DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Ruang lingkup , Asas dan Tujuan , Tugas dan wewenang pemerintahan Kota ,Kebijakan pengelolaan Sampah,penyelengaraan penggelolaan sampah , Lembaga pengelolaan dan transportasi ,Transportasi,Hak dan Kewajiban,perizinan,insentif dan disinsentif,Mitigasi Bencana,Kerjasama dan Kemitraan ,Pembiayaan dan Kompensasi,peran masyarakat,mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa,Larangan , pengawasan dan pengaduan , sanksi , administratif,penyidik , ketentuan pidana , ketentuan peralihan ,

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang PengelolaanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejellis SampahRumah Tangga;
c.bahwa Kota Palembang belum merniliki peraiuran perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolan sarnpah socara kh1.ISUS sehingga untuk rnenjamin kepastian hukurn perlu dlatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
b.bahwa peningkatan produksi dan konsumsl barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampan )'ang optimal, aerta bclum terclptanya budaya pongelolaan sampan yang balk sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sampah eli Kota Palembang; Menimbang: a. bahwa Pernerintah Daerah berkewajiban turut serta rnelindungi, memelihara, serta mernbina keselarnatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggai, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; WALIKOTA PALEMBANG, DENGAN RAI-fMA1'1'I!JHAJ)I'YANG MAHA EISA TENTANQ PENOELOLAAN SAMPAI-l RUMAH 'fANaGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA WALIKOTA PAlEMBANG PROVINSI SUMA1'ERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANO NOMOR 03 TAHlIN 2015 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud t1engan :
1. 1.Kota adalah Kota Palernbang.
2. 2.Pcmerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palerabang,
3. 3.WaJjkota adalah Walikota Palernbang.
4. 4.Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggungiawab di bidang pengelolaan sampab.
5. 5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari mauusla dan/atau proses aJam yang berbentuk padat.
6. 6.SampahRumah Tallgga adalah sampahyang berasaldati kegiatansehari- had dalarn rumah rangga yang sebagian beSal' terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sarnpah spesiflk.
7. 7.Sampab Sejcnis Sampah Rurnah Tangga adalah sampah ~ang tidak berasal dar! rumah tangga dan berasal dati kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, Iasilitas umum, fasilitas sosial, drut/ atau ,fasUitas lainnya. KE1'ENTUAN UMUM PasaJ1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkall: PERA'fURAN DAERAH 'fEN1'ANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH 1'ANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH 'fANGGA

5.Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga clan Sampah Sejenis Rumah Tangga [Lernbaran Negara Republik lndcnesla Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4.Undang-Undang Nomor 1,8 Tahun 2008 tenrang Pengelolaan Sarnpah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor69, Tarnbahan Lembaran NegaraNomor 4851);
3.Undang-Undang Nemer 23 Tahun 20t4 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah dill bah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/I<antong/kerar\iang sampah.
9.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondorninium, asrama, dan sejenisnya.
10.Kawasan Kornersial adalah kawasan tempat pernusatan kcgiatan usaha perdagangan dan/atau [asa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 1l. Kawasan Industri adaJah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang,
12.Kawasan Khusus adalah wilayah yang hersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/bersknla nasional.
13.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
14.Badan Hukum adalah suatu badan/Iernbaga yang pendlriannya telah rnendapat pcngesahan dari tnstanst yang berwenang den gall nama dan dalarn bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badal) Usaha Milik Negara arau Daerah.
15.Penghasil Sarnpah adalah setlap orang dan/atau aklbai proses alarn yang menghasilkan rimbutan sampah.
16.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang slstemaue, menyeluruh denberkesiuambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17.Tempai Penarnpungan Sementara yang sclanlutnya disingkat TPS adalah iempat penyimpanan sernentara sebelurn sampah diangkut ke TPS3R, ternpat pengolahan, TPST dan/atau TPA. .
18.Tempat pengelolaan sampan dengan prinsip 3R (reduce, reuss e, recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah lempat dilaksanakannya kegiatan pcngumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. 1.9.Tempat Pengolaha.n Sampah. Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemllahan, penggunaan ulang.pendauran ulang, pengolahan dan pernrosesan akhir sampan.
20.Tempat Pemroseean Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah ternpat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagl manusia dan lingkungan.
21.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Ternpat PemrosesanAkhir sampah.
22.Sistem Tanggap Darurat adalah scrangkalan kegiatan yang dilakukan dalru;n rangkapengendalian yang meJiputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibatpengelolaan sampah yang tidak benar.
23.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan,adalah Unit Kerja pad a SKPD di llngkungan pernerintah daerah yang clibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat borupa penyediaan barang danj'atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas BABIV TUGAS DAN WEW~NANG PE:ME:RINTAII KOTA

