Dalam Peraturan Walikota (PERWALI) ini diatur tentang: Perubahan beberapa ketentuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Memuat teks peraturan…
(1) Perlengkapan j a l a n m e ru pakan ( * s h i n y a n g berfungs) sebagat a a l a t p e n g a t u r l a l u ' I n c a s y a n g benstfatt penntah dan larrartgan b. a l a t pengendah l a l u l i n t a s y a n g berstfat petunj uk dan penngatan; dan c. a l a t pengendali d a n pengaman.an pernakat jalan. (2) S e n a p jalan yang digunakan u n t u k l a l u l i n t s * umum dilengkapi dengan periengkapan j a l a n benipa: a. a l a t pemben isyarat lalu lintas, b r a m b u lalu limas; c m a r k s jalan; d. a l a t penerangjalan; r. a l a i pengendah pentium01am terdin ittas: I a l a s Scanned by TapScanner Scanned by TapScanner alatpembataskecepatan; dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. alatpengamanpemakaijalan, terdiri atas: 1. pagar pengaman; 2. cermin tikungan; 3. tanda patoktikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu lintas; dan 5. pita penggaduh. g.fasilitas pendukungkegiatan lalu lintas dan angkutanjalanyangberada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. (3)Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan perlengkapanjalan di jalan Daerah dilakukan olehPerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang perhubungan. (4)Setiap orangataubadanusahadapat melakukan pengadaandanpemeliharaanperlengkapan jalan sesuaidenganketentuanperaturan perundang- undangandibidangpengadaanbarang dan jasa pemerintah. 2Ketentuan huruf aayat(2)Pasal16 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:
(1)Setiappenggunajalanyangtelah mengakibatkan rusaknyaperlengkapan jalan wajib mengganti kerugiansesuaitingkat kerusakan. (2)Pengrusakanperlengkapan jalan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi• a.menutup putaranJalanatauputaran U; b.membongkar jalur pemisah Jalan, pulau- pulaulalu lintasdansejenisnya; dan cmembongkar,memotong, merusak/membuat tidakberfungsinyapagarpengaman Jalan. (3)Setiaporang/penggunajalan dilarang : a.membuat,memasang,memindahkan Rambu Jalan,Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat LaluLintas,danfasilitas pendukung; b.membuat ataumemasangtanggul pengaman Jalan(roadhumps) dan pita penggaduh (speed trap); c.menggunakanbahuJalan dan trotoar yang tidaksesuaidengan fungsinya; dmengubahfungsiJalan; dan emembuat dan/ataumemasangsesuatu yang menyerupaiRambuJalan,MarkaJalan, Alat PemberiIsyaratLaluLintas, alat pendukung danpengamanpemakaiJalanserta fasilitas pendukung, tanpa izin dan Wali Kota melalui Perangkat Daerahyangmembidangi perhubungan. (4)Setiap ... Scannedby TapScann Scanned by TapScanner (4)Setiap orang,badanusaha atau perusahaan angkutanumumdilarangmengangkut bahan beracun,berdebu,berbaubusuk,bahan yang mudahmeledak,danbahan lain dengan cara yangdapatmembahayakankeselamatan dan kesehatanumumdenganmenggunakan alat angkutyang terbuka. (5)Setiap orang atau badan usaha dilarang menempatkanmaterial di jalan,bahujalan dan trotoar yang mengganggu keamanan, keselamatandankelancaranlalu lintas. (6)Setiaporangdilarangmengoperasikan kendaraan yangmencemarilingkungan Jalan. (7) Setiap orangdilarangmengemudikan Kendaraan Bermotor,AngkutanUmumBarang yang tidak mematuhiketentuan mengenai tata cara pemuatan,dayaangkutdandimensi kendaraan bermotor. 3. Ketentuan ayat(3)Pasal19diubahdandiantara ayat (4)danayat(5)disisipkan2(dua)ayat, yakni ayat (4a) danayat (4b)sehinggaPasal 19 berbunyi sebagai berikut:
(1) Wali Kota melaksanakanpengelolaan parkir dalamrangkapenyelenggaraanParkirdi Daerah. (2)Penyelenggaraanparkirsebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan UsahaMilikDaerahatau swasta. (3)Parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi• a. Parkir padabadan jalan;dan b. Parkir diluarbadan jalan (4)Tempat parkirsebagaimanadimaksudpada ayat (3)hurufaterdiri atas: a. Parkir nonelektronik(manual); dan b. Parkir elektronik(e-parking). (4a)Penyelenggaraparkir sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a, wajibmenggunakan juru parkirsetelahmendapatkanrekomendasi dari Perangkat Daerah y a n g membidangi perhubungan. (4b)Juru parkirsebagaimanadimaksudpada ayat (4a), wajib: a.menggunakanatributjuruparkir (rompi/topi dantandapengenaljuru parkir); b.memungut retribusi parkir menggunakan karcisyang diperforasi; c.memberikanpotongankarcis yang telah diperforasikepadapengguna jasa parkir sebagaibuktipembayaranretribusi parkir; dmenyetor Scannedby TapScann Scanned by TapScanner (5) 5 dmenyetor hasil pungutan retnbusi parkir sesuaitarget yang telah ditetapkan ke kas daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangiperhubungandan/atau ke Bank yangtelah ditentukan; emenyerahkan bukti setoran kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan f. memungut retribusi parkir pada titik parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkirsebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaturdenganPeraturanWali Kota. 4. D i antaraPasal 19 danPasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 19Asehinggaberbunyi sebagai berikut:
