DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Struktur dan besaran tarif retribusi, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1981 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petcrnakan dan Kesebatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif BiayaTera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Vetcriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5356);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengcndalian dan Prnanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5543);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564); 1«. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pcngujian Berkala Kendaraan Bcrmotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pclayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790); 20, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 /M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologj Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
21.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bcrmotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusai Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
26.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tabun. 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 let) tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa kelen tuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 45, angka 46, angka 51, angka 53 dan angka 60 diubah serta ditambah 6 (enam) angka baru yaitu angka 62, 63, 64, 65, 66 dan 67, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 12

(1)Struktur dan besoran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini,
(2)Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan). 3, Ketentuan antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, sehingga berbunyi sabagai berikut :

BAB IV

E NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 6 D Bengali nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pclatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualtkan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Pelayanan pendidikan dasai' dan menengab yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pendidikan/Pclatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. c.Pendidikan /Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD;
4. d.Pendidikan /Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan antara BAB IV A dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV B, sehingga berbunyi sabagai bcrikut :

Pasal 6

(1)Objek Retribusi meliputi rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola sccara khusus oJeb Pemerintah Daerah dalam bcntuk instalasi pengolahan limbah cair.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berupa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olch Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan iainnya.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
(2)Tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 11 tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehinggan Pasal 13 berbunyi sebagai bcrikut :

BAB VII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

(1] Dengan nama Rctribu si Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor* [2} Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan uleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a.Mobil Penumpang Umum;
b.Mobil bus;
c.Mobil barang;
d.Kereta gandengan; dan
e.Kereta tempelan.

(3)Subjek Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(4)Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pengujian.
(5)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mcliputi :
1. a.Pendattaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.Uji berkala pertama;
3. c.Uji berkala pcrpanjangan masa berlaku.
  1. 6.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat [3], sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, Petemakan pada perbibitan, Laboratorium kesmavet dan Bidang Pcternakan dan Kesehatan Hewan adalah :
1. a.Pelayanan Rawat Jalan;
2. b.Pelayanan Gawar Darurat;
3. c.Pelayanan Rawat Inap;
4. d.Pelayanan Lain-lain.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
1. a.Pelayanan Medik;
2. b.Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :
  1. 1.Laboratorium; 2, Radio Diagnostik ;
  2. 3.Diagnostik Elektra Medik;
  3. 4.Rehabilitasi Medik;
  4. 5.Farmasi;
  5. 6.Konsultasi;
  6. 7.Pelayanan penunjang medik lainnya.
3. c.Pelayanan penunjang non medik berupa rekam medik;
4. d.Pelayanan asu han keperawatan.
(3)StrukLur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) dan ayat (2) tercanturn dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 15

