DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : TATA KELOLA SPBE BAB IV : MANAJEMEN SPBE BAB V : AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VI : PENYELENGGARA SPBE BAB VII : PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan layanan publik berbasis elektronik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. 5.Peraturan …… SALINAN
5. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALI KOTA PAREPARE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Peta ......
13.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
17.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
20.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
21.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
22.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24.Tim Koordinasi SPBE yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan penerapan kebijakan penyelenggaraan SPBE.
25.Tim Asesor Internal adalah sekelompok asesor yang terdiri atas pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
26.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27.Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
29.Data ......
29.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
30.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
(2)Arsitektur ......
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(4)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memuat:
1. a.tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen SPBE;
3. c.layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi ......
6. e.aplikasi SPBE;
7. f.keamanan SPBE; dan
8. g.audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah.
(3)Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada:
1. a.peta Rencana SPBE nasional;
2. b.arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. d.rencana strategis Pemerintah Daerah.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dengan berkoordinasi kepada Dinas.
(4)Penyusunan ......
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan Dinas.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2023

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018