Pasal 5

Pernerintah Kota bertugas menjamin tsrselenggaranya pengelolaan sarnpah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri ataa:

a.menumbuhkcmbangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat daJam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
c.memrasilitMi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurengan.pcnenganan dan pemanfaatan sampah: Pengelolaan Sampah bertujuan:
a.mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
b.meningkatkan kuaJitas kescharan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas lrngkungan hidup;
d.menjadlkan sampan ecbagal sumber daya; dan
e.mengubah perilaku masyarakat dalaru pengelolaan sarnpah, Pasal 4 Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas kcadilan, asae kesadaran. asae kebersamaan. asas keselamatan, OllUS kearnanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

ASAS DAN TUJUAN

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga; dan
2. b.sampah sejcnis sampah rurnah tangga,
(2)Sampan rurnah tangga eebagaimana dimaksud peda ayai (1) huruf a berasal dar! kegiatan sehart-bari da.lam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sarnpah spealfik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb bcrasal dari kawasan kcmersial. kawasan industri, kawasan khusus, Iasilltasscslal. Iasilitna umum dan/atau fasilitas lainnya, Pasal 2

BAB II

RUANG LINOl<UP

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan aebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kota, yang terdiri atas:
1. a.kebijakan dan stra.tegipengurangan aampah;
2. h.kebijakan clan strategi penanganan sampah;
(2)Kebijakan dan strategl pengelolaan sampah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdlri atas:
1. a.kebijakan dan strategi pengelotaan sampah jangka panjang;
2. b.kebijakan dan strategl peagelolaan sampah jangka menengah: dan
3. c.kebijakan dan strategl pengelolaan sampah jangka pendek.
(1)Dalam penyelenggaraen pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
1. a.rnenetapkan kebijakan dan s!:rategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional clan provinsi; b.menyelenggarakan pengelolaan sarnpah skala KOla sesuai dengan norma, standar. prosedur dan kriteria yang ditetapkan olch Pemerintah;
2. c.melakukan pembinaan dan pengawasan klnerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
3. d.menetapkan lokasi 'l'PS. TPS3R,TPA danj atau TPST;
4. e.melakukan pernantauan dan. evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sarnpah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
5. r.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah seaual dcngan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPA danj'atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d rnerupakan bagian dari RencanaTata Ruang Wilayah KOla.

Pasal 6

d.mclaksanakan pengelolaan -sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampan;
r.merufaailitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakatsetempat untuk rnengelola sarnpah: dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agarterdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampan.
b.Strategi Pengelolaan Sampah rneliputi: L peningkatan pemaharnan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaansarnpah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sarnpah;
1. 2.Peningkatan Kapasitas Pemerin.tah Kota, masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, antara lain: a) pendidlkan dan pelauhan; b) pembuatan pilot project; c) studl banding dan diseminasi; dan d). ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
2. 3.penlngkatan pemanraatan kernbali produk / kemasan hasil daur ulang antara lain: a) meningkatkan produksi, kualitas dan pemasaran produk daur ulang; b) meningkatkan penggunaan barang darr/atau kernasan yang dapat clidaur ulang dan mudah terural secara alami:

(1)Kcbijakan dan strategi pengurangan sampah sebagalmana dimaksud dalam Pasal7ayat (1) memuat: B. arah kebijakan pengelolaan sampah antara Jain rneliputi:

