DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Nama objek dan subjek retribusi,golongan retribusi,cara mengukur tingkat penggunaan jasa,prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif,struktur besarnya tarif retribusi,penyesuaian tarif retribusi,tata cara dan wilayah pemungutan ,saat retribusi terutang,tata cara pembayaran ,tata cara penagihan ,pengungkuran ,keringanan dan pembebasan retribusi ,keberatan ,pengembalian kelebihan pembayaran , kedaluwarsa penagihan , insentif pemungutan ,pelaksanaan layanan , ketentua penyidik , ketentuan pidana ,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Dinas Penerangan Jaian, Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPJPP adalah Dinas Penerangan Jaian, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang.
5.Yayasan adalah badan huk.um yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
6.Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Penerangan Jaian, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas dengan surat peiintah dari Kepala Dinas Penerangan Jaian, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang.
7.Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
8.Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
9.Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
10.Pemakaman B
10.Pemakaman komersil adalah kegiatan prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal yang pengelolaannya oleh yayasan , Yayasan usaha atau perusahaan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil
11.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau tempat lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Yayasan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14.Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarannya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi maupun sanksi administrative.

BAB II

NAMA, OB.JEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1)Objek retribusi izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah adalah izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah yang meliputi :
1. a.pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan jenazah; dan
2. b.sewa tempat pemakaman atau pembakaran /'pengabuan jenazah yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2)Tidak termasuk objek retribusi izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah adalah:
1. a.pelayanan 4
2. a.pelayanan penyelenggaraan jenazah secara massal sebagai akibat terjadinya bencana;
3. b.pelayanan penyelenggaraan jenazah oleh pihak rumah sakit/ kepolisian terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya; dan
4. c.izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah bagi masyarakat miskin penduduk Kota, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

Pasal 4

Lokasi Obyek retribusi seperti yang dimaksud pada pasal 3 adalah:

a.TPU Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat II.
b.TPU Kamboja Kecamatan Ilir Timur I.
c.TPU Kandang Kawat Kecamatan Ilir Timur II.
d.TPU Naga Swidak Kecamatan Seberang Ulu II.
e.TPU Funcak Sekuning Kecamatan Ilir Barat I.
f.TPU Sei Goren Kecamatan Seberang Ulu I.
g.TPU Sei Selayur Kecamatan Kalidoni.
h.TPU Talang Kerikil Kecamatan Sukarami.
i.TPU Talang Kerikil Kecamatan Kemuning.
j.TPU Talang Jambe Kecamatan Sukarami.
k.TPU Talang Petai Kecamatan Plaju.
l.TPU Sako Kecamatan Sako.
m.TPU Kebun Bunga Kecamatan Sukarame.
n.TPU Gandus Kecamatan Gandus.
o.TPU Kalidoni Kecamatan Kalidoni.
p.TPU Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar.
q.TPU Keramasan Kec. Kertapati.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin pelayanan pemakaman dan pem/elenggaraan jenazah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi, ukuran, jangka waktu dan frekuensi izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaari dan biaya modal.
(3)Penetapan besamya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian biaya izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Struktur dan besaran tarif ' Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah, diblok umum sebagai berikut:
1. a.sewa tempat pemakaman untuk setiap 3 (tiga) tahun dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
2. b.pelayanan penggalian dan pengurukan tanah makam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah, diblok khusus sebagai berikut:
1. a.sewa tempat pemakaman untuk setiap 3 (tiga) tahun dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
2. b.pelayanan penggalian dan pengurukan tanah makam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. c.pengadaan papan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. d.penanaman 6
5. d.penanaman rumput gajah mini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) permeter persegi;
6. e.pemasangan plakat makam sebesar Rp. 1.700 .000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
7. f.pemeliharaan dan kebersihan makam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
(3)Rekomendasi izin pemindahan jenazah dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jenazah.
(4)Sewa tempat/fasilitas penyelenggaraan jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikenakan retribusi untuk:
1. a.penggunaan tempat kremasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. b.penggunaan rumah duka sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari; dan
3. c.tempat penyimpanan abu jenazah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
(5)Penggunaan kendaraan jenazah dan kelengkapannva untuk :
1. a.dalam kota sebesar Rp. 0,- (Gratis) ; dan
2. b.luar kota radius dalam wilayah Sumatera Selatan Rp. 2.000/ kilometer.
(6)Besamya denda retribusi untuk:
1. a.pemakaian petak tanah makam melebihi dari ukuran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) permeter persegi; dan
2. b.pembuatan plakat makam melebihi dari ukuran yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- percentimeter persegi.

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…