DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat kota. Diatur tentang maksud dan tujuan, asas dan prinsip penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, ruang lingkup, pembiayaan, pelaksanaan, program dan kegiatan, forum, tim pendamping dan sekretariat, kewajiban, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perlu diatur, bersinergi dan berintegrasi dengan kepentingan masyarakat dan program Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pada kctcntuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab SosiaJ dan l-ingkungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab SosiaJdan Lingkungan Perusahaan; Menimbang WALIKOTA PALEMBANG, DENCAN RAHMATTUHAN YANG MAl-IA ESA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 2. TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAANTANGGUNG JAWAB SOSlAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN WALIKOTA PALEMBANG PROVINS[ SUMATERA SELATAN ~

4.Dewan t Kota adalah Kota Palembang. Walikota adalah Walikota Palembang. Pcmcrintah Kota adalah Walikotadan perangkat,daerah sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang. 3.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan: 1. 2. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN WALIKOTA PALEMBANG dan DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan Dacrah [Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pernerintah Nornor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan [Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepubJik indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nornor PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraaan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Menetapkan /"

d.mendorong 1

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.menciptakan pcmbangunan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sesuai langgungjawab sosial pcrusahaan;
b.mengkoordinasikan dan mengakomodasikan penyelenggaraan tanggungjawab sosiaJ perusahaan;
c.badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya, baik. sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan; dan
1. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
2. 5.Dinas adalah dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang yang berkaitan dengan pclaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. 6.Tanggung .Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan sumbcr daya alam untuk melaksanakan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kclcmbagaan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat kota.
4. 7.Tim Pendamping Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pcrusahaan.
5. 8.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang/jasa serta bertujuan rncmperoleh keungtungan.
6. 9.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga ncgara maupun penduduk sebagai perseroan, kelompok maupun badan bulrum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung.
7. 10.Kewajiban adalah sesuatu yang barus dilakukan karena tugas dan kcwenangannya.
8. 11.Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adaJah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku keputusan yang bcrtugas menyeiaraskan/mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan.
9. 12.Sekretariat adalab Sekretariat Forum dan Tim Pendarnping Tanggungjawab SosiaJdan Lingkungan Pcrusahaan.

(1)Ruang lingkup Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. b.kompensasi;
3. c.pemulihan danj'atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
4. d.pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berbasis kerakyatan dan selaras dengan program Kota. ~
(2)Ruang l PasalS
(1)Prinsip Penyelenggaraan Tanggung Jawab SosiaJ dan Lingkungan Perusahaan adaJah:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuban;
5. e.keberpihakan: [; kernitraan;
6. g.sosial menguntungkan;
7. h.tidak diskriminatif; dan
8. i.koordinasi.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dcngan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan:
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. r.terukur; dan
7. g.program perbankan berkelanjutan.

Pasal 4

Tanggung Jawab SosiaJ dan Lingkungan Perusahaan berasaskan:

a.kemanfaalan;
b.keterbukaan;
c.kebersamaan;
d.kepastian hukum;
e.keadilan;
f.partisipaei/ profesional;
g.kemandirian; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

sistem perencanaan program perusahaan yang berpihak kepada mendorong terwujudnya pembangunan daerah dan masyarakat. d. /'

b.menurnbuhkan........... l

(1)DaJam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pcrusahaan wajib:
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dan peraturan perkembangan yang berlaku;
(1)Pclaksana Tanggung .Jawab Sosial Perusahaan adalah Perusahaan yang mempunyai kriteria:
1. a.berbentuk perseroan:
2. b.menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan dan mengeioia sumber daya alam;
3. c.kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam terrnasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pusat;
2. b.cabang; atau
3. c.unit peiaksana. yang berkedudukan dalam wi Iayah Kota.

Pasal 8

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN Pasa! 7 BAB II PEMBIAYAAN

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahtcraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dan sebagian keuntungan bersih siklus pajak atau dialokasikan dan anggaran yang ditentukan Perusahaan.
(2)Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumbcr daya alarn, wajib mclaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya pcrusahaan yang memperhitungkan:
1. a.ukuran usaha;
2. b.ca.kupan pemangku kepentingan;
3. c.kinerja keuangan; dan
4. d.mcmperhatikan asas kepentingan dan kewsjaran. (3} Kctenluan lebih lanjut mengenai teknis pembiyaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak Iangsung menerima dampak atas kegiatan opcrasional Perusahaan. /'
(2)program... ·······f
(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan kopcrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian bcrusaha masyarakat. Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan serta mengembangkan potcnsi wilayah dan Masyarakat.

Pasal 11

(J) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:

a.bina lingkungan dan sosial berbasis pcmbcrdayaan;
b.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
c.program langsung pada Masyarakat.

(2)Program scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.meningkatkan kesejahtcraan Masyarakat;
2. b.meningkatkan kelangsungan usaha Masyarakat; dan
3. c.memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan; dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Pasa!9

(3)Sanksi administratif dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain scrta melaksanakan kajian, memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemcrintah Kota, Masyarakat dan kelestarian lingkungan;dan
4. c.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap percncanaan dan pclaksanaan Tanggung Jawab Sosia! dan Lingkungan Perusahaan kepada tim pengelola, tanggung jawab sosial perusahaan secara periodik.
(2)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeriakan sanksi administratif. /'
(3)Forum ... ·.... ·1 pada Sosial Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Tanggung Jawab dan Lingkungan Perusahaan.
(2)Pemerintah Kota rnelakukan koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan. ( 1) BABV FORUM, TIM PENDAMPING DAN SEKRETARlAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB IV

PROGRAM DAN KEGlATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LlNGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

a.hibah dari Perusahaan kepada Masyarakat yang rnembutuhkan dengan besaran sesuai dengan kcmampuan Perusahaan;
b.penghargaan berupa beasiswa kepada Masyarakat yang berprestasi di bidang akademis dan/atau terbatas dalam pembiayaan pendidikan;
c.subsidi bcrupa penyediaan pcmbiayaan untuk proyck:
1. 1.pengembangan masyarakat;
2. 2.penyelengaraan fasilitas umum;
3. 3.bantuan modal usaha skala rnikro: dan
4. 4.bantuan usaha modal kecil.
d.bantuan sosial berupa sinergi program pembangunan, barang dan jasa ke panti sosiaJ/jompo, pondok pesantren dan sarana usaha lainnya;
e.pelayanan sosial berupa layanan: I. pendidikan;
1. 2.kesehatan;
2. 3.olahraga; dan
3. 4.sambungan pekerja sosial.
f.perkembangan sosial berupa pemberian kesernpatan kerja bagi:
1. 1.para atlit daerah; dan
2. 2.penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 12

(2)Program kcmitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan Masyarakat;
2. b.penguatan kc1embagaan sosial ekonomi Masyarakat;
3. c.pelatihan, pendampingan, pengembangan kewirausahaan;
4. d.pcJatihan fungsi manajernen dan tata kelola keuangan;
5. e.peningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
6. f.meningkatkan kreativitas dan inovasi Masyarakat.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…