DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Indonesia, Kota Palangkaraya

Ringkasan

Dana Cadangan Daerah ditetapkan berjumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. 111111 · 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5.Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
10.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurus asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018. 1111111

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Cadangan Daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (OAK), Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah ditetapkan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 4

sebesar Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil).

BAB IV

KEGIATAN YANG DIBIAYAI DAN JADWAL PENGANGGARAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain : - Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PILKADA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
(2)Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). BABV PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Pembentukan Dana Cadangan.
(2)Pencairan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Pencairan Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal dan/ atau Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 7

(1)Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
(3)Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan panatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban APBD. 111111

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya p da tanggal 22 JUni 201 OTA PALANGKA RA A, Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, .j LEMBARAN DAE H KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 05, 32/2017 111111!

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya p a tanggal 22:: JUni .2017 H. M. RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 2Z: Juni 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, LEMBARAN DAE H KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 5.. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 05, 32/2017 11111111

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas . ayat (2) Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran 2017.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. 111111 · 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5.Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
10.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurus asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018. 1111111

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Cadangan Daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (OAK), Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah ditetapkan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 4

BAB IV

KEGIATAN YANG DIBIAYAI DAN JADWAL PENGANGGARAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain : - Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PILKADA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
(2)Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). BABV PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Pembentukan Dana Cadangan.
(2)Pencairan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Pencairan Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal dan/ atau Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 7

(1)Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
(3)Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan panatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban APBD. 111111

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya p a tanggal 22:: JUni .2017 H. M. RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 2Z: Juni 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, LEMBARAN DAE H KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 5.. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 05, 32/2017 11111111

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2020