DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai klasifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib dokumen lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, keterbukaan informasi dan peran masyarakat, persyaratan kompetensi dalam penyusunan dokumen amdal, komisi penilai amdal beserta tugasnya, kerangka acuan amdal, penilaian amdal dan RKL-RPL, keputusan kelayakan lingkungan hidup dan ketidaklayakan lingkungan hidup, tata tertib rapat, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, permohon dan penerbitan izin lingkungan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/ atau kegiatan, diperlukan regulasi yang mengatur tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
b.bahwa guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha perlu diatur tentang kriteria jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan; Mengingat: Menimbang:

6.Dinas Lingkungan Hidup .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
4.Walikota adalah Walikota Palembang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGDOKUMENLINGKUNGANHIDUP DANIZINLINGKUNGAN MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKLANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG dan WALIKOTAPALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan Zatau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); 18 Amdal .
6.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
8.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kangsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10.Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan Iatau kegiatan. 13.Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha danIatau kegiatan. 14.Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan un tuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran danIatau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, perneliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 15.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkunganhidup yang merupakan hasil pelingkupan. 16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan Zatau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan I atau kegiatan. 17.Amdal Pendekatan Studi Tunggal adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha darr/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan darr/ atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, satuan kerja pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
30.Tim Teknis .
18.Amdal Pendekatan Terpadu adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan Zatau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, satuan kerja pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten Zkota. 19.Amdal Pendekatan Kawasan adalah pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan Zatau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan. 20.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
21.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
22.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha danIatau kegiatan.
23.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKLdan Upaya Pemantauan LingkunganHidup yang selanjutnya disebut UPLadalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha darr/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
24.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Linglrungan hidup atas dampak lingkungan hidup darr/utau kegiatan yang wajibandal atau UKL-UPL.
25.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
26.Usaha darr/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
27.Rekomendasi UKL-UPLadalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
28.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
29.Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdaldan telah memilikilisensi Amdal. BAB 11 .

(1)Walikota wajib mensyaratkan Izin Lingkungan atau SPPLsebagai salah satu persyaratan dalam permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
(2)Walikotawajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam RKL-RPLatau UKL-UPLatau SPPL dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan. Pasa12

30.Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
31.Tim Penilai UKL-UPLyang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
32.Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPLdan SPPL.
33.Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK)Amdal yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
34.Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/ sekelompokorangyang melakukan kegiatan tertentu.
35.Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan dampak terhadap Usaha dan/atau Kegiatan.
36.Petugas Pengawas AMDALadalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH.
37.Penyusun Dokumen Amdal adalah orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal.
38.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal. 39.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memilikiUKL-UPL.

BAB IV

.

Pasal 6

(1)Setiap Usaha dan Zatau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau DELHatau UKL-UPLatau DPLHwajib memilikiizin lingkungan.
(2)Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
1. a.penyusunan Arndal, DELH,UKL-UPLdan DPLH;
2. b.penilaian Amdal, DELH, dan pemeriksaan UKL-UPL, DPLH;dan
3. c.permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. BABIII KLASIFlKASIUSAHADAN/ATAUKEGIATANWAJIB DOKUMENLINGKUNGAN Pasal 5
(1)Setiap Usaha dany atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Setiap Usaha dan z atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL- UPLwajib memiliki SPPL.
(4)Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL- UPLsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan pedoman mengenai:

a.Klasifikasi usaha dan/ atau kegiatan wajib dokumen lingkungan;
b.Penyelenggaraan komisi penilai Amdal;
c.Penatalaksanaan penilaian Amdal dan pemeriksaan atau penilaian UKL-UPLdan penerbitan izin lingkungan;
d.Penatalaksanaan SPPL;
e.Memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/ atau Kegiatan;
f.Upaya pengendalian dan pengawasan setiap us aha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif.

