DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Indonesia, Kota Pangkal Pinang

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Kepegawaian, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dewan pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3.Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat Pemerintah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam kebakaran Kota Pangkalpinang.
10.Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Unsur Instansi Pemerintah dan Masyarakat Profesional yang diangkat sebagai Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang.
11.Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang.
12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13.Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang.
14.Sekretaris Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang.
15.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
16.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita- cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
17.Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang.
18.Eselonisasi adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
19.Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga lain Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(2)Lembaga lain yang dibentuk dengan Peraturan daerah Daerah ini adalah :
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang; dan
2. b.Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Pangkalpinang

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang merupakan bagian organisasi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh seorang sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Kota Pangkalpinang mempunyai tugas:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
9. i.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. c.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 5

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan anggota;
2. b.penyelenggaraan kegiatan Organisasi;
3. c.penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. d.pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang terdiri atas:

a.Kepala;
b.Unsur Pengarah; dan
c.Unsur Pelaksana.

Pasal 7

(1)Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
(2)Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
(3)Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang.
(4)Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penanggulangan Bencana.

Pasal 8

(1)Kedudukan unsur Pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran.
(2)Tugas Unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bencana.
(3)Fungsi Unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran adalah :
1. a.merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran; dan
2. b.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran.

Pasal 9

Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran meliputi :

a.Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran terdiri dari Ketua dan anggota ;
b.Jumlah keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
1. 1.Unsur lembaga/instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang; dan
2. 2.Unsur masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat Daerah sebanyak 4 (empat) orang.
c.Ketua unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dijabat oleh Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 10

(1)Keanggotaan unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2 dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
(2)Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan kriteria anggota unsur pengarah BPBD dan Pemadam Kebakaran dari masyarakat profesional diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2015

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004