Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 102
Ringkasan
Tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
Tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
• • 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. • BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
3. 4. 5. 7. 8. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Metro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Narkotika Nasional Kota Metro yang selanjutnya disebut BNNK, adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Metro. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1 7. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. 20. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika. • 21. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. •
•
33. 34 . 35. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali un tuk pertokoan dan perkantoran di daerah. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAII Bagian Kesatu Asas
BAB II
Asas pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah :
C. Pengayoman; d . Kemanusiaan;
J. Kemitraan; dan
• Bagian Kedua Maksud
Maksud pengaturan tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kota Metro dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial. Bagian Ketiga Tujuan
Pengaturan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bertujuan untuk :
Mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
d. e. Membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan Menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman . BAB III RUANO LINGKUP PasalS Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
• • J. Pembiayaan;
BABIV TOGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DABRAII Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah :
b. C. d . Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat; Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
BAB III
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi :
dan C. Membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabiltasi sosial di Daerah yang diselenggarakan · oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. BABV ANTISIPASI DINI
Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. b. C. - d. Menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak; Memberikan pengertian mengenai asupan makanan/minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh; Memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuhnya yang dapat terganggu karena narkotika dan prekursor narkotika; dan Memberikan penjelasan bahwa merokok dan/ a tau minum minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatan. PasallO Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
b. C. • d. Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Memberikan informasi mengenai dampak bila menggunakannya, baik dampaknya bagi organ tubuh, dampak hukum bila tertangkap, memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan Memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita sebagai akibat pemakaian narkotika dan prekursor narkotika;
Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi vertikal, dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
Pasall2 Melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
Tanggap lingkungan melalui peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
a. d. Perhatian orang tua terhadap lingkungan rumah mereka sendiri, dimana anak- anak mereka tumbuh; Perhatian orang tua terhadap perubahan perilaku anak; Perhatian orang tua terhadap perubahan-perubahan masa peralihan anak, yaitu masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa; dan Perhatian orang tua terhadap perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang sudah kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bekerja sama dengan lingkungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui :
Membuka PDF…