DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam eraturan ini antara lain : taman Pemakaman , Krematorium dan tempat penyimpanana jenazah , Lokasi pemakaman dan Krematorium jenazah , Usaha pelayanan dan penyelenggaraan jenazah ,perencanaan dan pengadaan , penyelengaraan pemakaman , pengunaan taman makam , pemanfaatan prasarana dan sarana pemakaman ,retribusi , data dan informasi pemakaman , pemeliharaan ,kewajiban ,larangan dan tata tertib ,kerjasama , pembinaan dan pengawasan ,sanksi administrasi ,penyidikan ,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota menjadi faktor permasalahan kota jika dibandingkan dengan daya tampung serta ketersediaan lahan Pemakaman;
b.bahwa pcngclolaan tcmpat pemakaman dan pcnyclcnggaraan jenazah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan keterliban daiam masyarakat serta keindahan kota;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Rctribusi Pemakaman dan /atau Pengabuan Jenazah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pcngclolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2 Menetapkan: 3.Undang-UndangNomor2Tahun2012tentangPengadaan TanahBagiPembangunanuntukKepentinganUmum (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2012Nomor22, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5280); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhirdengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015tentangPerubahanKeduaAlas Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015 Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); 5.PeraturanPemerinlahNomor9Tahun1987tentang Penyediaandan PenggunaanLallanuntukKeperluanTempat Pemakaman(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1987Nomor15Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3350); 6.Keputusan Menteri DalamNcgcriNomor26Tahun1989 tentangPedoman Pelaksanaan PeraturanPcincrintah Nomor9Tahun 1987tentangPenyediaandanPenggunaan TanahuntukKeperluan Tempat Pemakaman; 7.PeraturanDaerahNomor15Tahun2012tentangRencana Tata Ruang WilayahKotaPalcmbang Tahun2012-2032 (LembaranDaerahTahun2012Nomor15); DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN WAL1KOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAANTEMPAT PEMAKAMANDANPENYELENGGARAAN JENAZAH BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksuddengan: 1.Kota adalah KolaPalembang; 2.Pemerintah KotaadalahPemerintah KotaPalembang; 3.WalikotaadalahWalikotaPalembang; 3
4.Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang sclanjuinya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
5.Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
0.Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
7.Pctugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Penerangan Jalan , Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
8.Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan dibidang pemakaman;
9.Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terliadap jenazah atau orang yang secara medis tclali dinyatakan meninggal dunia; 10.Taman Pemakaman adalah iahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah. 11.Taman Pemakaman Umum sclanjutnya disingkat TPU adalali lalian yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman. 12.Taman Pemakaman Khusus yang sclanjuUiya disingkat TPK adalah tempat pemakaman yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi pemakaman khusus karena latar bclakang scjarali, kebudayaan dan /atau mempunyai arti khusus, dimana pcmcliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang dan /atau kcluarga atau zuriat.
13.Pemakaman Ungkonan adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota mclainkan pemakaman tanah wakaf milik kcluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum diletapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya. 14.Taman Pemakaman Komersil adalah pelayanan pemakaman oleh badan /jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.
15.Pengabuan atau Kremasi adalah pembakaran jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang ditentukan. 16.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kcranglcn jcnux4Ah. 4
17.Rumah Duka adalah tempat pcnitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pcngabuan jenazah (kremasi). 18.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau tempat lainnva yang dipcrgunakan untuk menyimpan abu jenazah setelali dilakukan pengabuan (kremasi).
19.Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
20.Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum.
21.Plakat Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton. 22.Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalain tanah makam yang masih berisi jenazah. 23.Pemakaman Uiang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu pefcak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir. 24.Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis. 25.Jenazah orang terlantar adalah orang ineninggal tanpa diketahui identilas dan ahli warisnya. 26.Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat. 27.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah dimnksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan /atau pengabuan jenazah dalam Kota.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sccara lebih baik dengan panorama teratur, tertib, hijau dan indah sehingga menghadirkan bentuk makam berupa gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya, sehingga: 5

a.memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman bcruiang maupun tumpangan.
b.memudahkan penyerapan air untuk mendukung ketersediaan air tanah.
c.terlihat lebih indaht bersih, teratur serla mudaii dalam perawatannya.
d.menghilangkan kesan angker, mengarah kepada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kola serla mendukung pencapaian luasan ruang terbuka hijau. DAD 111 TAMAN PEMAKAMAN PasaJ 4

