DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Metro

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan ruang perkembangan usaha mikro di Kota Metro maka perlu diberikan kemudahan dalam perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan terlaksananya tertib administrasi bangunan setelah disusunnya RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 ma.ka perlu adanya langkah- langkah percepatan melalui kemudahan dan keringanan dalam Izin Mendirikan Bangunan (1MB) pada bangunan tertentu;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 ir.»J~ Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pada Pasal 43 ayat (1) dan (3) maka Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus1: yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
e.bahwa berdasarkan pertimbangp.n sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, c dan d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ,- , Menetapkan t
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
7.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);
8.Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 32); MEMUTUSKAN : : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Metro.
2.Walikota adalah Walikota Metro.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani tugas pokok dan fungsi perizinan 1MB yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
5.KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6.1MB adalah Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Izin yang diberikan kepada permohonan untuk mendirikan dan mengubah bangunan.
7.RTI adalah Fungsi bangunan sebagai rumah tempat tinggal pada perizinan 1MB.
8.RTU adalah fungsi bangunan sebagai rumah tempat usaha pada perizinan 1MB.
9.RTU Skala Mikro adalah fungsi RTU bagi usaha dengan nilai modal/asset maksimal Rp 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10.RTRW Kota Metro adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012. • I r '

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian IMB dengan keringanan pembayaran retribusi terhadap bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW sebelum ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Metro.

Pasal 3

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap klasifikasi bangunan RTT dan RTU Skala Mikro.

Pasal 4

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan apabila:

a.tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
b.melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS);
c.status pemakaian/ pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
d.status tanah bukan tanah pekarangan;
e.membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
f.menganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
g.menganggu ketertiban kota.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

(1)Keringanan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Biaya Administrasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. b.Pembayaran retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan retribusi;
3. c.Bangunan telah selesai didirikan selambat-lambatnya akhir tahun 2011;
4. d.Fisik Bangunan telah terbangun 100 % (seratus persen);
5. e.Bukan merupakan tambahan bangunan.
(2)Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat diketahui oleh Lurah yang kemudian diperiksa oleh Tim Teknis.

