DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palembang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dan DEWAN PERWAKILAN RAl<YAT DAERAH KOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bersarna

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kcdua Atas Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2U06 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangun Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310); Menetapkan

c.loin-lainp~ndapatan".1 Rp. 1.945.319.518.000,00 (Satll niliun sernbilan ratus crnpat puluh lima miliar tiga rarus scrnbilan bclas juta lima rarus dclapan belas ribu rupiah)
b.dana pcrimbangan sejurnlah

(1)Pendapatan Dacrah scbagairnana dimaksud dalurn Pasal 2 tcrdiri dari:
1. a.pendapatan asli dacrah scjumlah Rp. 894.010.465.678,80 (Delapan Talus scmbilan puluh ernpat miliar sepuluh jura ernpat rarus cnam puluh lima ribu enarn ratus rujuh puluh dclapan rupiah koma delapan nol)

Pasal 3

NIHIl.Sisa Lcbih Pcmbiayaan Anggaran Tahun Berkcnaan Rp. Pembiayaan Netto (Rp. 42.496.283.455,08) (Empar puluh dua miliar crnpat ratus sernbi Ian puluh cnam juta dua rarus dclapan puluh riga ribu cmpai ratus lima puluh lima rupiah korna nul dclapan] Rp. 59.496.283.'155,08 ( ) (Lima puluh sernbilan rniliar crnpat ratus scrnbilan puluh cn<UT1 jura dua ratus dclapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah kuma nol dclapan]

2.Pengcluaran Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas miliar rupiah)
1.Pencrimaan

c.Pembiayaan Daerah: Rp. 42.496.283.455,08 (Empat puluh dua miliar empat rat us sernbilan puluh cnam jura dua ratus delapan puluh tiga ribu cmpat ratus lima puluh lima rupiah korna nol delapan] Surplus Rp. 3.111.304.599.'190,49 ( - ) (Tiga rriliun seraius scbclas miliar tiga ratus ernpat juta lima ratus sembilan puluh scmbilan ribu crnpat ratus scmbilan puluh rupiah komll empat sembilan)
b.Belanja Daerah delapan nuus... Rp. 1.292.124.896.000,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua rniliar seratus dua puluh empat jute Rp. 223.831.499.000,00 (Dua ratus dua puluh riga miliar dclapan ratus tiga puluh sat.u juta ernpat ratus sembi Ian puluh sembilan ribu rupiah)
b.dana alokasi urnurn sejurnlah
a.dana bagi hasil pajakj bukan pajak sejurnlah

