DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum,Tugas wewenang dan Tangungjawab pemerintah Kota,Peran Tanggung jawab dan hak pemuda,perencanaan ,pembangunan kepemudaan,Prasarana dan sarana ,Organisasi dan satuan tugas kepemudaan,Pencatatan dn Pelaporan,data dan Informasi,Penghargaan,kerjasama dan kemitraan,Pendanaan ,Pembinaan dan Pengawasaan,Sanksi - Sanksi,Ketentuan Peralihan,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa pemerintah kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. 4.Undang-Undang .... WALIKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALEMBANG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang SALINAN Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara 2003 Nomor 78,
5. 4.Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. 7.Undang-Undang · Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. 11.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3); Dengan Persetujuan. Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG Dan WALIKOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN PEMBANGUNAN BAB I .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kata adalah Kata Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kata Palembang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat nPRD adal�½_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palembang.
4.Walikota adalah Walikota Palembang.
5.Perangkat Daerah adalah p e r a n g k a t d a e r a h d i l i n g k u n g a n P e m e r i n t a h K o t a P a l e m b a n g .
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9.Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang n�erupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya yang melakukan usaha secara tetap.
10.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Kata dan/atau masyarakat dalam membantu dan/ataumemudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
18.Kemitraan ....
18.Kemitraan adalah kerjasama . untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan. 1 9. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaandi Daerah.
20.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22.Penghargaan adalah dan/ atau jasa di diwujudkan dalam nonmaterial. pengakuan atas prestasi bidang kepemudaan yang bentuk material dan/atau
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut:nya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
25.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang 1�unyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.ketuhanan Yang Masa Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
1. 1.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

(1)Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bcrakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungj awab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945 dalam kerangka Negara Kesatuan
(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaaan berfungsi untuk memberdayak:an dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarak:at, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

(1)Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang melak:sanak:an kebijak:an nasional serta menetapkan dan melak:sanak:an kebijak:an dalam rangka menyelenggarak:an pelayanan kepemudaan.
(2)Pemerintah Kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 5 ayat (1), menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
(2)Walikota dalam melak:sanak:an tanggung jawab sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menetapkan kebijak:an pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijak:an nasional dan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijak:an serta melak:ukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarak:at, lembaga, nasional dan internasional;
4. d.mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
5. e.merencanak:an, melak:sanak:an, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelak:sanaan pembangunan kepemudaan;
6. f.menyediak:an prasarana dan sarana kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
8. h.memfasilitasi masyarak:at dalam penyelenggaraan pem bangunan kepemudaan;
  1. 1.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
9. j.memberikan ....... J. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan keper:n udaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

1.Pemuda berperan akti.f sebagai:

a.kekuatan moral;
b.kontrol sosial; dan
c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
1. 2.Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
a.menumbuh kembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
c.meningkatkan kesadaran hukum; dan
d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
1. 3.Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
a.memperkuat wawasan kebangsaan;
b.membangkitkan kesadaran atas tan.ggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan. kebij akan publik;
e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
f.memberikan kemudahan akses informasi; dan
g.meningkatkan kesadaran ketahanan daerah dan nasional.
1. 4.Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkandengan mengembangkan:
a.pendidikan politik dan demokratisasi;
b.sumber daya ekonomi;
c.kepedulian terhadap masyarakat;
d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.peran pemuda dalam melestarikan adat,sejarah,olahraga, seni dan budaya;
f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g.pendidikan kewirausahaan; dan
h.kepemimpinan dan kepeloporan pe1nuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh ......
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
e.1neningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; dan
f.meningkatkan ketahanan Budaya nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerahdan nasional.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pernerintah Kota, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c.rencana strategis perangkat daerah;
d.rencana aksi daerah; dan
e.rencana kerj a Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…