DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan, penanggulangan, kewajiban dan larangan, Komisi Penanggulangan AIDS, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa stigmatisasi, diskriminasi, penganiayaan dan penyiksaan terhadap orang dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome harus mendapatkan perlakuan Hak Asasi Manusia yang sama menurut hukum; SALINAN
c.bahwa upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Palu.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7.Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
8.Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resiko akibat HIV/AIDS pada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
9.Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang lanjut usia, dewasa, remaja, anak-anak, balita, dan bayi yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala.
10.Orang Hidup Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12.Kelompok Rentan Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadapan penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (PSK), pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan, anak jalanan, pengguna Napza suntik, pasangan pengguna Napza suntik yang tidak menggunakan Napza suntik.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli/klien.
15.Pendamping ODHA adalah seseorang yang sudah mendapatkan pelatihan kelompok dukungan sebaya yang bertugas mendampingi ODHA untuk memberikan dukungan bimbingan agar ODHA tetap hidup tentram tidak stress, mau minum obat seumur hidupnya bila telah divonis memenuhi syarat minum obat.
16.Penjangkau adalah seseorang yang telah mendapatkan pelatihan kelompok dukungan sebaya yang bertugas menjangkau kelompok populasi kunci (WPS dan pelanggannya, waria, LSL, penasun dan pasangannya) agar mau melakukan konseling dan tes sukarela HIV.
17.Manajer Kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
18.Infeksi Menular Seks yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit- penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
19.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
20.Perawatan dan Pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
21.Dukungan adalah upaya-upaya baik sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS yang lebih baik lagi.
22.Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
23.Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
24.Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
25.Persetujuan Tindakan Medis (Informed conscent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
26.Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah tes darah yang dilakukan secara sukarela atas kesadarannya sendiri untuk memastikan apakah seseorang sudah positif HIV atau tidak dimana sebelumnya tidak melakukan konseling (konseling pre tes) yang dilanjutkan dengan konseling pos tes.
27.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
28.Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
29.Obat Infeksi Opportunistik adalah obat-obatan yang di berikan kepada ODHA yang mengalami infeksi disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuhnya.
30.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
31.Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disingkat KPA Kota adalah komisi yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu.
32.Pengguna NAPZA Suntik adalah setiap orang yang menggunakan nakotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 2

(1)Kegiatan Promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(2)Kegiatan Promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta upaya perubahan sikap dan perilaku.
(3)Kegiatan Promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dunia usaha, Lembaga Pendidikan Formal dan Non formal.

Pasal 3

(1)Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang meliputi:
1. a.pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/berisiko tinggi.
2. b.melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik dan berkesinambungan.
3. c.melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan hidup dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan Napza melalui lembaga pendidikan.
4. d.melaksanakan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu dan berkala di tempat perilaku berisiko tinggi.
5. e.mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada populasi kunci.
6. f.melaksanakan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf/petugas dan pekerjanya serta pasien lain.
7. g.melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, produk darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.
8. h.melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku.
9. i.memfasilitasi pengembangan penatalaksanaan pelayanan untuk program PMTCT, termasuk pengembangan sumber daya manusianya.
10. j.memfasilitasi tersedianya jarum suntik steril untuk mendukung program harm reduction termasuk program metadhone di kalangan Pengguna Napza Suntik.
11. k.menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk:
1. a.surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan surveilans perilaku;
2. b.melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan;
3. c.mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
4. d.mengembangkan penggunaan alat pencegah dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi.

Pasal 4

(1)Kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasca testing.
(2)Kegiatan tes HIV dilakukan proses:
1. a.Tes HIV dilakukan di laboratorium milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang ditunjuk;
2. b.Prosedur untuk mendiagnosis infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan diberikan kewenangan melakukan mandatory test HIV dengan tetap menganut prinsip merahasiakan status yang bersangkutan; dan
4. d.Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali:
  1. 1.jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
  2. 2.jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
  3. 3.jika membahayakan orang lain status HIV seseorang dapat dibuka;
  4. 4.jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan di mana orang dengan HIV/AIDS tersebut dirawat;
5. e.Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama, bila:
  1. 1.ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksual dan/atau pengguna alat suntik bersama;
  2. 2.tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama;
  3. 3.ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
  4. 4.untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.
6. f.Setiap unit pelayanan kesehatan termasuk praktek mandiri melaksanakan konseling dan tes atas inisiatif petugas, apabila hasil wawancara dan/atau pemeriksaan awal pasien tersebut patut diduga terinfeksi HIV dan IMS.

BAB III

PENANGGULANGAN

Pasal 5

(1)Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan.
(2)Pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV;
2. b.setiap ODHA dan OHIDHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
3. c.perawatan terhadap penderita HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia; dan/atau
4. d.seluruh pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi HIV tanpa diskriminasi.

Pasal 6

(1)Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
1. a.berbasis klinik; dan
2. b.berbasis keluarga, pendekatan agama dan dukungan masyarakat.
(2)Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
(3)Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, pendekatan agama dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa:
1. a.pendukung pengobatan;
2. b.pengadaan obat anti retroviral;
3. c.pengadaan obat anti infeksi opportunistik;
4. d.Obat pencegahan infeksi opportunistik; dan
5. e.pengadaan obat infeksi menular seksual (IMS).
(2)Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
(2)Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, wajib membuat program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang terintegrasi kedalam program kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
(2)Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, alat cukur dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain, wajib menggunakan peralatan yang steril.

Pasal 10

(1)Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/ organ/ jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan umum.
(2)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilakukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
(3)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV/AIDS.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…