d.mclaksanakan pengelolaan -sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampan;
r.merufaailitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakatsetempat untuk rnengelola sarnpah: dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agarterdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampan.
b.Strategi Pengelolaan Sampah rneliputi:
L peningkatan pemaharnan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaansarnpah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sarnpah;
2.Peningkatan Kapasitas Pemerin.tah Kota, masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, antara lain:
a) pendidlkan dan pelauhan; b) pembuatan pilot project; c) studl banding dan diseminasi; dan d). ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3.penlngkatan pemanraatan kernbali produk / kemasan hasil daur ulang antara lain:
a) meningkatkan produksi, kualitas dan pemasaran produk daur ulang; b) meningkatkan penggunaan barang darr/atau kernasan yang dapat clidaur ulang dan mudah terural secara alami:
(1)Kcbijakan dan strategi pengurangan sampah sebagalmana dimaksud dalam Pasal7ayat (1) memuat:
B. arah kebijakan pengelolaan sampah antara Jain rneliputi:
1.pengurangan sarnpah pada sumber:
2.pengelelaansampah untuk energi terbarukan dan atou tanpa sampah
3.penanganan sampah di TPS, TPS3R, TPA danj atau TPST;
4.pcnghemaian darr/atau pemanfaatan kernbali sampah sebagai sumber daya;
5.peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat daJa.m pengelolaan sampah;
6.pernbinaan terhadap produscn untuk mernbatasi tirnbulan sampah dan mcnggunakan produk danj'atau kemasan yang mudah didaur ulangdandiurai oleh alam;
7.pemblnaan terhadap masyarakat untuk menggunakan barang dan kemasan yang ramah lingkungan;
8.perlindungan Iingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dan pengelolaan sarnpah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas rnetan.
9.fasilltasi pengcmbangan, penerapan dan mekanisme pertanggungjawaban produsen yang diperluas (extended producer responsibility) dan ketcntuan lebib lanjutnya diatur melalui Perturan Walikota;
10.Perlindungan masyarakat dari penggunaan kernasan yang tidak bisa didaur ulang secara alami dan berbahaya bagi kesehatan, dan ketentuan lebih lanjutnya diarur melalui Peraturan Walikota. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Pcngelolaan Sampah Pasal 8
(5)Pemcrintah Daerah berkewajiban rnenyediakan sarana clan prasarnna PengelolaanSampah.
c.target pcngelolaan sampah:
1.penurunan jumlah tlmbulan sampah secara bertahap daJarn waktu tertentu; dan
2.prioritas jenis sampah yang a.kan menjadi target pengurangan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimona dirnaksud pada ayat (l)disuslln dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat,
(3)Penyusunan kcbijakan dan ISlrategi pengelclaan sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dan ayat (2) dikoorclinaslknn oleh Satuan I{Clja Perangkat Dacl'ah (SKPD)yang rnenyclenggarakan urusan Pemcrintahnn di bidang kcberslhan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan WaJikota.
4.mensiuerglkan. program pengelolaan sampah dengan program- program Satuan Kerja Perangka; Daerah (SKPD);
S. penlngkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan rnasyarakat dalam pengelolaansarnpah yang meliputi antara lain: a) penccgahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidal<mudahdidaur ulang dan/atau terurai oleh alam; b) pengembangan produk danj'atau kemasen yang mudah di daur ulangdan mudah terurai secara aiami; dan c) pcnerapan dan mengcrnbangkan prinaip pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang dalarn pengelolaan srunpah pada sumbemya balk yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6.peningkatan pcran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalampengclolaan sampah, antara lain:
a) memfasilitasi pernasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh prosesalarn; b) memfaeilitasi penorapnn tcknologi yang ramah lingkungan; c) Memfosilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan d) mcmfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan menclaur ulang
7.pengurangan timbulan sampah dengan CRrS mengurangi/mengganlikan penggunaan suatu bahan prociuksi, rnengurangij tidak menggunnkan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kernasan yang mudah eli daur ulang atau mudah terurai secara alarni; dan
8.fasilitasi pengernbangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
DaJam rangka kegiatan daur ulang scbagaimana dimaksud daJam Paw 11, PemerintahKota wajib: DaJam rangka kcgiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan pengawaaan rerhadap produsen yang rnelakukan ueahadan/ateu kegiatan yang menghasilkan produk danj'atau kcmasan produk, antara lain meliputi: B. mendaur ulang sampah secara amnn bagi kesehatan manusia dan Iingkungan: dan
b.roenghasilkan produk dengan mcnggunakan bahan daur ulang.