(1)Seliap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal dunia dalam Kota, harus memakamkan jenazah di taman pemakaman dan/atau diabukan sesuai dengan ketentunn agama alau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
(2)Taman pemakaman sebagaimana diinaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Taman Pemakaman Milik Pemerintah Kota berupa TPU dan TPK; dan
2. b.Taman Pemakaman bukan Milik Pemeriniah kota berupa Pemakaman Ungkonan dan Taman Pemakaman Komersial.
(3)Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi:
1. a.masyarakat dalam Kota yang meninggal dunia di dalam maupun di luar Kota; dan
2. b.masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kota maupun di luar Kota.

Pasal 5

Taman Pemakaman dikelompokkan berdasarkan agama/ kepercayaan yaitu :

a.bagi umat Islam , untuk orang-orang meninggalnya beragama Islam; yang pada saat
b.bagi umat Kristen, untuk orang-orang meninggalnya beragama Kristen; yang pada saat
c.bagi umat Hindu, untuk orang-orang meninggalnya beragama Hindu; dan/atau yang pada saat
d.bagi umat Budha, untuk orang-orang meninggalnya beragama Budha. yang pada saat 6

Pasal 6

Waiikota dapat mcngarahkan tcmpat pemakaman jcnazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman.

Pasal 7

(1)Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapal disediakan blok khusus yang diperuntukkan bagi:
1. a.pejabat dacrali; dan
2. b.tokoh masyarakat
(2)Ketentuan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Waiikota.
(3)Selain blok khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga disiapkan blok khusus bagi masyarakat umum dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Waiikota menetapkan lokasi untuk Taman Pemakaman Komersil, Krematorium, Tcmpat Pcnyimpanan Abu Jcnazah dan Rumah Duka sesuai dengan rencana rata ruang wilayah Kota.
(2)Dengan memperhatikan nilai sosial dan nilai agama yang ada pada tanah makam maka pemanfaatan perubahan peruntukkan Taman Pemakaman, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1. a.untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanali makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnya;
2. b.untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; dan
3. c.untuk pembangunan prasarana dan sarana jaian umum dan pembangunan umum iainnya.

