DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palembang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bcr sama

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman PengeIolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberana kali, terakhir diubah dengan Peraturan ~"!;::'~~~:::"-:'~-i!)ecie.m Ncgeri Nornor '21 Tahun 2011 tentang ;::':'Y'uDal1anKeriua Atas Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor . ", 7·~:____ ""',f\r.e, .. -- .. --~ Pedornan Pcnzclolaan KeuanganJ,._"'I.J' ":"'-"-~'!'\.....l.i_i ~v·v·v \";';.i."\..~ii~ i.,-" vi'&',,::" ..... Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Menetapkan

c.lain-lain pendapatan ... Rp. 2.077.336.536.000,00 (Dua triliun tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
b.dana perimbangan sejumlah

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp. l.652.647.400.000,00 (Satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Pasa13 NIHILSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Pembiayaan Netto (Rp. 256.94l.729.756,09) (Dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah kama nol sembilan)
  1. 2.Pengeluaran Rp. 276.546.359.254,09 (-) (Dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah kama nol sembilan)
  2. 1.Penerimaan Rp. 19.604.629.498,00 (Sembilan belas miliar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
2. c.Pembiayaan Daerah: Rp. 256. 94l. 729.756,09 (Dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah kama nol sembilan) Surplus Rp. 4.382.548.912.211,00 ( - ) (Empat triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sebelas rupiah)
3. b.Belanja Daerah
4. c.dana alokasi khusus ... Rp. 1.347.785.960.000,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Rp. 292.165.458.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
5. b.dana alokasi umum sejumlah
6. a.dana bagi hasil pajakjbukan pajak sejumlah
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 144.170.000.000,00 (Seratus empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
2. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 62.100.000.000,00 (Enam puluh dua miliar seratus juta rupiah) Rp. 132.145.000.000,00 (Seratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah) Rp. 1.314.232.400.000,00 (Satu triliun tiga ratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
3. b.retribusi daerah sejumlah
4. a.pajak daerah sejumlah
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 909.506.705.967,09 (Sembilan ratus sembilan miliar lima ratus enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma nol sembilan)
1. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah puluh sembilan juta ... Rp. 2.57l.089.885.211,00 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan
2. b.belanja langsung sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
1. a.belanja tidak langsung sejumlah Rp. l.81l.459.027.000,00 (Satu triliun delapan ratus sebelas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) Pasa14 Rp.
2. e.bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnnya sejumlah Rp. 6l.655.874.000,00 (Enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
3. d.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 559.706.02l.967,09 (Lima ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma nol sembilan)
4. c.dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp.b. dana darurat sejumlah Rp. 288.144.810.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
5. a.hibah sejumlah
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 437.385.118.000,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah)
1. c.dana alokasi khusus sejumlah
2. b.belanja barang dan jasa ...
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 83.036.166.500,00 (Delapan puluh tiga miliar tiga puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Rp. 1.832.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) h.belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus juta rupiah)
2. g.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.f. belanja bagi hasil sejumlah
3. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Rp. 50.484.743.000,00 (Lima puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
4. d.belanja hibah sejumlah Rp. 16.500.000.000,00 (Enam belas miliar lima ratus juta rupiah)
5. c.belanja subsidi sejumlah Rp.b. belanja bunga sejumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 1.738.442.284.000,00 (Satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah)
2. c.penerimaan kembali ... Rp. -b. penerimaan pinjaman daerah enam ratus ribu puluh anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp. 19.604.629.498,00 (Sembilan belas miliar ratus empat juta enam dua puluh sembilan empat ratus sembilan delapan rupiah)
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.sisa lebih perhitungan (SILPA) sejumlah Rp. 276.546.359.254,09 (Dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma nol sembilan) .
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. 19.604.629.498,00 (Sembilan belas miliar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
3. a.penerimaan sejumlah
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: Pasa15 Rp. 1.228.062.824.798,98 (Satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah koma sembilan delapan)
1. c.belanja modal sejumlah
2. b.belanja barang dan jasa sejumlahRp. 1.259.990.893.912,02 (Satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah koma nol dual
3. b.Keperluan mendesak. ..
(3)Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
4. d.mcmiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
(1)Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b adalah, Penyertaan Modal kepada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 6 Rp. -

c.pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 22.500.000.000,00 (Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
2. c.penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
3. d.penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. - Pasal 10... Walikota mcnetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasa19
  1. 1.Lampiran I
  2. 2.Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. 3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  7. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
  10. 10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
  11. 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  12. 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
  13. 13.Lampiran XIIIDaftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat.urari Daerah ini, yang terdiri dari: Pasa18 lainnya yang apabila ditunda akan yang lc bih besar bagi Pemerin tah Kota
4. b.keperluan mendesak menim bulkan kerugian dan masyarakat. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN: (ILj -149-/2018) HAROBIN MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 14 Diundangkan di Palembang pada tanggal /-1'1 ~>-('tnvCt....., :",,(' if' SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, HARNOJOYO Ditetapkan di Palembang pada tanggal IL! T-t'h\I.NJIl· 2018 WALIKOTA{ALEMBANG' ." Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…