(1)Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiriya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Diundangkan di Metro pada tanggal * 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, TOMO Ditetapkan di Metro pada/inggal WAHDI 2021 LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROV1NSI LAMPUNG: (04/ 11Ö1/MTR/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Retidbusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Penzinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pen ting guna membiaytd pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Umum yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro. Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya dibidang Kesehatan Hewan. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagj pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, tcrkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Umum dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR Lampiran I Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a.Parkir Harian/Sementara di tempat Pariwisata Jenis Kendaraan Bermotor Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp, 5.000,-/Sekali Parkir - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp. 10.000,-/Sekali Parkir j - Sepeda Motor. Rp, 2.000< /Sekali Parkir - Kendaman Sepeda Rp. 2.000,- /Sekali Parkir
b.Parkir Ilarian/Sementara bukan di tempat Pariwisata Jenis Kendaraan Bermotor 1 Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda ' Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp. 2.000,-/Sekali Parkir i ! - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp. 2.000,-/Sekali Parkir J - Sepeda Motor. L Rp. 1.000,- /Sekali Parkir
c.Parkir Bulanan/Tetap Jenis Kendaraan Bermotor Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp. 60.000,- - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp.120.000,- - Sepeda Motor. Rp. 3.000,-
d.Untuk parkir yang sudah mcnggunakan e-parking, maka kendaraan roda dua tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,- /jam dan paling banyak Rp. 5.000,- /hari.
e.Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda empat tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- /jam dan paling banyak Rp. 10.000,- /hari serta parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir. f Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada hurud d dan hurui e dibebaskan dari uembavaran narkir anahila narkir paling lama 5 menit. WAL KOTA METRO, iWAHDI Lampiran II Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 202 1 Peru bahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Ket : Jasa pembimbing 30% dari jasa sarana WO JENIS PELAYANAN JASA SARANA 1 Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ( Per bulan, Per siswa )
a.Jenjang Pendidikan SI 160.000 : b. Jenjang Pendidikan D4 125.000 c, Jenjang Pendidikan D2 dan D3 100.000 2 PKL Pelatihan / PKMK ( Per hari per mahasiswa ) 7.500 3 Ujian Pelatihan ( Per mahasiswa ) 30.000 4 Penelitian
a.Jenjang Pendidikan 32, S3 ( per judul ) 125.000 h Jenjang Pendidikan SI ( perjudtil ) 100.000
c.Jenjang Pendidikan D2, D3 ( per judul ) [ „ iT -- _ -.u 50.000 LampIran 111 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tabun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan. Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Pengelolaan Limbah Padat per kg - 20.000 20.000 1 2 Pengclolaan Limbah Cair per kg 20.000 20.000 Ket ; Jasasarana : 0% Jasa Pelayanan Pihak Ke-3 : 100% WALIK ^AHDI Lampiran IV Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor Tahun2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETR1BUSI PELAYANAN KESEHATAN I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN
1. 1.Rawat Jalan 8J50 16.250 25.000 2, Rawat Kunjungan (Rumah Paaien] 17.500 32.500^ 50.000
2. 3.Pemeriksaan Keur Dokter 7.000 13.000 20.000 pV Pemeriksaan / Kon su ltssi 3.500 6.500 10.000 II. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESMAS Kei: Jasa Sarana : 35 % JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN
3. 1.Pemeriksaan 10.500 19.500 30.000 1 Jasa Pelayanan :65 % Tarif Pelayanan tidak termasuk biaya Alkes/Obat dan pcmcriksa penunjang III. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESMAS. NO JENIS PELAYANAN JASA TOTALSARANA PELAYANAN