BAB IV

TATA CARA DISPENSASI 1MB

Pasal 6

(1)Tata cara dispensasi Izin Mendirikan Bangunan m1 ditentukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
2. b.Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah dan menunjukan aslinya; I I ' I .,
3. c.Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
4. d.Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
5. e.Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
6. f.Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
7. g.Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
8. h.Khusus bagi pemohon Dispensasi IMB fungsi RTU Skala Mikro wajib melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung;
(2)Contoh, bentuk dan format dispensasi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini. ( 1)
(2)
(3)BABV PELAKSANAAN DISPENSASI Pasa17 Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Tim Dispensasi IMB yang dibentuk melalui Keputusan W alikota. Dispensasi IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 1 April sampai dengan 30 September 2014. Pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Metro akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Dispensasi 1MB. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro. ..,'\ •, Sekda •• ·· Oiundangkan di Metro Pada tanggal 2.o e;t- 2014 SEKRETARIS D-~'.ll'-Zll.&A KOTA METRO, Ditetapkan di M e t r o pada tanggal z_o MP.ref 2014 WALIKOTA METRO, ~--,...;:=~-=--~ LUKMAN HAKIM SERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR .J ... • Lampiran I Peraturan Walikota Metro Nomor g Tahun 2014 Tanggal .2.0 Maret 2014 Metro, .... .................... ... 2014 Lampiran Perihal : 1 BERKAS : MOHON DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Kepada Yth. Bapak Walikota Metro c.q Kepala KPM & PfSP Kota Metro Di- METRO Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat Dengan rm mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) untuk Fungsi Rumah Tempat Tinggal / Rumah Tempat Usaha Skala Mikro ........ .. ..... .... ..... .... ...... ..... ... ...... ... (*coret salah satu) yang berlokasi di: Jalan Kelurahan Kecamatan Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
2. b.Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah;
3. c.Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
4. d.Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
5. e.Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
6. f.Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
7. g.Surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW dan diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
8. h.Khusus bagi pemohon Dispensasi 1MB fungsi RTU Skala Mikro; melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung. Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak sebelumnya, saya sampaikan terima kasih. MENGETAHUI Hormat saya, Lurah ..... ...................... .... . . Kecamatan ......... .............. . (pemohon) Mengetahui 1 --~ Camat ... ... ........~····~A F HE t WALIKOTA METRO, Kr:•ala Bagian . . . . . . . . . . . . ~ --------+---~rJC'w., 'i if•~ubbag ................ . • I Lampiran II Peratu.ran Walikota Metro Nomor .9 Tahun 2014 Tanggal '1.--0 Maret 2014 METRO • PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO ............... . KELURA.HAN ................................ . RT ............ / RW ........ . SURAT KETERANGAN BANGUNAN Dengan memperhatikan bangunan : Nama Pemilik .................................................................................. . Fungsi Bangunan : Rumah Tempat Tinggal (RTT) / RTU Skala Mikro l*coret sala.h satuJ Lokasi : Jl. / Gang ................................................................ . dan pernyataan yang disampaikan pemilik bangunan serta warga lingkungan sekitar maka saya sebagai Ketua RT /RW menyatakan bahwa bangunan tersebut telah didirikan pada tahun .............. . Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Metro, . . . . . . . . . . ......................... 2014 Ketua RT .... / RW ..... , (... ............................................ ) Mengetahui, Lurah ................................. , (.............................................................) NIP ............................................. ..... . TERLAMPIR FOTO BANGUNAN : UKURAN3R 8,89 X 12, 7 CM 3,5 X 5 INCI WALIKOTA METRO, I I Lampiran III Peraturan W alik:ota Metro Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal '1--0 Maret 2014 HALAMANDEPAN Menirnbang Mengingat PEMERINTAH KOTA METRO KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPM-PTSP) KOTA METRO JI. KB. Arsyad Nomor Kota Metro, Telp. (0725) ................ . DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor : .......... / DIMB/ L..... / 2014 WALIKOTA METRO, bahwa setiap orang pribadi/ badan hukum yang mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kata Metro.
