DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Dalam keadaan darurat,pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia Anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam ranacangan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,atau dengan mengunakan Belanja tidak terduga

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara; I
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan /pasal~315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 141,~~Jt~.·g ,erne' ~~t?-han Daerah sebagaimana tclah diubah 'f I::le'~ga PcratUran Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nobdr 1Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Taeun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan PlcrWilidkilanRat?'at Daerah Kota Palembang bcrsama Wa ikota telah i I I menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Sclatan Nomor 83jKPTSjBPKADj2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Pcraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Pcraturan Walikota Palembang tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk selanjutnya

Menetapkan

menetapkan rancangan dimaksud menjadi pcraturan dacrah;

c.bahwa Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dalam pcraturan daerah agar mcmiliki landasan dan kcpastian hukurn; I ~ ir
d.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sib ci_' ims a €llfm.· aksud _ 8r ~i 'i r~fwT,'11__ pada huruf a, huruf b dan huruf 9;', erj1.Jlm~inb~ntuk Pcraturan Daerah tentang Anggaran Peridlapat n dan Be.lanja Dacrah Tahun Anggaran 2015; f I lit I
1. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pembent/ukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Stilatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1/959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDANBELANcJA DAERAHTAHUNANGGARAN2015 TENTANG NOMOR 01 TAHUN 2015 WALIKOTA PALEM8ANG I PROVINSISUMATERASELATAN If /1 PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG I' Mengingat • e Mcnimbang (Defisit) Rp.b. Bclanja Daerah Rp.a. Pendapatan Daerah 3.015.715.848.251 'ro' ,I: , , ! ' I'll I!' I I ; 3.182.261.077.992,70 (- ~ (Rp. 16q.545.t29. 733, 7ID) I [I ' " II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, meliputi

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2015 WALIKOTAPALEMBANG MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANG ~ Dan

2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan I~embaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimah~ ~e~ah d1;fubkl.* dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undartg-url.tlang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahab Daerat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ci14 Nomo I . I 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo,r 5589); I I
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); I it I II I,."; /,11" I' Dengan Persetujuan Bersama 1';1 1, e Menetapkan ij' 1 daerah 1.250.000.000,00a. hibah sejumlah Rp.

b.dana darurat sejumlah Rp.
c.dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah I
d.~~~;~~::e~~;i::~~~~tonomi Khusus seju.111~.>If: 'I' Rp 482.505.745.000,00 I 'J 1
e.bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerirtah lainnnya sejumlah Rp. 57.503.628.000,00 I I 1 I

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 1.210.604.984.000,00 Rp. 32.180.080.000,00
1. a.dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp.257.263.579.000,00
2. b.dana alokasi umum sejumlah
3. c.dana alokasi khusus sejumlah ,
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada] ayat (1) hhruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp.472.003.085,.000,00 Rp. 117.641.7139.57N,00 daerah yang dl.·pisahka seju,m.11h 'I ,llIlj, I!!,' I II I , I 4 ' f 1 asli daerah yang I ah sejumlah
1. a.pajak daerah sejumlah
2. b.retribusi daerah sejumlah
3. c.hasil Pengelolaan kekayaan Rp 50.000.000.000,00 d.lain-lain pendapatan Rp. 133.969.370.250,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Pasal 2

I J, I

(1)Pcndapatan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam pasarl 1 terdifi dari:
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 773.614.194.829,00
2. b.dana pcrimbangan sejumlah Rp. 1.500.048.643.000,00
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 742.053.010.430,00 I, I,,' 'I,' .1,,/ ~ I I Sisa Lebih PembiayaanAnggaranTahun Berkenaai ;p'l ,NI , Rp. 166.~45.229.733,70Pcmbiayaan Netto 45.880.285.646,30 ( - )Rp.2. Pengeluaran 212.425.515.380,00Rp.1. Penerimaan
4. c.Pcmbiayaan Dacrah :

Pasal 5

I:! 1.:.J:·,1 j:IJ tAil'll r 'I" . ,I I Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pas aln4 yat (3) hUTUf b, dilaksanakan kepada: I

a.PT.Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 7.000.000.00e,00
b.PT. SP2J sebesar Rp.24.516.593.53,3,00 I,
c.PT.PatTalog Rp. 2.200.000.0010,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
2. b.penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 33.716.593.533,00
3. c.pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 12.163.692.113,30 Rp. Rp.
4. a.Penerimaan sejumlah
5. b.Pengeluaran sejumlah 2~I.t~J~12."~I:,~~~:~~0:'~I~ f' ", II ' I I
(2)Pencrimaan sebagaimana dimaksud pada a;a I ('I) hjuruf ~\erdiri dari jenis pembiayaan: 1
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran I Tahun Anggafan I 1,.1 I ' I Sebelumnya (SILPA)sejumlah Rp. 43.758.952.150,00
2. b.penerimaan pinjaman daerah Rp. 1- I
3. c.penenmaan kembali pemberian pmjarnan sejumlah Rp. -
4. d.penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 168.666.563.230,00
(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 72.008.397.400,00 772.396.358.186,06 606.554.936.796,69 Pasal 4
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp.
2. b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp.
3. c.belanja modal sejumlah Rp. 1.695.518.629.142,95 J I 1 ,. I t41~",3,;4Q6.4q7,oOI 4.9~6.~00.000,00
  1. 1784.100.000,00 1.oob.0~-0.000,00 I 4.518.050.000,09 I I dimaksud pada ayat (1)(2) Belanja tidak langsung sebagaimana huruf a terdiri dari:
4. a.belanja pegawai sejumlah Rp.
5. b.belanja bunga sejumlah Rp.
6. c.belanja subsidi sejumlah Rp.
7. d.belanja hibah sejumlah Rp.
8. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
9. f.belanja bagi hasil sejumlah Rp.
10. g.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
11. h.bclanja tidak terduga sejumlah Rp.
(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.731.301.385.609,95
2. b.belanja langsung sejumlah Rp. 1.450.959.692.382,75 I I I 'II Pasal 3 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantL\.ml dala] Lampiran yan€?:nen.:pakan bagian tidak terpisahkan dari p~rI":;.li'~ IDae ,ini, terdiri dan : t ,. I 4 I
  1. 1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dal Bel nja Daerah;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dari Belknja Daerrh menurut Urusan Pemerintahan Daeral111 (I <ilrn O . . I rgarnsasi;
  3. 3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer h menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  7. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. 8.Lampiran VIIIDaftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan !i'engurrangan Asset Tetap Daerah ; . t I
  10. 10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan da ~'I 'IC:{giLl, Wga as~et , 111''('' 1'1' i' III1 lainnya.; , ; I I I' I I Pasa17
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang; II 1~
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah 11 ~r ; d '~ 111 j
4. d.merniliki dampak yang signifikan terhadJp a gg an laalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darhrat.
(3)Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimalfud pLa ayat (b, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan krite~ia sebagai berikut: I 1
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belurn tersedia dalam tahun anggaran berjalan;dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belurn tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga. Pasa16 , ,j UC K HIDAYAT LEMBARANDAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2015 NOMOR Diundangkan di Palembang pad a tanggal 2.£ :JOnLdr"' 201'"' SEK ETARISDAEIV\H KOTA PALEMBANG, HARNOJOYO Ditetapkan di Palembang pad a tanggal 2& Jan uari 2015 Pasa19 Ill'j ,I!I' "'I rl·1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di I ndanglan. I Agar setiap orang mengetahuinya, memeTintah~aIil JI~nguhdahgan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lem~lran Daerah Kota Palembang. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa18 , I I I

11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaraIjl sebelum;nya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. _.- I I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…