DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, ketentuan Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak dapat mengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
9.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.Jenis sumber air;
2. b.Lokasi sumber air;
3. c.Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.Kualitas air; dan
6. f.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
(3)Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 29 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .„S Diundangkan di Metro pada tanggal : 3 Jul-i 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( 05 /704/MTR/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR V TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yang merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mempunyai maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, selain dari itu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya Pajak Air Tanah. sehingga perlu diadakan penyempurnaan terhadap peraturan daerah dimaksud dengan mengakomodir ketentuan yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Air Tanah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, ketentuan Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan Lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak dapat mengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
9.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.Jenis sumber air;
2. b.Lokasi sumber air;
3. c.Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.Kualitas air; dan
6. f.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
(3)Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 29 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro. LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .„S Diundangkan di Metro pada tanggal : 3 Jul-i 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( 05 /704/MTR/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR V TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yang merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mempunyai maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, selain dari itu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak khususnya Pajak Air Tanah. sehingga perlu diadakan penyempurnaan terhadap peraturan daerah dimaksud dengan mengakomodir ketentuan yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6307 tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dengan harapan ke depan akan adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Air Tanah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011