DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Indonesia, Kota Palangkaraya

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV ASAS BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAB VI PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSL BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSL BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX FORUM TJSL BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat khususnya dan masyarakat Kota Palangka Raya pada umumnya, dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
c.bahwa Perusahaan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian di daerah perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan daerah yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Palangka Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54);
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
2.Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3.Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palangka Raya.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya.
7.Perusahaan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
9.Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban yang melekat bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kota Palangka Raya untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
12.Program TJSL adalah rencana kerja tahunan perusahaan dalam penyelenggaraan program baik yang dikelola langsung oleh perusahaan maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan serta kegiatan restorasi dari ekploitasi lingkungan.
13.Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSL sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
14.Program kemitraan adalah program TJSL yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menegah untuk mendukung kemandiriaan unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
15.Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
16.Program Investasi adalah program TJSL dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
17.Pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
18.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dan lembaga adat dan/atau forum sejenisnya untuk membantu Walikota selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengaturan TJSL di Kota Palangka Raya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan TJSL di Kota Palangka Raya.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSL di Kota Palangka Raya; dan
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSL dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Tujuan umum TJSL adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus TJSL meliputi:

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam suatu koordinasi;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
d.Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS

Pasal 6

Penyelenggaraan program TJSL diselenggarakan dengan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan;
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
j.kearifan lokal.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan berhak:

a.Menyusun program TJSL yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b.Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSL dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
c.Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:

a.Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat;
c.Menetapkan komitmen bahwa program TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
d.Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan di Kota Palangka Raya wajib melaksanakan TJSL.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang memiliki usaha yang jelas dan memiliki keuntungan/laba minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dan tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat, cabang, dan operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kota Palangka Raya berupa BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Asing, Perusahaan Swasta Nasional, dan Perusahaan Swasta Lokal.
(4)Daftar perusahaan yang masuk dalam program TJSL Kota Palangka Raya ditentukan dalam rapat Forum TJSL yang dipimpin Walikota.
(5)Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, milik asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSL

Pasal 10

(1)Program TJSL dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan social Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Forum TJSL Kota Palagka Raya.
(4)Bagi perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan hasil dan sasaran pelaksanaan programnya kepada Forum TJSL Kota Palangka Raya secara periodik agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran penerima manfaat TJSL.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…