(3)Dana perirnbangan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: Rp. 141.490.445.558,00 [Seratus cmpar puluh satu miliar empat ratus scmbilan puluh juta ernpat ratus cmpat puluh lima ribu lima raius lima puluh delapan rupiah)
1. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
2. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 49.300.000.000,00 (Empat puluh sernbilan miliar tiga rarus juta rupiah) Rp. 101.207.504.048,80 (Seratus satu rniliar dua raius rujuh juta lima rarus cmpat ribu empat puluh dclapan rupiah kuma dclapan nol) Rp. 602.012.516.072,00 (Enam ratus dun rniliar dun belas juta lima ratus cnam belas ribu iujuh puluh dua rupiah)
3. b.rctribusl dacrah scjumlah
4. a.pajak daerah sejumlah Rp. 314.470.899.266,77 (Tiga ratus cmpat belas miliar cmpat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sernhilan puluh sembilan ribu dua ratus enarn puluh enam rupiah koma tujuh tujuh)
(2)Peridapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tcrdiri dari jcnis pcndapatan:
1. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah scjumlah
2. b.bclanja langsung ... Rp. 1.521.777.461.467,15 (Satu lriliun lima ratus dua puluh satu miliar rujuh ratus tujuh puluh tujuh juta ernpai ratus cnam puluh satu ribu ernpat ratus cnam puluh tujuh rupiah korna satu lima)
(1)Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tcrdiri dari:
1. a.belanja tidak langsung sejurnlah Rp. Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus jura rupiah) Rp. 281.470.899.266,77 (Dua ratus delapan puluh saru miliar cmpat ratus tujuh puluh juta delapan ratus scmbilan puluh scmbilan ribu dua ratus enarn puluh cnarn rupiah koma tujuh rujuh) Rp. Rp. 25.500.000.000,00 (Dun puluh lima miliar lima ratus jura rupiah) Pasal 4
2. e.bantuan keuangan dan provinsi atau dari pemerintuh daerah lairmnya scjumlah
3. d.dana penyesuaian dan otonorni khusus sejumlah
4. c.dana bagi hasil pajak dari provinsi scjurnlah
5. b.dana darurat scjurnlah
6. a.hibah sejumlah
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pcndapatan: Rp. 429.363.123.000,00 [Ernpat ratus dua puluh scmbilan miliar tiga ratus cnam puluh riga juta seratus dun puluh tiga ribu rupiah) delapan ranis sembilan puluh cnam ribu rupiah)
1. c.dana alokasi khusus sejumlah puluhtigaribu ... Rp. 90.517.053.493,44 (Sembilan puluh miliar lima ratus iujuh belas juta lima dimaksud pacta ayat (1) huruf b Rp. 3.000.000.000,00 (-riga miliar rupiah) Rp. 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus [uta rupiah) Rp.
(3)Belanja Langsung sebagaimana terdiri dari jcnis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah h.belanja tidal< tcrduga sejurnlah
2. g.bclanja bantuan keuangan sejumlah
3. f.belanja bagi basil sejumlah
4. e.belanja banruan sosial sejurnlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Rp, 44.265.713.500,00 (Empat puluh cmpat miliar dua ratus enarn puluh lima jura tujuh ratus tiga belas ribu lima rarus rupiah) Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) Rp. 4.112.500.000,00 (Empat miliar seratus dua belas juta lima rarus ribu rupiah) Rp. 1.453.199.247.967,15 (Satu triliun empat ratus lima puluh tiga mitiar serarus sembilan puluh sernbilan juta dua ratus cmpat puluh tujuh ribu sembi Ian ratus enarn puluh tujuh rupiah korna satu lima)
5. d.belanja hibah sejurnlah
6. c.belanja subsidi sejurnlah
7. b.belanja bunga scjumlah
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana huruf a tcrdiri dari jenis helanja:
1. a.belanja pegawai scjurnlah dimaksud pacta ayat (I) Rp. 1.589.527.138.023,34 (Salu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ranis dua puluh tujuh jura seratus tiga puluh delapan ribu dua puluh uga rupiah koma tiga empaL)
2. b.belanja langsung sejurnlah
3. b.penyertaan modal.i.
(3)Pcngeluaran scbagaimana dirnaksud pad a ayat (I) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.pernbcntukan dana cadangan sejumlah Rp. -
2. b.penerimaan pinjaman daerah Rp.-
3. c.penerimaan kembali pernbcrian pinjaman sejurnlah Rp. -
4. d.penerirnaan piutang daerah sejurnlah Rp. - anggaran tahun anggaran sebclumnya Rp. 17.000.000.000,00 [Tujuh betas miliar rupiah)
(2)Penerimaan sebagal mana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.sisa lebih perhitungan (SILPA)sejumlah Rp. 59.496.283.455,08 (Lima puluh sembilan miliar cmpat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu cmpaL ratus lima puluh lima rupiah koma not delapan]
2. b.pengeluaran sejurnlah Rp. 17.000.000.000,00 [Tujuh bclas miliar rupiah)
3. a.penerimaan sejumlah
(1)Pcmbiayaan Oaerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

