DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palu

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2019 berjumlah Rp1.302.506.070.283,25.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.302.506.070.283,25 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.302.506.070.283,25 2. Belanja Daerah Rp. 1.405.502.289.380,06 Defisit (Rp. 102.996.219.096,81) 3. Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 102.996.219.096,81
b.Pengeluaran Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 102.996.219.096,81 Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 181.248.113.850,05
2. b.Dana Perimbangan Rp. 974.440.359.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 146.817.597.433,20 Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.302.506.070.283,25
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp. 67.481.339.452,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 13.751.205.217,05
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.536.110.131,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 97.479.459.050,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 181.248.113.850,05
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 41.694.519.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum/ Dana Transfer Umum Rp. 706.850.885.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus/ Dana Transfer Khusus Rp. 225.894.955.000,00 Jumlah Dana Perimbangan Rp. 974.440.359.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2. b.Pendapatan Hibah Rp. 56.316.117.351,20 Rp. 38.720.722.082,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 51.780.758.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Propinsi Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Rp. 146.817.597.433,20

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 574.051.316.489,00
2. b.Belanja Langsung Rp. 831.450.972.891,06 Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.405.502.289.380,06
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 561.284.151.589,00
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Hibah Rp. 10.029.436.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 737.728.900,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 574.051.316.489,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 70.190.087.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 405.073.031.061,00
3. c.Belanja Modal Rp. 356.187.854.830,06 Jumlah Belanja Langsung Rp. 831.450.972.891,06 Defisit (Rp. 102.996.219.096,81)

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 102.996.219.096,81
2. b.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 102.996.219.096,81
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 102.996.219.096,81 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 102.996.219.096,81
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 0,00
2. b.Pembayaran pokok utang Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah;
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu. ditetapkan di Palu pada tanggal 28 Desember 2018 WALI KOTA PALU, HIDAYAT diundangkan di Palu pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, A S R I LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG 126 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH: 10 / 2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019 I. UMUM Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara”. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 perlu di atur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…