DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, maksud, dan tujuan; nama dan tempat kedudukan; penyertaan modal; pemegang saham mayoritas; tata cara pelaksanaan penyertaan modal; kegiatan usaha, tugas, dan fungsi; organ PT. BPR pendanaan sarana rakyat; rapat umum pemegang saham; kepengurusan; penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; serta pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa .
b.bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-85/D.03/2015 ten tang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat diberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat:
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat dan perlu diatur dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum; Menimbang: a. bahwa untuk peningkatan dan percepatan pe1ayanan jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan kepada masyarakat Kota Palembang, Perseroan Terbatas Sarana Pernbangunan Palembang Jaya telah mendirikan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat berdasarkan akta Notaris Nomor 14, tanggal 8 April 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-28879.AH.01.Ol tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perbankan setelah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Sarana Rakyat dari Bank Indonesia Nomor 15j83/DKBU tanggal 26 Maret 2013; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTAPALEMBANG, PENYERTAANMODALPEMERINTAHKOTAPALEMBANGKEPADA PERSEROANTERBATASBANKPERKREDITANRAKYAT PENDANAANSARANARAKYAT TENTANG WALIKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG NOMOR t TAHUN2016

Mengingat

8.Undang-Undang .
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahUL 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dar: Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor :::1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat; Mengingat:
1. 4.Perseroan Terbatas . Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Kota adalah Kota Palembang.
3. 2.Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota Palembang.
4. 3.Walikota adalah Walikota Palembang. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYATPENDANAAN SARANA RAKYAT DAN WALIKOTAPALEMBANG MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturar, Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 1l. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pend irian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4);

(3)Tujuan Pemerintah .........
(1)PT. BPR Pcndanaan Sarana Rakyat dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekoncmi dengan prinsip kehati-hatian.
(2)Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Palembang kepada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat adalah untuk menjadikan PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat menjadi Bank Milik Pemerintah Kota.

BAB II

ASAS, MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2

Pasal 5

PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat berkedudukan di Kota Palembang Pasal 4 Pasal 3

(1)PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 8 April 2013 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 28879.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Nama PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
(2)Apabila terjadi perubahan nama PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIII NAMADANTEMPATKEDUDUKAN
(3)Tujuan Pernerintah Kota melakukan penyertaan modal untuk menjadi Pemegang Saham Mayoritas pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat adalah untuk kelangsungan operasional PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat guna mernbantu percepatan pe1ayanan jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam bentuk PAD. BABV PEMEGANG SAHAM MAYORITAS Pasal 8 Untuk menjadikan Pemerintah Kota sebagai Pemegang Saham Mayoritas, komposisi pemegang saham pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat untuk Pemerintah Kota selalu berada di atas 50 % (lima puluh persen) dari total saham yang disetor.

BAB VI

.

Pasal 7

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat selanjutnya dianggarkan atau akan disertakan cialam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awalJ induk yang mengatur ten tang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
(3)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai k~mampuan· pembiayaan Pemerintah Kota, akan tetapi selambat - lambatnya pada tahun 2018 sudah terpenuhi.
(1)Modal dasar PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat saat ini sebeear Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) atau sebanyak 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar saham, ditingkatkan mcnjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau sebanyak 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar saham.
(2)Penyertaan Modal Daerah selanjutnya dilaksanakan sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD.
(3)Mekanisme pemberian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIV PENYERTAAN MODAL Pasal 6 BJ\13 VIII . Pasa112 PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:
1. a.penghimpunan dana; dan
2. b.penyaluran dana. PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota.

Pasal 11

Kegiatan usaha PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan darr/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah;
c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito darr/ atau tabungan di bank lainnya; dan
d.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BABVII KEGIATANUSAHA,TUGAS, DANFUNGSI

(2)Pengaturan Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.
(1)Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 9

BABVI TATACARAPELAKSANAANPENYERTAANMODAL Bagian Ketiga . (l)Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham.

(2)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dewan komisaris adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
(3)Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

a.dewan komisaris; dan
b.direksi.

Pasal 15

(1)Rapat umum pemegang saham memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat.
(2)Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang saham P'I'. BPR Pendanaan Sarana Rakyat dalam rapat umum pemegang saham.

Pasal 14

BABIX RAPATUMUMPEMEGANGSAHAM Organ PT BPR Pendanaan Sarana kakyat terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…