Peraturan ini menetapkan TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Memuat teks peraturan…
menetapkan Perubahan Atas Peraturan DaerahKotaMetro Nomor14 Tahun 2018 tentangPengelolaan BarangMilikdaerah; Undang-UndangNomor12Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenDatiIIWayKanan, Kabupaten DatiIILampung TimurdanKotamadya DatiIIMetro (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999Nomor 46,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3825); Menimbang:a. b. Mengingat:1. 2.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5589)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485); Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilikNegara/ Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 3. jdih.metrokota.go.id I 4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2019Nomor42,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor19Tahun 2016 tentangPedoman Pengelolaan BarangMilikDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun 2016Nomor547); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaan KeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor 1781); PeraturanDaerahKotaMetro Nomor14Tahun2018 tentangPengelolaanBarangMilikDaerah(Lembaran DaerahKota MetroTahun 2018Nomor14,Tambahan Lembaran DaerahKotaMetro Nomor14); 5. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KOTAMETRONOMOR14TAHUN2018 TENTANGPENGELOLAAN BARANGMILIKDAERAH. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanDaerahKota Metro Nomor14 Tahun 2018 tentangPengelolaan BarangMilikDaerah(Lembaran DaerahKota MetroTahun 2018Nomor14,Tambahan Lembaran DaerahKota MetroNomor14)diubah sebagaiberikut :
Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah DaerahKota Metro. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin menjadi 2. pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerahotonom. yang Walikota adalah Walikota Metro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. 4. jdih.metrokota.go.id 5.PengelolaBarangMilikDaerahyangselanjutnyadisebutPengelola Barang adalah pejabatyang berwenangdanbertanggung jawab melakukankoordinasi pengelolaanbarangmilikdaerah. 6.Kuasa Pengguna BarangMilikDaerahselanjutnya disebut sebagai KuasaPengguna Barangadalahkepalaunitkeijaataupejabatyang ditunjukolehPenggunaBaranguntukmenggunakanbarangmilik daerah yangberadadalampenguasaannya dengan sebaik-baiknya.
PengelolaBarang menetapkanstatuspenggunaanbarang berdasarkan kewenangan yang dilimpahkanolehWalikotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(2). Penetapan statuspenggunaan barangoleh PengelolaBarang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)denganmekanisme: PenggunaBarangmengajukan permohonanpenetapanstatus penggunaanbarangmilikdaerah yang diperolehdari bebanAPBD danperolehanlainnya yangsah kepadaPengelolaBarang. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukansetelah diterimanya barangmilikdaerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahunanggaran yang berkenaan. Permohonan penetapanstatuspenggunaan barangmilikdaerah diajukan secara tertulisolehPengguna BarangkepadaPengelola Barangpalinglambat pada akhirtahunberkenaan.
PemilihanmitrapemanfaatanKSPatauBGS/BSG,dilakukanmelalui Tender.
Hasil sewabarangmilikdaerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnyawajib disetorkan ke rekening Kas UmumDaerah. Penyetoran uangsewaharusdilakukan sekaligussecara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjiansewabarangmilikdaerah. Pembayaranuangsewasebagaimana dimaksudpada ayat(2)dilakukan dengan cara disetorkansecara tunai pembayaran secaratunaike rekening KasUmumDaerah.
Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama5(lima) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat(1). Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang paling lambat 2(dua)bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
BGS/ BSGbarangmilikdaerah dilaksanakandengan pertimbangan: a.PengelolaBarang/PenggunaBarang memerlukanbangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerahuntuk kepentingan pelayananumumdalamrangkapenyelenggaraantugas danfungsi;dan b.tidak tersediaatautidak cukup tersediadana dalamAPBDuntuk penyediaanbangunan danfasilitastersebut. Bangunan dan fasilitasnyayangmenjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/ BSGharusdilengkapi denganIzinMendirikan Bangunan(IMB)atau nama lainyangsejenisatasnamapemerintah daerah. Biaya persiapan BGS/ BSG yangdikeluarkanPengelolaBarang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitraBGS/BSG dibebankan padaAPBD. Biaya persiapan BGS/ BSG yang terjadi setelah ditetapkannyamitra BGS/ BSGdan biaya pelaksanaanBGS/ BSGmenjadi beban mitrayang bersangkutan. Penerimaan hasil pelaksanaanBGS/ BSGmerupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. BGS/BSGbarangmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
Pelaksanaan BGS/ BSG dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Walikota dengan mitra BGS/ BSG.
Membuka PDF…