Pasal 5

Rp. 731.538.307.588,04 [Tujuh Hilus riga puluh satu miliar lima rarus tiga puluh dclapan juta riga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma nol ernpar]

c.belanja modal scjumlah
b.belanja barang dan jasa sejumlahRp. 767.471.776.941,86 [Tujuh ratus cnarn puluh tujuh miliar ernpat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus rujuh puluh enam ribu sembilan ratus cmpat puluh satu rupiah koma delapan enam) puluh tiga ribu ernpat ratus sembilan puluh tiga rupiah korna ernpat cmpat)
1. 2.Lampiran 11... Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian ridak terpisahkan dan Peraruran Daerah ini, yang terdiri dari: J. Larnpiran I Ringkasan APBD;

Pasal 8

(3)Pcngeluaran kcadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayai (1), termasuk bclanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai bcrikut:
1. a.program dan kegiaian pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya bclurn rersedia dalam lahul) anggaran bcrjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan rncnimbulkan kerugian yang lebih bcsar bagi Pemcrintah Kota dan masyarakat.
(2)Keadaan darurai scbagaimana dimaksud pada ayat (I), sckurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai bcrikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pcmcrintah Kota dan tidak dapat diprcdiksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan tcrjadi secara berulang;
3. c.bcrada di luar kendali dan pcngaruh Pemerintah Kota; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan olch kcadaan darurat
(1)Dalam Keadaan Dllrurat, Pemerintah Kota dapat mclakukan pengeluaran yang belum tcrscdia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dcngan mcnggunakan bclanja tidak lerduga.

Pasal 7

Penyertaan modal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b, tcrdiri dari: Bank Strrnsel Babel sebesar Rp. 6.000.000.000,00 [Enam miliar rupiah)

Pasal 6

Rp. 53.496.283.455,08 (Lima puluh tiga rniliar ernpat ratus scmbilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu cmpat ratus lima puluh lima rupial) koma nol dcJapan)

c.pembayaran pokok hutang sejurnlah Rp. 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah)
b.penycrtaan modal (invcstasi) pcmcrintah dacrah sejumlah HAROBIN MUSTOFA . LEMBARAN DA~RAH KOTA PALE:\1BA:\G TAHUN 2016 NO:v!OI< 1- Diundangkan di Palembang , pada tanggal ~O Ot.Stmb~r ~b Sr~KRF:TARlSDAERAH [(OTA PALEMHP..NU. HARNO,IOYO Ditecapkan di Palcmbang pada tanggal 10 Dl.Serobe.r2016 'VALIKOTA~L'M"ANG. Peraturan lJaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kola Palembang.

Pasal 10

Walikora menetapkan Peraturan Walikota rcruang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelalcsanaan APBD.

Pasal 9

2.Larnpiran II Ringkasan APBD rncnurut Un.1S<1l1 Pernerintahun Daerah dan Organisasi;
3.l.ampiran 111 Rincian /\PBD menu rut Urusan Pemcrintahan Dacrah , Organisasi, Pcqdapatan, Belanja dan Pernbiayaan;
4.Larnpiran IV Rckapitulasi Belanja menurui Urusan Pernerintahan Dacrah, Organisasi, Program dan I<egiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Bclanja Daerah Untuk Kcsclarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dacrah, dan Fungsi dalarn Kerangka Pcngelolaan Kcuangan Negara;
6.Lampiran VI Dafmr Jumlah fegnwai per Golongan dan per,Jabatan;
7.Larnpiran VTIDaftar Piutang lDaerah;
8.I.arnpiran VIIIDaltar Penycrllan Modal (Iuvestasi) Dacrah:
9.Larnpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Temp Daerah;
10.Larnpiran X Daftar p('rkira<\n penarnbahan dan pcngurangan asset lainnya; I
11.Larnpiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan rahun anggaran sebelumnya yang belum disclcsaikan dan dianggarkan kernbali dalam tahun a~ggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana caflangan daerah; uan
13.Larnpiran XIII Daftar pinjaman dacrah dan obligasi daerah.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…