4. 1.Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari 60.000 60.000 120.000 । 2? RawTat inap Bayi Baru Lahir per hari 60.000 60.000 120.000
5. 3.Pcrsalinan Normal oleh Bidan 170.000 680.000 850.000
6. 4.Persalinan Normal oleh Dokter 200.000 800.000 1.000.000
7. 5.Persalinan Normal dengan tindakan Emergency dasar 240.000 960.000 1.200.000 Kct : Makan, kebersihan clan laundry : 42,8 % Jasa : 50 % Asuhan Keperawatan : 7,2 % IV. TINDAKAN NON EEDAH PADA PUSKESMAS Ket: Jasa Sarana : 50 % Jasa Pelayanan : 50 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Sederhana Ganti Balutan / Up Heading 1-10 12.500 12.500 25.000 2 Kecil 10.000 15.000 25.000 Ganti Balutan / Up Heading 11-20 Pemasangan Doer Kateter (DC^GT) 25.000 25.000 50.000 Luka bakar < 15 % 20.000 20.000 40.000 Luka Bakar 15-30 % 25.000 25.000 50.000 Luka Bakar < 30 % Memasang Klisma, Scorsin, Nebula, memasang infus 35.000 35.000 70.000 3 Sedang Reposisi Mandibula + irigasi mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur Termtup Tan pa Nerkosa 37.500 37.500 75.000 4 Besar Perawatan Luka Bakar > 30 % 50.000 50.000 100.000 V. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS. Ket Jasa Sarana : 50 % Jasa Pelayanan : 50 % tidak termasuk Alkcs NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Imunisasi (Rayl, Balita, Bumil, Catin) TT Catin 12.500 12.500 25.000 2 1 KB Suntik 12.500 12,500 25.000 3 Tindakan Non Bedah , a. Kontrol IUD 12.500 12.500 25.000 '
b.Pasang / buka IUD / Implant. 50.000 50.000 100.000 4 PcmbersLhan IV A 25.000 25.000 50.000 5 Tindakan KRIO 100.000 100.000 200.000 6 Pemeriksaan PAPSMEAR 100.000 _ 100.000 200.000 7 Akupresure 25.000 25.000 50.000 8 Konsultasi KLinik Schat 12.500 12.500 25.Q00_ VI. TINDAKAN MEDIK GIGI PADA PUSKESMAS Ket: Jasa 8arana : 40 % Jasa Pelayanan : 60 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL sarana PELAYANAN 1 Tindakaa Medik Gigi Ringan a, Pembersihan Karang Gigi
b.Pencabutan Gigi suiting
c.Perawatan Syaraf Gigi, 1 kali Kunjungan 30.000 45.000 75.000 2 Tindakan Medik Gigi Sedang
a.Pembersihan Karang Gigi
b.Pencabutan Gigi Tetap
c.Insist Abses Gigi
d.Tumpatan Amalgam, Silikat, Komposit 64.000 96.000 160.000 VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA PUSKESMAS LABORATORIUM NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Darah. Lengkap 40.000 40.000 80.000 2 Haemoglobin Stik 7.500 7.500 15.000 3 Golongan Darah 7.500 7.500 15.000 4 Bakten Tahan Asam (BTA) 25.000 25.000 50.000 : 5 1 Reduksi Urin 7.500 7,500 15.000 6 Protein Urine 7.500 7.500 15.000 7 PP Test 15.000 15.000 30.000 8 Gula Darah. Stik 12.500 12.500 25.000 9 Cholesterol Stik 15.000 15.000 30.000 10 Asam Urat Stik 12.500 12.500 25.000 11 Hepatitis (HBsAg) 25.000 25.000 50.000 12 H1V 25.000 25.000 50.000 1 13 Sypilis 25.000 25.000 50.000 ' 14 Malaria 25.000 25.000 50.000 15 NS1 Dengue 50.000 50.000 100.000 ! 16 Igg IgM Dengue 35.000 35.000 70.000 17 Widal 25.000 25.000 50.000 18 Urine Lengkap 25.000 25.000 50.000 19 SGOT 20.000 20.000 40.000 20 SGPT 20.000 20.000 40.000 21 Ureum 20.000 20.000 40.000 22 Creatinin । 20.000 20.000 _ 40.000 Ke: Jasa Sarana : bO % 23 Kimia Darah (SpeMrum) a. Protei^ Total 25.000 _ 25.000 50.000
b.Albumin 25.000 25.000 50.000
c.Globulin 25.000 25.000 50.000
d.Cholestrol 25.000 25.000 50.000
e.Tri9 25.000 25.000 50.000
f.HDL 25.000 25.000 50.000 gf ldl 25.000 25.000 50.000
h.Bilirubin Total 20.000 20.000 40.000
i.Tndirih 20.000 20.000 40.000
j.Direk 20.000 20.000 40.000 k, Asam Urat 20.000 20.000 40.000
1. 1.Gluko Dr 15.000 15.000 30.000 Jasa Pclayanan : 50 % VIII. PENUNJANG LAINNYA NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Öksigen (021 per jam 35.000 35.000 70.000 2 Inkubator Per hari 50.000 50.000 100.000 3 USG 35.000 35.000 70.000 4 EKG 25.000 25.000 50.000 Ke: Jasa Sarana : 50 % Ja sa Pelayanan 50 % IX. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPARTUM, KET ASURANSI (JASA RAHARJA) DAN SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS Ket: Jasa Sarana : 40 % Jasa Pdayanan : 60 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1. Visum Luar (Hidup/Meninggal) keterangan Medis Asuransi 40.000 60.000 100.000 2 Jasa Raharja 20.000 30.000 50.000 3. Pemeriksaan Dalam Rangka mengeluar kan Surat Keterangan Kematian 20.000 30.000 50 000 X. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH (DIHAPÜS) XI. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESMAS (DIHAPUS) XII. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESMAS (DIHAPUS) XIII. LAIN LAIN NO JENÏS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 VAR 75.000 75.000 150.000 Kei : Jasa sarana : 50% iasa Pclayanan Pihak Ke-3 : 50% XIV. PEMAKAIAN ALAT ÜNTUK MELAKUKAN PEMERlKSAAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN ÜNTUK DIBAWA KE DAERAH (DIHAPUS) XV. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVI- PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVII. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVIII. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XIX. PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XX. PELAYANAN EPIDEMIOLOGIK MAUPUN SEROLOGIK (DIHAPUS) XXL PELAYANAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM (DIHAPUS) XXII. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET (DIHAPUS) XXIII. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESWAN (DIHAPUS) XXIV. PEMERlKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. SURAT KEMATIAN PADA DAN PUSKESWAN (DIHAPUS) L PELAYANAN IDENTIFIKASI TERNAK (DIHAPUS) II. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) (DIHAPUS) TIL PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA KESEHATAN HEWAN (DIHAPUS) WAHDI LampIran V Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tabun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa Umum STRUKTUR DAB BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2. 1.Penetapan uji berkala Pertama/ Mobil Baru, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh riba rupiah);
3. 2.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Barang/Bus
a.Mobil barang sebagai berikut : 1) Truk Sedang (Roda 4, Truk Engkel) - Rp. 105.000,- 2) Truk Besar (Roda 6) = Rp. 150.000, 3) Truk Tron ton (Roda 10 Keatas) = Rp. 200.000,- b, Mobil Bus sebagai berikut : 1) Bus Scdang (Roda 4, Bus Engkel) = Rp. 105.000,- 2] Bus Besar (Roda 6) = Rp. 150.000,- 3) Bus Maxsi (Roda 10} Rp. 200.000,-
c.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Fenumpang Umum, sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
d.Penetapan uji berkala perpanjangan Kereta üandeng dan Tempelan, sebesar Rp. 100.000,- (stratus ribu rupiah);
e.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Pick Up sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
f.Mutasi uji kendaraan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar biayajika ada keterlambatan dan tidak melakukan uji kir;
g.Numpang Uji Kendaraan Keluar (kendaraan yang berasal dari Kota Metro di uji di luar Kola Metro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
h.Numpang Uji Kendaraan Masuk (kendaraan yang berasal dari luar Kota Metro di uji di Kota Metro) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3, Hukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petcrnakan dan Kesebatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif BiayaTera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Vetcriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5356);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengcndalian dan Prnanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5543);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564); 1«. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pcngujian Berkala Kendaraan Bcrmotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pclayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790); 20, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 /M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologj Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
21.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bcrmotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
24.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusai Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
26.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tabun. 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 let) tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa kelen tuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 45, angka 46, angka 51, angka 53 dan angka 60 diubah serta ditambah 6 (enam) angka baru yaitu angka 62, 63, 64, 65, 66 dan 67, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 12