(1)Setiap pelakuusaha wajibmenyediakan ruang parkirsesuaiketentuan peraturan perundang- undangan. (2)Pelaku usaha wajib melarang dan/atau memberitahukan kepada konsumen atau pelangganuntuk parkir mengikuti ketentuan peraturanperundang-undanganyang berlaku. (3)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat (2), dikenakansanksi administratif. (4)Sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada ayat(3) berupa: a.teguran tertulis; b. denda; c.penyegelan, dan d.pencabutan izin. (5)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilaksanakan secara bertahapmulai dari teguran tertulis sampai denganpencabutanizindengan ketentuan: a. Kepala PerangkatDaerahyang membidangi perhubunganmembenkanteguran tertulis kepadapelakuusahasebanyak3 (tiga) kali dengantenggangwaktupalinglama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya; b. Denda dilaksanakanapabilateguran tertulis sebanyak3(tiga)kali tidak dipatuhi; cPenyegelan palinglama 7 (tujuh) han kerja dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan d.Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimanadimaksudpada huruf c tidak dipenuhi. (6) Penyegelan Scannedby TapScann Scanned by TapScanner 6 - (6)Penyegelansebagaimanadimaksudpadaayat (4) hurufcberupapenghentiansementara kegiatan diikutidenganpemberiangarispembatas dilokasi usahayang dilakukan oleh Perangkat Daerah yangmembidangi perhubungan dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahanbidangketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. (7)Pencabutan izin sebagaimanadimaksud pada ayat(4)hurufddilakukanolehPerangkat Daerah yangmenyelenggarakanurusan pemerintahan bidangperizinansetelahmendapat rekomendasi dariPerangkatDaerahyang menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang perhubungan. (8)Denda administratifsebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf b, paling banyaksebesar Rp. 5.000.000,00(limajuta rupiah). (9)Denda administratifsebagaimanadimaksud pada ayat (8) merupakan penenmaan Daerah dan disetorkekas Daerah. 5. Ketentuan Pasal20 diubahsehinggaberbunyi sebagai berikut:
(1)Setiappengemudikendaraantidak diperbolehkan parkirpadaruasruangantara lain : a. fasilitas pejalankaki (trotoar); b. setiap 6 (enam)metersebelumdan sesudah tempatpenyeberangan pejalan kaki/zebra cross; c.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam denganradiuskurang dari 500 (lima ratus) meter; d.sepanjang 50 (lima puluh)meter sebelum dansesudah jembatan, e.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelumdansesudahpersimpangan; dan f sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudahkeranpemadamkebakaran / hidran atausumberair sejenis. (2)Ketentuan parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan parkir insidentilsetelahmendapatkanrekomendasi dari PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahanbidang perhubungan. (3)Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuanparkirsebagaimanadimaksud pada ayat(1) dapatdikenakantindakan pembinaan berupa . a. pengempesan Scannedby TapScan Scanned by TapScanner a.pengempesan ban; b.pencabutan pentil; c.penguncianban; dan d.penderekan/pemindahan kendaraan. (4)Selain tindakan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Setiap orang yang melanggarketentuan parkir sebagaimana dimaksudpadaayat (1) jugadikenakan denda administratif. (5)Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksudpadaayat(4)dengan ketentuan: a. roda dua sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); dan b. roda empat sebesar Rp.2.500.000 (dua juts lima ratus ribu rupiah). (6) Denda administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatanash daerah. (7) Bukti setoran yang telah dibayarkan diserahkan kepadapetugassebagaipersyaratan pengambilan kendaraan. 