  1. 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. 3.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;
  4. 4.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
  5. 5.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Metro Tahun 2011-2031;
  6. 6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  7. 7.Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan pada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. 8.Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  9. 9.Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan; Memperhatikan : 1. Permohonan Dispensasi Izin Mendirikan bangunan An ......... tanggal
  10. 2.Advis Camat Metro .......... Nomor ............ Tanggal .................. .
  11. 3.Rekomendasi Tim Teknis Dispensasi IMB Kota Metro Nomor ...... . . Tanggal ..... . MEMBERIKAN DISPENSASI IZIN Kepada : Nama • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····pA·R·AF··H1£R Alamat : .............................................. . ............................... . Status Kepemilikan Tanah: Hak Milik, Lua ······J;..:..;,t···· m Terletak dijalan : JI./ Gg .............. RT ~ .~ RW ~ ... . :. Kelurah Kecamatan Metro ........ • · ...... •A.."), · ~ .._,_, ~ ss . :RW.. .'-t'f>.~, •.. Pertama Bangun~ tersebut menggunakan bahan-b , =1a Bagian ........... .
9. a.Lantai : .................................... 1,,1' .t...,f •iaii·~------....--
10. b.Rangka atap : ................................. .... ~ , bbag •
11. c.Dinding · ., ••••••••••••••••• Perincian Luas Bangunan :
12. a.Luas Bangunan tertutup
13. b.Luas Bangunan Terbuka : ..... ........ ........ .. m2 : ....................... m2 WALIKOTA METRO,
14. c.Luas Bangunan lain-lain : ....................... m2 .......__ ~ ~ ~ IM • • HALAMANBELAKANG ' Kedua Ketiga Keempat Kelima : Ketentuan dan syarat-syarat bangunan sebagai berikut:
  1. 1.Bangunan harus sesuai dengan gambar
  2. 2.Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik
  3. 3.Letak bangunan sekurang-kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) meter dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
  4. 4.Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan.
  5. 5.Pemegang izin harus membuat Drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan
  6. 6.Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai keadaan
  7. 7.Izin dapat dicabut kembali/ dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
  8. 8.Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. : Ketentuan Pidana : Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. : Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan / kewajiban yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Keterangan : Retribusi : Rp ....................... . Dikeluarkan di : M E T R 0 Tembusan: (............................................. ) Pada tanggal ........................... . An. WALIKOTA METRO KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAMETRO, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NIP ................................................... .
  9. 1.Inspektur Kota Metro
  10. 2.Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro
  11. 3.Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
  12. 4.Camat, Lurah dan yang bersangkutan PARAF HIERAR IHIS WALIKOTA METRO, Selitda I ) , 'Ass .Ii~... ~ .Mr.{S .. ' )c Kepala Bagian ............ I ~ •ftasubbag .: : .. : ........... ~ - • [MEj"R0 ! 1 I PEMERINTAH KOTA METRO ,. Nomor Lampiran Perihal Tembusan SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kodc Pos 41000 Tclcpon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrolwta.go.id Metro, .;18 Februari 2014 0601 ~IL/ /SETDA/06/2014 UNDANGAN Kepada Yth,
  13. 1.Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
  14. 2.Asisten Administrasi Umum
  15. 3.lnspektur Kota Metro
  16. 4.Kepala BPKAD Kota M~tro
  17. 5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro
  18. 6.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro Di METRO Dalam rangka penyusunan bahan kebijakan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah, dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada : Hari/tanggal Waktu Tempa1 A'cara : Rabu, 05 Maret 2014 : Pukul 13.30 WIB s.d sefesai. : Ruang Rapat Sekda Kota Metro . : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian agar hadir tepat waktu dan tanpa berwakil. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Muda 98303 1 009 Yth . Walikota Metro (sebagai laporan). I , • DAFTAR HADIR RAPAT Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hari : Rabu Tanggal : 05 Maret 2014 Tempat - : Ruang Rapat Sekda Kota Metro NO NAMA UNIT KERJA TANDA TANGAN 1 1 /tnn'. ~/~. I rt .rr..e~ -/4 .,--. -t- 3 BAe,t~N Hlll=l,(TI 4~, 7 9 Or. ( 11 N1tc,.~tl.0- G;"- ~- ~ C,{l,j~ii!,, • 11 ~ ~. (}~<-~, 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 .Sos Tk. I , · 03 199803 1 007 • I PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. AH . Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrokota.go.id NOTULEN Rapat ': Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah. Hari/Tanggal Rabu / 5 Maret 2014. Waktu Panggilan Pukul 13.30 wib. Waktu Rapat Pukul 13.30 s.d 15.00 wib. Tempat Rapat Ruang Rapat Sekda Kota Metro. Acara Pimpinan Rapat Peserta Rapat Hasil Rapat
  19. 1.Pembukaan.
  20. 2.Penjelasan Draft.
  21. 3.Pembahasan.
  22. 4.Pengambilan Keputusan.
  23. 5.Penutup. Ketua Sekretaris Pencatat Asisten Administrasi Umum. Kabag Organisasi. Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi.
  24. 1.Heri Rozani, SH. (lnspektorat).
  25. 2.Ir. Arif Joko Arwoko (Dispenda).
  26. 3.Ora. Ida Sriyatun (Dispenda)
  27. 4.lka Pusparini Anindita, SH. (Bagian Hukum).
  28. 5.Titik Murji'ah (BPKAD)
  29. 6.Peserta lain dari unsur Dispenda dan Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat terlampir). 1'. Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum selaku pimpinan rapat.
  30. 2.Kepala Dispenda memberikan penjelasan bahwa Rapat akan membahas 2 (dua) alternatif draft yang telah disiapkan yang meliputi peraturan yang menjadi landasan (PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan alasan yang dijadikan pertimbangan perubahan Pasal 3, 4, 7, 9 dan 10 Perwali No. 11 Tahun 2012. Juga dijelaskan kemudian yang membedakan Drat I dan Draft II adalah keberadaan perubahan Pasal 3, dimana Draft I memuat perubahan Pasal 3 sedangkan Draft II tanpa melakukan perubahan atas Pasal 3 tersebut (Draft I dan Draft 11 sebagaimana terlampir). • ·•
  31. 3.Selanjutnya peserta rapat memberikan saran/pendapat secara berturut-turut mulai dari unsur lnspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan seterusnya yang diikuti dengan diskusi- diskusi yang pada umumnya setuju dengan materi yang dimuat dan mengarah pada kesimpulan untuk memilih Draft I.
  32. 4.Sebelum menetapkan hasil rapat, pimpinan rapat melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah mengenai kesimpulan yang akan diambil berdasarkan saran/pendapat dan diskusi yang telah dilaksanakan.
  33. 5.Pimpinan Rapat memutuskan bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Walikota akan diajukan berdasarkan Draft I.
  34. 6.Rapat ditutup Pimpinan Rapat. PIMPINAN RAPAT Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro EviRo~ . Pembina Utama Muda NIP. 195812291985022001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan ruang perkembangan usaha mikro di Kota Metro maka perlu diberikan kemudahan dalam perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan terlaksananya tertib administrasi bangunan setelah disusunnya RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 ma.ka perlu adanya langkah- langkah percepatan melalui kemudahan dan keringanan dalam Izin Mendirikan Bangunan (1MB) pada bangunan tertentu;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 ir.»J~ Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pada Pasal 43 ayat (1) dan (3) maka Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus1: yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
e.bahwa berdasarkan pertimbangp.n sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, c dan d maka perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ,- , Menetapkan t
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
5.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
7.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 06);
8.Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 32); MEMUTUSKAN : : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Metro.
2.Walikota adalah Walikota Metro.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani tugas pokok dan fungsi perizinan 1MB yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
5.KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
6.1MB adalah Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Izin yang diberikan kepada permohonan untuk mendirikan dan mengubah bangunan.
7.RTI adalah Fungsi bangunan sebagai rumah tempat tinggal pada perizinan 1MB.
8.RTU adalah fungsi bangunan sebagai rumah tempat usaha pada perizinan 1MB.
9.RTU Skala Mikro adalah fungsi RTU bagi usaha dengan nilai modal/asset maksimal Rp 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10.RTRW Kota Metro adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012. • I r '

