DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Titra Musi Palembang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud tujuan; penyertaan modal; pelaksanaan penyertaan modal; pertanggungjawaban dan kewajiban; pengawasan; serta kontribusi pendapatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Titra Musi Palembang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Jndonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907); PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG NOMOR '? TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHANPENYERTMNMODALDAERAHPADA PERUSAHAANDAERAHAIR MlNUMTIRTAMUS!PALEMBANG DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA WALIKOTAPJ\LEMBANG, WALSKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang
8.Kas Umum.... ..... ..... ~N Dalarn Peraruran Dacrah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Palembang,
2.Pcmerintah Kota adalah Perncrintah Kota Palernbang.
3.Pemerintah adalah Pernerintah Pusat dalam hal ini yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4.Walikota adalah Walikota Palcmbang.
5.Perusahaan Dacrah Air Minum yang selanjutnya disingkal POAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palcmbang,
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang scmula mcrupakan kekayaan yang tidak dipisahkan rnenjadi kckayaan yang dipisahkan untuk dipcrhirungkan sebagaimodal pada POAMTirta Musi Palembang
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas danj atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelernbagaan, manajcmen, kcuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalarn kcsatuan yang utuh unruk rnelaksanakan peyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Pasal 1

BAS I KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENYh:RTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG MEMUTUSKAN: WALlKOTAPALEMBANG dan DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKOTAPALEMBANG Dengan Persetujuan Ber sama

5.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 rentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor '18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Ilibah dan Pemerintah Pusat Kepada Pcmcrintah Daerah, dan Pcnyertaan Modal Pcmerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalarn Rangka Penyelesaian Hutaug Perusahaan Dacrah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
7.Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penarnbahan Penyerlaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang [Lembaran Daerah Kota PaiembangTahun 2013 Nomor 10); BABIV ~~

(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)! dianggarkan dalam APBD yang sumber dananya berasal dan penerimaan dalam negeri dan APBD. (I) Modal berupa aset yang telah disertakan Pemerintah Kota pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2014 scbesar Rp. 162.163.045.942,62 (seratus enarn puluh dun milyar scratus enam puluh liga juta cmpat puluh lima ribu sembillln rarus ernpat puluh dua rupiah enam puluh dua sen).
(2)Penambahan pcnyertaan modal Pemerintah Kota pad a POAM pada Tahun 2016 sampai dengan Tnhun 2020 bcrupa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang bcrsumber dari penerimaan dalarn ncgeri yang digunakan untuk pelaksanaan pengernbangan SPAM terntama untuk pcnyediaan air minum bagi MBR. Pasa13 BABlll PENYERTAAN MODAL
(2)Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk rnenyediakan air bersih serta memberikan kontribusi dalarn bentuk Pendapatan Asli Dacrah.
(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah olch Pemerintah Kota adalah guna mernbantu percepatan pembangunan peningkatan dan pcngembangan SPAM PDAM.

Pasal 2

BABII MAKSUD TU,JUAN 12. 11. 10. 9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyirnpanan uang daerah yang ditenlukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara yang selanjutnya disingkat APBNadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Palembang. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara finansial sehingga perlu mendapaLkan perhatian dari Pcmerintah untuk memcnuhi kebutuhan dasarnya akan akses air minurn, dengan kritcria daya terpasang listrik maksirnal 1300 VA. Barang Milik Dacrah adalah semua barang yang dibcli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari pcrolchan lainnya yang sah. 8.

d.tanggaJ... ..... .... ~
a.sclesainya tahapan peketjaan Sambungan Rumah dan berfungsi baik sebagaimana disyaratkan pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
b.adanya veriftkasi laporan alas penyelesaian pekerjaan sebagairnana tersebut di atas dari Satuan Kerja Pcrangkal Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5;
c.PDAM atau pejabat yang ditunjuk akan mcngajukan Surat Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal kcpada Walikota, dengan melampirkan laporan hasil verifikasi sebagairnana dirnaksud di atas; Pcnyaluran Penyertaan Modal Dacrah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PDAM, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut Pasal 6 Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Walikota akan mcnunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi danj atau pengawasan, PasaJ 5 BABrv PELAKSANAANPENYERTAANMODAL Pasal 4 Mekanisme pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan dengan tahapan sebagai bcrikut:
a.tahun 2016 disertakan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 [satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pcmasangan 500 (lima ratus) sambungan baru bagi MBR;
b.tahun 2017 disertakan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu rnilyar lima ratus juta rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 500 (lima ratus) sambungan baru bagi MBR;
c.tahun 2018 disertakan dana scbesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 2000 (dua ribu) sambungan baru bagi MBR;
d.tahun 2019 disertakan dana sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk pcngembangan SPAM bcrupa pemasangan 3000 (tiga ribu) sambungan baru bagi MBR;
e.tahun 2020 disertakan dana sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 3000 (tiga ribu) sambungan baru bagi MBR
f.Penyertaan Modal Daerah untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan sambungan baru bagi MBR disesuaikan dengan transfer dari Pemerintah ke Pcmerintah Kota.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Walikola akan melakukan pcngawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(1)PDAMwajib mcnyampaikan laporan pcrtanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2)POAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Walikota.
(3)POAM wajib rnernbanru upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta mcnyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guns kelancaran penyaluron Penyertaan Modal Daerah ini.

Pasal 9

BABV PERTANGGUNGJAWABANOANKEWAJIBAN Pa!lal8 Tala cara penganggaran atas Penyertaan Modal Oacrah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) berpedoman pad a Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tcntang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pernerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pernerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Oalam Rangka Penyelesaian Hutang Pcrusahaan Oaerah Air Minum Kcpada Pcmcrinlah Pusat Secara Non Kas.

(2)Hibah sebagaimana dimaksuo pad a ayat (1) dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada POAM pada APBD Pcrubahan Tahun Anggaran 2016 setelah ditctapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada POAM.

Pasal 7

(1)Dalarn rangka pcnyclesaian piutang negara pada POAM tahun 2016 sebesar Rp. 189.197.258.258,63 [seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puJuh dclapan ribu dua ratus lima puJuh delapan rupiah enam puluh tiga sen) telah ditetapkan dalam APBN Pcrubahan Tahun Anggaran 2016 hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota.
1. d.tanggal terakhir penarikan dana hibah Pemerintah Kota kepada Pemcrintah sarna dengan tanggal pcnutupan yaitu tanggal 30 Juni 2020 atau pada tanggal lain yang disctujui kemudian oleh Pemerintah. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVfNSI SUMA'l'ERA SELATAN: ( '? jPJ.G/)oIIo) IIAROSIN MASTOFA LEMBl\RAN DAERAH KOTA PALEMBANG Tl\HUN 2016 NOMOR ~ Oiundangkan di Palernbang pada tanggat ~e6i::.>rob'U' c90\,G SEKRETARlS DAERAH KOTl\ PALEMBANG, HARNOJOYO Ditctapkan i Palcmbang pada tanggi ~JQ Oc.f'oobt-112016 WALIKOTA ALEMBANG, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran Daerah Kota Palembang. Peraruran Daerah ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. Pasa! 12 BAD VIlI PENUTUP Dalarn hal tcrdapat laba atas hasil usaha POAM maka POAM wajib memberikan konrribusi kepada Pernerintah Kota, sebagai bagian pendapatan asli daerah sesuai ketenruan peraturan perundang- undangan,

Pasal 11

BAB VII KONTRIBUSI PENOAPATAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…