1.pengurangan sarnpah pada sumber:
2.pengelelaansampah untuk energi terbarukan dan atou tanpa sampah
3.penanganan sampah di TPS, TPS3R, TPA danj atau TPST;
4.pcnghemaian darr/atau pemanfaatan kernbali sampah sebagai sumber daya;
5.peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat daJa.m pengelolaan sampah;
6.pernbinaan terhadap produscn untuk mernbatasi tirnbulan sampah dan mcnggunakan produk danj'atau kemasan yang mudah didaur ulangdandiurai oleh alam;
7.pemblnaan terhadap masyarakat untuk menggunakan barang dan kemasan yang ramah lingkungan;
8.perlindungan Iingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dan pengelolaan sarnpah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas rnetan.
9.fasilltasi pengcmbangan, penerapan dan mekanisme pertanggungjawaban produsen yang diperluas (extended producer responsibility) dan ketcntuan lebib lanjutnya diatur melalui Perturan Walikota; 10.Perlindungan masyarakat dari penggunaan kernasan yang tidak bisa didaur ulang secara alami dan berbahaya bagi kesehatan, dan ketentuan lebih lanjutnya diarur melalui Peraturan Walikota.

(5)Pemcrintah Daerah berkewajiban rnenyediakan sarana clan prasarnna PengelolaanSampah.
1. c.target pcngelolaan sampah:
  1. 1.penurunan jumlah tlmbulan sampah secara bertahap daJarn waktu tertentu; dan
  2. 2.prioritas jenis sampah yang a.kan menjadi target pengurangan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimona dirnaksud pada ayat (l)disuslln dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat,
(3)Penyusunan kcbijakan dan ISlrategi pengelclaan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dan ayat (2) dikoorclinaslknn oleh Satuan I{Clja Perangkat Dacl'ah (SKPD)yang rnenyclenggarakan urusan Pemcrintahnn di bidang kcberslhan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan WaJikota.

4.mensiuerglkan. program pengelolaan sampah dengan program- program Satuan Kerja Perangka; Daerah (SKPD); S. penlngkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan rnasyarakat dalam pengelolaansarnpah yang meliputi antara lain: a) penccgahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidal<mudahdidaur ulang dan/atau terurai oleh alam; b) pengembangan produk danj'atau kemasen yang mudah di daur ulangdan mudah terurai secara aiami; dan c) pcnerapan dan mengcrnbangkan prinaip pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang dalarn pengelolaan srunpah pada sumbemya balk yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6.peningkatan pcran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalampengclolaan sampah, antara lain: a) memfasilitasi pernasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh prosesalarn; b) memfaeilitasi penorapnn tcknologi yang ramah lingkungan; c) Memfosilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan d) mcmfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan menclaur ulang
7.pengurangan timbulan sampah dengan CRrS mengurangi/mengganlikan penggunaan suatu bahan prociuksi, rnengurangij tidak menggunnkan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kernasan yang mudah eli daur ulang atau mudah terurai secara alarni; dan
8.fasilitasi pengernbangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah. DaJam rangka kegiatan daur ulang scbagaimana dimaksud daJam Paw 11, PemerintahKota wajib: DaJam rangka kcgiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan pengawaaan rerhadap produsen yang rnelakukan ueahadan/ateu kegiatan yang menghasilkan produk danj'atau kcmasan produk, antara lain meliputi: B. mendaur ulang sampah secara amnn bagi kesehatan manusia dan Iingkungan: dan

b.roenghasilkan produk dengan mcnggunakan bahan daur ulang.

Pasal 12

Pasal II Pasal JO Dalam rangka kcgiatan pembatasan timbulan sampah, Pcmerintah Oaerah melakukan pernbinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadunj'atau kegintan yang menghasUkan produk uan/atau kernasan produk, antara lain rneliputi:

a.pembinaan, monitoring dan pengawasan dalarn rangka:
1. 1.menggunakan bahan produkst yang scscdlkn mungkln menimbutkan sampan;
2. 2.menghasllkan produk dan Zatau kemaaan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah dtdaur ulang; dan
3. 3.rnelaksanakan program pcmbatasan timbulnn sarnpah sebagai bagian dariusaha darr/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategipengurangan sampah.
b.pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen antara lain mellputi pelaku usaha yang: I. mcnghasilkan produk daa/atau kemasan produk;
1. 2.mengimpor produk darr/utau kemasan produk; dan
2. 3.rnendistribuslkan produk dan/alau kemasan produk. Pengurangan snmpah rnellpuu kegiatan:
a.pernbatasan timbulan sampah;
b.pendauran ulang sampah: dan
c.pernanfaatan kombali sampan. ~ABVI PENYJl:LENGOARAANPENGELOLAAN SAMPAl I Pengelolaan Sampan Rumah Tangga dan Sarnpah Sejenis Sampah RumahTangga

Pasal 9

(2)Penanganan sampah aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pernerintah Kota.
(1)Kegiatan pcnangenan sampah mellpuli kegiatan: B. pemilahan;
1. b.pengumpulan;
2. c.pengangkutan;
3. d.pengolahan; dan
4. e.pemrosesan akhir.

