DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit menular yang timbulnya mendadak secara cepat dalam waktu relatif singkat yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya. Kota Palu merupakan Daerah yang selalu terjadi penyakit Demam Berdarah Dengue yang kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi kasus Demam Berdarah Dengue adalah melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti dan nyamuk Aedes Albopictus pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Palu merupakan Daerah yang selalu terjadi penyakit Demam Berdarah Dengue yang kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa;
c.bahwa salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi kasus Demam Berdarah Dengue adalah melalui pengendalian perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti dan nyamuk Aedes Albopictus pada seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan memberantas nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Palu.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Palu.
5.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit Demam Berdarah Dengue dengan cara melakukan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus.
6.Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus.
7.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang bermakna secara epidemiologis di wilayah Kota Palu.
8.Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya di singkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Aibopictus.
9.3 M adalah kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air bersih dan mengubur barang yang tidak terpakai/barang bekas.
10.3 M plus adalah kegiatan 3 M ditambah pencegahan gigitan nyamuk, pengurangan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk penular penyakit DBD.
11.Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus oleh petugas kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya jentik nyamuk pada tatanan masyarakat.
12.Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat.
13.Jentik Nyamuk adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
14.Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/ organisasi/ perusahaan swasta dan Pemerintah yang ada di Daerah Kota Palu.
15.Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
16.Penyelidikan Epidemiologi DBD merupakan kegiatan pencarian penderita atau suspect DBD lainnya dan pemeriksaan jentik ditempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter.
17.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat di Kota Palu.
18.Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengendalian DBD;
b.kerja sama;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembiayaan;
f.sanksi administratif;
g.penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB III

PENGENDALIAN DBD

Pasal 3

Pencegahan DBD dapat dilakukan melalui upaya:

a.promosi kesehatan;
b.PSN 3 M Plus;
c.PJB; dan
d.Surveilans.

Pasal 4

(1)Promosi kesehatan adalah upaya pencegahan DBD yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 5

(1)Kegiatan PSN 3 M Plus dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan paling singkat 1(satu) minggu sekali.
(2)Pemutusan siklus hidup nyamuk penular DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggung jawab atau pimpinan tempat kerja.

Pasal 6

(1)PJB wajib dilakukan oleh:
1. a.Jumantik, yang bertugas setiap minggu dengan target pemeriksaan di semua rumah sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya; dan
2. b.Petugas kesehatan/ petugas puskesmas, yang bertugas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan target pemeriksaan 100 (seratus) rumah di setiap kelurahan yang dipilih secara sampling.
(2)Pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mencatatnya di kartu jentik.
2. b.memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat; dan
3. c.melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Lurah dan Camat.
(3)Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk disetiap Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 7

(1)Surveilans, terdiri dari:
1. a.Surveilans aktif Rumah Sakit, dan;
2. b.Surveilans berbasis masyarakat .
(2)Surveilans aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan ke SKPD dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap suspect atau penderita DBD yang dirawat.
(3)Surveilans berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban masyarakat atau Jumantik untuk melaporkan kepada petugas kesehatan di Kelurahan/ Puskesmas pembantu/ Puskesmas apabila menemukan suspect dan/atau penderita DBD dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penduduk.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan DBD.
(2)Penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 7 (tujuh) tatanan meliputi:
1. a.pemukiman;
2. b.institusi pendidikan ;
3. c.tempat kerja ;
4. d.tempat umum ;
5. e.tempat pengelolaan makanan ;
6. f.sarana olahraga ; dan
7. g.sarana kesehatan .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan 7 (tujuh) tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Penanggulangan DBD dapat dilakukan melalui upaya:

a.penyelidikan epidemiologi;
b.penanggulangan fokus;
c.pengasapan/fogging; dan
d.larvasidasi.

Pasal 10

(1)Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan pelacakan suspect atau penderita DBD.
(2)Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan/ petugas Puskesmas.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…