6. Ketentuan ayat(6), ayat (7), ayat(8) ayat (9)dan ayat (10)Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Penyelenggaraanangkutanorangwajib memiliki izinpenyelenggaraanangkutan orang dalam trayek. (2) Izin sebagaimanadimaksudpadaayat (1), berupa dokumenyang terdiri atas Keputusan dan kartu pengawasan. (3) Izin sebagaimanadimaksudpada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanj ang. (4) Kartu Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat(2) diterbitkan setiap1(satu) tahun sekali. (5)Penyelenggaraan angkutan orangyang melanggar ketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (1), dikenakansanksi administratif. (6) Sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada ayat(1) berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c. penyegelan; dan d. pencabutan izin; (7)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai denganpencabutan izin dengan ketentuan: a. Kepala I Scannedby TapScann Scanned by TapScanner (8) (9) (10) 8 a. Kepala Perangkat Daerah y a n g menyelenggarakan urusan pemenntahan bidang perhubungan perhubungan memberikan teguran tertulis kepada penyelenggaraangkutanorang sebanyak 3 (tiga) kali dengantenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertamadanteguran selanjutnya; b. denda dilaksanakanapabilateguran tertulis sebanyak3(tiga) kali tidak dipatuhi; c.penyegelan palinglama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakanapabila sanksi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan d.Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimanadimaksudpada huruf c tidak dipenuhi. Penyegelansebagaimanadimaksudpadaayat (6) hurufcberupapenghentiansementara kegiatan diikutidenganpemberiangarispembatas dilokasi usahayang dilakukan oleh Perangkat Daerah yangmembidangi perhubungan dibantu PerangkatDaerahyangmembidangi ketentraman danketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. Pencabutanizin sebagaimanadimaksud pada ayat(6)hurufddilakukanolehPerangkat Daerah yangmembidangiperizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan Dendaadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf b paling banyak sebesar Rp500.000(limaratusribu rupiah). Dendaadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat(10) merupakanpenerimaanDaerah dan disetorkekas Daerah. 7.Ketentuan ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat(6)dan ayat (7)Pasal34diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:
(1)Angkutanbarangumumsebagaimana dimaksud padaPasal 32 huruf a harus memenuhi persyaratansebagai berikut : a.prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuankelas jalan; b.tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempatuntuk memuat dan membongkar barang; dan c.menggunakanmobil barang. (2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi Scannedby TapScan Scanned by TapScanner 9 • (3) Sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada ayat(2), berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c.penyegelan; dan d.pencabutan izin; (4)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilaksanakan secara bertahapmulai dan teguran tertulis sampai denganpencabutanizindengan ketentuan: a. Kepala PerangkatDaerahyang membidangi perhubunganmemberikanteguran tertulis kepadapelakuusahasebanyak 3 (tiga) kali dengantenggangwaktupalinglama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya; b. denda dilaksanakanapabilateguran tertulis sebanyak3(tiga)kali tidak dipatuhi; c.penyegelanpalinglama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakanapabila sanksi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan d.Pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimanadimaksudpada huruf c tidak dipenuhi. (5)Penyegelansebagaimanadimaksudpadaayat (3) hurufcberupapenghentiansementara kegiatan diikutidenganpemberiangarispembatas dilokasi usahayangdilakukan oleh Perangkat Daerah yangmembidangi perhubungan dibantu PerangkatDaerahyangmembidangi ketentraman danketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. (6)Pencabutan izin sebagaimanadimaksud pada ayat(3)hurufddilakukanolehPerangkat Daerah yangmembidangiperizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan. (7)Denda administratifsebagaimanadimaksud pada avat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp.500.000(limaratusribu rupiah). (8)Denda administratifsebagaimanadimaksud pada ayat (7) merupakanpenerimaan Daerah dan disetorkekas Daerah 8.Ketentuan a)at (4),ayat(5), ayat (6), ayat(7)dan ayat (8)Pasal35diubahsehinggaberbunyisebagai benkut:
