DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi 107 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;Pendidikan Formal; Pendidikan Nonformal; Pendidikan Keagamaan; Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Daftar Ulang dan Mutasi Peserta Didik ; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Sarana dan Prasarana; Evaluasi; Pengawasan; Wajib Belajar; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Partisipasi Masyarakat; Rencanan Kegiatan dan Anggaran Sekolah; Pendanaan Pendidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan biaya pendidikan paling sedikit 200 (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APRD)

(3)Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran pemerintah,
2. b.Anggaran pemerintah daerah,
3. c.Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau
4. d.Sumber lain yang sah.
(4)Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat,
2. b.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan
3. c.Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b vang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 88

(1)Sumber dana pendidikan pada satuan pendidikan meliputi :
1. a.Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: 1) Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, 2) Bantuan dari masyarakut, diluar peserw didik atau orang tua/walinya, 3) Bantuan pemerintah: 4) Bantuan pemerintah daerah, 5) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat: 6) Hasil usaha penyelenggara alau satuan pendidikan, dan/atau 7) Sumber lainnya yang sah.
2. b.Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dacrah dapat bersumber dari : 1) Anggaran Pemerintah : 2) Bantuan pemerintah dacrah: 55
(5)Dalam hal Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis menyatakan hasil evaluasi RKAS tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan pcerundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Dinas bersuma kepala satuan pendidikan dan komitc sekolah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung scjak diterimanya hasil evaluasi.
(6)Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala satuan pendidikan dan komite sekolah dan kepala satuan pendidikan dan komite sekolah tetap menetapkan RKAS, Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis membatalkan RKAS dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu RKAS tahun sebelumnya.
(7)Pembatalan RKAS satuan pendidikan SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas
(8)Pembatalan RKAS satuan pendidikan SD ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 86

Ketentuan icbih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan RKAS diatur dcngan Peraturan Walikota.

BAB XVII

B PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 87

(1)Sumber pendanaan pendidikan berasal dari:
1. a.Pemerintah:
2. b.Pemerintah dacrah, C, Durnua Usaha dan Industri,
3. d.Masyarakat.

BAB XVI

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Pasal 84

(l) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS

(2)Struktur RKAS merupakan satu kesatuan rerdin dari:
1. a.Kegiatan,
2. b.Sumber dana, dan
3. c.Penggunaan.
(3)Siruklur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari penerimaan rutin, bantuan, dana komite dan pencrimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundany- undangan.
(4)Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pengeluaran opcrasional sesuai dengan peraruran perundang-undangan.

Pasal 85

(1)RKAS sebagaimanu yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (l), dibahas bersama komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
(2)RKAS untuk Sekolah Menengah Pertama yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan untuk dievaluasi. (3 RKAS untuk Sekolah Dasar/sederajat yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan untuk dicvaluasi.
(4)Apabila Kepala Dinas , atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyampaikan hasil evaluasi atas RKAS kepada satuan pendidikan, muka RKAS ditetapkan oleh kamitc sckolah dan kepala satuan pendidikan. 53 9
(5)Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat mernbentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis.
(6)Pembentukan Komite Sckolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) difasilitasi oleh dinas sesuai kewenangannya.
(7)Pengurus Komite Sckolah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak baleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
(8)Paling lama 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan habis, kepengurusan Komite Sekolah yang baru sudah dibentuk .

Pasal 82

(1). Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, dewan pendidikan dan inslitusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite komite sekolah pada satuan pendidikan lain bersifal koordinatif.
(2). Pengurus Komite Sekolah dupat membentuk Forum Komite Sckolah yang sejenis.

Pasal 83

Pendanaan operasional komite sekolah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan daerah. 52 DN

d.Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100 4 (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

(2)Jumlah ungpota kormnile sekolah sekurang- kurangnya berjumlah G (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
(3)Anggola Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur : a.Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan,
1. b.Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan
2. c.Pernerintah desa
3. d.Forum koordinasi pimpinan kecamatan
4. c.Forum koordinasi pimpinan daerah
5. f.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau e.Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.
(4)Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

Tata Cara Pembentukan

(1)Anggota Komite dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat oranglua/ walisiswa (2h Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota sccara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara
(3)Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah
(4)Ketua Komite Sekolah sebugaimana dimaksud pada ayat (2) diulamakan berasal dari unsur orang tua /wali siswa aktif. 51
(3)Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
(4)Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
(5)Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain : a. b. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan: Pengembangan sarana prasarana, dan . Pernbiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukand. secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara trasnparan. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus : 1) Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah 2) Dipertanggungjawabkan secara trasnparan 3) Dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 80

(1)Anggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur : a. b. Cc. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang hersangkutan paling banyak 50 99 (lima puluh persen): Tokoh masyarakat paling banyak 30 Y (liga puluh persen), dengan syarat : 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat, dan/atau 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik. Pakar pendidikan paling banyak 30 #4 (tiga puluh persen) s0 P 3) Kriteria kinerja Sekolah 4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah, dan 5) Kritcria kerjasama Sckolah dengan pihak lain
1. b.Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif: €. Mengpwasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : dan
2. d.Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat scrta hasil pengamatan Kamite Sekolah atas kinerja Sekolah.
(2)Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1)Kornite Sckolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan, dinas dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.

Pasal 79

(1)Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, scrta pengawasan pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebyagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. 49

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…