DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palembang pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; penyertaan modal daerah dan penerimaan hibah dari Pemerintah Kota; tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah; pengawasan; serta penetapan dan penggunaan laba.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Palembang Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;
b.bahwa dikarenakan keberadaan Pasar 7 Ulu yang saat ini sudah tidak ada lagi dan telah dialihfungsikan sebagai taman serta Pasar Cinde yang tanahnya merupakan hak milik sekaligus tercatat sebagai barang inventaris Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka perlu dilakukan penarikan aset berupa tanah kedua pasar tersebut dari penyertaan modal Pemerintah Kota kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya; Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan pasar perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota berupa aset Pasar Tradisional Yada di Kecamatan Kalidoni kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya; WALIKOTAPALEMBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYERTAANMODALPEMERINTAHKOTAPALEMBANGPADA PERUSAHAANDAERAHPASARPALEMBANGJAYA TENTANG NOMOR ~ TAHUN2016 PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG WALIKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN BABI . Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHKOTA PALEMBANGPADA PERUSAHAANDAERAH PASARPALEMBANGJAYA MEMUTUSKAN: WALIKOTAPALEMBANG, DAN DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama
1. 8.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 23);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaI Nomor 5533);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6); 2

(2)Penambahan .

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 144.263.717.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). BABIII PENYERTAANMODALDAERAHDAN PENERIMAANHIBAHDAR!PEMERINTAHKOTA
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Daerah serta menunjang pendapatan asli daerah dan pertumbahan ekonomi nasional.
(1)Maksud Pemerintah Kota melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah PD. Pasar adalah untuk membantu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Daerah.

Pasal 2

BABII MAKSUDDANTUJUAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang yang melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang se1anjutnya disebut APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8.Hibah adalah Pemberian bantuan uang/ barang atau jasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 1

(2)Pejabat .
(1)Walikota berwenang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan operasional PD. Pasar, dan untuk maksud tersebut Walikota dapat menunjuk auditor independen apabila diperlukan. BABV PENGAWASAN Pasal 6
(3)Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada PD. Pasar dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
(1)Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. Pasar dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
(2)Pemerintah Kota bertindak sebagai pendiri dalam pembentukan PD. Pasar.

Pasal 5

BABIV TATACARAPELAKSANAANPENYERTAANMODALDAERAH Pasal 4

(1)Aset Pemerintah Kota yang dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pencatatannya dipisahkan dari aset Pemerintah Kota.
(2)Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota berupa aset Pasar Tradisional Yada di Kecamatan Kalidoni kepada PD. Pasar sebesar Rp. 1.642.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 setelah diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 145.905.717.000,- (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
(4)Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada PD. Pasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 setelah dikurangi tanah eks. Pasar 7 Ulu dengan nilai sebesar Rp. 2.168.000.000,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan tanah Pasar Cinde seluas 7.614 m2 dengan nilai Rp. 20.117.000.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 123.620.717.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2/PLG/2014) HAROBIN MASTOFA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2016 NOMOR ~ Diundangkan di Palembang pada tanggal ell, Sb!1iett6~0 16 SEKRETARISDAERAH KOTA PALEMBANG HARNOJOYO Ditetapkan di Palembang pad a tanggal ~ SEVfEH8£(L 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Pasal 8
(1)Penentuan bagi hasil untuk Pemerintah Kota atas Penyertaan Modal diatur sesuai dengan ketenruan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
(2)Bagi hasil sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan setelah adanya audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Pasal 7

(2)Pejabat berwenang yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Kota sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah kepada PD. Pasar, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala. 5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…