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2 Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian IMB dengan keringanan pembayaran retribusi terhadap bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW sebelum ditetapkannya RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Metro.

Pasal 3

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap klasifikasi bangunan RTT dan RTU Skala Mikro.

Pasal 4

Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan apabila:

a.tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
b.melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Sungai (GSS);
c.status pemakaian/ pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
d.status tanah bukan tanah pekarangan;
e.membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
f.menganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
g.menganggu ketertiban kota.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

(1)Keringanan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Biaya Administrasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. b.Pembayaran retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan retribusi;
3. c.Bangunan telah selesai didirikan selambat-lambatnya akhir tahun 2011;
4. d.Fisik Bangunan telah terbangun 100 % (seratus persen);
5. e.Bukan merupakan tambahan bangunan.
(2)Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat diketahui oleh Lurah yang kemudian diperiksa oleh Tim Teknis.

BAB IV

TATA CARA DISPENSASI 1MB

Pasal 6

(1)Tata cara dispensasi Izin Mendirikan Bangunan m1 ditentukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
2. b.Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah dan menunjukan aslinya; I I ' I .,
3. c.Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
4. d.Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
5. e.Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
6. f.Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
7. g.Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
8. h.Khusus bagi pemohon Dispensasi IMB fungsi RTU Skala Mikro wajib melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung;
(2)Contoh, bentuk dan format dispensasi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Walikota ini. ( 1)
(2)
(3)BABV PELAKSANAAN DISPENSASI Pasa17 Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Tim Dispensasi IMB yang dibentuk melalui Keputusan W alikota. Dispensasi IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 1 April sampai dengan 30 September 2014. Pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Metro akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Teknis Dispensasi 1MB. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro. ..,'\ •, Sekda •• ·· Oiundangkan di Metro Pada tanggal 2.o e;t- 2014 SEKRETARIS D-~'.ll'-Zll.&A KOTA METRO, Ditetapkan di M e t r o pada tanggal z_o MP.ref 2014 WALIKOTA METRO, ~--,...;:=~-=--~ LUKMAN HAKIM SERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR .J ... • Lampiran I Peraturan Walikota Metro Nomor g Tahun 2014 Tanggal .2.0 Maret 2014 Metro, .... .................... ... 2014 Lampiran Perihal : 1 BERKAS : MOHON DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Kepada Yth. Bapak Walikota Metro c.q Kepala KPM & PfSP Kota Metro Di- METRO Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat Dengan rm mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) untuk Fungsi Rumah Tempat Tinggal / Rumah Tempat Usaha Skala Mikro ........ .. ..... .... ..... .... ...... ..... ... ...... ... (*coret salah satu) yang berlokasi di: Jalan Kelurahan Kecamatan Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.Fotocopy KTP Pemohon (Pemilik Bangunan);
2. b.Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah yang sah;
3. c.Melampirkan Surat Persetujuan dari Pemilik Tanah apabila bangunan tersebut didirikan di atas tanah bukan atas nama pemohon;
4. d.Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;
5. e.Gambar bangunan yaitu denah, tampak, situasi dan lokasi bangunan dengan ukuran yang jelas;
6. f.Foto bangunan terakhir sebanyak 1 lembar ukuran kartu pos;
7. g.Surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT / RW dan diketahui oleh lurah setempat yang menyatakan tahun didirikannya bangunan;
