DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan iniantara lain : tanggung jawab pemerintah ; Air Susu Ibu Exslusif ;Pengunaan Susu formula bayi dan produk bayi lainya ;tempat kerja dan tempat sarana umum ; dukungan masyarakat ;pendanaan ;pembinaan dan pengawasan ; sanksi administrasi ; penyidikan ; ketentuan pidana ;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBERIANAIR SUSU IBU EKSKLUSIF TAHUN2014NOMOR 2. PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN 1 Mengingat: Menimbang:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air the, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 1

Pasal 3

Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab untuk:

a.me1aksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif; BABII TANGGUNGJAWABPEMERINTAH Pasa12 Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
a.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
c.meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
d.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
1. 8.Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
2. 9.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
3. 10.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. 11.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
5. 12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, darr/ atau masyarakat. 13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 14.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya. 15.Tempat Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
6. 16.Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
7. 17.Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk susu formula bayi. 3

(2)Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
2. b.bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple, memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin dan valin;
3. c.bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan
4. d.kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(1)Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pada bayi hanya dapat menerima susu dengan formula khusus merupakan kelainan metabolisme bawaan.

Pasal 5

(1)Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat:
1. a.terdapat Indikasi medis;
2. b.ibu tidak ada;atau
3. c.ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 4

AIR SUSU IBU EKSLUSIF

b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam wilayah Kota;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam wilayah Kota;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Kota;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam wilayah Kota;
f.menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin dan bidan praktek swasta diwajibkan menyediakan tenaga konselor;
g.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam wilayah Kota. 4
a.permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;

(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
(1)Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.

Pasal 9

(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Aksklusif kepada bayi.
(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 7

a.standar profesi;
h.standar pelayanan; dan
c.standar prosedur operasional.

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus sesuai dengan: Pasa16
(3)Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cmasih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten. 5
(4)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
(3)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendarnpingan.
(2)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
1. a.keuntungan, keunggulan dan manfaat pemberian ASI terhadap kesehatan ibu dan anak;
2. b.gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
3. c.akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
4. d.kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
(1)Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dari/ atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

Pasal 11

(2)Dalarn hal ibu yang me1ahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.
(1)Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan / atau produk bayi lainnya.

Pasal 10

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarnpai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
(3)Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan AS!.
1. b.identitas, agarna, dan alarnat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
2. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
3. d.pendonor ASI dalarn kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6; dan
4. e.ASI tidak diperjualbelikan. 6
(2)Penyelenggaraan Fasilitas Pe1ayanan Kesehatan dilarang rnenerima dan/ atau mempromosikan Susu Formula Bayi darr/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(3)Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggaraan Fasilitas Pe1ayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula bayi darr/ atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Penyelenggaraaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
(1)Penye1enggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan Iatau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan I atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukan sebagimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

(2)Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima darr/ atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan Iatau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
(1)Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/ atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…