DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup RPJMD, Sistematika, pengendalian dan eveluasi, perubahan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah T a h u n 2018-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I dan Kotapraja di Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 73, Tambahein Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunsm J a n g k a Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, Serta Tata C a r a Perubahan Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 1928); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA PALEMBANG dan WALIKOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Walikota adalah Walikota Palembang.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Indikator Kineija adalah alat u k u r spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari u n s u r masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
7.I s u
7.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang h a m s diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
8.Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
9.Misi adalah r u m u s a n u m u m mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanalcan untuk mewujudkan visi.
10.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11.Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat R P J P N adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional u n t u k periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat R P J P D adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah T a h u n 2018-2023 yang selanjutnya disingkat R P J M D adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaein Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang.
19.Sasaran Strategis adalah hasil yang a k a n dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam r u m u s a n yang lebih spesifik, terukur, dalam k u r u n w a k t u yang lebih pendek dari tujuan.
20.Strategi Pembangunan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 2 1 . Tujuan 2 1 . Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
22.Visi adalah rumusan u m u m mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Pasal 2

(1)R P J M D merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan b, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)R P J M D menjadi pedoman dalam pen5aisunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
(3)R P J M D berpedoman pada R P J P D dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.R P J M D Provinsi Sumatera Selatan;
2. b.RTRW; dan
3. c.R P J M D Kabupaten/Kota sekitar. B A B III SISTEMATIKA R P J M D

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD meliputi :
1. a.B A B I : Pendahuluan;
2. b.B A B I I : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.B A B I I I : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.B A B IV : Permasalahan dan I s u Strategis Daerah;
5. e.B A B V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.B A B V I : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g- B A B V I I : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
7. h.B A B VIII : Kinerja Penyelenggaraan Peemrintahan Daerah;
8. i.B A B I X : Penutup.
(2)R P J M D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

R P J M D merupakan pedoman dalam penyelen^araan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pasal 5

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan R P J M D .
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil R P J M D .
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. B A B V PERUBAHAN R P J M D

Pasal 6

(1)Perubahan R P J M D dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota. B A B V I

Pasal 7

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan R K P D berpedoman pada R P J P D , Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Palembang.
(2)R K P D B A B V I I

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. Ditetapkan di Palembang Pada tanggal/^TVIaret 2019 WALIKOTA PALEMBANG, HARNOJOYO Diundangkan di Palembang Pada tanggal/|TV[aret 2019 S E K R E T A R I S D A E R A H J i O T A PALEMBANG,•ETARIS D A E R A H J i O l HAROBIN MASTOFA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 3 NOMOR R E G I S T E R PERATURAN D A E R A H KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN: C < ? - ^9-

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…