DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palu

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan U m u m Daerah K o t a P a l u y a n g selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.K e p a l a Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Kota Palu yang memegang kekuasaan tertinggi d a l a m Perumda K o t a P a l u d a n memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepacla Direksi atau Dewan Pengawas.
3.D e w a n Pengawas adalah organ Perumda Kota Palu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kota Palu.
4.D i r e k s i adalah organ Perumda Kota Palu y a n g berwenang d a n bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Kota Palu u n t u k kepentingan dan tujuan Perumda Kota Palu, serta mewakili Perumda Kota Palu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5.Pegawai adalah pegawai pada Perumda Kota Palu yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
6.J a s a produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7.D a e r a h adalah Kota Palu.
8.W a l i Kota adalah Wali Kota Palu.
9.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D a e r a h y a n g memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan R a k y a t D a e r a h d a l a m penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan D a e r a h K o t a P a l u Nomor 1 Ta h u n 2 0 0 7 tentang Perusahaan Daerah, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perumda Kota Palu.

(2)Peralihan s t a t u s b a d a n h u k u m menjadi Perumda K o t a P a l u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Kota Palu.
(3)Berdasarkan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada a y a t (1), Perumda Kota Palu berhak melakukan u s a h a berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)M e r e k jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Kota Palu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

(1)Perumda K o t a P a l u sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 2 berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda K o t a P a l u d a p a t membuka k a n t o r cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

Perumda Kota Palu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Kota Palu meliputi:
1. a.perdagangan;
2. b.perindustrian;
3. c.lingicungan;
4. d.pertanian;
5. e.perkebunan;
6. f.peternakan;
7. g.perilcanan;
8. h.pertambangan;
9. i.pariwisata;
10. j.pengadaan barang dan jasa;
11. k.properti;
  1. 1.transportasi;
12. m.kesehatan; dan
13. n.usaha lain yang menguntungkan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda K o t a P a l u melakukan kegiatan u s a h a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.kerja sama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, dan badan usaha swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
4. d.penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan perusahaan.
(3)Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan K P M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan K P M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)S u m b e r modal Perumda Kota Palu terdiri dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.p i n j a m a n ;
3. c.h i b a h ; dan
4. d.s u m b e r modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.A P B D ; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)P i n j a m a n sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) h u r u f b d a p a t bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.B U M D lainnya; dan/atau
3. c.s u m b e r lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)H i b a h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.B U M D lainnya;
4. d.B a d a n usaha; dan/atau
5. c.s u m b e r lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)S u m b e r modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)M o d a l d a s a r P e r u mda K o t a P a l u ditetapkan s e b e s a r R p 20.000.000.000,- (du a puluh miliar rupiah).
(2)M o d a l disetor sebesar Rp. 3.850.000.000,-(tig,a miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)U n t u k memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)K e r j a sama investasi dimaksudkan untuk memperoleh modal berupa barang yang bersumber dari kerja sama dengan badan usaha.
(2)K e r j a sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a m s dilakukan melalui kajian dan analisis kelayakan kerja sama yang saling menguntungkan.
(3)Kezja sama investasi dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)K e r j a s a m a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d a p a t dilaksanakaan setelah mendapatkan persetujuan KPM.
(5)T a t a care kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)L a b a dan pengelolaan hasil usaha Perumda Kota Palu ditetapkan oleh KPM.
(2)L a b a Perumda Kota Palu yang menjadi h a k Pemerintah Daerah sela1cu pemilik modal disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.
(3)L a b a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan a t a s persetujuan KPM.
(4)L a b a sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 3 ) digunakan u n t u k keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan modal usaha Perumda Kota Palu, pembelian saharn, d a n usaha perintisan.

BAB VI

ORGAN PERUMDA KOTA PALU

Pasal 11

Organ Perumda Kota Palu terdiri dari :

a.K P M ;
b.D e w a n Pengawas; dan
c.D i r e k s i .

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan U m u m Daerah K o t a P a l u y a n g selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.K e p a l a Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Kota Palu yang memegang kekuasaan tertinggi d a l a m Perumda K o t a P a l u d a n memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepacla Direksi atau Dewan Pengawas.
3.D e w a n Pengawas adalah organ Perumda Kota Palu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kota Palu.
4.D i r e k s i adalah organ Perumda Kota Palu y a n g berwenang d a n bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Kota Palu u n t u k kepentingan dan tujuan Perumda Kota Palu, serta mewakili Perumda Kota Palu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5.Pegawai adalah pegawai pada Perumda Kota Palu yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
6.J a s a produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7.D a e r a h adalah Kota Palu.
8.W a l i Kota adalah Wali Kota Palu.
9.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan D a e r a h y a n g memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan R a k y a t D a e r a h d a l a m penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(2)Peralihan s t a t u s b a d a n h u k u m menjadi Perumda K o t a P a l u sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Kota Palu.
(3)Berdasarkan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada a y a t (1), Perumda Kota Palu berhak melakukan u s a h a berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)M e r e k jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Kota Palu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

(1)Perumda K o t a P a l u sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 2 berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda K o t a P a l u d a p a t membuka k a n t o r cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

Perumda Kota Palu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Kota Palu meliputi:
1. a.perdagangan;
2. b.perindustrian;
3. c.lingicungan;
4. d.pertanian;
5. e.perkebunan;
6. f.peternakan;
7. g.perilcanan;
8. h.pertambangan;
9. i.pariwisata;
10. j.pengadaan barang dan jasa;
11. k.properti;
  1. 1.transportasi;
12. m.kesehatan; dan
13. n.usaha lain yang menguntungkan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda K o t a P a l u melakukan kegiatan u s a h a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.kerja sama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, dan badan usaha swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
4. d.penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan perusahaan.
(3)Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan K P M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan K P M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)S u m b e r modal Perumda Kota Palu terdiri dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.p i n j a m a n ;
3. c.h i b a h ; dan
4. d.s u m b e r modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.A P B D ; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)P i n j a m a n sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) h u r u f b d a p a t bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.B U M D lainnya; dan/atau
3. c.s u m b e r lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)H i b a h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.B U M D lainnya;
4. d.B a d a n usaha; dan/atau
5. c.s u m b e r lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)S u m b e r modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal Perumda Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)M o d a l d a s a r P e r u mda K o t a P a l u ditetapkan s e b e s a r R p 20.000.000.000,- (du a puluh miliar rupiah).
(2)M o d a l disetor sebesar Rp. 3.850.000.000,-(tig,a miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)U n t u k memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)K e r j a sama investasi dimaksudkan untuk memperoleh modal berupa barang yang bersumber dari kerja sama dengan badan usaha.
(2)K e r j a sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a m s dilakukan melalui kajian dan analisis kelayakan kerja sama yang saling menguntungkan.
(3)Kezja sama investasi dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)K e r j a s a m a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d a p a t dilaksanakaan setelah mendapatkan persetujuan KPM.
(5)T a t a care kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)L a b a dan pengelolaan hasil usaha Perumda Kota Palu ditetapkan oleh KPM.
(2)L a b a Perumda Kota Palu yang menjadi h a k Pemerintah Daerah sela1cu pemilik modal disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.
(3)L a b a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan a t a s persetujuan KPM.
(4)L a b a sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 3 ) digunakan u n t u k keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan modal usaha Perumda Kota Palu, pembelian saharn, d a n usaha perintisan.

BAB VI

ORGAN PERUMDA KOTA PALU

Pasal 11

Organ Perumda Kota Palu terdiri dari :

a.K P M ;
b.D e w a n Pengawas; dan
c.D i r e k s i .