DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyesuaian bentuk badan hukum, nama, logo, dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar dan modal disetor, sumber penerimaan, organ perumda, pegawai perumda, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, penggunaan laba, pembubaran, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk badan hukum, perluasan tugas pokok, pengembangan usaha dan guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Palembang, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan........ SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG dan WALIKOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Pasar.
7.Logo Perumda Pasar adalah suatu gambar yang terdiri dari atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Pasar yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.
10.Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Kontrak........
11.Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
12.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi Perdagangan.
13.Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar berupa petak, kios dan los yang disewakan kepada pedagang.
14.Pedagang adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Perumda Pasar untuk memperdagangkan barang jasa.
15.Sarana Perpasaran adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.
16.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Perumda Pasar didirikan dengan maksud untuk:

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
b.turut serta dalam melaksanakan pembangunan Kota, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Kota di bidang ekonomi dan perdagangan, serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Kota;
c.membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
d.melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang pasar;
e.memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan;
f.melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang disekitar kawasan pasar;
g.meningkatkan pendapatan asli daerah;
h.mencari keuntungan dengan tetap melaksanakan fungsi pembinaan dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengembangan usaha Perumda Pasar untuk meningkatkan peran aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok di Kota Palembang.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

(1)Dengan peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya beralih menjadi Perumda Pasar Palembang Jaya.
(2). Peralihan........
(2)Peralihan status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Pasar.
(3)Atas peralihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB III

NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bernama Perumda Pasar.
(2)Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo Perumda Pasar yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palembang.
(4)Wilayah kerja Perumda Pasar berada di Kota Palembang dan dapat melakukan usaha di luar Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perumda Pasar dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
1. a.membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Sarana Perpasaran;
2. b.menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar;
3. c.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
4. d.penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen;
5. e.melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar melakukan:
1. a.kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
4. d.penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam area pasar.
(3)Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4). Dalam........
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

(1)Modal Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp129.001.390.180,00 (seratus dua puluh sembilan milyar satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
(2)Dari modal Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada Perumda Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp123.620.717.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

BAB VII

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 9

(1)Sumber penerimaan Perumda Pasar, terdiri dari:
1. a.penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
2. b.penerimaan jasa administrasi;
3. c.penerimaan hasil usaha pusat distribusi perkulakan;
4. d.penerimaan hasil usaha ritel;
5. e.hasil kerja sama;
6. f.penyertaan modal;
7. g.hibah;
8. h.pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/atau
9. i.pendapatan lain yang sah.
(2)Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem non-tunai.
(3)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

ORGAN PERUMDA

Pasal 10

(1)Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh Organ Perumda Pasar.
(2). Organ........
(2)Organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005