DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentanng Penataan dan Pembinaan Pergudangan diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa disebabkan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang mengatur tentang ukuran gudang sehingga Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan perlu diubah;
b.bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, maka dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M- DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2020 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahu 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 10 dan 11 dihapus serta ditambah 7 angka yaitu angka 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
6.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
7.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekeija serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
10.Dihapus.
11.Dihapus.
12.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/ modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan tersebut.
13.Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menangani dengan suatu ikatan atau peijanjian.
15.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
16.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.
17.Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
18.Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
19.Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, alumunium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karateristik barang yang disimpan.
20.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
21.Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik untuk dikelolah sendiri maupun disewakan.
22.Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditunjukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain.
23.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 4

(1)Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
(2)Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
1. a.Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria :
  1. 1.Luas antara 100m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000m2 (seribu meter persegi); dan
  2. 2.Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik).
2. b.Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria :
  1. 1.Luas di atas 1. 000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik).
3. c.Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria :
  1. 1.Luas di atas 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. 2.Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik).
4. d.Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
  1. 1.Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
  2. 2.Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
(3). Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m2 (seribu meter persegi).
(4)Lokasi pergudangan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Setiap Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
(2)TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)TDG diterbitkan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang dan berkewarganegaraan Indonesia.
(2)Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
(3)TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
(4)Dalam hal teijadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada pejabat penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TANDADAFTAR GUDANG

Pasal 13

(1)Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Formulir Pendaftaran Gudang.
(2)Permohonan TDG disampaikan kepada Walikota c.q. SKPD yang membidangi perizinan. °
(3)Tata cara dan persyaratan penerbitan TDG diatur lebih laniut dengan Peraturan Walikota. 8 7 b^lcut1311 BAB diubah, Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai

BAB VII

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 14

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dan Gudang sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat

(3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
(2)Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
1. a.Pemilik barang;
2. b.Jenis / kelompok Barang;
3. c.Jumlah Barang;
4. d.Tanggal masuk barang;
5. e.Tanggal keluar barang; dan
6. f.Sisa yang tersimpan di Gudang (stok).
(3)Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas dari Dinas yang membidangi Perdagangan.

9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam pasal 14 dikecualikan terhadap:

a.Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
b.Gudang yang digunakan sebagaimana tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.
1. 10.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…