DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan tata ruang daerah.
5.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6. Ryang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budava ekonomi dan estetika ’ 7’ adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi elembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
8.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 9 Publik adalah RTH yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai. &
10.RTH Pnvat adalah RTH milik perorangan/ badan usaha. Yang termasuk RTH pnvat antara lain: taman di pekarangan/area persil/ bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/ badan usaha.
11.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12.Hijau adalah bagian dari RTH yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13.Taman adalah bagian dari RTH dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
14.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
15.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah d^am upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan
16.Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan RTH diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH dimaksudkan untuk :

a.Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
b.Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan RTH.

Pasal 4

Tujuan Penataan RTH adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan e osistem dalam rangka penmgkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 5

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi :

a.Fungsi ekologis, yang terdiri dari :
1. 1.Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. 2.Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. 3.Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara- dan’
4. 4.Pengendali tata air.
b.Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari ;
1. 1.Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
2. 2.Tempat rekreasi;
3. 3.Sarana pengembangan budaya daerah;
4. 4.Sarana peningkatan kreatifïtas dan produktivitas warga kota; dan
5. 5.Sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
c.Fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
1. 1.Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
2. 2.Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d.Fungsi estetika, yang terdiri dari :
1. 1.Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan-
2. 2.Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

a.Manfaat langsung dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
b.Manfaat tidak langsung, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 7

Ruang lingkup Penataan RTH sebagaimana meliputi tahapan :

a.Perencanaan;
b.Penetapan dan Pelaksanaan;
c.Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
d.Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 8

(1)Perencanaan RTH merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Perencanaan RTH dijabarkan dalam bentuk perancangan detil RTH.
(3)Perencanaan RTH memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, desain teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan RTH di kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
(2)Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

Pasal 10

(1)Luas RTH ditetapkan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari luas daerah.
(2)Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RTH Publik seluas paling sedikit 20% (duapuluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(3)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
(4)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perizinan oleh Dinas.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan RTH Privat yang berada di setiap bangunan perumahan, perkantoran, tempat usaha dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kota Metro.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Metro.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan tata ruang daerah.
5.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6. Ryang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budava ekonomi dan estetika ’ 7’ adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi elembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
8.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 9 Publik adalah RTH yang dimiliki/dikuasai menurut ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk RTH publik antara lain: taman kota, hutan kota, pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sempadan jalan, sungai dan pantai. &
10.RTH Pnvat adalah RTH milik perorangan/ badan usaha. Yang termasuk RTH pnvat antara lain: taman di pekarangan/area persil/ bangunan, kebun/lahan pertanian milik masyarakat/ badan usaha.
11.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12.Hijau adalah bagian dari RTH yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, rel kereta api dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
13.Taman adalah bagian dari RTH dengan segala kelengkapan fasilitasnya (vegetasi, air dan unsur buatan lainnya) yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
14.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
15.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah d^am upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan
16.Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan RTH diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, selaras, seimbang, terpadu, keberlanjutan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH dimaksudkan untuk :

a.Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
b.Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan RTH.

Pasal 4

Tujuan Penataan RTH adalah untuk kelestarian, keasrian dan keseimbangan e osistem dalam rangka penmgkatan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 5

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi :

a.Fungsi ekologis, yang terdiri dari :
1. 1.Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. 2.Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. 3.Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara- dan’
4. 4.Pengendali tata air.
b.Fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari ;
1. 1.Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
2. 2.Tempat rekreasi;
3. 3.Sarana pengembangan budaya daerah;
4. 4.Sarana peningkatan kreatifïtas dan produktivitas warga kota; dan
5. 5.Sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
c.Fungsi ekonomi, yang terdiri dari :
1. 1.Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
2. 2.Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
d.Fungsi estetika, yang terdiri dari :
1. 1.Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan-
2. 2.Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

a.Manfaat langsung dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
b.Manfaat tidak langsung, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 7

Ruang lingkup Penataan RTH sebagaimana meliputi tahapan :

a.Perencanaan;
b.Penetapan dan Pelaksanaan;
c.Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
d.Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 8

(1)Perencanaan RTH merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Perencanaan RTH dijabarkan dalam bentuk perancangan detil RTH.
(3)Perencanaan RTH memuat jenis, pembudidayaan, luas, lokasi, target waktu pelaksanaan, desain teknis dan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan keindahan lingkungan.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan badan usaha dapat membuat perencanaan dan perancangan RTH di kawasan tertentu untuk kepentingan keserasian dan keindahan lingkungan.
(2)Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

Pasal 10

(1)Luas RTH ditetapkan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari luas daerah.
(2)Luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RTH Publik seluas paling sedikit 20% (duapuluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(3)RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
(4)RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/lembaga swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perizinan oleh Dinas.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan RTH Privat yang berada di setiap bangunan perumahan, perkantoran, tempat usaha dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.