(1)Struktur dan besoran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini,
(2)Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan). 3, Ketentuan antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, sehingga berbunyi sabagai berikut :

BAB IV

E NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 6 D Bengali nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pclatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualtkan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Pelayanan pendidikan dasai' dan menengab yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pendidikan/Pclatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. c.Pendidikan /Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD;
4. d.Pendidikan /Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan antara BAB IV A dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV B, sehingga berbunyi sabagai bcrikut :

Pasal 6

(1)Objek Retribusi meliputi rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola sccara khusus oJeb Pemerintah Daerah dalam bcntuk instalasi pengolahan limbah cair.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) berupa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olch Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan iainnya.

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
(2)Tarif retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 6 11 tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehinggan Pasal 13 berbunyi sebagai bcrikut :

BAB VII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

a.Mobil Penumpang Umum;
b.Mobil bus;
c.Mobil barang;
d.Kereta gandengan; dan
e.Kereta tempelan.

(3)Subjek Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(4)Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pengujian.
(5)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mcliputi :
1. a.Pendattaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.Uji berkala pertama;
3. c.Uji berkala pcrpanjangan masa berlaku.
  1. 6.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat [3], sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, Petemakan pada perbibitan, Laboratorium kesmavet dan Bidang Pcternakan dan Kesehatan Hewan adalah :
1. a.Pelayanan Rawat Jalan;
2. b.Pelayanan Gawar Darurat;
3. c.Pelayanan Rawat Inap;
4. d.Pelayanan Lain-lain.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
1. a.Pelayanan Medik;
2. b.Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :
  1. 1.Laboratorium; 2, Radio Diagnostik ;
  2. 3.Diagnostik Elektra Medik;
  3. 4.Rehabilitasi Medik;
  4. 5.Farmasi;
  5. 6.Konsultasi;
  6. 7.Pelayanan penunjang medik lainnya.
3. c.Pelayanan penunjang non medik berupa rekam medik;
4. d.Pelayanan asu han keperawatan.
(3)StrukLur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) dan ayat (2) tercanturn dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai bcrikut :

