Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2022
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Menetapkan:
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG dan WALIKOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dirincikan sebagai berikut:
delap _ an puluh miliar sembilan ratus tiga puluh se1:1 b1lan JUta �1ga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus hma puluh hma rupiah empat puluh empat sen); . . . .
a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp173.991.624.736,32 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen); b) realisasi sebesar Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen); c) Kurang dari anggaran minus Rpl 17.777.230.665,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
a) Anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah); b) realisasi sebesar Rp6.954.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah); c) realisasi...... • c) realisasi pengeluaran kurang dari anggaran minus Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp166.791.624. 736,32 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen); b) realisasi sebesar Rp49.260.394.071,32 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen); c) kurang dari anggaran minus Rpl 17.531.230.665,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dirincikan sebagai berikut:
Yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dirincikan sebagai berikut:
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dirincikan sebagai berikut:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dirincikan sebagai berikut:
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dirincikan sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.
Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : laba/rugi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah !Ill.
Membuka PDF…