(1)Angkutanbarangkhusussebagaimana dimaksud dalamPasal32hurufb wajib: a. memenuhi Scannedby TapScann Scanned by TapScann I e. a.memenuhipersyaratankeselamatan sesuai dengansifat dan bentuk barang yang diangkut; b.memiliki tanda tertentu sesuai dengan barangyang diangkut; memarkirkendaraan di tempat yang ditetapkan; membongkardanmemuatbarangdi tempat yangditetapkandandengan menggunakan alatsesuaidengansifatdanbentuk barang yangdiangkut; dan beroperasi pada waktu yang tidak mengganggukeamanan, keselamatan, kelancaran,danketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. (2)Kendaraanbermotorumumyang mengangkut alatberatsebagaimanadimaksuddalamPasal 32 huruf b yangmelebihidimensi yang ditetapkan wajibmendapatpengawalan dari Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) dikenakansanksi administratif. (4)Sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada ayat(3), berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c.penyegelan; dan d.pencabutan izin; (5)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari teguran tertulis sampai denganpencabutanizindengan ketentuan: a. Kepala PerangkatDaerahyang membidangi perhubunganmemberikan teguran tertulis kepadapelakuusahasebanyak 3 (tiga) kali dengantenggangwaktupaling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya; b. denda dilaksanakanapabilateguran tertulis sebanyak3(tiga) kali tidak dipatuhi; c.penyegelan paling lama 7 (tujuh) hart kerja dilaksanakanapabila sanksi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan dPencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimanadimaksudpada huruf c tidak dipenuhi. Scanned by TapSc (6)PenyegelansebagaimanadinHaksudpadaayat (4) hurufcberupapenghentiansementara kegiatan diikutidengan pembethn usahayang a x i s pembatas dilokasi dilakukanolehPerangkat Daerah Yangmembidangi perhubungan dibantu PerangkatDaerahyangmembidangi ketentraman danketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Ten tara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. (7)Pencabutan izin sebagaimanadimaksud pada ayat(4)hurufddilakukanolehPerangkat Daerah yangmembidangiperizinansetelah mendapat rekomendasidan Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusanpemerintahan bidang perhubungan . (8)Dendaadministratifsebagaimanadimaksud pada avat (3) huruf b paling banyak sebesar Rp.500.000(limaratusribu rupiah) (9) Denda administratifsebagaimanadimaksud pada ayat (8) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkekas Daerah. 9. Ketentuan hurufbayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 39, diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugardan/ataumengubahbentuk bangunan dilingkungan Terminal. (2) Setiap pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksudpada ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi administratifsebagaimanadimaksud pada ayat(1), berupa : a. teguran tertulis; b.penyegelan, dan c.pencabutan rekomendasi. (4)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (3), dilaksanakan secara bertahap mulai dan teguran tertulis sampai denganpencabutan rekomendasi dengan ketentuan : a. Kepala PerangkatDaerahyang membidangi perhubunganmemberikanteguran tertulis kepadapelakuusahasebanyak 3 (tiga) kali dengantenggangwaktupaling lama 3 (tiga) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya; b.penyegelan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilaksanakanapabila sanksi sebagaimana dimaksudpadahurufatidakdipenuhi; dan c. pencabutan Scanned by TapScanner (5) huruf sebag aimanadimaksudpadaayat (3) bberupapenghentiansementara kegiatan diikutidenganpemberiangaitspembatas dilokasi usahayangdilakukanolehPerangkat Daerah yangmembidangi perhubungan dibantu PerangkatDaerahyangmembidangi ketentraman danketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertalcan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia. (6)Pencabutanrekomendasisebagaimana dimaksud padaayat(3) huruf c,dilakukanoleh Perangkat Daerahyangmembidangi perhubungan. 10. Di antaraayat(1)danayat(2)Pasal71 disisipkan 1 (satu)ayatyakniayat (la),sehinggaberbunyi sebagai berikut: c.pencabutan n sebagadipenuhi. P a d dimaksuddilakUkanaPabila sanksi ahuruf b tidak irnana
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksuddalamPasal15,Pasal 16 danPasal18dipidanadenganpidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan ataudenda pidana palingbanyakRp.50.000.000,00(limapuluh juta rupiah) ; (1a)Setiappenyelenggaraparkirdan jurnparkir yang melanggarketentuansebagaimana dimaksud padaPasal19 ayat(4a)danayat(4b) dipidana denganpidanakurunganpalinglama 15 (lima belas)hari atau pidanadendapaling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (2)Tindak pidanasebagaimanadimaksudpada ayat (1)adalah pelanggaran. Pasal II PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Scannedby TapScan Scanned by TapScanner vir 13 - Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P e r a t u r a n D a e r a h m n i d e n g a n penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 Agustus 2023 WALI KOTA PALU, ttd HADIANTO RASYID Diundangkan di Palu pada tanggal 1 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, ttd IRMAYANTI LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 6 NOMOR 