DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang………….. 216
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5830);
9. 10.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100); Dengan………… 217 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6.setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum;
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10.Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok. 11.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 12.Tempat…………… 218 12.Tempat Umum semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. 13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 14.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
15.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
17.Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara;
19.Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya. 20.Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
21.Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 219

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
(2)Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
2. b.Membudayakan hidup sehat;
3. c.Menekan perokok pemula;
4. d.Melindungi perokok pasif; dan
5. e.Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Kawasan Tanpa Rokok antara lain:

a.tempat pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk memperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 5

(1)Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
1. a.rumah sakit;
2. b.puskesmas;
3. c.tempat praktek dokter;
4. d.rumah bersalin; e.tempat………. 220
5. e.tempat praktek bidan;
6. f.puskesmas pembantu (Pustu);
7. g.apotek;
8. h.toko obat;
9. i.labolatorium kesehatan;
10. j.klinik kesehatan;
(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
1. a.Tempat pendidikan formal; dan
2. b.Tempat pendidikan non formal.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
1. a.Tempat penitipan anak (TPA);
2. b.Tempat pengasuhan anak;
3. c.Arena bermain anak-anak
(4)Tempat ibadah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
1. a.Masjid;
2. b.Mushola;
3. c.Gereja;
4. d.Pura;
5. e.Vihara;
6. f.Klenteng.
(5)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
1. a.Bus kota;
2. b.Mikrolet; dan
3. c.Taxi,
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, meliputi :
1. a.Tempat kerja pada instansi pemerintah; dan
2. b.Tempat kerja swasta berbadan hukum
(7)Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
1. a.Hotel;
2. b.Bioskop;
3. c.Jasa boga;
4. d.Stasiun;
5. e.Sarana olah raga;
6. f.Tempat wisata; dan
7. g.Kolam renang;
(8)Kawasan sejenis yang belum diterapkan dalam Peraturan Derah ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pasal 6……….. 221

Pasal 6

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:

a.Merokok;
b.Memproduksi atau membuat rokok;
c.Menjual rokok;
d.Menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
e.Mempromosikan rokok

BAB IV

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

(1)Pimpinan atau Penanggung Jawab kawasan tanpa rokok berkewajiban untuk:
1. a.Membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
2. b.Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setip orang yang melanggar ketentuan pasal 6.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Tempat Khusus untuk Merokok, tana/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dapa berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa rokok.

Pasal 9

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:

a.Perorangan;
b.Kelompok;
c.Badan hukum;
d.Badan usaha;
e.Lembaga; dan
f.Organisasi.

Pasal 10

Peran serta dapat dilakukan dengan cara :

a.Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penetuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok; b.Melakukan………. 222
b.Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
c.Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
d.Menegur setiap orang yang melanggar Ketentuan pasal 3 dan ketentuan pasal 6;
e.Melapor kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal 3 dan ketentuan pasal6;
f.Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disalurkan melalui kotak saran, kotak pos dan/hotline telepon.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012