(3)Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha danj atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan danjatau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
(4)Pendekatan .
(2)Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha danjatau kegiatan yang kewenangan pembinaan darr/utau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah kabupaten / Kota.
(1)Dokumen Amdal disusun dengan menggunakan pendekatan studi:
1. a.tunggal
2. b.terpadu;atau
3. c.kawasan Pasa19 BABIV ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Pasal 7
(1)Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha danj atau kegiatan;
2. b.luas wilayah penyebaran dampak;
3. c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. d.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. e.sifat kumulatif dampak;
6. f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak;danj atau
7. g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Dokumen Amdal terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL.
(3)KerangkaAcuan menjadi dasar penyusunan Andal Dan RKL-RPL. Pasa18
(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha danj atau Kegiatan.
(2)Lokasi rencana Usaha danjatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana Usaha danjatau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
(6)Pengajuan saran . resmi;dan
1. b.konsultasi publik.
(3)Pengikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta dibcritahukan sebelurn penyusunan dokumcn Kerangka Acuan.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka \\''"11--1"11 10 (:,;('p1.j.luh) hnri sejak pengumurnan scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, bcrhak mcngajukan saran, .: ':"·-,P1L, dan tnnggapan terhadap rencana Usaha dan Zatau Kegiatan.
(5)Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala DLHK. Kegiatan yang media massa rencana Usaha danj atau oleh Pemrakarsa melalui
1. a.pengumuman dilaksanakan
(2)Pcngikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat:
1. a.yang terkena dampak;
2. b.pemerhati lingkungan hidup; dan/ atau
3. c.yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN Pasal 3 Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pasal 11

BABV KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 10

(1)Usaha darr/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila:
1. a.lokasi rencana Usaha darr/atau Kegiatannya bcrada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
2. b.lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatannya berada di kota yang telah memiliki rcncana detail tata ruang kota danj'atau rcncana tata ruang kawasan strategis kota.dan / atau
3. c.Usaha dan/ atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
(2)Usaha dan Zatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun UKL-UPLberdasarkan:
1. a.dokumen RKL-RPL kawasan;atau
2. b.rcncana detail tata ruang kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.
(4)Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha darr/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.
1. b.Sekretaris.dan .
(1)Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota
(2)Susunan keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari:
1. a.Ketua;

BAB VII

KOMISIPENILAIAMDAL Pasal 15

Pasal 14

(1)Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun Amdal.
(2)Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pcmrakarsa, pegawai negeri sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 13

(1)Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi.
(2)Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
(3)Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
(4)Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
(5)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang tunjuk oleh Menteri.
(6)Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), wajib menggunakan data dan Zatau informasi yang sahih dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
(1)Dalam menyusun dokumen Amdal Pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
1. a.perorangan;atau
2. b.yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal. BABVI PERSYARATANKOMPETENSIDALAMPENYUSUNAN DOKUMENAMDAL Pasal 12
(6)Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Andal.
(3)Persyaratan ..
(1)KomisiPenilaiAmdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1)wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga)tahun serta wajib diperbaharui.
(2)Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah komisi penilai Amdal:
1. a.memenuhi persyaratan;dan
2. b.mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 17

Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai Amdal yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada sekretaris Komisi PenilaiAmdal.

Pasal 16

h.Sekretaris; dan
c.Anggota.

(3)Komisi penilai Amdal yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
1. a.Tim teknis; dan
2. b.Sekretariat komisi penilai.
(4)Ketua Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala DLHK yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Kota Palembang.
(5)Sekretaris Komisi Penilai Amdal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat setingkat eselon IIIyang membidangi Amdal.
(6)Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari:
1. a.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
2. b.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penananaman modal daerah;
4. d.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan daerah;
5. e.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
6. f.instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah;
7. g.wakil instansi propinsi yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha danjatau Kegiatan;
8. h.Instansi terkait lainnya di daerah;
9. i.ahli di bidang lingkungan hidup;
10. j.ahli di bidang rencana usaha danjatau kegiatan yang bersangkutan ;
11. k.wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha danjatau kegiatan yang bersangkutan;
  1. 1.wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota- anggota lain yang dipandang perlu.
12. b.membantu ..