Pasal 15

(1)Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
(2)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuiriya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. Diundangkan di Metro pada tanggal * 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, TOMO Ditetapkan di Metro pada/inggal WAHDI 2021 LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROV1NSI LAMPUNG: (04/ 11Ö1/MTR/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Retidbusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Penzinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pen ting guna membiaytd pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Umum yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro. Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya dibidang Kesehatan Hewan. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagj pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, tcrkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Umum dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 11

a.Parkir Harian/Sementara di tempat Pariwisata Jenis Kendaraan Bermotor Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp, 5.000,-/Sekali Parkir - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp. 10.000,-/Sekali Parkir j - Sepeda Motor. Rp, 2.000< /Sekali Parkir - Kendaman Sepeda Rp. 2.000,- /Sekali Parkir
b.Parkir Ilarian/Sementara bukan di tempat Pariwisata Jenis Kendaraan Bermotor 1 Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda ' Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp. 2.000,-/Sekali Parkir i ! - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp. 2.000,-/Sekali Parkir J - Sepeda Motor. L Rp. 1.000,- /Sekali Parkir
c.Parkir Bulanan/Tetap Jenis Kendaraan Bermotor Tarif - Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya. Rp. 60.000,- - Bus, Truk dan Alat Herat lainnya. Rp.120.000,- - Sepeda Motor. Rp. 3.000,-
d.Untuk parkir yang sudah mcnggunakan e-parking, maka kendaraan roda dua tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 500,- /jam dan paling banyak Rp. 5.000,- /hari.
e.Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda empat tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000,- /jam dan paling banyak Rp. 10.000,- /hari serta parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir. f Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada hurud d dan hurui e dibebaskan dari uembavaran narkir anahila narkir paling lama 5 menit. WAL KOTA METRO, iWAHDI Lampiran II Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 202 1 Peru bahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Ket : Jasa pembimbing 30% dari jasa sarana WO JENIS PELAYANAN JASA SARANA 1 Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ( Per bulan, Per siswa )
a.Jenjang Pendidikan SI 160.000 : b. Jenjang Pendidikan D4 125.000 c, Jenjang Pendidikan D2 dan D3 100.000 2 PKL Pelatihan / PKMK ( Per hari per mahasiswa ) 7.500 3 Ujian Pelatihan ( Per mahasiswa ) 30.000 4 Penelitian
a.Jenjang Pendidikan 32, S3 ( per judul ) 125.000 h Jenjang Pendidikan SI ( perjudtil ) 100.000
c.Jenjang Pendidikan D2, D3 ( per judul ) [ „ iT -- _ -.u 50.000 LampIran 111 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tabun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan. Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Pengelolaan Limbah Padat per kg - 20.000 20.000 1 2 Pengclolaan Limbah Cair per kg 20.000 20.000 Ket ; Jasasarana : 0% Jasa Pelayanan Pihak Ke-3 : 100% WALIK ^AHDI Lampiran IV Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor Tahun2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETR1BUSI PELAYANAN KESEHATAN I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN
1. 1.Rawat Jalan 8J50 16.250 25.000 2, Rawat Kunjungan (Rumah Paaien] 17.500 32.500^ 50.000
2. 3.Pemeriksaan Keur Dokter 7.000 13.000 20.000 pV Pemeriksaan / Kon su ltssi 3.500 6.500 10.000 II. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESMAS Kei: Jasa Sarana : 35 % JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN
3. 1.Pemeriksaan 10.500 19.500 30.000 1 Jasa Pelayanan :65 % Tarif Pelayanan tidak termasuk biaya Alkes/Obat dan pcmcriksa penunjang III. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESMAS. NO JENIS PELAYANAN JASA TOTALSARANA PELAYANAN
4. 1.Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari 60.000 60.000 120.000 । 2? RawTat inap Bayi Baru Lahir per hari 60.000 60.000 120.000
5. 3.Pcrsalinan Normal oleh Bidan 170.000 680.000 850.000
6. 4.Persalinan Normal oleh Dokter 200.000 800.000 1.000.000
7. 5.Persalinan Normal dengan tindakan Emergency dasar 240.000 960.000 1.200.000 Kct : Makan, kebersihan clan laundry : 42,8 % Jasa : 50 % Asuhan Keperawatan : 7,2 % IV. TINDAKAN NON EEDAH PADA PUSKESMAS Ket: Jasa Sarana : 50 % Jasa Pelayanan : 50 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Sederhana Ganti Balutan / Up Heading 1-10 12.500 12.500 25.000 2 Kecil 10.000 15.000 25.000 Ganti Balutan / Up Heading 11-20 Pemasangan Doer Kateter (DC^GT) 25.000 25.000 50.000 Luka bakar < 15 % 20.000 20.000 40.000 Luka Bakar 15-30 % 25.000 25.000 50.000 Luka Bakar < 30 % Memasang Klisma, Scorsin, Nebula, memasang infus 35.000 35.000 70.000 3 Sedang Reposisi Mandibula + irigasi mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur Termtup Tan pa Nerkosa 37.500 37.500 75.000 4 Besar Perawatan Luka Bakar > 30 % 50.000 50.000 100.000 V. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS. Ket Jasa Sarana : 50 % Jasa Pelayanan : 50 % tidak termasuk Alkcs NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Imunisasi (Rayl, Balita, Bumil, Catin) TT Catin 12.500 12.500 25.000 2 1 KB Suntik 12.500 12,500 25.000 3 Tindakan Non Bedah , a. Kontrol IUD 12.500 12.500 25.000 '
