DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang karakteristik umum dan penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
c.bahwa penanganan gelandangan dan pengemis wajib menghormati hak asasi manusia dan diarahkan agar gelandangan dan pengemis mampu mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palu.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
6.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7.Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
8.Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
9.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10.Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11.Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
12.Upaya represif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
13.Upaya Rehabilitasi Sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara
14.Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
15.Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.karakteristik umum gelandangan dan pengemis;
b.penanganan gelandangan dan pengemis;
c.peran serta masyarakat;
d.pembiayaan;
e.larangan; dan
f.ketentuan pidana.

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 3

Karakteristik umum gelandangan adalah:

a.tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penduduk lainnya;
b.tidak memiliki tempat tinggal yang pasti/tetap;
c.tidak memiliki penghasilan yang tetap; dan
d.tidak memiliki rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 4

Kriteria seseorang disebut sebagai pengemis meliputi:

a.meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, tempat keramaian dan tempat umum lainnya;
b.bekerja sendirian atau berkelompok (baik keluarga atau masyarakat);
c.mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
d.berpakaian kumuh dan compang camping; dan
e.memperalat sesama untuk memperoleh belas kasihan orang lain.

BAB III

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

a.preventif;
b.represif;
c.rehabilitasi sosial; dan
d.reintegrasi sosial.

Pasal 6

(1)Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.peningkatan derajat kesehatan;
3. c.fasilitasi tempat tinggal;
4. d.peningkatan pendidikan;
5. e.penyuluhan dan edukasi masyarakat;
6. f.pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik;
7. g.bimbingan sosial; dan
8. h.bantuan sosial.
(2)Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
(3)Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
(4)Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
(5)Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
(6)Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 7

(1)Upaya represif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.penertiban;
2. b.penjangkauan;
3. c.pembinaan di RPS; dan
4. d.pelimpahan.
(2)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
1. a.tinggal di tempat umum;
2. b.mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
3. c.meminta-minta di tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
4. d.meminta-minta dengan menggunakan alat.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
(4)Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
(5)Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
(6)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 8

(1)Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
9. i.bimbingan resosialisasi;
10. j.bimbingan lanjut; dan
11. k.rujukan.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
(3)Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
(4)Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
(5)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 9

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

a.Rumah Sakit Umum Daerah Madani;
b.Rumah Sakit Jiwa lainnya; atau
c.Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
(2)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…