DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan zakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Diatur tentang Azas dan tujuan, subjek dan objek zakat, organisasi pengelola zakat, pengumpulan, pendistribusiam, pendayagunaan, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah ten tang Pengelolaan Zakat;

c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pdayanan terhadap para Muzakkl, Mustahik dan Amil Zakat serta tcriaksananya maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b eliatas, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat; Mcnimbang: a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi scluruh umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoieh dari hasil pengumpulan zakat;
b.bahwa pengclolaan zakat harus dikelola seeara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat elipertanggungjawabkan;
1. 10.Pengelolae.n .

Pasal 1

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kota PaJembang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palcmbang.
5.Walikota adalah Walikota Palembang.
6.Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kemcnterian Agama Kola Palcmbang.
7.Badan Ami) Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8.Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat Nasicnal Kota Palembang
9.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya d.isingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Palembang unruk membantu pengumpuian zakat. Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANZAKAT MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Badan Ami! Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomcndasi lzin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
6.Peraturan Badan Ami! Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tala Cara Pengajuan Perimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Ami I Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZakaL [Lerubaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5508);
4.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2011 tcntang Pengelolaan Zakat [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor lIS, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2

b.karyawan .

(1)Subjek Zakat adalah:
1. a.setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu;
2. a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat;
3. b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
4. c.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT Pasal 4 Pengelolaan Zakat bertujuan:

Pasal 3

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam:
b.amanah;
c.kcmanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
r.tcrintegraai; dan
g.akuntabilitas. BABl! ASASDAN TUJUAN Pasal 2
1. 10.Pengelolaan Zakat adalah kcgiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pcngorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pcndayagunaan zakat. 11.Zakat adalah harta yang wajib dikeJuarkan oleh seorang muslim atau badan usaha un tuk. dil.....o ...;{,-.,~ t,"""n~...a~ vanz 'h.6r'h~l,....._......._ "'" ui111 ~ ....,.~,. ~~....y___ J<' & v .....,..~ menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. 12.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. 13.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
4. 14.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk. kemaslahatan umum.
5. 15.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umurn.
6. 16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 17 U~l, II~" adalah h~<ri~~ tertenn ,,~~: ~~I,~. yn"g dapat.a. , • Io.&\:.i...il. "............... _ _\0&.4,1. ....(.ii,b'"'<4,i.... \;;.j. ~v".L..._ <..&-C.U.l. ~\._ c..u.,. u« dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
7. 18.Menteri adalah mentcri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 3 Struktural . BAZNASKota merupakan lembaga pemcrintah yang bersifat non Pasa16 {2}BAZNASKota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai rugas dan fungsi dibidang zakat pada Kernenterian yang menyelcnggarakan urusan pemerintah dibidang agarna atas usul Walikota setelah rnendapat pertimbangan BAZNAS

(3)Dalam hal Walikota tidak rnengusulkan pembentukan BAZNAS Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mcmbentuk BAZNASKota setelah mendapat pertirnbangan BAZNAS.
(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat pada tingkat Kota dibentuk B.r\ZNASKota. Pasa1S
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cam penghitungan Zakat maal dan Zakat Iitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan peru ..ndang-undangan yang berlaku,
(5)Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
1. c.badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Kota;
2. d.sctiap warga yang beragama Islam yang mampu.
(2)Objek Zakat adalah Zakat maal dan Zakat fitrah.
(3)Zakat maal sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.pcmiagaan;
4. d.pertanian, perkcbunan, dan kenutanan;
5. e.petemakan dan perikanan:
6. f.pertambangan;
7. g.pcrindustrian;
8. h.pcndapatan / profesi dan jasa; dan i, rikaz;
9. j.hadiah.
(4)Zakal maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dim.iliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.
1. b.karyawan badan usaha milik daerah yang beragama Islam yang rnampu: 4 Pasal .

Pasal 10

(1)Untuk rnelaksanakan tugasnya, 8AZNAS Kota scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah dan Hak Ami!.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kola dapat drbiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8agian Ketiga Pernbiayaan
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata keIja 8AZNAS Kota diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)UPZ Kecamatan mernberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNASKota untuk diberikan santunan zakat.
(2)Badan Amil Zakat Kecamatan ditiadakan dan diubah menjadi UPZ Kecamatan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKOla dapat membentuk: UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama toL""J1Yo. di wilayah Pemerintah Kota.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNASKota menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
b.pelaksanaan pcngumpulan, pendistnbusian, dan pendayagunaan Zakat;
c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Za1'.at;dan
d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat. Pa!lal8 BAZNASKota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pcngelolaan Zakat di Kota.

Pasal 7

5 Pasal .

(2)Pengurus BAZNAS Kota bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
(3)Pengurus BAZNASKota berhak atas honorarium dan runjangan setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan Peraruran BAZNAS. (I) Pengurus BAZNASKota bekcrja secara kolektif dan merupakan pcnanggung jawab tertinggi B....ZNI\S Kota. Fasal 15
(5)Pelaksana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua BAZNASkota dan melaksanakan fungsi perencanaan, pclaksanaan, pcngendalian scrta pelaporan dan pert.ru1&;"Ungjawaban.
(4)Pimpinan BAZNASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan unsur masyarakat yens rneliputi ularna, profesional dan tokoh masyarakat.
(3)Ketua dan Wakil Ketua BJ\ZNAS Kota dipilih dan dan oleh anggota.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil kerua.
(1)BAZNASKota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

Pasal 14

(1)Pembiayaan BAZNAS Kota yang menggunakan hak amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Pcraturan WaJikota.
(2)Pelaporan penggunaan hak ami] dilaksanakan sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan.

Pasal 13

BAZNAS Kota dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kcgiatan operasional BAZNASKota.

Pasal 11

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 6 BAB .

(2)Ketcnluan lebih lanjul mengenai organisasi dan tata keJja peiaksana BA.GNASKota sebagaimana dimnksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lcmbaga yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bi\ZNASKota.
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dibantu oleh pclaksana, Pasal 20 Pengurus BAZNASKota diberhentikan apabila:
1. a.rneninggal dunia;
2. b.habis masa jabatan;
3. c.mcngundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan rugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
5. e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Masa kerja pengurus BAZNASKota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNASKota sebagairnana dimalcsud dalarn Pasal 1-1paling sedikit haruc:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.bcrakhlak mulia;
e.berusia paling rendah 40 (empal puluh) tahun;
f.schat jasrnani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kcsehatan;
g.tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di alas materai;
h.memiliki kompctensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i.:.idak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…