b.Pasang / buka IUD / Implant. 50.000 50.000 100.000 4 PcmbersLhan IV A 25.000 25.000 50.000 5 Tindakan KRIO 100.000 100.000 200.000 6 Pemeriksaan PAPSMEAR 100.000 _ 100.000 200.000 7 Akupresure 25.000 25.000 50.000 8 Konsultasi KLinik Schat 12.500 12.500 25.Q00_ VI. TINDAKAN MEDIK GIGI PADA PUSKESMAS Ket: Jasa 8arana : 40 % Jasa Pelayanan : 60 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL sarana PELAYANAN 1 Tindakaa Medik Gigi Ringan a, Pembersihan Karang Gigi
b.Pencabutan Gigi suiting
c.Perawatan Syaraf Gigi, 1 kali Kunjungan 30.000 45.000 75.000 2 Tindakan Medik Gigi Sedang
a.Pembersihan Karang Gigi
b.Pencabutan Gigi Tetap
c.Insist Abses Gigi
d.Tumpatan Amalgam, Silikat, Komposit 64.000 96.000 160.000 VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA PUSKESMAS LABORATORIUM NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Darah. Lengkap 40.000 40.000 80.000 2 Haemoglobin Stik 7.500 7.500 15.000 3 Golongan Darah 7.500 7.500 15.000 4 Bakten Tahan Asam (BTA) 25.000 25.000 50.000 : 5 1 Reduksi Urin 7.500 7,500 15.000 6 Protein Urine 7.500 7.500 15.000 7 PP Test 15.000 15.000 30.000 8 Gula Darah. Stik 12.500 12.500 25.000 9 Cholesterol Stik 15.000 15.000 30.000 10 Asam Urat Stik 12.500 12.500 25.000 11 Hepatitis (HBsAg) 25.000 25.000 50.000 12 H1V 25.000 25.000 50.000 1 13 Sypilis 25.000 25.000 50.000 ' 14 Malaria 25.000 25.000 50.000 15 NS1 Dengue 50.000 50.000 100.000 ! 16 Igg IgM Dengue 35.000 35.000 70.000 17 Widal 25.000 25.000 50.000 18 Urine Lengkap 25.000 25.000 50.000 19 SGOT 20.000 20.000 40.000 20 SGPT 20.000 20.000 40.000 21 Ureum 20.000 20.000 40.000 22 Creatinin । 20.000 20.000 _ 40.000 Ke: Jasa Sarana : bO % 23 Kimia Darah (SpeMrum) a. Protei^ Total 25.000 _ 25.000 50.000
b.Albumin 25.000 25.000 50.000
c.Globulin 25.000 25.000 50.000
d.Cholestrol 25.000 25.000 50.000
e.Tri9 25.000 25.000 50.000
f.HDL 25.000 25.000 50.000 gf ldl 25.000 25.000 50.000
h.Bilirubin Total 20.000 20.000 40.000
i.Tndirih 20.000 20.000 40.000
j.Direk 20.000 20.000 40.000 k, Asam Urat 20.000 20.000 40.000
1. 1.Gluko Dr 15.000 15.000 30.000 Jasa Pclayanan : 50 % VIII. PENUNJANG LAINNYA NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 Öksigen (021 per jam 35.000 35.000 70.000 2 Inkubator Per hari 50.000 50.000 100.000 3 USG 35.000 35.000 70.000 4 EKG 25.000 25.000 50.000 Ke: Jasa Sarana : 50 % Ja sa Pelayanan 50 % IX. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPARTUM, KET ASURANSI (JASA RAHARJA) DAN SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS Ket: Jasa Sarana : 40 % Jasa Pdayanan : 60 % NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1. Visum Luar (Hidup/Meninggal) keterangan Medis Asuransi 40.000 60.000 100.000 2 Jasa Raharja 20.000 30.000 50.000 3. Pemeriksaan Dalam Rangka mengeluar kan Surat Keterangan Kematian 20.000 30.000 50 000 X. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH (DIHAPÜS) XI. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESMAS (DIHAPUS) XII. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESMAS (DIHAPUS) XIII. LAIN LAIN NO JENÏS PELAYANAN JASA TOTAL SARANA PELAYANAN 1 VAR 75.000 75.000 150.000 Kei : Jasa sarana : 50% iasa Pclayanan Pihak Ke-3 : 50% XIV. PEMAKAIAN ALAT ÜNTUK MELAKUKAN PEMERlKSAAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN ÜNTUK DIBAWA KE DAERAH (DIHAPUS) XV. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVI- PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVII. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XVIII. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XIX. PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESWAN (DIHAPUS) XX. PELAYANAN EPIDEMIOLOGIK MAUPUN SEROLOGIK (DIHAPUS) XXL PELAYANAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM (DIHAPUS) XXII. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET (DIHAPUS) XXIII. PENGGUNAAN FASÏLITAS PUSKESWAN (DIHAPUS) XXIV. PEMERlKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. SURAT KEMATIAN PADA DAN PUSKESWAN (DIHAPUS) L PELAYANAN IDENTIFIKASI TERNAK (DIHAPUS) II. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) (DIHAPUS) TIL PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA KESEHATAN HEWAN (DIHAPUS) WAHDI LampIran V Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tabun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 2 tentang Retribusi Jasa Umum STRUKTUR DAB BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2. 1.Penetapan uji berkala Pertama/ Mobil Baru, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh riba rupiah);
3. 2.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Barang/Bus
a.Mobil barang sebagai berikut : 1) Truk Sedang (Roda 4, Truk Engkel) - Rp. 105.000,- 2) Truk Besar (Roda 6) = Rp. 150.000, 3) Truk Tron ton (Roda 10 Keatas) = Rp. 200.000,- b, Mobil Bus sebagai berikut : 1) Bus Scdang (Roda 4, Bus Engkel) = Rp. 105.000,- 2] Bus Besar (Roda 6) = Rp. 150.000,- 3) Bus Maxsi (Roda 10} Rp. 200.000,-
c.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Fenumpang Umum, sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
d.Penetapan uji berkala perpanjangan Kereta üandeng dan Tempelan, sebesar Rp. 100.000,- (stratus ribu rupiah);
e.Penetapan uji berkala perpanjangan Mobil Pick Up sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
f.Mutasi uji kendaraan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diluar biayajika ada keterlambatan dan tidak melakukan uji kir;
g.Numpang Uji Kendaraan Keluar (kendaraan yang berasal dari Kota Metro di uji di luar Kola Metro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
h.Numpang Uji Kendaraan Masuk (kendaraan yang berasal dari luar Kota Metro di uji di Kota Metro) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3, Hukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.