2023 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU 4 5 , (06/2023) salinan se a i dengan asli KepalaLj agian Huk MO A D AFFAN NIP. 0 2 1 2 1998031 004 4 as 3$ tl Scanned by TapScanner Scanned by TapScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU UNTAS DAN ANGKUTAN JALAN UMUM Kompleksitas permasalahan d i Kota Palu dengan ciri tersendiri membawa dampak terhadap berbagai aspek salah satu aspeknya yaitu bidang transportasi Kewenangan Kota Palu dalam bidang transportasi dikategorikan d a l a m u r u s a n w a j i b y a n g m e n j a d i kewenangan pemerintahan daerah kabupaten yang merupakan urusan dalam skala kabupaten/Kota. P e r a n strategis L a l u L i n t a s d a n J a l a n d a l a m mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 2 3 t e n t a n g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang, i n i Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya u n t u k mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan u n t u k menciptakan tata kelola h i d u p y a n g l e b i h b a i k dengan m e n j a m i n terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu l i n t a s d a n angkutan jalan. Undang-Undang N o 2 2 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g L a l u Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta h u n 2022 tentang Cipta K e r j a m e n j a d i Undang-Undang m e n g a t u r b a h w a N e g a r a bertanggung j a w a b d a l a m L a l u L i n t a s d a n A n g k u t a n J a l a n d a n pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu : (a) Perencanaan, (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; d a n ( d ) Pengawasan. Pengaturan l a l u l i n t a s d a n angkutan j a l a n i n i , s e l a i n memiliki tujuan u n t u k menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang a m a n , s e l a m a t , t e r t i b l a n c a r , d a n t e r p a d u d e n g a n m o d s angkutan l a i n , j u g a m e m p u n y a i t u j u a n u n t u k m e n d o r o n g perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan k e s a t u a n bangsa, s e r t a m a m p u m e n j u n j u n g t i n g g i m a r t a b a t bangsa. A s p e k k e a m a n a n j u g a m e n d a p a t k a n p e r h a t i a n y a n g ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, d i d a l a m a t u r a n l a l u l i n t a s d a n angkutan j a l a n i n i p e r l u j u g a ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) m e l a l u i u p a y a p e m b i n a a n , p e m b e r i a n b i m b i n g a n , d a n pendidikan berlalu l i n t a s sejak u s i a d i n i serta dilaksanakan m e l a l u i program yang berkesinambungan. Memperhatikan Scanned by TapScanner Scanned by TapScanner V Memperhatikan dan memaknai suatu wilayah, transportasibagipengemban,_ Pentingnpynneria PenntahYelenggaraanKo memandangperiuuntukmeralancu t r a n k a n KotaPalu,khususnyadibidanpenal transP°rtasi wilaYall di partasijalan,dalam rangka menghadapidinamika perkembang transgan mendatang.Oleh kar w i l a y a h dankebutuhandi masa itu,PemenntahKota Palu memandang penting untuk menentukan arah kebijakan, dan strategi j penyelenggaraantransportasi gar]gunat men gakomodirtuntutan dan kebutuhandimassmendatangDalamkaftanini,Dinas Perhubungan KotaPalu,meruPakanrepresentasi Pemerintah Daerahyang memiliki perandalammenjalankanfungsiPemerintahanuntuk mengakornodasi kepentingandankebutuhanrnasvarakatdibidang Perhubungan. DiTahun 2022, PemerintahKota Palu sudah menetapkan PeraturanDaerahyangmengaturtentanglalu lintasdan angkutan jalan, akan tetapi selama sate tahun dilakukanevaluasi dan monitoring,ternyatamasihadabeberapakelernahan-kelernahan yang belumdiakomodirdanbelumsesuaidalamPeraturanDaerah tersebut, diantaranyameliputi ketentuanpengadaan dan pemeliharaan perlengkapanjalansesuaidenganketentuanperaturan perundang- undangandibidangpengadaanbarangdanjasapemerintah, ketentuan pengrusakanjalan,ketentuanparkirdansanksibagijuruparkir yang melanggarkewajibanjuru parkir,ketentuanpenyediaan'yang parkir bagipelakuusahasertasanksiadrninistratifnya,ketentuan sanksi administratifbagipengyelenggaraangkutanorang,ketentuan sanksi administratif bagi angkutan barang umum, ketentuan sanksi administratifbagi angkutan barang khusus, ketentuan sanksi administratifbagipenggunafasilitasterminal,sertaketentuan pidana bagisetiappenyelenggaraparkirdanjuru parkir. Berdasarkanuraian di atas,PemerintahKotaPalu memandang perluuntukmelakukanperubahandanpenyesuaianterkait Peraturan DaerahtentangIaluLintasDanAngkutanJalandivvilayahKota Palu. II. PASALDEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTAPAWNOMOR 6 a. 40 I 1 00 1 3 a 2 i1 C Scannedby TapScan
Membuka PDF…