8. h.Khusus bagi pemohon Dispensasi 1MB fungsi RTU Skala Mikro; melampirkan keterangan klasifikasi usaha mikro dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro dengan dilampirkan data pendukung. Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak sebelumnya, saya sampaikan terima kasih. MENGETAHUI Hormat saya, Lurah ..... ...................... .... . . Kecamatan ......... .............. . (pemohon) Mengetahui 1 --~ Camat ... ... ........~····~A F HE t WALIKOTA METRO, Kr:•ala Bagian . . . . . . . . . . . . ~ --------+---~rJC'w., 'i if•~ubbag ................ . • I Lampiran II Peratu.ran Walikota Metro Nomor .9 Tahun 2014 Tanggal '1.--0 Maret 2014 METRO • PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO ............... . KELURA.HAN ................................ . RT ............ / RW ........ . SURAT KETERANGAN BANGUNAN Dengan memperhatikan bangunan : Nama Pemilik .................................................................................. . Fungsi Bangunan : Rumah Tempat Tinggal (RTT) / RTU Skala Mikro l*coret sala.h satuJ Lokasi : Jl. / Gang ................................................................ . dan pernyataan yang disampaikan pemilik bangunan serta warga lingkungan sekitar maka saya sebagai Ketua RT /RW menyatakan bahwa bangunan tersebut telah didirikan pada tahun .............. . Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Metro, . . . . . . . . . . ......................... 2014 Ketua RT .... / RW ..... , (... ............................................ ) Mengetahui, Lurah ................................. , (.............................................................) NIP ............................................. ..... . TERLAMPIR FOTO BANGUNAN : UKURAN3R 8,89 X 12, 7 CM 3,5 X 5 INCI WALIKOTA METRO, I I Lampiran III Peraturan W alik:ota Metro Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal '1--0 Maret 2014 HALAMANDEPAN Menirnbang Mengingat PEMERINTAH KOTA METRO KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPM-PTSP) KOTA METRO JI. KB. Arsyad Nomor Kota Metro, Telp. (0725) ................ . DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor : .......... / DIMB/ L..... / 2014 WALIKOTA METRO, bahwa setiap orang pribadi/ badan hukum yang mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kata Metro.
  1. 1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. 3.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;
  4. 4.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
  5. 5.Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kata Metro Tahun 2011-2031;
  6. 6.Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  7. 7.Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelirnpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan pada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. 8.Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  9. 9.Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan; Memperhatikan : 1. Permohonan Dispensasi Izin Mendirikan bangunan An ......... tanggal
  10. 2.Advis Camat Metro .......... Nomor ............ Tanggal .................. .
  11. 3.Rekomendasi Tim Teknis Dispensasi IMB Kota Metro Nomor ...... . . Tanggal ..... . MEMBERIKAN DISPENSASI IZIN Kepada : Nama • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····pA·R·AF··H1£R Alamat : .............................................. . ............................... . Status Kepemilikan Tanah: Hak Milik, Lua ······J;..:..;,t···· m Terletak dijalan : JI./ Gg .............. RT ~ .~ RW ~ ... . :. Kelurah Kecamatan Metro ........ • · ...... •A.."), · ~ .._,_, ~ ss . :RW.. .'-t'f>.~, •.. Pertama Bangun~ tersebut menggunakan bahan-b , =1a Bagian ........... .
9. a.Lantai : .................................... 1,,1' .t...,f •iaii·~------....--
10. b.Rangka atap : ................................. .... ~ , bbag •
11. c.Dinding · ., ••••••••••••••••• Perincian Luas Bangunan :
12. a.Luas Bangunan tertutup
13. b.Luas Bangunan Terbuka : ..... ........ ........ .. m2 : ....................... m2 WALIKOTA METRO,
14. c.Luas Bangunan lain-lain : ....................... m2 .......__ ~ ~ ~ IM • • HALAMANBELAKANG ' Kedua Ketiga Keempat Kelima : Ketentuan dan syarat-syarat bangunan sebagai berikut:
  1. 1.Bangunan harus sesuai dengan gambar
  2. 2.Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik
  3. 3.Letak bangunan sekurang-kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) meter dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
  4. 4.Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan.
  5. 5.Pemegang izin harus membuat Drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan
  6. 6.Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai keadaan
  7. 7.Izin dapat dicabut kembali/ dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
  8. 8.Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro. : Ketentuan Pidana : Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. : Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan / kewajiban yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Keterangan : Retribusi : Rp ....................... . Dikeluarkan di : M E T R 0 Tembusan: (............................................. ) Pada tanggal ........................... . An. WALIKOTA METRO KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTAMETRO, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NIP ................................................... .
