DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan dan keanggotaan, suarat pengurus, pembentukan panitia dan tata cara pemilihan pengurus, pengesahan dan masa bhakti pengurus, pergantian pengurus antar waktu, hubungan kerja, pendanaan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaralcatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 T a h u n 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahein;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Pferaturan
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 T a h u n 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 T a h u n 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 569); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PEMBENTUKAN L E M B A G A PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang.
2.Dinas Pemberdayaem Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas PPPAPM adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
3.Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai u n s u r Perangkat Daerah.
4.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
5.L u r a h adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6.Masyarakat adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal dalam satu kelurahan.
7.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam mensimpung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8.Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Palembang.
9.Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10.Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
11.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan u m u m , dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. B A B I I . B A B I I PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Di Kelurahan dapat dibentuk LPMK.
(2)Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa Masyarakat dan / atau prakarsa Masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kota melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Pengurus LPMK dipilih secara demokratis yang berasal dari anggota Masyarakat dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat B A B I I I K E D U D U K A N

Pasal 4

(1)LPMK berkedudukan di Kelurahan.
(2)LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan. B A B IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)LPMK bertugas:
1. a.melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
2. b.ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. c.meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestEirikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu KPM, B A B V KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1)Pengurus LPMK terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. e.bidang sesuai kebutuhan.
(2)Keputusan lebih lanjut mengenai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3)Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(4)Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secsira berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(5)Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan pada LPMK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penemggungjawab LPMK.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 9, Ketua mempunyai fungsi:

a.melaksanakan koordinasi terhadap seksi;
b.memimpin dan mengedalikan semua kegiatan LPMK;
c.membina KPM sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis

Pasal 11

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…