BAB VIII

TUGAS KOMISIPENILAIAMDAL

Pasal 18

(1)Komisi Penilai Arndal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1)mempunyai tugas memberikan rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Komisi Penilai Amdal wajib mengacu kepada:
1. a.kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang;dan
3. c.kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 19

(1)Ketua Komisi Penilai Amdal bertugas:
1. a.menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA- Andal, Andal dan RKL-RPL;
2. b.menerbitkan persetujuan KA-Andal;
3. c.memimpin sidang Komisi Penilai Amdal untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas usaha dan/ atau kegiatan;
4. d.menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum di RKL-RPLkepada Walikota.
(2)Sekretaris Komisi Penilai Amdal bertugas:
1. a.sebagai ketua tim teknis;
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon IT;
2. b.memiliki sekretariat Komisi Penilai Amdal yang berkedudukan di Instansi berwenang di bidang lingkungan hidup;
3. c.memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
4. d.keanggotaan Komisi Penilai Amdal minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
5. e.adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai Amdal; dan
6. f.adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara. Pasa121 .
(3)Anggota Komisi Penilai Amdal bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/ atau kegiatan, berdasarkan:
1. a.kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari lnstansi Pemerintah;
2. b.kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
3. c.pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai tenaga ahli;
4. d.kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/Iernbaga swadaya masyarakat; dan
5. e.aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan /atau kegiatan yang bersangkutan. Pasa120
(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyai tugas, antara lain:
1. a.menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA- Andal, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen, telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha darr/atau kegiatan berdasarkan kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPLdan kriteria kelayakan lingkungan;
2. b.menyampaikan hasil penilaian KA-Andal, Andal dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal;
3. c.menyampaikan hasil telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha darr/ atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
4. b.membantu tugas ketua Komisi Penilai Amdal dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-Andal, Andal dan RKL-RPL;
5. c.menyusun rumusan konsep persetujuan KA-Andal;
6. d.menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPLyang dilakukan oleh tim teknis;
7. e.mewakili ketua Komisi Penilai Amdal memimpin sidang Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua Komisi Penilai Amdal berhalangan;
8. f.menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal dan RKL- RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal dalam hal ketua berhalangan untuk memimpin sidang Komisi Penilai Amdal;
9. g.menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai Amdal mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Komisi Penilaian Amdal;
10. h.merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
  1. 1.merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
11. j.merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan Bagian Kedua ..
(4)Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen Kerangka Acuan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.
(3)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.surat permohonan penilaian dokumen KerangkaAcuan;
2. b.draft dokumen KerangkaAcuan;
3. c.dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana Usaha danjatau Kegiatan;
4. d.surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya danj atau izin pemanfaatan tanah;
5. e.peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
6. f.bukti dan kesesuaian pengumuman studi Amdal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. g.bukti telah dilakukannya sosialisasi dan konsultasi publik dengan masyarakat yang berkepentingan;
8. h.keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan Amdal dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen Amdal;
  1. 1.surat pernyataan bahwa Ketua dan AnggotaTim benar-benar menyusun dokumen Amdal yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
9. j.daftar keahlian riwayat hidup para penyusun Amdal;dan
10. k.dokumen Kerangka Acuan harus memuat pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.
(2)Permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat KomisiPenilaiAmdal.
(1)Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan yang disampaikan secara tertulis kepada WalikotamelaluiKepalaDLHK. Pasa122 BABIX KERANGKAACUANANDAL Pasa121
(4)Apabila .
(1)Pemrakarsa wajib menanggapi dan memperbaiki Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian Tim teknis dan menyerahkan kembali kepada ketua Komisi Penilai Amdal melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
(2)KerangkaAcuan yang telah diperbaiki sebagaimana pada ayat (1) dinilai oleh Tim teknis.
(3)Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai Amdal setelah mendengarkan saran-saran Tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh ketua Tim teknis.
(3)Dalam hal ketua Tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian Kerangka Acuan, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim teknis.
(4)Penilaian KerangkaAcuan oleh Timteknis mencakup:
1. a.kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
2. b.kesesuaian dengan pedoman umumj teknis;
3. c.kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
4. d.ketepatan dalam penerapan metodejanalisis;
5. e.keabsahan data yang digunakan;
6. f.kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;dan
7. g.kelayakan ekologis.
(5)Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal.
(6)Hasil penilaian Kerangka Acuan oleh Tim teknis disampaikan kepada KomisiPenilai Amdal.
(7)Dalam hal hasil penilaian Tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, Tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada ketua Komisi Penilai Arndal untuk dikembalikankepada Pemrakarsa.
(8)Jangka waktu penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 [tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(1)Tim teknis melakukan penilaian Kerangka Acuan atas permintaan Ketua Komisi Penilai Amdal. Pasa123
(2)Sekretariat . BABX PENILAIANANDALDANRKL - RPL

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…