Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 5 Tahun 2022
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Daerah t e n t a n g Pertanggungjawaban P e l a k s a n a a n Anggaran Pendapatan d a n B e l a n j a D a e r a h Ta h u n Anggaran 2021; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H T E N T A N G PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN D A N B E L A N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2021.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
c. Penggunan saldo anggaran lebih Sisa l e b i h / k u r a n g pembiayaan Rp. 602.363.096.947,52 anggaran tahun berjalan Rp. 383.104.982.213,17
yang berakhir sampai dengan 31
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) h u r u f c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
e. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Arus Kas dari aktivitas Transitoris Rp. 1.100.969,00
c. Surplus laporan operasional Dampak k u m u l a t i f p e r u b a h a n (Rp. 141.827.331.920,76) kebijakan / kesalahan mendasar Rp. 35.513.470.576,98
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) h u r u f g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.
Lampiran I.1 : Ringkasan L a p o r a n R e a l i s a s i A n g g a r a n menurut U r u s a n Pemerintahan D a e r a h d a n Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan A P B D y a n g diklasifikasi m e n u r u t kelompok dan jenis pendapatan, belanja, d a n pembiayaan; Lampiran 1.4
Lampiran VII : Lampiran VIII :
g. h. r.
Lampiran XX. 1 : Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, S u b Kegiatan, Kelompok d a n J e n i s Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; : Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi D a n a B e r g u l i r d a n Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar R e k a p i t u l a s i K o n s t r u k s i D a l a m Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) B a d a n Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : I k h t i s a r L a p o r a n K e u a n g a n ( L a p o r a n Laba/Rugi) E 3 a d a n U s a h a M i l i k Daerah / Peru sahaa n Daerah
Membuka PDF…