BAB IV

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

(1)Pembakaran jenazah dan/atau kcrangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan di Krematorium.
(2)Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh yayasan dan harus mendapat izin usaha pelayanan pemakaman dari Waiikota. 7 Pasal 10 Walikotamcnctapkanlokasipembakaranjenazahdan/atau kcrangka jenazahsertatempatpenyimpananabujenazah yang dibangundilingkungankrematoriumsesuai dcnganRencanaTata RuangWilayahKota,dcngankctcntuan: a.tidakbcradadalamwilayah padat penduduk; b.meraperhatikan keserasiandankeselarasanlingkunganhidup; c.mencegahpengrusakantanalidanlingkunganhidup;dan d.mencegah pcnyalaligunaantanahyangberlebihnn. BABV LOKASI PEMAKAMAN DAN KREMATORIUMJENAZAH Pasal 11 Lokasipemakamandanpengabuanjenazah sebagaimana dimaksud Pasal 8,meliputi:
1. a.KecamatanllirTimurI: 1.TamanPemakaman Kamboja(PemakamanMuslim)di Kclurahan20D111;dan 2.TamanMakamPahlawan KsatriaKsetraSiguntang; b.KecamatanKemuning: 1.TamanPemakamanTalangKerikil(pemakamanKristen, KhongHuCu,HindudanBudha)KelurahanPipaReja; 2.PemakamanUngkonan TalangKerikil(pemakamanMuslim); dan 3.PengabuanJenazah TalangKerikil; c.Kecamatan llirTimurII: 1.Taman PemakamanKandangKawat(pemakamanMuslim) Kelurahan5llir; 2.TPKSabokingking(pemakamanMuslim)Kelurahan 2llir; dan 3.TPKGubah Panjang(pemakamanMuslim)Kelurahan3llir; d.KecamatanKalidoni: 1.TamanPemakamanSungaiSelayur(PemakamanMuslim); dan 2.TamanPemakamanKalidoni(Pemakaman Muslim)Jalan SungaiPutatKelurahanSungaiSelincah; e.Kecamatan llirBaratI: 1.TamanPemakamanPuncak Sekuning(PemakamanMuslim) Kelurahan Pakjo;dan 2.TamanPemakamanBukitLama(Pemakaman Muslim) KelurahanBukit Lama; f.KecamatanBukitKecil: TPKCandi Welan(PemakamanMuslim)Kelurahan 24 llir; g.Kecamatan llirBaratII: Ungkonan Pulau Salam(PemakamanMuslim)Kelurahan 32llir; 8 h.KecamatanGandus: 1.UngkonanKarangAnyar(PemakamanMuslim)Kelurahan KarangAnyar, 2.UngkonanGandus(PemakamanMuslim)KelurahanGandus; dan 3.TamanPemakaman Gandus(PemakamanMuslim)Sungai Lacak KelurahanPulo Kerto; i.KecamatanSukarami: 1.TamanPemakamanKcbunBunga(PemakamanMuslim) KelurahanKebun Bunga; 2.Ungkonan TalangMasKctib(PemakamanMuslim)Kelurahan Talang Betutu; 3.UngkonanTalang Betutu(PemakamanMuslim)Kelurahan TalangBetutu;dan 4.TamanPemakaman TalangJambi(Pemakaman Kristiani) Kelurahan Talang Betutu; j.KecamatanAlang-Alang Lebar: TamanPemakaman Talang Kclapa(PemakamanMuslim); k.KecamatanSako: TamanPemakaman Sako(PemakamanMuslim)JalanSematang Borang; m.KecamatanSeberangUlu1: 1.Taman PemakamanSungai Goren(PemakamanMuslim) Kelurahan1Ulu;dan 2.Ungkonan Solokudang(PemakamanMuslim)Kelurahan 15 Ulu; n.KecamatanKertapati: 1.Ungkonan Sungki(Pemakaman Muslim)Kelurahan Kertapati; dan 2.UngkonanKeramasan(PemakamanMuslim)Kelurahan Kernmasan; o.KecamatanSeberangUluII:
  1. 1.TamanPemakaman Naga Swidak(PemakamanMuslim) Kelurahan 14Ulu; 2.Ungkonan TalangKaret(Pemakaman Muslim)Kelurahan Sentosa;dan 3.UngkonanGunung Semeru(Pemakaman Muslim); p.KecamatanPlaju: 1.Taman PemakamanTalangPetai(PemakamanMuslim) Kelurahan Plaju Darat; 2.Ungkonan Talang Putri(Pemakaman Muslim)Kelurahan Talang Putri;dan

BAB VI

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH 9

Pasal 12

Usaha pelayanan pemakaman dan pcnyelenggaraan jenazah meliputi:

a.pelayanan jasa pengurusan jenazah;
b.angkutan jenazah;
c.pembuatan peti jcnazah ;
d.perawatan jenazah;
e.pelayanan Rumah Duka;
f.pengabuan atau Kremasi; dan
g.tempat. pcnyimpannn abu jenazah;

Pasal 13

(1)Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud dalnm pasal 12, dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pcrtamanan dan Pemakaman dan /atau Yayasan.
(2)Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman yang dilakukan oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin opcrasional dari walikota.
(3)Izin operasional pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih aktif dengan ketentuan setiap 5 (lima) taliun harus didaftar ulang dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
(4)Kegiatan adminisirasi usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah oleh yayasan dilarang dilakukan di areal pemakaman kecuali di areal yang disediakan/ ditetapkan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
(5)Tarif usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah yang ditetapkan oleh Yayasan, wajib dilaporkan kepada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
(6)Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi yang besarannya ditetapkan oleh peraturan daerah. 10

Pasal 14

Ketenruan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara serta pcrsyaratan pcrizinan pelayanan pemakaman dan penvelenggaraan jenazah scbagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diatur dengan peraiuran walikota.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 5 Tahun 2011