetapanlokasilnfrastrukturPasifsebagairnana dimaksud padaayat( 1)dilakukandengan mempertimbangkan: a.peraturanpenataanbangunan; b.ketersediaanlahan; c.kebutuhanjaringan telekomunikasi; d.kepadatanpemakaian jasatelekomunikasi; e.perkembangan teknologi;dan f.estetikakota.

Pasal 7

(1)Penyelarasandengantematikwilayahsebagairnana dimaksud dalamPasal5ayat(2)hurufb disesuaikan dengan kawasan: a.cagarbudaya atausejenisnyayang terdapatdiwilayah Kota; b.kawasanlindung; Dipindai dengan Cam Scanner jdih.metrokota.go.id c.khusus;dan/atau d.lokasiyangkarenafungsinyamemilikiatau memerlukantingkatkeamanandankerahasiaan tinggi.
(2)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyelarasan InfrastrukturPasifdengantematikwilayahdiaturdalam PeraturanWaliKota.