Pasal 16

Paragraf Z Penanganan Sampah Penyusunan porencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampan sebagaimana dlmaksud dalam Pasa! 9 sampai dengan Pasal 14 dikoordlnasfkan oleh Dinas d811 ditetapkan dengan Peraturan WaUkota. PasallS Dalam rangka kegiaian pengurangan sampah, Pemeriruah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan.terhadap produsen yang melakukan usaba dan/arau kegiatan yang menghaailkan produk dan/atau kernasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang rnenunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat .terurai oleh proses alam daa/atau dapat didaur ulang.

Pasal 14

Dalam rangka keglatan pemanfaatan kembali sampah, Pernerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang menghasUkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

s.meruenfaatkan kernbali sampah yang dihasilkannya secara anum bagi kesehatan rnanusia dan lingkungan; <3110
b.menggunakan bahan produksi yang menghasllkan produk dan Zatau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kemball. ,Pasa.113
a.rnernfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
b.memfasilitasi pengembangan desain dan percomohan Iasilitas daur ulang serta tcknologi daur ulang sampan;
c.memlasllltas! pernasaran produk daur ulang;
d.menerapkan dan memfasiLitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
e.mengembangkan kegiatan komunikasi, informast dan edukasi datu- ulang sampan, (II Pcmennwh Daerah wajib mcnyelenggarakan pengangkutan sampah dan menyediakan alat angkut sampah yang aman bag! lingkungan dan keschatan mnnusia.

(2)Penyelenggaraan pengangkutan dan penycdlaan alat angkut sebagaimena dima.ltoud po.dn nyat 1 wajiu mcmcl'\\lhl ketent1.l~n·

Pasal 19

Kegiatanpengumpulan sampah, mellputl:

a.Pemerintah Kota wajib melakukan pengumpulan aampah secara aman bagi keseharan dan lingkungan;
b.Pemerintah Kota wsJib menycdiakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingku ngan;
c.TPS sebagaimana dJmaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria: I. terpilah dikelornpokkan menjadl paling sedlkit 3 (tiga)jenis sampah;
1. 2.luas lokasi dan kapaaitas rnencukupl:
2. 3.mudah diakses;
3. 4.tertutup; dan
4. 5.memlliki jadwal pcngurnpulan dan pengangkutan.
d.Pengeloln kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan Indusrri, kawasankhueus. fasilitas umum, Iasilitas sosial, dan rasilitas lainnya wajib rnenyediakan T,PSsecara Qml.U1bagi kesehatan dan lingkungan;
e.Pemerintab Daerah wajib meiakukan pernblnaan, monitoring dan pengt\wast\natas penyediaan fasiliwR pemilahan sampah oleh pengeloi» kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 18

Kegiatan pcmllahan sampah, meliputi:

a.Setiap orang/badan wajib melakukan pemllahan sampoh secara aman bagi kesehatan dan lingkungan:
b.Pemerintah Kota wajib rnenyediakan fasilitas dan molakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
c.Pengelola kawasan permukiman, kawasan komerslal, kawasan industri, kawasan khusua, fasllltae umurn, Iasilitas eoslal, dan Iaailitas lainnya wajib mcnyedlakan fasilitas pemilahan sampah secara arnan bagi kesehatan dan lingkungan;
d.Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf 0, memenuhi kriteria:
1. 1.dikelompokkan menjadJ paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terditi atas: a) sampan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; b) sampah yang mudah memhuauk; dan c) sampah yang tidak mudah mcmbusuk.
2. 2.dibeti simbol dan label yang monunjukkan jenis sarnpah sebageimana dimaksud pada angka 1; dan
3. 3.bahan, bcntuk, dan warna wadah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…