  9. 1.Inspektur Kota Metro
  10. 2.Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro
  11. 3.Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
  12. 4.Camat, Lurah dan yang bersangkutan PARAF HIERAR IHIS WALIKOTA METRO, Selitda I ) , 'Ass .Ii~... ~ .Mr.{S .. ' )c Kepala Bagian ............ I ~ •ftasubbag .: : .. : ........... ~ - • [MEj"R0 ! 1 I PEMERINTAH KOTA METRO ,. Nomor Lampiran Perihal Tembusan SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. AH. Nasution Nomor 03 Metro Kodc Pos 41000 Tclcpon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrolwta.go.id Metro, .;18 Februari 2014 0601 ~IL/ /SETDA/06/2014 UNDANGAN Kepada Yth,
  13. 1.Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik
  14. 2.Asisten Administrasi Umum
  15. 3.lnspektur Kota Metro
  16. 4.Kepala BPKAD Kota M~tro
  17. 5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro
  18. 6.Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro Di METRO Dalam rangka penyusunan bahan kebijakan daerah dibidang pajak dan retribusi daerah, dengan ini dimohon kehadiran Saudara pada : Hari/tanggal Waktu Tempa1 A'cara : Rabu, 05 Maret 2014 : Pukul 13.30 WIB s.d sefesai. : Ruang Rapat Sekda Kota Metro . : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian agar hadir tepat waktu dan tanpa berwakil. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Muda 98303 1 009 Yth . Walikota Metro (sebagai laporan). I , • DAFTAR HADIR RAPAT Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hari : Rabu Tanggal : 05 Maret 2014 Tempat - : Ruang Rapat Sekda Kota Metro NO NAMA UNIT KERJA TANDA TANGAN 1 1 /tnn'. ~/~. I rt .rr..e~ -/4 .,--. -t- 3 BAe,t~N Hlll=l,(TI 4~, 7 9 Or. ( 11 N1tc,.~tl.0- G;"- ~- ~ C,{l,j~ii!,, • 11 ~ ~. (}~<-~, 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 .Sos Tk. I , · 03 199803 1 007 • I PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. AH . Nasution Nomor 03 Metro Kode Pos 41000 Telepon (0725) 41700 Faks. (0725) 49500 website www.metrokota.go.id NOTULEN Rapat ': Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dae rah. Hari/Tanggal Rabu / 5 Maret 2014. Waktu Panggilan Pukul 13.30 wib. Waktu Rapat Pukul 13.30 s.d 15.00 wib. Tempat Rapat Ruang Rapat Sekda Kota Metro. Acara Pimpinan Rapat Peserta Rapat Hasil Rapat
  19. 1.Pembukaan.
  20. 2.Penjelasan Draft.
  21. 3.Pembahasan.
  22. 4.Pengambilan Keputusan.
  23. 5.Penutup. Ketua Sekretaris Pencatat Asisten Administrasi Umum. Kabag Organisasi. Kasubbag Tata Laksana Bagian Organisasi.
  24. 1.Heri Rozani, SH. (lnspektorat).
  25. 2.Ir. Arif Joko Arwoko (Dispenda).
  26. 3.Ora. Ida Sriyatun (Dispenda)
  27. 4.lka Pusparini Anindita, SH. (Bagian Hukum).
  28. 5.Titik Murji'ah (BPKAD)
  29. 6.Peserta lain dari unsur Dispenda dan Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat terlampir). 1'. Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum selaku pimpinan rapat.
  30. 2.Kepala Dispenda memberikan penjelasan bahwa Rapat akan membahas 2 (dua) alternatif draft yang telah disiapkan yang meliputi peraturan yang menjadi landasan (PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan alasan yang dijadikan pertimbangan perubahan Pasal 3, 4, 7, 9 dan 10 Perwali No. 11 Tahun 2012. Juga dijelaskan kemudian yang membedakan Drat I dan Draft II adalah keberadaan perubahan Pasal 3, dimana Draft I memuat perubahan Pasal 3 sedangkan Draft II tanpa melakukan perubahan atas Pasal 3 tersebut (Draft I dan Draft 11 sebagaimana terlampir). • ·•
  31. 3.Selanjutnya peserta rapat memberikan saran/pendapat secara berturut-turut mulai dari unsur lnspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan seterusnya yang diikuti dengan diskusi- diskusi yang pada umumnya setuju dengan materi yang dimuat dan mengarah pada kesimpulan untuk memilih Draft I.
  32. 4.Sebelum menetapkan hasil rapat, pimpinan rapat melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah mengenai kesimpulan yang akan diambil berdasarkan saran/pendapat dan diskusi yang telah dilaksanakan.
  33. 5.Pimpinan Rapat memutuskan bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Walikota akan diajukan berdasarkan Draft I.
  34. 6.Rapat ditutup Pimpinan Rapat. PIMPINAN RAPAT Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro EviRo~ . Pembina Utama Muda NIP. 195812291985022001

Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

TATA CARA DISPENSASI 1MB

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 5

TATA CARA DISPENSASI 1MB

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012